POLITIK
Pilkades 132 Desa di Sikka Ditunda hingga 2027, DPRD dan Pemkab Berbeda Tafsir Dasar Hukumnya
Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD memilih menunda Pilkades serentak hingga 2027.
MAUMERE, GardaFlores — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 132 desa di Kabupaten Sikka dipastikan tidak digelar pada 2026 setelah Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD sepakat menundanya hingga 2027. Meski mencapai kesimpulan yang sama, kedua pihak masih berbeda pandangan mengenai landasan hukum yang menjadi dasar penundaan tersebut.
Bagi DPRD Kabupaten Sikka, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 merupakan prasyarat sebelum Pilkades dapat dilaksanakan. Sebaliknya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berpendapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 telah memberikan dasar hukum yang memadai untuk menyelenggarakan Pilkades, meskipun sejumlah ketentuan dalam perda belum disesuaikan.
Ketua DPRD Kabupaten Sikka, Stefanus Sumandi, mengatakan lembaganya sejak awal tidak pernah menolak pelaksanaan Pilkades. Namun, pembahasan bersama pemerintah menemukan adanya ketidaksinkronan antara Perda Nomor 6 Tahun 2019 dengan ketentuan terbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Menurutnya, perbedaan tersebut bukan persoalan administratif semata, melainkan menyangkut kepastian hukum penyelenggaraan Pilkades.
“Kalau Pilkades tetap dilaksanakan, aturan mana yang akan menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan antara undang-undang, peraturan pemerintah, dan perda? Itu yang harus dipastikan lebih dulu,” kata Sumandi, Kamis (30/7/2026).
Ia mencontohkan perubahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun sebagai salah satu ketentuan yang belum diakomodasi dalam perda yang berlaku.
Atas dasar itu, DPRD menilai pemerintah daerah perlu lebih dahulu menyesuaikan seluruh regulasi daerah agar penyelenggaraan Pilkades memiliki kepastian hukum dan tidak memunculkan persoalan di kemudian hari.
Pandangan berbeda disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Yosef Nong. Menurutnya, PP Nomor 16 Tahun 2026 telah mengatur secara jelas pelaksanaan Pilkades serentak pertama setelah perubahan Undang-Undang Desa sehingga dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan.
Ia merujuk Pasal 186 PP Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur ketentuan peralihan serta Pasal 38 yang mengatur pelaksanaan Pilkades secara bergelombang paling banyak empat kali dalam delapan tahun.
“Pasal 186 merupakan aturan peralihan yang memberikan dasar pelaksanaan Pilkades serentak berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2026,” ujarnya.
Sekda Sikka Digeser ke Jabatan Staf Ahli, Bupati Sebut Berdasarkan Sistem Merit
Meski demikian, Yosef mengakui terdapat sedikitnya enam ketentuan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 yang memang perlu disesuaikan dengan perubahan regulasi nasional.
Perbedaan penafsiran tersebut pada akhirnya tidak mengubah sikap kedua lembaga. Pemerintah Kabupaten Sikka dan DPRD memilih menunda Pilkades serentak hingga 2027 sambil menyelesaikan revisi Perda agar seluruh regulasi daerah selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Keputusan itu berdampak langsung terhadap 132 desa di Kabupaten Sikka yang sebelumnya diproyeksikan mengikuti Pilkades dalam waktu dekat. Hingga regulasi daerah selesai diperbarui, pemerintahan desa tetap dijalankan oleh kepala desa yang masa jabatannya masih berlaku maupun penjabat kepala desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kini perhatian tertuju pada kecepatan penyelesaian revisi Perda. Semakin lama pembahasannya berlangsung, semakin panjang pula masa tunggu masyarakat di 132 desa untuk memilih kepala desa definitif melalui Pilkades serentak.»(rel)
POLITIK
Pemkab Sikka Siapkan Penerapan PEDATI, Bupati Minta Pelaku Usaha Transparan soal Transaksi
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta pelaku usaha mencatat dan melaporkan transaksi secara transparan. Pemkab Sikka menyiapkan penerapan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka mendorong penerapan Alat Perekam Data Transaksi (PEDATI) pada objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk memperkuat transparansi pencatatan transaksi usaha dan kepatuhan pajak daerah.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta pelaku usaha memastikan data transaksi yang dilaporkan sesuai dengan aktivitas usaha sebenarnya. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi penerapan dan pemasangan PEDATI di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Rabu (4/11/2026).
Juventus mengatakan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, pelaku usaha diminta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.
