Connect with us

EKONOMI

Bupati Sikka Akui Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif, Gaji PPPK Paruh Waktu Tertunggak Tiga Bulan

Pemerintah daerah menjelaskan keterlambatan itu terjadi akibat kesalahan penginputan kode belanja dalam sistem penganggaran daerah.

Published

on

Bupati Sikka: "PPPK sebelumnya menerima penghasilan dari berbagai sumber pendanaan, seperti dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. Namun pembayaran dari sumber-sumber tersebut dihentikan sejak Januari 2026." FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mengakui pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan kualitas yang inklusif meskipun mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut disampaikan langsung Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di DPRD Kabupaten Sikka, Jumat (13/3/2026).

Dalam sidang yang berlangsung di kantor DPRD Kabupaten Sikka di Maumere itu, Juventus menegaskan struktur pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang investasi padat modal yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara luas.

“Pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan kualitas atau belum inklusif,” kata Juventus di hadapan anggota dewan.

Menurut dia, kondisi tersebut turut dipengaruhi meningkatnya tingkat pengangguran terbuka serta bertambahnya proporsi pekerja di sektor informal.

Target IPM Diakui Belum Tercapai

Selain persoalan struktur ekonomi, fraksi-fraksi DPRD juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sikka yang belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengakui target tersebut belum terpenuhi, meskipun sejumlah indikator pendidikan menunjukkan tren perbaikan dalam lima tahun terakhir, terutama pada rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Untuk memperbaiki capaian tersebut, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan intervensi melalui program penanganan anak tidak sekolah agar indikator pendidikan dapat meningkat secara signifikan.

Pemkab Sikka Hibahkan 96.148 Meter Persegi Tanah Bandara Frans Seda ke Kemenhub untuk Percepatan Pengembangan

Profesionalitas ASN dan SPBE Jadi Sorotan

Dalam sidang yang sama, DPRD juga menyoroti rendahnya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menyatakan peningkatan kapasitas aparatur akan dilakukan melalui berbagai program pengembangan kompetensi, termasuk pemberian kesempatan tugas belajar bagi ASN serta pelaksanaan pelatihan dan workshop secara berkelanjutan.

Sementara untuk penguatan SPBE, pemerintah daerah menyebut tengah melakukan perbaikan tata kelola digital pemerintahan, termasuk integrasi layanan publik berbasis elektronik serta audit teknologi informasi.

Gaji PPPK Paruh Waktu Tertunggak

Isu lain yang mencuat dalam rapat paripurna tersebut adalah keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dilaporkan belum dibayarkan selama tiga bulan.

Pemerintah daerah menjelaskan keterlambatan itu terjadi akibat kesalahan penginputan kode belanja dalam sistem penganggaran daerah.

Gaji PPPK paruh waktu yang seharusnya dimasukkan dalam kategori belanja barang dan jasa justru tercatat sebagai belanja pegawai dalam sistem anggaran.

Selain itu, sebagian PPPK sebelumnya menerima penghasilan dari berbagai sumber pendanaan, seperti dana desa, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas. Namun pembayaran dari sumber-sumber tersebut dihentikan sejak Januari 2026.

Pemerintah daerah menyatakan telah melakukan perbaikan terhadap penginputan kode anggaran dan berencana membayarkan tunggakan gaji melalui mekanisme pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Sikka: Tidak Ada Alasan Pemerintah Merumahkan ASN PPPK

Pelayanan Kantor Camat Dipertanyakan

Fraksi DPRD juga menyoroti pelayanan di Kantor Camat Waiblama setelah anggota dewan menemukan kantor tersebut tidak beroperasi saat melakukan kunjungan kerja.

Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menjelaskan camat dan aparatur kecamatan saat itu sedang menjalankan tugas kedinasan, antara lain mengikuti Musrenbang RKPD di Maumere serta kegiatan pemerintahan di sejumlah desa.

Meski demikian, pemerintah menyatakan akan memperketat disiplin aparatur guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Abrasi Palue dan Pembangunan Gedung Koperasi

Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga merespons sorotan DPRD terkait abrasi pantai yang terjadi di Kecamatan Palue.

Pemerintah Kabupaten Sikka mengaku telah mengajukan permohonan bantuan penanganan kepada Balai Wilayah Sungai Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menangani dampak abrasi yang mengancam permukiman warga.

Sementara itu, terkait pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah daerah menjelaskan sejumlah wilayah belum dapat merealisasikan pembangunan karena tidak memiliki lahan milik pemerintah yang memenuhi syarat minimal 1.000 meter persegi.

Rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka Tahun Anggaran 2025, yang menjadi instrumen evaluasi DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus selaras dengan agenda pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.»(rel)

EKONOMI

BUMDes Waiara Mulai Petik Hasil Investasi Hortikultura, Serap 20 Pekerja dan Tambah PADes

Keterlibatan tenaga kerja lokal berlangsung sejak tahap pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.

Published

on

Penjabat Kepala Desa Waiara, Stefanus Arifin, ST, mengatakan pemerintah desa mengembangkan sektor hortikultura sebagai unit usaha BUMDes untuk membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat desa. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores – Enam bulan setelah memulai usaha hortikultura, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, mulai memasuki fase produksi. Setelah dua kali memanen cabai merah dengan hasil lebih dari dua ton pada setiap panen, unit usaha milik desa itu kini bersiap melakukan panen perdana Pepaya California pada awal Agustus 2026.

Perkembangan tersebut menandai mulai berjalannya investasi desa yang dibiayai melalui penyertaan modal APBDes. Selain menghasilkan komoditas pertanian, usaha itu telah membuka lapangan kerja bagi warga dan diproyeksikan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).

Penjabat Kepala Desa Waiara, Stefanus Arifin, ST, mengatakan pemerintah desa mengembangkan sektor hortikultura sebagai unit usaha BUMDes untuk membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat desa.

“Kami ingin BUMDes benar-benar menjalankan fungsi usaha sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” katanya saat ditemui di lokasi kebun hortikultura, Kamis (30/7/2026).

Kasat Pol PP Sikka Diduga Bertindak di Luar Kewenangan

Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Desa Waiara mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp174.174.000 melalui APBDes Tahun Anggaran 2025. Dana itu digunakan untuk penyewaan lahan, pengadaan bibit, pupuk, sarana produksi, serta biaya operasional hingga pemasaran.

Manajer Unit BUMDes Maju Makmur, Yohanes Fernandez Nero, mengatakan kebun hortikultura seluas 1,5 hektare itu telah menghasilkan dua kali panen cabai merah, masing-masing pada April dan Juli 2026, dengan produksi lebih dari dua ton pada setiap periode panen.

“Awal Agustus nanti kami akan memanen Pepaya California. Produksi awal diperkirakan lebih dari 500 buah dan akan terus bertambah seiring semakin banyak tanaman memasuki masa produktif,” ujarnya.

Menurut Yohanes, hasil panen telah dipasarkan di Kabupaten Sikka dan mulai menjangkau Kabupaten Ende. Perluasan jaringan distribusi dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha yang dikelola BUMDes.

Pohon Reo Tumbang Timpa Kendaraan di Waigete, Pelajar 17 Tahun Terluka

Usaha hortikultura tersebut juga menyerap 20 warga Desa Waiara sebagai tenaga kerja dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK) sebesar Rp70.000 per hari. Keterlibatan tenaga kerja lokal berlangsung sejak tahap pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.

Data tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dikelola BUMDes tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan modal desa secara produktif.

Dengan memasuki masa panen Pepaya California, BUMDes Maju Makmur mulai memperluas sumber pendapatannya di luar komoditas cabai merah. Pemerintah Desa Waiara menargetkan pengembangan komoditas dan jaringan pemasaran terus dilakukan agar kontribusi usaha tersebut terhadap PADes meningkat pada tahun-tahun berikutnya.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kuota Diskon Tiket Kapal PELNI Tersisa Sekitar 4 Persen, Sudah Dimanfaatkan 660 Ribu Penumpang

Jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang.

Published

on

"Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen." FOTO: DOK PT PELNI

JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.

Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.

Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen

Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.

“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.

Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.

Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen

Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.

Published

on

Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — PT PELNI Cabang Maumere mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang agar segera membeli tiket. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota nasional program diskon tarif tiket kapal PELNI tinggal sekitar 4 persen.

Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap.

“Kami mengimbau masyarakat yang sudah memiliki rencana bepergian untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi penjualan tiket PT PELNI. Jangan menunggu hingga mendekati jadwal keberangkatan karena kuota diskon secara nasional tinggal sekitar 4 persen,” kata Edwin.

Ia menjelaskan, program diskon berlaku secara nasional sehingga sisa kuota terus berkurang seiring meningkatnya pembelian tiket di berbagai daerah.

PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah

Selain mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket, Edwin juga meminta calon penumpang menggunakan kanal penjualan resmi PT PELNI untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan.

Menurutnya, pembelian melalui kanal resmi juga memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Program diskon tiket kapal PELNI merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi. Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.

Berdasarkan data PT PELNI hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima, sehingga sisa kuota kini tinggal sekitar 4 persen.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending