JAKARTA, GardaFlores — Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan pengunduran diri tersebut dan menyatakan suratnya telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, Budi Arie menjawab, “Betul.”

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri itu diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

“Betul,” jawab Budi ketika ditanya mengenai penyerahan surat di Halim.

Pernyataan Budi Arie tersebut diberitakan sejumlah media pada Rabu. Dalam laporan Reuters, Budi Arie mengatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo pada Rabu.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Secara terpisah, dua sumber di MPR mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. MPR akan mengawasi proses persetujuan pengunduran diri dan pemilihan pengganti wakil presiden.

Kantor Gibran tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Gibran, 39 tahun, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) pada bulan lalu mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikannya yang dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan dalam pemilu.

Sehari sebelum kabar pengunduran diri tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Gibran menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan dengan Presiden.

Gibran mengatakan Prabowo memberikan sejumlah saran agar ia menempuh jalur hukum untuk menjawab persoalan dokumen pendidikannya.

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Pada hari yang sama dengan laporan pengunduran diri tersebut, 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Gibran, Legitimasi Kekuasaan dan Ujian Konstitusi

Usulan itu disampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan delapan fraksi serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.

Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 18 anggota PKB, 19 anggota NasDem, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Partai Demokrat.

Usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Para pengusul mengaitkan langkah itu dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden setelah muncul putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikannya.

Pengajuan HMP merupakan tahap awal dalam mekanisme hak menyatakan pendapat DPR, bukan keputusan pemakzulan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan kelembagaan sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.

Sementara itu, laporan Reuters membedakan keterangan Budi Arie mengenai penyerahan surat kepada Prabowo pada Rabu dengan informasi dua sumber MPR mengenai rencana penyerahan surat kepada MPR pada Kamis pagi. Kantor Gibran belum memberikan tanggapan kepada Reuters hingga laporan tersebut diterbitkan.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik dokumen pendidikan yang kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik. Pada saat bersamaan, sejumlah anggota DPR mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan niat tersebut setelah pertemuan Prabowo dan Gibran di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam.

“Beliau [wapres] menyatakan [ke presiden] niatan untuk mengundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK [Mahkamah Konstitusi] maupun di MA [Mahkamah Agung],” kata Prasetyo Hadi di Istana Presiden, Jakarta.

Prasetyo membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.

“Namun, tidak benar bahwa Bapak Presiden menyampaikan penolakan atas niatan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, Prabowo memberikan sejumlah saran. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

“Dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran, dan Bapak Wapres Gibran dalam pertemuan itu juga memohon diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN,” tambahnya.

Meski menyampaikan niat mundur kepada Presiden, Gibran belum mengumumkan pengunduran diri secara resmi. Ia justru menyatakan akan menempuh langkah hukum setelah mendapat masukan dari Prabowo.

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Beri Saran

Dalam keterangannya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa petang, Gibran mengatakan pertemuannya dengan Prabowo menghasilkan sejumlah saran untuk menghadapi polemik dokumen pendidikan yang sedang berkembang.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujar Gibran.

Salah satu saran Prabowo, menurut Gibran, adalah tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikannya.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1,” katanya.

Gibran juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Pernyataan Gibran itu muncul beberapa jam setelah Prasetyo mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden. Dengan demikian, pernyataan mengenai niat mundur dan rencana menempuh jalur hukum merupakan dua perkembangan yang sama-sama disampaikan pada hari tersebut.

Pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal menilai, sebelum ada pengumuman resmi, pernyataan mengenai niat mundur belum dapat dianggap sebagai pengunduran diri secara hukum.

“Sebelum ada pernyataan resmi, menurut saya sih masih belum bisa dikatakan bahwa dia secara de jure itu mengundurkan diri,” kata Nicky.

Ia melihat kemungkinan lain bahwa Gibran sedang berupaya memperpanjang waktu untuk mengatur langkah politik.

“Jadi memang ada buying time (mengulur waktu) itu ya, termasuk siasat politik lain untuk memperpanjang waktu,” ujarnya.

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Rapat yang dihadiri oleh 403 anggota DPR tersebut beragendakan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR RI. FOTO: ANTARA

Puan Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Di DPR, pengumpulan dukungan untuk mengusulkan HMP terus berjalan. Ketua DPR Puan Maharani membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut.

Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan setelah pembukaan masa sidang. Sebelum mengambil langkah, pimpinan akan mendengarkan masukan dan laporan dari fraksi maupun anggota DPR.

