OPINI
Gempa Flores dan Politik Pencitraan: Tiba Masa, Tiba Akal
Gempa Flores kembali menempatkan perhatian negara dan tokoh politik di tengah sorotan publik. Namun, bagi Fransisco Soarez Pati, persoalan yang lebih mendasar adalah apakah perhatian tersebut berlanjut menjadi kebijakan, mitigasi, dan pembangunan yang konsisten.

Oleh: Fransisco Soarez Pati
Ungkapan tiba masa tiba akal menggambarkan kecenderungan perhatian politik yang baru menguat ketika sebuah persoalan telah menjadi peristiwa besar dan memperoleh sorotan publik. Selama masalah belum menjadi berita, berbagai persoalan dapat berlangsung tanpa perhatian yang memadai. Namun ketika bencana terjadi, korban berjatuhan, kerusakan terlihat, dan media nasional mulai menyorot, perhatian pun meningkat: pejabat datang, bantuan diumumkan, pernyataan disampaikan, dan berbagai pihak menunjukkan kepedulian. Dalam konteks gempa Flores, pola semacam ini patut dilihat secara kritis tanpa mengurangi penghormatan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi tragedi.
Gempa adalah tragedi kemanusiaan dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak merupakan kewajiban. Pejabat pemerintah memang harus turun ke lapangan untuk melihat kondisi, mengoordinasikan penanganan, memastikan bantuan berjalan, dan mengambil keputusan yang diperlukan. Karena itu, persoalannya bukan apakah seorang pejabat boleh datang ke lokasi bencana. Persoalan yang lebih penting adalah apakah perhatian tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara yang berkelanjutan atau hanya menjadi respons sesaat karena sebuah tragedi telah menarik perhatian publik. Tanggung jawab jabatan dan pencitraan politik adalah dua hal yang berbeda, meskipun dalam ruang publik keduanya sering kali sulit dipisahkan.
Pencitraan tidak dapat diukur hanya dari kehadiran seorang pejabat di lokasi bencana. Tidak setiap kunjungan adalah pencitraan, sebagaimana tidak setiap bantuan yang datang dari tokoh politik harus dicurigai memiliki kepentingan politik. Yang dapat dinilai adalah apa yang dilakukan, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat, dan apakah tindakan tersebut berlanjut setelah perhatian media berkurang. Masalah muncul ketika penderitaan masyarakat lebih banyak menjadi latar komunikasi politik daripada dasar bagi kebijakan yang nyata; ketika dokumentasi mengenai pejabat lebih menonjol daripada kebutuhan korban; atau ketika perhatian berhenti setelah momentum pemberitaan berlalu.
Dalam beberapa hari setelah gempa, perhatian tokoh-tokoh politik nasional terhadap Flores memperlihatkan bagaimana sebuah bencana dapat dengan cepat menjadi perhatian politik. Ganjar Pranowo, misalnya, datang ke Labuan Bajo pada 16 Agustus 2026 bersama Tri Rismaharini dan sejumlah pengurus PDI Perjuangan, kemudian menemui warga terdampak di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, dan membawa bantuan bagi pengungsi. Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga datang ke Nusa Tenggara Timur pada 21 Agustus dengan membawa bantuan yang dilaporkan mencapai Rp4,5 miliar untuk korban gempa Flores.
Kehadiran keduanya tidak layak dipersoalkan semata-mata karena mereka adalah tokoh politik. Bantuan kepada korban bencana tetap harus dihargai, dari mana pun datangnya. Namun kehadiran tersebut dapat menjadi contoh untuk melihat persoalan yang lebih besar: mengapa sebuah wilayah baru memperoleh perhatian politik nasional dengan begitu cepat setelah bencana terjadi? Pertanyaannya bukan mengapa Ganjar datang atau mengapa Dedi datang, melainkan mengapa perhatian terhadap Flores sering kali menjadi jauh lebih kuat ketika masyarakat telah berada dalam keadaan darurat dibandingkan ketika mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai persoalan pembangunan dan ketimpangan ekonomi yang sudah berlangsung lama.
