SOLOK, GardaFlores — Banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Senin (21/9/2026) malam. Bencana tersebut memporak-porandakan Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang, serta menerjang permukiman warga di sekitarnya.

Empat warga dilaporkan mengalami luka-luka dan dua lainnya dinyatakan hilang. Sebanyak sembilan kepala keluarga atau 32 jiwa juga terpaksa mengungsi ke dua lokasi yang disiapkan pemerintah daerah.

Banjir bandang turut menyebabkan kerusakan pada 11 kantor pemerintahan. Kantor yang terdampak antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Bapelitbang hingga kawasan DPRD Kabupaten Solok.

Bupati Solok Jon Firman Pandu mengatakan sejumlah kantor tersebut mengalami dampak parah akibat terjangan banjir.

“Dinas PUPR, kesehatan, BKD, DPMN, Bapelitbang termasuk DPRD terdampak parah,” ujar Jon Firman Pandu.

Bulog Buka Kesempatan Kerja bagi Keluarga Tiga ASN Jayawijaya yang Gugur

BPBD Kabupaten Solok mencatat selain 11 kantor pemerintah, bencana tersebut juga merusak 21 unit mobil dan tujuh unit sepeda motor. Derasnya aliran air bahkan menyeret sejumlah peralatan kantor hingga terbawa keluar ruangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul mengatakan empat warga mengalami luka-luka dalam bencana tersebut.

“Data sementara ada empat orang yang mengalami luka-luka. Tiga dirawat di RSUD Arosuka dan satu dirujuk ke SPH Padang,” kata Khairul.

Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menyebut dua warga masih dilaporkan hilang. TNI kemudian dikerahkan untuk mendukung pencarian dan pertolongan terhadap kedua warga tersebut.

Dampak lain terjadi pada jalur utama Solok–Padang di kawasan Arosuka. Akses tersebut putus total setelah tertutup material banjir berupa pasir, batu dan lumpur.

Kasat Lantas Polres Solok Iptu Akbar Kharisma Tanjung mengimbau pengendara yang hendak melintasi jalur tersebut untuk sementara menggunakan jalur alternatif melalui Padang Panjang guna menghindari risiko kecelakaan.

KPK Didesak Periksa Nusron Wahid dalam Kasus HGB Summarecon

Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy memperkirakan pembersihan material dan perbaikan akses jalan membutuhkan waktu sekitar satu pekan, bergantung pada kondisi di lapangan.

“Yang paling utama sekarang melakukan evakuasi. Mudah-mudahan segera dilakukan upaya pembersihan,” ujar Djati.

Operasi pencarian, evakuasi dan pembersihan material terus dilakukan hingga Selasa (22/9). Tim gabungan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Damkar dan SAR Padang.

Kantor SAR Padang mengirim personel ke Solok sejak Senin malam setelah menerima laporan bencana. Kabupaten Solok belum memiliki Pos SAR sendiri sehingga Padang menjadi titik terdekat untuk merespons kejadian tersebut.

“Setelah mendapatkan informasi bencana alam di Solok, tim langsung diberangkatkan ke Solok Senin malam ini,” kata Kepala SAR Padang Abdul Malik.

15,2 Ton Beras Disalurkan ke 507 KK di Palue

Ratusan personel TNI dari Kodim 0309/Solok dan Batalyon TP 951/PM juga dikerahkan sejak Senin malam. Personel dilengkapi alat berat untuk membantu pembersihan material dan pemulihan akses jalan.

Polda Sumatra Barat turut menurunkan sekitar 300 personel Brimob bersama personel dari satuan direktorat Polda Sumbar dan Polres Solok untuk mendukung evakuasi dan pembersihan.

Seluruh unsur tersebut bekerja bersama pemerintah daerah dengan fokus pada evakuasi warga, pencarian dua warga yang dilaporkan hilang, pembersihan material serta pendataan dampak bencana.

Banjir bandang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Solok. Berdasarkan catatan BMKG, curah hujan mencapai 94 milimeter per hari. Hujan disebut telah mengguyur wilayah tersebut secara terus-menerus sejak Sabtu (19/9).

Plt. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramadhani mengatakan peningkatan debit air akibat hujan lebat kemudian memicu banjir bandang pada Senin malam. Dalam keterangannya, Andri menyebut kejadian berlangsung sekitar pukul 23.00 WIB.

81 Tahun Tanpa Listrik, 302 Rumah di Semparong Ditargetkan Teraliri Listrik Desember 2026

“Hujan yang terjadi di sekitar Solok tergolong lebat berdasarkan catatan BMKG, yakni sebesar 94 mm per hari, sehingga memicu kejadian banjir bandang pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Andri, dikutip Antara, Selasa (22/9/2026).