“Bagaimana mekanismenya, tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, mendengarkan laporan dan masukannya, dan setelahnya baru akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut,” kata Puan, Selasa (10/11).

Puan menegaskan, proses tersebut harus mengikuti mekanisme kelembagaan dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

Pernyataan Puan menunjukkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan HMP, tetapi belum mengambil keputusan untuk membawa usulan itu ke tahap pembahasan resmi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya juga menyebut komunikasi mengenai persoalan tersebut telah berlangsung secara informal lintas fraksi. Sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme parlemen.

“Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” kata Dasco, Senin (9/11).

Dasco mengatakan mekanisme resmi baru dapat berjalan setelah masa sidang dibuka kembali.

Massa di depan DPR, Selasa (10/11).

Sekitar 50 Anggota DPR Disebut Telah Menandatangani Usulan

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyebut dukungan terhadap usulan HMP telah mendekati 50 tanda tangan.

“Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani kepada Kompas.com, Selasa (10/11).

Ia menjelaskan, 12 anggota DPR yang menandatangani usulan tersebut berasal dari Fraksi PKS. Surat pengusulan HMP juga disebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Dukungan terhadap penggunaan hak tersebut sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal PKS M. Kholid. Ia mengatakan partainya akan menggunakan hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA.

“Insya Allah, (PKS) akan menjalankan tugasnya, menggunakan hak konstitusionalnya. Hak menyatakan pendapat lebih relevan dan peluangnya lebih besar,” kata Kholid kepada Kompas.com, Senin (9/11).

Kholid juga menyebut PKS telah menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR.

Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai HMP merupakan hak DPR yang relevan untuk merespons putusan MK dan MA.

“Hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu,” kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (9/11).

Doli juga menilai niat Gibran untuk mengundurkan diri tidak otomatis menghentikan proses politik yang sedang berkembang di DPR.

Meski dukungan telah dikumpulkan, jumlah tanda tangan tersebut masih harus diproses sesuai persyaratan dan mekanisme DPR. Pimpinan dewan juga perlu memeriksa argumentasi, dasar hukum, serta persyaratan pengajuan sebelum menentukan tahapan berikutnya.

Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menyaksikan jalannya acara sebelum pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai kerangka makroekonomi di hadapan para anggota parlemen di Gedung DPR, Jakarta, pada 20 Mei 2026. FOTO: AFP

BAM DPR Buka Ruang Aspirasi Masyarakat

Dorongan agar DPR menggunakan HMP tidak hanya datang dari anggota parlemen. Kelompok masyarakat sipil juga menyampaikan tuntutan melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR.

Pada Selasa (10/11), BAM menerima aspirasi organisasi masyarakat Gema Keadilan melalui rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan mengatakan lembaganya akan menampung aspirasi masyarakat dan merumuskan hasil pertemuan untuk disampaikan kepada pimpinan DPR.

Dalam keterangannya setelah RDPU, Aher menyatakan:

“Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR.”

Aher mengatakan BAM akan segera menyusun kesimpulan hasil pertemuan dan menyerahkannya kepada pimpinan DPR.

“Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Gema Keadilan juga menyampaikan tuntutan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Wakil Ketua Umum DPP Gema Keadilan Zaki Ahmad Rifai mengatakan tuntutan itu berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap konstitusi.

“Maka dari itu, DPP GEMA Keadilan dan seluruh jajaran ini menuntut untuk Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan dengan gentleman, yaitu dengan mengundurkan diri, menyambut baik keputusan dari hukum, ya,” ujar Zaki.

Sementara itu, ratusan orang dari Aliansi Selamatkan Bangsa menggelar aksi di depan Gedung DPR-MPR pada Selasa sore. Mereka mendesak DPR menggunakan hak konstitusionalnya untuk memproses pemberhentian Gibran.

Salah satu peserta aksi, Natael Bremana, menyebut pengguliran HMP sebagai tuntutan utama mereka.

“Tidak ada cara lain, kami ingin DPR segera melaksanakan hak menyatakan pendapat, Gibran harus mundur atau dimundurkan,” kata Natael.

Aspirasi masyarakat tersebut menambah tekanan politik terhadap DPR. Namun, hasil penerimaan aspirasi BAM masih harus disampaikan kepada pimpinan DPR dan tidak dengan sendirinya menjadi keputusan lembaga untuk memulai proses pemberhentian.

Niat Mundur Gibran Tak Menghentikan Dinamika Politik DPR

Pengamat politik CSIS Nicky Fahrizal menilai proses HMP dapat tetap berjalan meskipun Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo.