Flores telah lama menghadapi tantangan geografis, keterbatasan konektivitas, persoalan infrastruktur, akses pelayanan dasar, kondisi ekonomi, dan berbagai kebutuhan pembangunan yang seharusnya menjadi bagian dari agenda negara dalam keadaan normal. Karena itu, perhatian terhadap Flores tidak seharusnya bersifat reaktif. Pemerintah seharusnya tidak menunggu bencana untuk mengetahui titik-titik kelemahan pembangunan. Infrastruktur yang aman, bangunan publik yang memenuhi standar, sistem komunikasi dan peringatan dini, kesiapan tenaga kesehatan, jalur evakuasi, pendidikan kebencanaan, serta kemampuan pemerintah daerah menangani keadaan darurat semestinya dipersiapkan sebelum masyarakat menjadi korban.
Gempa memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi. Di sinilah kualitas kebijakan publik diuji. Pemerintah tidak dapat mengendalikan kapan gempa terjadi, tetapi pemerintah dapat mempersiapkan masyarakat dan wilayah agar lebih tangguh ketika bencana datang. Jika kesiapsiagaan baru diperbincangkan setelah kerusakan terjadi, maka kita kembali pada persoalan tiba masa tiba akal: akal kebijakan baru bekerja setelah keadaan memaksa.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah tidak seharusnya berhenti pada kecepatan pejabat datang ke lokasi. Kehadiran di lapangan penting, tetapi jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah kunjungan tersebut. Bantuan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, kerusakan harus didata secara benar, fasilitas publik harus dipulihkan, rumah masyarakat harus dibangun kembali dengan standar yang lebih aman, dan proses rehabilitasi harus diawasi secara transparan. Semua itu tidak dapat diselesaikan dalam satu kunjungan atau selama bencana masih menjadi berita.
Di sinilah media juga memiliki peran penting. Pemberitaan bencana seharusnya menempatkan korban dan kebutuhan masyarakat sebagai pusat perhatian, bukan menjadikan pejabat sebagai tokoh utama. Masyarakat perlu mengetahui siapa yang datang, tetapi mereka jauh lebih membutuhkan informasi mengenai bantuan yang tersedia, kondisi pengungsian, jumlah kerusakan, kebutuhan mendesak, proses rehabilitasi, dan langkah pemerintah setelah keadaan darurat berakhir. Jika pemberitaan terlalu berpusat pada kehadiran pejabat, maka substansi persoalan kemanusiaan dapat bergeser menjadi pertunjukan politik.
Hal yang sama berlaku bagi para pejabat dan tokoh politik. Mereka tentu berhak hadir, memberikan bantuan, dan menyampaikan kepedulian. Tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak menjadikan penderitaan masyarakat sebagai instrumen pembentukan citra. Kehadiran yang paling berarti bukanlah yang paling banyak diberitakan, melainkan yang menghasilkan kebijakan dan manfaat yang tetap dirasakan masyarakat setelah rombongan pergi dan kamera berhenti merekam.
Sebab bagi korban bencana, persoalan sesungguhnya baru dimulai setelah keadaan darurat berakhir. Rumah yang rusak harus dibangun kembali, anak-anak harus kembali ke sekolah, fasilitas kesehatan harus berfungsi, aktivitas ekonomi harus pulih, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal harus memperoleh kepastian mengenai masa depan. Proses tersebut membutuhkan anggaran, perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan komitmen politik yang jauh lebih panjang daripada satu momentum kunjungan. Karena itu, perhatian terhadap Flores harus diukur dari kesinambungan kerja, bukan dari banyaknya tokoh yang datang ketika bencana sedang menjadi berita.