Kejari Sikka Periksa 11 Saksi Kasus Watergen, Kerugian Sementara Rp1,5 Miliar
“Ini soal hak dan kewajiban kita sebagai warga. Saya percaya Bapak dan Ibu semua mengetahui betul sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, mari kita ingatkan satu sama lain untuk menyelesaikan kewajiban kita,” ujar Juventus.
Ia secara khusus menyoroti kesesuaian antara jumlah transaksi yang terjadi dan data yang tercatat. Menurutnya, aktivitas usaha yang melayani banyak pelanggan setiap hari harus tercermin dalam laporan transaksi.
Perbedaan antara aktivitas usaha dan jumlah transaksi yang tercatat, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam pengawasan pajak daerah.
Juventus menegaskan, ketentuan perpajakan harus dijalankan oleh seluruh pihak yang memiliki kewajiban. Pemerintah daerah, menurutnya, akan mengedepankan pembinaan dan pendampingan sebelum mengambil langkah penegakan sesuai aturan.
Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat
“Peraturan ada untuk dijalankan. Kita tidak ingin menempuh jalur yang bersifat penegakan hukum yang keras. Namun, jika kepatuhan belum tercapai sepenuhnya, maka langkah yang diperlukan harus tetap diambil sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penerapan PEDATI diharapkan membantu meningkatkan ketepatan pencatatan transaksi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penerimaan PBJT. Pemerintah daerah juga berharap penggunaan alat tersebut memberikan kejelasan dalam pelaporan pajak oleh pelaku usaha.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Bapenda Kabupaten Sikka, Yosef Benyamin, sejumlah pejabat dan staf Bapenda, serta para pelaku usaha di Kabupaten Sikka.»(rel)
POLITIK
Dana Bantuan Presiden Rp20 Miliar di Sikka Baru Terserap 11,96 Persen
Pemerintah Kabupaten Sikka mencatat realisasi Dana Bantuan Presiden sebesar Rp2,39 miliar dari total Rp20 miliar hingga Oktober 2026. Bupati Sikka menargetkan realisasi anggaran tersebut selesai pada akhir Desember.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mencatat realisasi Dana Bantuan Presiden Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,39 miliar atau 11,96 persen dari total anggaran Rp20 miliar hingga Oktober 2026. Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyatakan dana tersebut ditargetkan terealisasi hingga akhir Desember 2026.
Data itu disampaikan dalam konferensi pers di lantai II Kantor Bupati Sikka, Selasa (20/10/2026). Bupati didampingi Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriyadi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa.
Berdasarkan data realisasi anggaran, dana yang telah terealisasi mencapai Rp2.391.729.320,76. Sementara itu, Rp17.608.270.679,24 atau 88,04 persen dari total anggaran belum terealisasi.
Inspektorat Sikka Catat Setoran Rp3,31 Miliar, Tindak Lanjut Temuan Masih Berjalan
Dana tersebut dialokasikan kepada sembilan perangkat daerah di Kabupaten Sikka dengan rincian sebagai berikut:
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Rp13.714.479.751,00.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Rp3.365.522.100,00.
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: Rp1.626.812.060,00.
- Dinas Kesehatan: Rp499.558.589,00.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Rp292.020.000,00.
- Sekretariat Daerah, Bagian Umum: Rp201.607.500,00.
- RSUD TC Hillers Maumere: Rp150.000.000,00.
- Inspektorat: Rp100.000.000,00.
- Sekretariat DPRD: Rp50.000.000,00.
Total alokasi untuk sembilan perangkat daerah tersebut mencapai Rp20 miliar.
Pengadaan APBD Sikka Dievaluasi, 13 Paket DID Masih Tahap Perencanaan
Dana Bantuan Presiden itu juga dialokasikan untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Bantuan mencakup rumah rusak berat, sedang, dan ringan, serta pemulihan fasilitas umum yang terdampak.
Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan pengelolaan dana tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan.
Bupati menargetkan realisasi dana bantuan tersebut selesai pada akhir Desember 2026. Dalam data yang disampaikan, belum dirinci jumlah penerima bantuan, realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah, maupun sisa anggaran setiap kegiatan.»(rel)
POLITIK
Pengadaan APBD Sikka Dievaluasi, 13 Paket DID Masih Tahap Perencanaan
Evaluasi pengadaan Pemkab Sikka mencatat 13 paket DID tahun sebelumnya masih dalam tahap perencanaan, sementara enam paket Bantuan Stimulan Perumahan dari DID 2026 masih dalam proses pemilihan penyedia.
MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 13 paket kegiatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran sebelumnya di Kabupaten Sikka masih berada pada tahap perencanaan. Sementara itu, enam paket Bantuan Stimulan Perumahan yang dibiayai DID 2026 masih dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa.
Status tersebut tercatat dalam data perkembangan pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pemerintah Kabupaten Sikka per 20 Oktober 2026 yang dibahas dalam evaluasi di Maumere, Selasa (20/10/2026).
Evaluasi itu dihadiri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi, Sekretaris Daerah Femi Bapa, kepala dinas, camat, dan staf ahli lingkup pemerintah kabupaten.
Bupati Sikka Soroti BUMDes Tak Menguntungkan Desa, Minta Evaluasi Menyeluruh
Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), enam paket Bantuan Stimulan Perumahan yang bersumber dari DID 2026 memiliki total pagu Rp1 miliar. Berdasarkan data yang dibahas, seluruh paket masih dalam proses pemilihan penyedia.
Adapun 13 paket kegiatan dari DID tahun anggaran sebelumnya memiliki pagu Rp1.525.924.500 dan masih berada pada tahap perencanaan.
Perubahan pelaksanaan juga tercatat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO). Dari kelompok pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) 2026 dan sisa DAU SG tahun sebelumnya, total pagunya mencapai Rp2.833.330.100.
Pekerjaan konstruksi di SDK Paga tidak dilaksanakan karena perubahan pagu anggaran. Sementara itu, pekerjaan konstruksi di SMP Negeri 43 Wolomotong juga tidak dilaksanakan dan dialihkan ke kegiatan pengadaan barang.
Kuasa Hukum Tersangka BBM Eceran di Sikka Pertanyakan Konsistensi Penindakan
Selain itu, terdapat 15 paket pengadaan dengan total pagu Rp1.072.375.000. Paket-paket tersebut meliputi bahan kapal fiberglass, bahan rumpon laut, cool box berbagai kapasitas, mesin diesel kapal, mesin ketinting, pembangunan sampan, pukat, serta jasa perencanaan dan pengawasan pembangunan sampan.
Dalam jadwal yang tercantum, pemilihan penyedia untuk kelompok 15 paket tersebut dijadwalkan pada 16 Oktober 2026, sedangkan pelaksanaan kontrak dijadwalkan pada 19 Oktober 2026. Namun, data yang tersedia belum menjelaskan apakah kedua tahapan itu telah terlaksana sesuai jadwal.
Pemantauan yang dilakukan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah juga mencakup pekerjaan yang bersumber dari DAK lanjutan 2025, DAK 2026, DAU SG, DID, dan Dana Bantuan Presiden 2026.»(rel)
Sekda Sikka Paparkan Tiga Tahap Penanganan Bencana, Kaji Cepat Jadi Dasar Respons
Pemkab Sikka Siapkan Penerapan PEDATI, Bupati Minta Pelaku Usaha Transparan soal Transaksi
Kejari Sikka Periksa 11 Saksi Kasus Watergen, Kerugian Sementara Rp1,5 Miliar
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
Sekda Sikka Paparkan Tiga Tahap Penanganan Bencana, Kaji Cepat Jadi Dasar Respons
Pemkab Sikka Siapkan Penerapan PEDATI, Bupati Minta Pelaku Usaha Transparan soal Transaksi
Kejari Sikka Periksa 11 Saksi Kasus Watergen, Kerugian Sementara Rp1,5 Miliar
Kejari Sikka Geledah Kantor PUPR dan Setda, Amankan Dua Boks Dokumen Kasus Watergen
KWI Ajak Masyarakat Beri Kepercayaan kepada Polri, Kapolri Tegaskan Jaminan Kebebasan Beragama
Kuasa Hukum Tersangka BBM Eceran di Sikka Pertanyakan Konsistensi Penindakan
Bupati Sikka: Jangan Sukses Habiskan Anggaran, tetapi Gagal Hadirkan Perubahan
Bupati Sikka Soroti BUMDes Tak Menguntungkan Desa, Minta Evaluasi Menyeluruh
Bhabinkamtibmas Bantu Keluarga Korban Kebakaran Posko Pengungsian Palue
DPRD Sikka Soroti Biaya Pengawetan Jenazah dan Dugaan Penjualan Formalin
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
Pingback: Ketua DPRD Sikka Bantah DPRD Hambat Pilkades, Sebut Perbedaan Sikap Terjadi di Internal Pemkab - Garda Flores %