Connect with us

HUKRIM

HGU Berakhir pada 2013, Kuasa Hukum Krisrama Jelaskan Dasar Hukum Lahan Nangahale

Kuasa hukum PT Krisrama menjelaskan bahwa berakhirnya HGU pada 31 Desember 2013 tidak serta-merta menjadikan lahan Nangahale tanah bebas. Mereka merujuk pada permohonan pembaruan HGU yang diajukan sebelum masa berlaku berakhir hingga terbitnya HGU baru pada 2023.

Published

on

Tim kuasa hukum PT Krisrama menjelaskan rangkaian proses hukum terkait status lahan Nangahale, Kabupaten Sikka. FOTO; GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, Garda Flores — Berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) PT Krisrama pada 31 Desember 2013 tidak serta-merta membuat tanah eks-HGU Nangahale menjadi tanah bebas yang dapat dikuasai, ditempati atau digarap siapa saja. Tim kuasa hukum PT Krisrama menyebut ada rangkaian proses administrasi pertanahan yang berlangsung sebelum dan setelah berakhirnya HGU tersebut.

Penjelasan itu disampaikan tim kuasa hukum PT Krisrama, Marianus Laka, Domi Tukan, Vitalis Badar, dan Epi Rimo, dalam menanggapi polemik mengenai status lahan Nangahale serta perkara pidana yang melibatkan warga yang masuk dan menggarap lahan tersebut.

Marianus Laka mengatakan, posisi hukum lahan Nangahale tidak dapat dilihat hanya dari berakhirnya HGU lama pada 31 Desember 2013. Menurut dia, PT Krisrama telah mengajukan permohonan pembaruan HGU sebelum masa berlaku hak tersebut berakhir.

Permohonan pembaruan itu diajukan pada 4 November 2013. HGU lama kemudian berakhir pada 31 Desember 2013.

“Berakhirnya masa berlaku HGU tidak berarti tanah tersebut kemudian menjadi tanah bebas yang dapat dikuasai siapa saja. Status dan proses hukumnya harus dilihat secara keseluruhan,” kata Marianus.

Batas Tanah 2.526 Meter Persegi di Palue Disepakati, Tak Ada Keberatan

Menurut Marianus, keberadaan permohonan pembaruan menjadi bagian penting dalam melihat posisi PT Krisrama setelah HGU lama berakhir.

“Jangan hanya melihat tanggal 31 Desember 2013, lalu menyimpulkan bahwa sejak saat itu tanah menjadi tanah bebas. Ada proses pembaruan HGU yang telah diajukan sebelumnya dan proses tersebut harus dihormati serta dilihat dalam konteks hukum pertanahan,” jelasnya.

Proses tersebut kemudian menghasilkan keputusan pemberian HGU baru kepada PT Krisrama pada 20 Juli 2023. Dengan demikian, terdapat rentang waktu hampir 10 tahun antara berakhirnya HGU lama dan terbitnya keputusan pemberian HGU baru.

Marianus menilai rentang waktu tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai kekosongan hukum. Ia mengatakan status tanah harus dilihat berdasarkan keseluruhan proses administrasi pertanahan dan keputusan negara yang berkaitan dengan pembaruan hak.

“Berakhirnya HGU lama memang merupakan fakta hukum. Tetapi itu tidak berarti tanah tersebut menjadi tanah tak bertuan atau siapa saja kemudian mempunyai hak untuk masuk dan menguasainya,” ujarnya.

Hak Prioritas dan Status Tanah

Menurut Marianus, pengajuan pembaruan sebelum HGU lama berakhir berkaitan dengan posisi PT Krisrama sebagai pemegang hak sebelumnya.

“Ada proses pembaruan yang diajukan oleh pemegang hak sebelumnya. Karena itu, tidak tepat jika tanah tersebut kemudian dipandang sebagai lahan kosong yang bebas dimasuki dan dikuasai pihak lain,” katanya.

Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang disebut dalam perkara tersebut, permohonan pembaruan HGU juga dikaitkan dengan hak prioritas pemegang HGU. Pengadilan menilai berakhirnya HGU tidak serta-merta membuat tanah dapat dikuasai siapa saja selama proses pembaruan berlangsung dan tidak ada penetapan tanah tersebut sebagai tanah terlantar.

Status tanah terlantar menjadi bagian lain yang disoroti kuasa hukum. Marianus mengatakan lahan yang menjadi objek sengketa tidak pernah secara resmi ditetapkan sebagai tanah terlantar.

“Kalau memang dianggap tanah terlantar, tentu harus ada proses dan penetapan sesuai ketentuan. Tidak bisa hanya karena HGU berakhir kemudian seseorang menyatakan sendiri bahwa tanah tersebut menjadi tanah bebas,” tegasnya.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Persoalan kemudian berkembang ketika warga mulai masuk, tinggal, mengolah dan menggarap lahan tersebut sejak 2014. Sebagian pihak mengaitkan penguasaan itu dengan hubungan masyarakat terhadap tanah serta klaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat adat.

Marianus mengatakan klaim tersebut tetap membutuhkan dasar dan pembuktian.

“Kalau seseorang mengklaim tanah sebagai tanah adat atau tanah ulayat, tentu harus ada dasar dan pembuktiannya. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat,” ujarnya.

Dalam perkara tersebut, Pengadilan Tinggi Kupang disebut tidak menerima klaim bahwa tanah HGU No. 03/Talibura merupakan tanah ulayat masyarakat adat. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan hasil kerja tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Sikka serta tidak adanya pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dipertimbangkan pengadilan.

Mengapa Masuk ke Perkara Pidana

Persoalan penguasaan lahan kemudian berlanjut ke perkara pidana. Marianus mengatakan perkara tersebut tidak hanya menyangkut sengketa mengenai siapa yang mengklaim atau menguasai tanah, tetapi juga berkaitan dengan perbuatan masuk, tinggal, menggarap dan mengelola lahan yang menurut konstruksi perkara dilakukan tanpa hak atau izin.

Pengadilan Tinggi kemudian menilai perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 167 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

“Yang harus dilihat adalah apakah orang tersebut mempunyai dasar hak untuk masuk dan menguasai tanah itu. Kalau tidak mempunyai hak, maka persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang mengklaim tanah, tetapi juga apakah tindakan masuk dan menguasai tersebut dapat dibenarkan secara hukum,” jelas Marianus.

Keputusan pemberian HGU baru kepada PT Krisrama pada 20 Juli 2023 kemudian menjadi bagian lain dari rangkaian perkara tersebut. Setelah keputusan itu, diterbitkan 10 sertifikat HGU kepada PT Krisrama.

Warga Desak Verifikasi Ulang Data Penerima Redistribusi Tanah Nangahale

Marianus mengatakan penerbitan HGU baru tidak dapat dipisahkan dari permohonan pembaruan yang telah diajukan sebelum HGU lama berakhir.

“Keputusan pemberian HGU pada 2023 merupakan bagian dari rangkaian proses yang harus dilihat secara utuh. Tidak tepat mengambil satu tanggal lalu mengabaikan proses hukum yang berlangsung sebelum dan sesudahnya,” katanya.

Karena itu, tim kuasa hukum PT Krisrama menilai pembacaan terhadap perkara Nangahale perlu memperhatikan rangkaian proses tersebut, mulai dari sejarah HGU, permohonan pembaruan, hak prioritas, status tanah terlantar, proses administrasi pertanahan hingga keputusan pemberian HGU baru.

“Jangan sampai masyarakat membangun persepsi bahwa ketika HGU berakhir maka tanah otomatis menjadi milik siapa saja. Itu tidak demikian. Ada mekanisme hukum pertanahan yang harus dilalui, dan negara yang menentukan status serta pemberian hak atas tanah tersebut,” ujar Marianus.

Menurut dia, HGU baru yang diberikan negara kepada PT Krisrama merupakan salah satu fakta yang perlu diperhitungkan dalam melihat keseluruhan perkara Nangahale.

“Tanah itu bukan menjadi tanah bebas hanya karena HGU lama berakhir. Status tanah dan proses hukumnya harus dilihat secara menyeluruh,” tegasnya.»(rel)

HUKRIM

Kamar Hunian Rutan Maumere Digeledah, Sejumlah Warga Binaan Jalani Tes Urine

Polres Sikka bersama Rutan Kelas IIB Maumere menggeledah kamar hunian dan melakukan tes urine terhadap sejumlah warga binaan. Petugas menyasar narkotika, senjata tajam, telepon genggam ilegal, dan barang terlarang lainnya.

Published

on

Petugas Polres Sikka bersama jajaran Rutan Kelas IIB Maumere saat melakukan penggeledahan kamar hunian warga binaan, Kamis (19/11/2026).

MAUMERE, GardaFlores – Aparat Polres Sikka bersama petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Maumere menggeledah kamar hunian warga binaan dan melakukan tes urine terhadap sejumlah penghuni rutan, Kamis (19/11/2026).

Pemeriksaan gabungan itu menyasar kemungkinan keberadaan narkotika dan barang-barang terlarang di dalam lingkungan rutan. Petugas memeriksa blok hunian, tempat tidur, lemari penyimpanan, sudut ruangan, hingga barang pribadi warga binaan.

Sejumlah benda menjadi sasaran penggeledahan, antara lain senjata tajam, telepon genggam ilegal, kabel, korek api, serta barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan di dalam rutan.

Pemeriksaan tidak berhenti pada penggeledahan kamar. Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Sikka juga mengambil sampel urine sejumlah warga binaan untuk menjalani tes narkotika. Proses pemeriksaan berlangsung dengan pengawasan petugas gabungan.

Operasi tersebut melibatkan personel Satuan Samapta dan Satuan Reserse Narkoba Polres Sikka. Personel Turjawali Sat Samapta dipimpin Aipda Agustinus Harapan, sedangkan tim Sat Resnarkoba berada di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Sikka, Iptu Faisal Alang.

Psikiater Minta Sikka Perkuat Pencegahan dan Deteksi Dini Bunuh Diri

Kepala Rutan Maumere, Rachmad Mintarja, mengatakan pemeriksaan berkala diperlukan untuk mengawasi kemungkinan penyalahgunaan narkoba dan masuknya barang terlarang ke dalam rutan.

Ia mengapresiasi keterlibatan Polres Sikka dalam operasi tersebut. Menurutnya, pengawasan bersama menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan lingkungan rutan sekaligus mendukung proses pembinaan warga binaan.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka KPR), Joanes Chrysostomus Pati, mengatakan petugas pengamanan internal mendampingi seluruh tahapan pemeriksaan. Pendampingan itu dilakukan agar penggeledahan berlangsung tertib dan sesuai standar operasional prosedur.

Dalam operasi tersebut, personel Turjawali bertugas mengamankan area dan mengendalikan situasi, sementara personel Sat Resnarkoba menangani pemeriksaan yang berkaitan dengan narkotika.

Namun, hasil penggeledahan dan tes urine belum disampaikan kepada publik. Belum diketahui apakah petugas menemukan narkotika atau barang terlarang lainnya, berapa jumlah warga binaan yang menjalani tes urine, serta bagaimana hasil pemeriksaannya.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

PT Krisrama Pertanyakan Validitas Berita HGU Nangahale, Floresa Paparkan Dasar Dokumennya