Bantuan Gempa Terus Berdatangan, BPBD Sikka Mulai Kewalahan Menampung Logistik
Pada akhirnya, tiba masa tiba akal seharusnya menjadi kritik terhadap pola kerja yang reaktif, bukan sekadar sindiran kepada individu tertentu. Akal kebijakan seharusnya hadir sebelum bencana; mitigasi harus dilakukan sebelum kerusakan; kesiapsiagaan harus dibangun sebelum kepanikan; dan perhatian terhadap masyarakat harus berlangsung sebelum mereka menjadi korban. Jika negara baru bergerak setelah tragedi terjadi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya respons terhadap bencana, tetapi juga cara negara merencanakan pembangunan dan melindungi masyarakat dalam keadaan normal.
Flores bukan baru hari ini menghadapi persoalan. Sejarah panjang pulau ini menunjukkan bahwa kepentingan kekuasaan telah hadir jauh sebelum Indonesia berdiri. Sejak kedatangan dan pengaruh Portugis di Flores, terutama melalui pusat-pusat kekuasaan dan misi Katolik di kawasan Flores Timur, pulau ini telah menjadi bagian dari persaingan kepentingan politik, ekonomi, agama, dan kekuasaan yang berlangsung selama berabad-abad. Setelah Portugis, kekuasaan kolonial Belanda dan kemudian pemerintahan Indonesia melanjutkan babak sejarah yang berbeda. Namun masyarakat Flores tetap menjadi pihak yang harus menjalani berbagai perubahan kekuasaan tersebut.
Karena itu, ironis apabila Flores hari ini kembali menjadi pusat perhatian justru setelah bencana terjadi. Perhatian tersebut seharusnya datang karena kesadaran untuk membangun, bukan karena tragedi telah lebih dahulu memaksa negara untuk melihatnya. Jangan sampai bencana datang mendahului pembangunan, sementara pemerintah baru datang setelah penderitaan masyarakat menjadi berita.
Flores tidak membutuhkan perhatian yang baru muncul ketika bencana telah terjadi. Flores membutuhkan kebijakan yang hadir sebelum bencana, pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, dan negara yang tetap bekerja ketika sorotan publik telah berpindah.
Sebab tiba masa tiba akal tidak seharusnya berarti akal baru bekerja setelah tragedi datang.
Kebijakan dan tanggung jawab negara semestinya hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, pembangunan yang berkelanjutan, pencegahan yang sungguh-sungguh, dan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.»
OPINI
Bonus Persami Penting, tetapi Pembinaan Sepak Bola Sikka Tak Boleh Berhenti di ETMC
Dukungan dan bonus bagi Persami di ETMC 2026 patut diapresiasi. Namun, masa depan sepak bola Sikka membutuhkan lebih dari sekadar penghargaan setelah pertandingan. Pembinaan usia dini, kompetisi berjenjang, kualitas pelatih, dan regenerasi pemain harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos.
Pelepasan kontingen Persami oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, untuk mengikuti El Tari Memorial Cup (ETMC) 2026 di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, membawa harapan bagi masyarakat terhadap prestasi sepak bola Kabupaten Sikka.
Pernyataan Bupati mengenai kesiapan pemerintah daerah menyiapkan bonus apabila Persami meraih prestasi patut diapresiasi. Penghargaan seperti itu dapat menjadi motivasi bagi pemain untuk berjuang maksimal, menjaga disiplin, dan memberikan penampilan terbaik.
Namun, ada persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar target kemenangan dan besaran bonus: bagaimana memastikan sepak bola Sikka terus berkembang setelah ETMC 2026 berakhir?
Bonus dapat memacu semangat pemain dalam sebuah kompetisi. Akan tetapi, bonus tidak dengan sendirinya melahirkan pemain berkualitas, memperkuat organisasi, atau menjamin prestasi yang berkelanjutan. Semua itu hanya dapat dibangun melalui pembinaan yang terencana dan konsisten.
Karena itu, dukungan terhadap Persami semestinya tidak hanya diukur dari fasilitas keberangkatan, kebutuhan selama turnamen, atau penghargaan setelah meraih kemenangan. Dukungan yang lebih penting adalah komitmen membangun ekosistem sepak bola Sikka dalam jangka panjang.