Menurut Nicky, perkembangan selanjutnya sangat bergantung pada kesepakatan politik di antara elite partai dan pimpinan pemerintahan.

“Jika sasaran akhirnya adalah pemakzulan (impeachment) terhadap Gibran, para elit politik harus lebih dulu menyepakati figur pengganti di kursi wakil presiden yang juga sejalan dengan kehendak presiden,” kata Nicky, Selasa (10/11).

Ia menilai proses tersebut membutuhkan negosiasi politik yang tidak sederhana.

“Proses politik ini menuntut negosiasi politik yang panjang dan pelik,” tambahnya.

Nicky menjelaskan, proses pengajuan HMP membutuhkan perhitungan politik untuk memenuhi persyaratan kehadiran dan persetujuan anggota DPR.

“Ini kan harus ada kompromi politik antara Istana dan partai-partai pendukung Pak Prabowo. Termasuk juga dengan partai yang ada di luar koalisi seperti PKS dan PDIP. Jadi ini memang suatu long game,” ujarnya.

Ia juga menyoroti konsekuensi politik apabila proses pemakzulan benar-benar terjadi. Menurut Nicky, perubahan posisi Gibran dapat memengaruhi konfigurasi kekuatan politik yang selama ini berada di sekitar pemerintahan.

“Risiko politik terbesarnya terletak pada pasca-pemakzulan, apabila Gibran lengser di saat kekuatan politik Jokowi mulai terfragmentasi, pengaruh mantan presiden tersebut akan cepat memudar,” jelasnya.

Nicky menambahkan, situasi tersebut berpotensi memperkuat posisi politik Presiden Prabowo.

“Tanpa adanya perubahan watak kekuasaan, situasi tersebut berisiko mempersempit ruang publik secara drastis dan kian mendesak kebebasan sipil,” paparnya.

Sebaliknya, jika upaya pemakzulan gagal dan pengaruh Joko Widodo tetap kuat, Nicky menilai pengaruh politik mantan presiden itu masih dapat membayangi pemerintahan Prabowo hingga Pemilu 2029.

Analis politik Arya Fernandes juga menilai pengunduran diri Gibran merupakan skenario yang tidak biasa.

” Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat wakil presiden mengundurkan diri. Sejak Indonesia merdeka, pengunduran diri sebagai wakil presiden pernah dilakukan oleh Mohammad Hatta akibat perselisihan politik dengan Soekarno,” kata Arya.

Menurut Arya, pengunduran diri Gibran tidak menguntungkan bagi kepentingan politik jangka panjang Gibran dan keluarga politiknya. Skenario tersebut hanya mungkin terjadi dalam situasi politik yang sangat khusus.

Jika jabatan wakil presiden kosong, presiden harus mengusulkan dua nama kepada MPR untuk dipilih sebagai pengganti.

“Bila kondisi ini terjadi, cukup rumit bagi Presiden mengusulkan nama: apakah akan dari partai koalisi, non-koalisi (PDIP) atau tokoh non-partai untuk menjaga soliditas partai koalisi,” ujar Arya.

Arya sebelumnya menyebut terdapat tiga kemungkinan perkembangan dalam polemik dokumen pendidikan Gibran: pengunduran diri, DPR melanjutkan HMP, atau DPR tidak melanjutkan HMP dan Gibran tetap menjabat.

Ia menilai kemungkinan ketiga dapat terjadi apabila muncul kesepakatan politik baru di antara para elite.

“Skenario ini juga bisa terjadi bila terdapat kesepakatan politik baru di antara elite-elite,” katanya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir ke acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di tengah sorotan niat mundur dari jabatan Wapres. FOTO: ANTARA/Hafidz Mubarak A

Hak Menyatakan Pendapat Tidak Otomatis Berujung Pemakzulan

Penggunaan HMP oleh DPR memiliki persyaratan dan tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Pasal 210 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa usulan HMP harus diajukan sedikitnya 25 anggota DPR.

Ketentuan tersebut berbunyi:

“Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.”

Usulan itu juga harus disertai dokumen yang memuat alasan pengajuan, materi yang menjadi dasar pendapat, serta bukti yang sah terkait dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Namun, terpenuhinya jumlah pengusul belum otomatis menjadikan usulan tersebut sebagai keputusan DPR. Pasal 210 ayat (3) UU MD3 mensyaratkan persetujuan rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota DPR dan keputusan disetujui sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Jika usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus untuk membahas materi HMP. Hasil kerja panitia khusus kemudian dilaporkan kepada rapat paripurna.