Pertemuan PT Krisrama dan wartawan Floresa mengungkap perbedaan pandangan mengenai validitas sumber dan dokumen pemberitaan HGU Nangahale. PT Krisrama mempertanyakan dasar informasi yang digunakan, sementara Floresa menjelaskan dokumen yang ditelusuri dan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Published

on

Pihak PT Krisrama dan wartawan Floresa membahas sumber informasi dan dokumen pemberitaan terkait polemik tanah HGU Nangahale. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Validitas sumber dan dokumen pemberitaan kasus tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale menjadi pokok perdebatan dalam pertemuan antara PT Krisrama dan wartawan media Floresa. Pihak perusahaan mempertanyakan dasar informasi yang digunakan Floresa, sementara wartawan media tersebut menjelaskan dokumen yang telah ditelusuri serta sejumlah informasi yang belum dapat mereka pastikan kebenarannya.

Dalam pertemuan itu, Romo Yan Varoka meminta wartawan Floresa menjelaskan asal informasi, dokumen, dan hasil investigasi yang menjadi dasar pemberitaan mengenai HGU Nangahale. Menurutnya, keterbukaan sumber informasi diperlukan agar pembahasan persoalan tanah tersebut berpijak pada data dan fakta.

Ia mengatakan, wartawan dapat menjelaskan apakah informasi diperoleh dari instansi pemerintah, Kantor Pertanahan, hasil penelusuran sendiri, atau keterangan pihak tertentu.

“Kalau bisa disampaikan informasi yang diperoleh dari siapa. Kalau tidak disampaikan narasumbernya juga tidak menjadi masalah. Kalau media menyampaikan hanya mendengar saja, itu juga boleh. Sehingga data dan fakta menjadi tempat kita berpijak,” ujarnya.

Romo Yan mengatakan, pihaknya bersama tim hukum telah menyiapkan data dan dokumen terkait proses yang selama ini dipersoalkan. Persiapan tersebut, menurutnya, sejalan dengan komunikasi yang dilakukan bersama Adriayani untuk mencari, menemukan, dan mendudukkan persoalan secara benar.

Gibran, Legitimasi Kekuasaan dan Ujian Konstitusi

Ia menilai kejelasan sumber informasi penting karena pemberitaan media dikonsumsi masyarakat luas. Apabila informasi diperoleh dari Kantor Pertanahan, misalnya, asal informasi tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan polemik maupun kesalahpahaman.

“Kami juga sangat menjunjung tinggi kehadiran teman-teman media Floresa yang datang dari jauh,” katanya.

Romo Yan menyebut pihaknya menghadirkan sejumlah orang yang dinilai mengetahui awal perjuangan masyarakat terkait tanah HGU Nangahale. Mereka diharapkan dapat menjelaskan sejarah perjuangan tersebut berdasarkan pengalaman langsung.

Direktur PT Krisrama, Romo Ephy Rimo, menyampaikan kritik lebih tegas terhadap pemberitaan Floresa. Ia mempertanyakan keputusan media tersebut memublikasikan informasi yang, menurut penilaiannya, masih diragukan validitas sumbernya.

“Teman-teman dari media Floresa membuat berita dan mempublikasikannya dengan meragukan sumbernya. Ini menyalahgunakan, bahkan melanggar etika profesi Anda sendiri,” tegasnya.

RSUD Tc Hillers Hadapi Krisis Air Bersih, Yayasan Gereja Siapkan Hibah Rp1,5 Miliar

Romo Ephy menilai penjelasan wartawan Floresa dalam pertemuan itu masih menunjukkan keraguan terhadap informasi yang telah diberitakan.

“Penjelasan teman-teman ini masih ragu-ragu. Apakah ini valid atau tidak, namun kamu memberitakan,” ujarnya.

Menanggapi kritik tersebut, wartawan Floresa, Dominiko Djaga, menjelaskan bahwa pemberitaan mereka selama ini lebih banyak memuat kronologi umum persoalan HGU Nangahale.