Persami Membawa Harapan Regenerasi
Persami bukan sekadar tim yang bertanding di ETMC. Sebagai representasi Kabupaten Sikka, tim ini membawa nama daerah sekaligus menjadi salah satu wajah perkembangan sepak bola di wilayah tersebut.
Komposisi kontingen yang melibatkan pemain senior dan junior juga perlu dilihat sebagai kesempatan untuk membangun regenerasi. Pemain senior tidak hanya dituntut memberikan kontribusi di lapangan, tetapi juga menjadi sumber pengalaman dan teladan bagi pemain yang lebih muda.
Sementara itu, pemain junior membutuhkan ruang untuk berkembang. Mereka harus memperoleh kesempatan bertanding, pendampingan pelatih, serta proses pembinaan yang tidak terputus hanya karena satu turnamen telah selesai.
Bupati Sikka Siapkan Bonus, Tantang Persami Ukir Prestasi di ETMC 2026
Di sinilah pentingnya memandang ETMC bukan semata-mata sebagai ajang mengejar gelar juara. Kompetisi ini juga dapat menjadi ruang untuk mengukur kemampuan pemain, mengevaluasi kualitas tim, dan melihat sejauh mana pembinaan sepak bola di Sikka telah berjalan.
Jika pemain muda hanya dilibatkan ketika sebuah turnamen berlangsung, tanpa pembinaan yang berkesinambungan, regenerasi akan sulit menghasilkan pemain yang benar-benar siap menjadi tulang punggung Persami pada masa mendatang.
Pemerintah Daerah Perlu Menyiapkan Peta Jalan Pembinaan
Perhatian Bupati Sikka terhadap Persami merupakan modal awal yang positif. Namun, perhatian tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih terarah, bukan hanya muncul menjelang kompetisi.
Pemerintah daerah bersama pengurus sepak bola perlu menyusun peta jalan pembinaan yang memiliki sasaran, program, dan evaluasi yang jelas.
Setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, memperkuat pembinaan usia dini melalui sekolah sepak bola (SSB) dan klub-klub lokal. Pembinaan sejak usia muda menjadi fondasi untuk menemukan dan mengembangkan potensi pemain.
Kedua, menyelenggarakan kompetisi secara teratur dan berjenjang. Pemain tidak cukup hanya berlatih. Mereka membutuhkan pengalaman bertanding yang memadai untuk mengasah kemampuan, mental, dan pemahaman permainan.
Ketiga, meningkatkan kualitas pelatih. Pembinaan yang baik membutuhkan pelatih dengan pengetahuan dan kemampuan yang terus diperbarui, sehingga proses pengembangan pemain tidak hanya bergantung pada bakat alamiah.
Keempat, memperhatikan ketersediaan lapangan dan fasilitas latihan yang layak. Sarana yang memadai merupakan bagian penting dari proses pembinaan, baik bagi pemain usia dini maupun tim yang dipersiapkan untuk kompetisi.
Kelima, memperkuat tata kelola organisasi dan sistem regenerasi pemain. Persami perlu didukung manajemen yang mampu merencanakan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga kekuatan tim tidak bergantung pada sejumlah pemain tertentu atau persiapan mendadak setiap kali ETMC diselenggarakan.
Cuaca Panas Ekstrem, Bupati Sikka Pangkas Jam Pelajaran dan Hentikan Kegiatan Outdoor
Kelima agenda tersebut tidak harus diwujudkan sekaligus. Namun, pemerintah daerah dan pengurus sepak bola perlu memiliki prioritas, tahapan pelaksanaan, serta komitmen anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa arah pembinaan yang jelas, Persami berisiko terus berada dalam pola yang sama: membentuk tim menjelang kompetisi, bertanding, lalu kembali menunggu turnamen berikutnya.
Kemenangan Harus Sejalan dengan Sportivitas
Selain prestasi, pembinaan sepak bola juga harus membentuk karakter pemain.
Disiplin, kerja sama, tanggung jawab, sportivitas, dan penghormatan terhadap lawan merupakan nilai yang tidak kalah penting dari kemampuan teknis. Kemenangan memang menjadi tujuan dalam pertandingan, tetapi cara sebuah tim berjuang juga menentukan kualitasnya.