Apabila DPR menyimpulkan terdapat pelanggaran hukum atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana ditentukan konstitusi, DPR dapat menyampaikan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.

Pasal 214 ayat (2) UU MD3 mengatur bahwa DPR menyampaikan keputusan HMP kepada MK untuk mendapatkan putusan apabila rapat paripurna menerima laporan panitia khusus yang menyatakan adanya pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Jika MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui rapat paripurna. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 215 ayat (2) UU MD3.

Dengan demikian, HMP bukan keputusan pemakzulan. Usulan tersebut merupakan bagian dari proses konstitusional yang masih harus melewati pembahasan di DPR, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menilai putusan MK telah memberikan dasar hukum yang harus diperhatikan partai politik di DPR.

Menurut Titi, persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran telah diputuskan secara faktual dan objektif dalam pertimbangan MK pada 6 Oktober 2026.

“Justru jadi persoalan kalau partai-partai di DPR tidak mengambil langkah apa pun,” kata Titi.

Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). FOTO: ANTARA

Putusan MA dan MK Menjadi Pangkal Polemik

Polemik dokumen pendidikan Gibran menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan advokat Subhan dalam perkara tata usaha negara terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran.

Pada 30 Oktober 2026, MA memutuskan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan:

“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya.”

Putusan tersebut membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian terkait dan memerintahkan pencabutannya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi juga memeriksa gugatan yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

MK tidak menerima permohonan tersebut karena menilai perkara yang diajukan tidak tepat dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Saat perkara diperiksa, Gibran tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tersebut.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA.

MK juga menilai dokumen certificate of attendance bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MA terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final dan mengikat.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Yusril menjelaskan perkara di MA merupakan sengketa tata usaha negara yang diajukan Subhan terhadap pejabat di lingkungan kementerian pendidikan. Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara kasasi tersebut dan juga bukan tergugat intervensi di tingkat MA.

Karena itu, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan kasasi tersebut.

Yusril mengatakan kementerian terkait akan menindaklanjuti putusan MA setelah menerima salinan resmi.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan putusan MA berlaku surut sejak surat keterangan penyetaraan diterbitkan pada Agustus 2019.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujarnya.

Menurut Yusril, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di PTUN tidak lagi ada. Dalam perkara PTUN tersebut, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi.

Yusril mengatakan tindak lanjut atas putusan MA dan MK selanjutnya diserahkan kepada Gibran.

Di tengah proses hukum yang belum sepenuhnya selesai dan dinamika politik di parlemen, dua perkembangan masih menjadi perhatian: keputusan Gibran atas niat pengunduran dirinya dan langkah pimpinan DPR terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.»(bert)

MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka mendorong penerapan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk memperkuat transparansi pencatatan transaksi usaha dan kepatuhan pajak daerah.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta pelaku usaha memastikan data transaksi yang dilaporkan sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penerapan dan pemasangan PEDATI di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Rabu (4/11/2026).

Juventus mengatakan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pelaku usaha diminta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

Kejari Sikka Periksa 11 Saksi Kasus Watergen, Kerugian Sementara Rp1,5 Miliar

“Ini soal hak dan kewajiban kita sebagai warga. Saya percaya Bapak dan Ibu semua mengetahui betul sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, mari kita ingatkan satu sama lain untuk menyelesaikan kewajiban kita,” ujar Juventus.

Ia secara khusus menyoroti kesesuaian antara jumlah transaksi yang terjadi dan data yang tercatat. Menurutnya, aktivitas usaha yang melayani banyak pelanggan setiap hari harus tercermin dalam laporan transaksi.

Perbedaan antara aktivitas usaha dan jumlah transaksi yang tercatat, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pajak daerah.

Juventus menegaskan, ketentuan perpajakan harus dijalankan oleh seluruh pihak yang memiliki kewajiban. Pemerintah daerah, menurutnya, akan mengedepankan pembinaan dan pendampingan sebelum mengambil langkah penegakan sesuai aturan.

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

“Peraturan ada untuk dijalankan. Kita tidak ingin menempuh jalur yang bersifat penegakan hukum yang keras. Namun, jika kepatuhan belum tercapai sepenuhnya, maka langkah yang diperlukan harus tetap diambil sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Penerapan PEDATI diharapkan membantu meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan PBJT. Pemerintah daerah juga berharap penggunaan alat tersebut memberikan kejelasan dalam pelaporan pajak oleh pelaku usaha.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Sikka, Yosef Benyamin, sejumlah pejabat dan staf Bapenda, serta para pelaku usaha di Kabupaten Sikka.»(rel)