Ia menyebut, dalam penelusuran mengenai sejarah tanah HGU, penerbitan sertifikat pada 2013, hingga proses yang disebut kembali diakomodasi dan diterbitkan pada 2023, Floresa mengumpulkan dokumen dan kronologi dari Kantor Pertanahan.

Dominiko mengatakan dirinya pernah mendatangi Kantor Pertanahan pada Mei tahun sebelumnya dan memotret dokumen kronologi yang tersedia. Ia juga membaca sejumlah salinan dokumen yang berkaitan dengan SK Nomor 134.

Namun, ia mengaku menemukan sejumlah informasi dalam dokumen tersebut yang masih membingungkan dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

“Ada kebingungan bagi saya. Kronologi itu saya bingung, saya belum pastikan itu, kami belum pernah tulis,” jelas Dominiko.

Ia menegaskan, Floresa tidak pernah secara jelas memberitakan bahwa tanah tersebut terindikasi sebagai tanah terlantar karena informasi itu belum dikonfirmasi dan belum dipastikan kebenarannya.

Dominiko juga menyebut terdapat perbedaan tanggal dan informasi mengenai proses pengajuan secara internal yang masih perlu ditelusuri.

“Misalnya soal spesifikasi, soal sejarah, kami belum bisa tuliskan hal yang belum kami pastikan dengan benar. Selama ini kami tulis cuma kronologi yang kemudian jadi kronologi general, mulai tahun 2013, 2023,” katanya.

Romo Yan kemudian menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan forum untuk saling mengadili, menyalahkan, atau membenarkan satu pihak. Ia mengatakan, tujuan pembicaraan adalah mendudukkan persoalan berdasarkan data dan fakta, terutama karena pemberitaan mengenai HGU Nangahale telah dipublikasikan dan dikonsumsi masyarakat.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

“Ini bukan saling mengadili, tetapi kita mempunyai niat baik untuk mendudukkan yang sebenarnya. Kita boleh menyampaikan dengan lugas, karena pemberitaan itu sudah dipublikasikan,” ujarnya.

Ia meminta wartawan Floresa menjelaskan sumber informasi dan referensi yang digunakan, termasuk dasar investigasi yang melahirkan sejumlah judul berita mengenai persoalan tersebut.

Menurutnya, apabila media menggunakan surat keputusan (SK) sebagai referensi, asal dokumen dan kedudukannya sebagai dasar pemberitaan juga perlu dijelaskan.

“SK ini menurut versi siapa? Karena pasti kita punya versi rujukan, baik PT Krisrama maupun masyarakat. Versinya harus pada otoritas, yaitu pemerintah dan pertanahan,” katanya.

Romo Yan menyatakan pihaknya bersedia memberikan dokumen yang diperoleh dari Kantor Pertanahan kepada wartawan. Jika data yang disiapkan tim hukum PT Krisrama masih membutuhkan penjelasan tambahan, ia mempersilakan pihak terkait bertemu langsung dengan instansi pertanahan yang menerbitkan produk hukum tersebut.

PT Krisrama Minta Floresa Buka Dasar Investigasi Pemberitaan Konflik HGU Nangahale

Dalam pertemuan itu, persoalan masyarakat adat dan pemanfaatan lahan seluas 540 hektare yang disebut telah dilepaskan juga disinggung.

Romo Yan menanggapi pertanyaan mengenai keberadaan masyarakat adat dan nasib tanah mereka yang disuarakan di luar forum. Ia menyebut adanya pemanfaatan lahan seluas 540 hektare yang telah dilepaskan. Namun, untuk penjelasan lebih terperinci, ia mempersilakan wartawan Floresa menanyakan langsung di luar forum.

Mengenai penerbitan sertifikat, Romo Yan mengatakan pihaknya membatasi penjelasan karena khawatir keterangan yang disampaikan dianggap hanya mewakili versi PT Krisrama. Menurutnya, kewenangan menjelaskan proses penerbitan sertifikat dan produk hukum pertanahan berada pada instansi pertanahan.