Pesan Bupati mengenai pentingnya mental, disiplin, ketenangan, dan kepercayaan diri patut menjadi pegangan bagi seluruh anggota kontingen.
Persami harus berani menghadapi lawan yang lebih kuat tanpa kehilangan sikap rendah hati. Jika menang, kemenangan harus disikapi dengan sportif. Jika kalah, hasil tersebut perlu diterima dengan lapang dada dan dijadikan bahan evaluasi.
Kekalahan bukan akhir dari perjalanan sebuah tim. Justru melalui evaluasi yang jujur, pemain, pelatih, dan pengurus dapat mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki.
Karena itu, ukuran keberhasilan Persami di ETMC 2026 tidak semestinya hanya dilihat dari posisi akhir dalam klasemen atau jumlah kemenangan. Perkembangan pemain muda, kedisiplinan tim, dan kualitas permainan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Jangan Biarkan Pembinaan Berakhir Bersama Turnamen
Masyarakat Sikka tentu berharap Persami mampu meraih hasil terbaik di ETMC 2026. Dukungan dan doa masyarakat menjadi bagian dari semangat para pemain yang membawa nama daerah.
Namun, apa pun hasilnya nanti, pekerjaan membangun sepak bola Sikka tidak boleh berhenti setelah turnamen selesai.
Pemerintah daerah, pengurus sepak bola, pelatih, klub, dan masyarakat perlu menjadikan keikutsertaan Persami di ETMC sebagai momentum evaluasi. Apa yang sudah berjalan baik harus dipertahankan, sedangkan kekurangan harus dijawab dengan program pembinaan yang nyata.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa perhatian terhadap sepak bola tidak hanya meningkat ketika tim akan bertanding. Pembinaan usia dini, kompetisi lokal, peningkatan kualitas pelatih, dan perbaikan fasilitas membutuhkan perhatian sepanjang tahun.
Bupati Sikka telah menyampaikan dukungan dan rencana pemberian bonus bagi Persami. Langkah berikutnya adalah memastikan dukungan itu menjadi bagian dari komitmen yang lebih besar untuk membangun sepak bola daerah.
Bonus dapat menjadi penyemangat untuk meraih kemenangan. Namun, pembinaan yang konsistenlah yang akan melahirkan pemain berkualitas, memperkuat organisasi, dan membuka peluang bagi prestasi yang berkelanjutan.
Persami boleh bermimpi menjadi juara di ETMC 2026. Namun, tugas yang jauh lebih besar adalah memastikan sepak bola Sikka tetap tumbuh dan memiliki masa depan, bahkan setelah piala diperebutkan dan turnamen berakhir.»
OPINI
Koruptor harus dimiskinkan: kejar hasil kejahatannya, jangan berhenti pada hukuman penjara
Pemiskinan koruptor tidak boleh berhenti sebagai slogan. Negara perlu memperkuat pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan melalui mekanisme hukum yang transparan dan adil.

Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos.
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap, mengadili, dan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.
Gagasan tersebut kembali mengemuka ketika Gibran Rakabuming Raka, saat masih menjabat Wakil Presiden, menyampaikan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 13 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa koruptor harus dimiskinkan karena hukuman penjara saja tidak cukup apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati pelakunya.
Pernyataan itu menyentuh persoalan penting dalam pemberantasan korupsi: bagaimana memastikan keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan benar-benar dapat dipulihkan untuk kepentingan publik?
Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang layak.
Penjara tidak otomatis mengembalikan uang rakyat
Seseorang yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Namun, hukuman badan tidak dengan sendirinya mengembalikan kekayaan negara yang telah diselewengkan.
Hasil korupsi dapat disimpan dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, rekening, saham, maupun dialihkan melalui transaksi dan kepemilikan atas nama pihak lain. Jika aset tersebut tidak berhasil ditemukan dan dipulihkan, sebagian keuntungan dari tindak pidana berpotensi tetap berada di luar jangkauan negara.