Sementara dalam laporan awal kejadian, banjir bandang disebut berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras sejak pukul 18.00 WIB.

BMKG mengatakan peringatan dini telah disampaikan secara bertahap, mulai dari skala tujuh hari, tiga hari hingga peringatan cuaca ekstrem jangka pendek sebelum bencana terjadi.

“Pantauan kami, tentunya dalam pekan ke depan ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai, terutama di sebagian Sumatra, kali ini di wilayah eh Sumatra Barat, tentunya juga di wilayah sebagian Kalimantan, dan juga tentu di wilayah Sulawesi dan Papua. Jadi memang eh perlu diwaspadai tetap bahwa kondisi saat ini, satu adalah transisi dari kemarau ke kering karena masih terjadi kemarau di beberapa wilayah, khususnya di bagian utara khatulistiwa,” tegas Andri.

Menurut BMKG, kondisi cuaca ekstrem tersebut terjadi meski sebagian besar wilayah Indonesia tengah memasuki musim kemarau. Sumatra Barat termasuk wilayah non-ZOM atau Zona Musim yang memiliki pola iklim lokal sehingga tetap memiliki potensi cuaca ekstrem.»(tim/bert)

JAKARTA, GardaFlores — Perum Bulog membuka kesempatan bagi anggota keluarga tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang gugur ditembak saat menyalurkan bantuan peternakan kepada masyarakat di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan kesempatan itu diberikan sebagai tindak lanjut perhatian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap keluarga tiga ASN yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Ini sebagai rasa kemanusiaan, rasa empati dan kemanusiaan dengan memberikan penawaran kepada ketiga keluarga tersebut. Yang mana salah satu anak ataupun pihak keluarganya ada yang kami tawarkan agar berkenan menjadi karyawan Bulog,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Kesempatan tersebut diberikan kepada anak atau anggota keluarga yang bersedia bergabung dengan Bulog sesuai domisili asal dan kebutuhan penempatan, termasuk di Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Timur.

Rizal mengatakan kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga yang kehilangan tulang punggung sekaligus memberikan keberlanjutan bagi masa depan anggota keluarga korban.

KPK Didesak Periksa Nusron Wahid dalam Kasus HGB Summarecon

Mekanisme penerimaan, kata Rizal, tetap mengikuti ketentuan perusahaan. Tahap awal dilakukan melalui status tenaga alih daya atau outsourcing, sebelum terdapat kesempatan untuk menjadi karyawan Bulog berdasarkan evaluasi kinerja dan kebutuhan perusahaan.

Tahapan sebagai tenaga alih daya juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada calon pekerja mempelajari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan masing-masing.

Menurut Rizal, proses tersebut diperlukan agar calon pekerja memahami tugas dan tanggung jawab secara menyeluruh serta dapat menunjukkan kinerja sebelum mengikuti tahapan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan.

Kesempatan kerja tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberian beasiswa dan santunan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada tiga keluarga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang gugur.

15,2 Ton Beras Disalurkan ke 507 KK di Palue

“Hari ini kami sebagai Menteri Pertanian dan seluruh teman-teman, kami memberikan dukungan moril kepada anak-anak yang ditinggalkan. Insya Allah kami beri beasiswa sesuai kemampuan kita, satu orang Rp50 juta. Totalnya dengan keluarganya Rp300 juta. Hari ini kita serahkan. Langsung kita serahkan, bukan serahkan bertahap,” kata Amran.

Amran juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mendoakan para ASN yang gugur saat menjalankan tugas mendukung pelayanan sektor pertanian di Papua Pegunungan.

Tiga ASN tersebut yakni Aprida Rapi, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Jayawijaya; Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan Dinas Kesehatan Jayawijaya; dan Willi Mbuik, calon Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurut Amran, ketiganya merupakan aparatur yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Ia menyebut mereka sebagai pejuang pangan yang mengabdikan diri untuk memastikan pelayanan pertanian tetap menjangkau wilayah terpencil dan masyarakat yang membutuhkan.

“Semoga beliau diterima di sisi-Nya. Beliau pahlawan-pahlawan pangan kita yang gugur pada saat mengantar pangan ke wilayah terjauh, terpinggir di daerah Jayawijaya, Papua Pegunungan,” kata Amran.

BKN Sambangi Rumah Duka Dokter Hewan Korban Penembakan KKB di Maumere

Selain santunan dan beasiswa, Kementerian Pertanian juga menyerahkan penghargaan kepada para aparatur yang gugur sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian mereka kepada negara.

Perwakilan keluarga Aprida Rapi, Yohanis, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian atas perhatian terhadap masa depan anak-anak korban.

