Fraksi Garda Solidaritas DPRD Sikka menyetujui KUA-PPAS 2027, tetapi meminta pemerintah memastikan APBD berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 defisit Rp58,868 miliar. Pendapatan Rp1,154 triliun berbanding belanja Rp1,213 triliun, dengan pembiayaan neto dari proyeksi SiLPA 2026.
Fraksi Perindo menyetujui KUA-PPAS APBD Sikka 2027 dengan catatan. Pemerintah diminta memperketat belanja, mengoptimalkan PAD dan aset daerah, serta memperkuat pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sikka menyetujui KUA-PPAS APBD 2027, tetapi meminta pemerintah memastikan belanja daerah berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran penyelenggaraan Pilkades direncanakan diusulkan dalam APBD 2027.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, Pemkab Sikka dan DPRD pada akhirnya mengambil keputusan yang sama.
Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD memilih menunda Pilkades serentak hingga 2027.
Pemkab Tanggapi Catatan Fraksi DPRD.
Stefanus menyebut saat ini masyarakat kembali mendorong agar Pasar Wuring direvitalisasi.
Perbedaan pandangan tersebut kembali mencuat setelah DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).