Karena itu, pemulihan aset atau asset recovery harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi.
Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Pasal 18 juga mengatur pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar sesuai ketentuan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut.
Dengan demikian, persoalannya bukan karena Indonesia sama sekali tidak memiliki instrumen perampasan aset. Tantangannya terletak pada kemampuan melacak, membuktikan, mengamankan, dan mengembalikan aset yang kerap disembunyikan melalui transaksi serta jaringan kepemilikan yang kompleks.
Pemulihan aset sudah berjalan, tetapi perlu diperkuat
Bahwa pemulihan aset bukan sekadar gagasan dapat dilihat dari capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam Laporan Tahunan 2025, KPK mencatat pengembalian aset dalam perkara PT Taspen berupa uang senilai Rp883 miliar dan enam unit efek. KPK juga mencatat pendapatan sebesar Rp109,8 miliar ke kas negara dari lelang barang rampasan sepanjang 2025.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa aset yang berkaitan dengan perkara korupsi dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum. Namun, prosesnya membutuhkan kemampuan penelusuran keuangan, koordinasi antarlembaga, pengamanan aset, serta pengelolaan yang profesional.
Masyarakat karena itu perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai nilai aset yang berhasil dilacak, disita, dirampas berdasarkan putusan atau mekanisme hukum yang sah, dan benar-benar dikembalikan kepada negara maupun pihak yang berhak.
Angka penyitaan saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah nilai aset yang berhasil dipulihkan dan manfaatnya bagi kepentingan publik.
RUU Perampasan Aset harus kuat, tetapi tidak sewenang-wenang
Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi agenda penting yang perlu dikawal.
Pada 6 Oktober 2026, DPR RI menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya, pembahasan dilakukan bersama pemerintah.
Pada 10 November 2026, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan bahwa pembahasan ratusan daftar inventarisasi masalah telah memasuki tahap akhir dan akan dilanjutkan melalui tim perumus serta tim sinkronisasi.
Perkembangan ini menunjukkan kemajuan proses legislasi. Namun, masyarakat perlu membedakan antara kemajuan pembahasan dan pengesahan undang-undang. RUU yang masih dibahas belum dapat diperlakukan sebagai hukum yang telah berlaku.
Substansi RUU ini perlu dirancang secara cermat, terutama terkait mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan atau non-conviction based forfeiture.
Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, perampasan tetap harus melalui proses pengadilan dan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.
Di sinilah keseimbangan harus dijaga. Negara harus memiliki kemampuan untuk mencegah aset hasil kejahatan lolos dari pemulihan, tetapi kewenangan perampasan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengambil harta warga secara sewenang-wenang.
Standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, kesempatan mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi bagian penting dari undang-undang tersebut.
Ketegasan memberantas korupsi dan perlindungan hak warga negara bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama agar hukum memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Empat agenda yang harus dipastikan
Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan akhir dari pekerjaan. Agar regulasi tersebut menghasilkan manfaat nyata, ada empat agenda yang perlu diperhatikan DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum.
Pertama, memperkuat pelacakan aset sejak awal penyidikan. Penelusuran aliran uang dan kepemilikan aset tidak boleh baru dilakukan ketika perkara hampir selesai. KPK, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan lembaga terkait perlu memiliki koordinasi yang efektif agar aset tidak lebih dahulu dipindahkan atau disamarkan.
Kedua, membangun pengelolaan aset rampasan yang profesional. Aset yang disita harus dicatat, diamankan, dinilai, dan dikelola secara transparan agar tidak rusak, kehilangan nilai, atau justru menimbulkan beban biaya bagi negara.
Ketiga, menjamin proses perampasan yang dapat diuji. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadilan harus menjalankan fungsi pengawasan, sementara pihak yang memiliki hak sah atas aset harus memperoleh ruang untuk mengajukan keberatan.
Keempat, memastikan hasil pemulihan memberi manfaat bagi masyarakat. Negara perlu membuka informasi tentang penggunaan aset atau hasil lelang sesuai ketentuan. Dengan demikian, pemulihan aset tidak berhenti sebagai angka dalam laporan lembaga penegak hukum, tetapi dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi publik.
