NGADA, GardaFlores — Bupati Ngada, Raymundus Bena, resmi melantik Yohanes Capistrano Watu Ngebu sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngada dalam upacara pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Ngada, Jumat (6/3/2026). Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan birokrasi baru yang diharapkan mampu memperkuat koordinasi pemerintahan serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Raymund menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi strategis dalam struktur pemerintahan daerah yang berperan sebagai motor penggerak birokrasi sekaligus koordinator seluruh perangkat daerah.

“Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan visi pembangunan daerah,” tegas Bupati.

Pengangkatan Yohanes Capistrano Watu Ngebu sebagai Sekda Ngada didasarkan pada Keputusan Bupati Ngada Nomor 168/KEP/HK/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada. Proses pengisian jabatan tersebut, menurut Bupati, telah melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati Raymundus Apresiasi Pegawai dan Mitra Berprestasi BPS Ngada

Langkah itu, lanjutnya, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Ngada dalam menerapkan sistem merit serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan bahwa Sekda harus mampu menjadi penghubung strategis antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah sebelumnya serta seluruh pimpinan perangkat daerah yang selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Ngada.

Menurut Bupati, berbagai capaian pembangunan yang diraih daerah tidak terlepas dari kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat.

Dorong Ketahanan Pangan dan Swasembada, Pemkab Ngada Serahkan Irigasi OPLAH ke P3A Soafuti di Bajawa

Bupati juga mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Ngada memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing demi mendukung percepatan pembangunan daerah.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja secara serius dan konsisten untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu “Ngada yang Unggul, Mandiri, Berbudaya Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Spirit Membangun Desa Menata Kota.”

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Ngada berharap kepemimpinan Sekda yang baru mampu memperkuat kinerja birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.»(gus)

ENDE, GardaFlores – Warga Dusun Betebo, Desa Detumbewa, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende meluapkan berbagai persoalan mendesak saat kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Ende, Kamis (5/3/2026). Mulai dari drainase yang kerap tertutup material longsor, kerusakan badan jalan, minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU), hingga kondisi meja dan kursi di SD Detumbewa yang sudah tidak layak pakai.

Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam pertemuan yang berlangsung di rumah salah satu warga setempat. Masyarakat berharap kehadiran wakil rakyat di tengah mereka dapat membawa solusi atas sejumlah persoalan yang selama ini belum tertangani.

Kepala Dusun 03 Detumbewa, Petrus Segu, mengungkapkan bahwa kondisi drainase di wilayah tersebut sering tertutup material longsor setiap kali hujan turun. Akibatnya, aliran air tidak berjalan lancar dan meluap hingga mengikis badan jalan.

Menurutnya, warga sebenarnya sudah berupaya membersihkan saluran drainase secara swadaya. Namun upaya tersebut tidak bertahan lama karena material longsoran kembali menutup saluran ketika hujan turun.

“Kami sudah berusaha membersihkan drainase, tetapi ketika hujan datang, material longsor kembali menutup saluran sehingga air meluap ke badan jalan,” ujarnya.

Wabup Ende Luncurkan Kecamatan Digital di Ende Tengah, Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Dimulai

Selain masalah drainase dan jalan, warga juga meminta pemerintah daerah menyediakan lampu penerangan jalan umum untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari.

Keluhan lain disampaikan Kepala Dusun 01 Detumbewa, Kerstensia Radho, yang menyoroti kondisi sarana prasarana pendidikan di SD Detumbewa. Ia menyebut sebagian besar meja dan kursi yang digunakan siswa sudah rusak dan tidak layak dipakai.

“Mewakili orang tua siswa, kami sangat prihatin dengan kondisi meja dan kursi yang sudah tidak layak dipakai oleh anak-anak di sekolah dasar,” ungkapnya.

Kerstensia menuturkan, usulan perbaikan fasilitas sekolah sebenarnya telah disampaikan sejak tahun 2020 melalui pemerintah desa, forum musyawarah kecamatan, hingga kepada anggota DPRD yang melakukan reses di wilayah tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasi.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Ende yang datang langsung mendengar aspirasi masyarakat.

“Kami berharap aspirasi ini benar-benar diperjuangkan sehingga ada perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Ende dari Fraksi Demokrat, Virgilius Kami, menyatakan akan menindaklanjuti seluruh usulan masyarakat dengan berkoordinasi bersama dinas teknis terkait.

Dinilai Melampaui Kewenangan, Desakan DPRD Ende Hentikan Tambang PT NKT Picu Polemik Hukum dan Kepastian Investasi

Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

“Reses ini kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan, masukan, dan persoalan yang dihadapi agar bisa diperjuangkan di DPRD,” ujarnya.

Namun Virgilius juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pada pelaksanaan kegiatan reses DPRD yang sebelumnya digelar di lima titik kini hanya dilakukan di dua titik.

“Anggaran dari pusat menurun sehingga kita harus melakukan efisiensi. Selain itu, pemerintah daerah juga harus menanggung pembayaran gaji PPPK,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap masyarakat turut mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Ende.»(elt)

Maumere, GardaFlores – Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, memicu sorotan publik. Forum musyawarah yang digelar Jumat (27/2/2026) dinilai sejumlah peserta tidak memberi ruang partisipasi yang memadai dan terkesan hanya memenuhi formalitas administratif.

Musyawarah dipimpin Wakil Ketua BPD Desa Likonggete, Sisilia Sri Hotok, bersama Penjabat Kepala Desa Likonggete, Jonson. Agenda diawali dengan pembacaan dokumen APBDes 2026. Namun setelah pembacaan anggaran selesai, forum tidak dibuka untuk sesi diskusi, tanggapan, maupun pendalaman dari peserta yang hadir.

Alih-alih membuka ruang tanya jawab, pimpinan musyawarah langsung membacakan penetapan APBDes. Situasi ini memunculkan kesan bahwa proses musyawarah tidak dijalankan sebagai ruang deliberatif, melainkan sebatas tahapan prosedural.

Sorotan semakin menguat saat penandatanganan berita acara penetapan APBDes hanya dilakukan oleh sepuluh tokoh masyarakat yang disebut-sebut telah ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara. Peserta lain yang hadir tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengesahan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang asas keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi dalam pengambilan keputusan anggaran desa.

Dedi Mulyadi Pulangkan 12 Pekerja Eltras, Dugaan TPPO di Maumere Belum Terjawab Tuntas

Secara prinsip, tata kelola pemerintahan desa menempatkan musyawarah desa sebagai forum tertinggi yang menjamin partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. APBDes bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan sosial.

Dalam forum yang sama, tokoh masyarakat Muhammad Yusuf Lewar Goban turut menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi warga, khususnya terkait persoalan tanah HGU Nangahale yang selama ini menjadi perhatian publik di wilayah Sikka. Ia meminta pemerintah desa dan BPD lebih aktif memberikan pemahaman hukum agar masyarakat tidak terjerat persoalan pidana.

“Kalau masyarakat mengikuti arahan saya, maka saya yakin masyarakat tidak akan dipenjara atau tersandung kasus hukum,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang refleksi lebih luas mengenai peran pemerintah desa dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam isu agraria yang sensitif dan berdampak jangka panjang.

Musyawarah desa sejatinya merupakan ruang demokrasi lokal yang menjamin keterlibatan seluruh unsur masyarakat secara setara. Ketika ruang diskusi tertutup dan keputusan terkesan ditetapkan tanpa proses dialog terbuka, publik wajar mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Likonggete. Dinamika ini menjadi catatan penting bagi penguatan tata kelola desa yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan warga.»(rel)