“Kami sungguh diberikan dukungan yang besar untuk melanjutkan proses pendidikan anak-anak kami. Semoga apa yang diberikan pada hari ini bisa membantu proses belajar mengajar anak-anak kami sampai selesai nanti, juga kebutuhan-kebutuhan lain dalam melanjutkan kehidupan masing-masing,” ujar Yohanis.

Yohanis juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama Bulog yang telah mengakomodasi anggota keluarga korban untuk bekerja di perusahaan tersebut.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirut Bulog yang kemarin sudah mengakomodir masing-masing satu anggota keluarga untuk dipekerjakan di Bulog,” kata Yohanis.»(tim/bert)

JAKARTA, GardaFlores — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk mendalami kemungkinan keterkaitannya dalam perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan praktisi hukum dan advokat senior sekaligus Direktur Hukum CIC Indonesia, Erles Rareral, S.H., M.H., melalui rilis yang diterima tim media, Selasa (22/9/2026).

Menurut Erles, pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan apabila keterangannya dibutuhkan untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang. Ia juga meminta KPK menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.

“KPK harus berani membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya. Jika dari hasil penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, maka jangan ragu untuk menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Erles.

KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan pembukaan blokir HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Empat di antaranya disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Kuasa Hukum AW Tantang Pembuktian Dugaan UU ITE: “Jangan Hukum Orang Berdasarkan Asumsi”

Dalam perkara tersebut, KPK juga mendalami dugaan pemberian uang Rp1,5 miliar dari Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi kepada Erwin. Dari uang tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Rangkaian transaksi tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang kini didalami KPK, termasuk dugaan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB Summarecon.

Selain perkara HGB, KPK juga mendalami transaksi Rp10 miliar pada 7 September 2026 yang masuk dalam rekening Arif Sugiyanto. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami pihak yang memberikan uang tersebut.

Arif disebut dalam klaster dugaan penerimaan yang berkaitan dengan rotasi, promosi atau mutasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Bagi Erles, pendalaman terhadap aliran uang dan hubungan antar-pihak perlu dilakukan secara menyeluruh.

“Ini yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai hanya orang-orang yang berada di lapangan yang diproses, sementara apabila ada pihak yang memberikan perintah, mengatur, atau menikmati hasilnya justru tidak tersentuh. Semua harus berdasarkan alat bukti,” ujar Erles.

Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap Nusron tidak serta-merta menunjukkan bahwa Menteri ATR/BPN tersebut bersalah. Menurutnya, pemeriksaan merupakan bagian dari proses penyidikan apabila keterangannya diperlukan untuk mengurai perkara.

Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambahan Anggaran Gempa NTT, Kabupaten Rp20 Miliar dan Provinsi Rp40 Miliar

“Periksa dulu secara objektif. Kalau alat bukti mengarah dan memenuhi ketentuan hukum, proses sesuai hukum. Kalau tidak terbukti, tentu harus dihormati. Prinsipnya jangan ada siapa pun yang kebal hukum,” katanya.

Sementara itu, KPK menyatakan penyidikan perkara masih terus berjalan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam konstruksi perkara.

KPK juga telah melakukan sejumlah penggeledahan. Pada 18 September 2026, penyidik menyita dokumen sertifikat HGB, dokumen keuangan Summarecon dan dokumen terkait PT Kencana Jayaproperti Agung, serta barang bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di Bogor.

Pada 21 September 2026, KPK kembali menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik untuk kepentingan pendalaman perkara.

Dalam perkembangan sebelumnya, KPK juga menegaskan bahwa ruang kerja Nusron Wahid tidak termasuk lokasi penggeledahan pada 17 September 2026.

Ende Sabet Dua Penghargaan, Raih Tambahan Anggaran Rp3,5 Miliar

Nusron sendiri sebelumnya mengatakan tidak mengetahui duduk perkara dugaan suap HGB Summarecon yang sedang ditangani KPK. Ia menyatakan Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum dan akan memberikan dukungan yang diperlukan kepada aparat penegak hukum.

“Saya tidak tahu duduk perkara kasus suap di Summarecon itu seperti apa,” kata Nusron, Jumat (18/9/2026).

Hingga berita ini diturunkan, Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. KPK sebelumnya menyatakan kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak lain akan bergantung pada kebutuhan penyidikan dan perkembangan alat bukti.

Erles meminta penyidik terus menelusuri seluruh rangkaian perkara, mulai dari pemberi, penerima, perantara, pihak yang diduga mengatur hingga pihak yang diduga menikmati hasil tindak pidana.

“Publik membutuhkan kepastian. Bongkar seluruh aliran uang, siapa pemberi, penerima, perantara, serta siapa yang mengendalikan dan menikmati hasilnya. Jika bukti hukum mengarah kepada siapa pun, termasuk pejabat tinggi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tandasnya.»(rel)