Keempat agenda tersebut harus berjalan bersama. Tanpa kemampuan melacak dan mengelola aset, kewenangan hukum yang kuat tidak akan efektif. Tanpa pengawasan dan transparansi, kewenangan yang sama juga berisiko disalahgunakan.
Jangan biarkan agenda antikorupsi bergantung pada jabatan
Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan, tetapi tidak seharusnya mengubah arah agenda pemberantasan korupsi.
Gagasan perampasan aset bukan milik seorang pejabat atau kelompok politik. Ia merupakan kepentingan publik yang harus diteruskan oleh lembaga negara, terlepas dari siapa yang sedang memegang kekuasaan.
Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset menghasilkan aturan yang dapat dilaksanakan, bukan sekadar memenuhi agenda legislasi. Sementara itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan hasil melalui pelacakan dan pemulihan aset yang transparan serta dapat diperiksa masyarakat.
Rakyat tidak hanya membutuhkan pernyataan tegas tentang pemberantasan korupsi. Mereka membutuhkan bukti bahwa kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya terlihat dari berapa banyak pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari seberapa efektif negara memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut.
Koruptor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil kejahatan harus dipulihkan. Dan uang rakyat harus kembali digunakan untuk kepentingan rakyat.»
OPINI
Gibran, Legitimasi Kekuasaan dan Ujian Konstitusi
Persoalan yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar polemik jabatan. Putusan pengadilan, kepastian hukum, legitimasi kekuasaan, dan mekanisme konstitusi menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Opini Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol.

Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol
Perkembangan politik dan hukum yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar polemik tentang seseorang atau jabatan. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara menjaga kepastian hukum, legitimasi kekuasaan, dan kepercayaan publik ketika keputusan lembaga peradilan bertemu dengan dinamika politik.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Istana juga menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut dan memberikan sejumlah saran. Gibran sendiri menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.
Penting untuk menegaskan satu hal: menyampaikan niat mundur tidak sama dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara konstitusional. Sampai terdapat proses formal yang menimbulkan kekosongan jabatan, Gibran tetap menjalankan kedudukan sebagai Wakil Presiden.
Di sinilah ketelitian membaca peristiwa menjadi penting. Dalam negara hukum, pernyataan politik, keputusan pengadilan, dan akibat konstitusional merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.
Putusan hukum dan batas konsekuensinya
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026, mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang disetarakan.
Putusan ini harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, pembacaan terhadap putusan pengadilan juga harus disiplin. Objek yang diputus MA adalah keputusan administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Artinya, terdapat konsekuensi hukum yang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, dan terdapat pula pertanyaan konstitusional yang harus dijawab melalui mekanisme ketatanegaraan apabila persoalan tersebut berkembang menjadi proses pengisian atau pengosongan jabatan.
Kita perlu menghindari dua kekeliruan. Pertama, menganggap putusan MA tidak memiliki arti penting bagi tata kelola pemerintahan dan persyaratan jabatan publik. Kedua, menganggap putusan tersebut otomatis mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Keduanya tidak tepat.
Konstitusi bukan ruang tafsir berdasarkan kepentingan
UUD 1945 telah menyediakan mekanisme yang harus menjadi pegangan semua pihak.
Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Prosesnya melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai persyaratan konstitusional.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kedua ketentuan tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pemberhentian melalui proses konstitusional tidak boleh disamakan begitu saja dengan kekosongan jabatan karena pengunduran diri. Karena itu, apabila niat pengunduran diri benar-benar ditempuh secara formal, proses dan akibat hukumnya harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan konstitusi dan ketentuan yang berlaku.
Negara tidak boleh membangun preseden ketatanegaraan hanya berdasarkan tekanan opini, pernyataan politik, atau kesimpulan yang mendahului prosedur hukum.
Konstitusi bukan alat untuk memenangkan kelompok tertentu. Konstitusi adalah kesepakatan tertinggi yang membatasi kekuasaan sekaligus melindungi kepentingan seluruh rakyat.
Tanggung jawab Presiden dan kehormatan lembaga negara
Dalam situasi seperti ini, posisi Presiden Prabowo Subianto juga memiliki arti strategis. Presiden bukan sekadar pihak yang menerima penyampaian niat pengunduran diri Wakil Presiden. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden berkepentingan memastikan agar stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Sikap Presiden perlu mencerminkan ketegasan dalam menjaga konstitusi, sekaligus kehati-hatian agar persoalan hukum tidak berubah menjadi krisis politik yang tidak perlu.
Namun, tanggung jawab tersebut tidak berarti Presiden dapat menggantikan kewenangan lembaga peradilan atau lembaga negara lainnya. Setiap institusi harus bekerja dalam batas kewenangannya. Pemerintah melaksanakan putusan pengadilan, lembaga peradilan menjaga independensi, dan lembaga perwakilan menjalankan fungsi konstitusionalnya.
Di atas semuanya, kepentingan negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, keluarga, partai, maupun kelompok politik.
Jabatan publik bukan hak yang terlepas dari pertanggungjawaban. Jabatan adalah amanah yang menuntut kepatuhan terhadap hukum, standar etik, dan kepercayaan rakyat.
Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Legitimasi tidak cukup hanya dengan prosedur
Dalam kehidupan bernegara, legalitas dan legitimasi memang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.
Legalitas berbicara tentang kesesuaian tindakan dengan hukum dan prosedur. Legitimasi juga menyangkut penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Seseorang dapat menduduki jabatan melalui prosedur formal, tetapi kepercayaan publik tetap harus dijaga melalui keterbukaan dan kualitas tanggung jawabnya. Sebaliknya, tekanan opini publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian dan mekanisme hukum.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan pernyataan politik. Dokumen yang dipersoalkan perlu dijelaskan melalui jalur hukum yang tersedia. Putusan pengadilan harus dilaksanakan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Publik pun perlu diberi ruang untuk memperoleh penjelasan yang dapat diuji.
Di era informasi digital, persoalan seperti ini juga bergerak dalam ruang persepsi. Potongan pernyataan, narasi yang belum terverifikasi, dan kesimpulan yang disebarkan berulang kali dapat membentuk opini sebelum masyarakat memahami duduk perkara secara utuh.
Karena itu, komunikasi kenegaraan harus bertumpu pada fakta dan konsistensi. Ketika informasi resmi tidak lengkap, ruang kosong akan mudah diisi spekulasi. Ketika institusi tidak memberikan penjelasan yang memadai, kepercayaan publik dapat terkikis.
Ujian bagi kedewasaan demokrasi
Kita tidak sedang menguji siapa yang paling kuat secara politik. Kita sedang menguji apakah sistem ketatanegaraan mampu menyelesaikan persoalan besar tanpa mengorbankan prinsip hukum.
Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras masyarakat menyampaikan tuntutan, tetapi juga dari kemampuan seluruh penyelenggara negara menghormati batas kewenangan, menerima koreksi, dan menjalankan aturan secara konsisten.
Jika terdapat kekeliruan administrasi, harus ada pertanggungjawaban. Jika terdapat persoalan persyaratan jabatan, harus diselesaikan berdasarkan hukum. Jika terjadi kekosongan jabatan, mekanisme konstitusi harus dijalankan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kedekatan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan prasangka.
Pada akhirnya, persoalan Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola negara. Sistem verifikasi persyaratan pejabat publik harus semakin cermat. Lembaga yang menerbitkan dokumen harus bertanggung jawab atas keabsahannya. Proses politik harus menghormati putusan pengadilan. Dan setiap pemegang jabatan harus memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak dapat diwariskan, melainkan harus dijaga melalui integritas.
Negara yang kuat bukan negara yang bebas dari persoalan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menyelesaikan persoalan melalui hukum, institusi yang bekerja, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Sebab pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah jabatan seseorang, melainkan kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat kepada negara.»
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