Dalam kesempatan yang sama, Dominiko Djaga memaparkan catatan penelusuran Floresa mengenai sejarah awal gerakan perjuangan tanah HGU Nangahale.

Ia menyebut pembentukan LPMA dalam catatan mereka melibatkan Muhammad Yusuf Lewor Gobang. Nama tersebut kemudian menggerakkan sejumlah warga dan menjalin komunikasi dengan Ignasius Nasi serta Leo, yang saat itu masih berada di Kupang.

Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!

Dominiko menjelaskan, gerakan tersebut berkembang hingga awal 2000-an dengan sejumlah isu perjuangan, antara lain persoalan Egon Ilimedo, hutan lindung, dan HGU Nangahale.

Penjelasan itu menjadi bagian dari penelusuran sejarah yang masih perlu didudukkan bersama dokumen dan keterangan orang-orang yang terlibat dalam gerakan awal tersebut.

Romo Yan sebelumnya mengatakan pihaknya menghadirkan orang-orang yang mengetahui awal perjuangan tanah HGU Nangahale agar sejarahnya dapat dijelaskan berdasarkan keterangan langsung dari pihak yang terlibat.

Pertemuan tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan mengenai dasar pemberitaan HGU Nangahale. PT Krisrama mempertanyakan validitas sumber dan dokumen yang digunakan Floresa. Sementara itu, wartawan Floresa menjelaskan bahwa pemberitaan mereka selama ini bertumpu pada kronologi umum dan dokumen yang diperoleh dari Kantor Pertanahan, sedangkan informasi yang belum terverifikasi tidak dimasukkan sebagai fakta.

Romo Yan meminta semua pihak mengedepankan itikad baik dan tidak terburu-buru saling menyalahkan atau menyampaikan permohonan maaf. Menurutnya, hal yang lebih penting adalah membuka data, menjelaskan sumber informasi, serta menguji setiap keterangan berdasarkan dokumen dan kewenangan lembaga yang berkompeten.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

PT Krisrama Minta Floresa Buka Dasar Investigasi Pemberitaan Konflik HGU Nangahale

PT Krisrama meminta Floresa memaparkan dasar investigasi pemberitaan konflik HGU Nangahale. Perusahaan menyoroti pentingnya dokumen pertanahan, kronologi, dan putusan pengadilan dalam pemberitaan perkara tersebut.

Published

on

Pertemuan PT Krisrama dan wartawan Floresa membahas dasar investigasi pemberitaan konflik tanah HGU Nangahale di Maumere, 9 November 2026. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – PT Krisrama meminta media Floresa memaparkan dasar investigasi pemberitaan konflik tanah HGU Nangahale, termasuk sumber dokumen, kronologi, dan fakta yang digunakan dalam menyusun laporan. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara perusahaan dan wartawan Floresa di Maumere, 9 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi Floresa untuk menjelaskan hasil investigasinya sekaligus bagi tim hukum PT Krisrama menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyoroti konflik tanah dan penangkapan sejumlah warga.

Ketua Tim Hukum PT Krisrama, Marianus Laka, SH, mengatakan pemberitaan mengenai penangkapan dan penahanan warga Nangahale perlu menempatkan persoalan dalam konteks hukum secara utuh. Menurut dia, perusahaan memiliki dasar untuk menjelaskan laporan pidana yang diajukan melalui jajaran direksi dan tim hukumnya.

“Kami dari tim hukum PT Krisrama akan menyampaikan kasus Nangahale dari aspek hukum. Karena kejadian yang diberitakan selama ini soal penangkapan dan penahanan masyarakat hukum adat, sehingga yang berwenang untuk menjawab itu adalah PT Krisrama,” kata Marianus.

Frans Seda Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bupati Sikka: Jangan Hanya Bangga, Teladani Pengabdiannya!

Ia menilai pemberitaan yang tidak memberi ruang penjelasan secara proporsional kepada perusahaan berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak utuh. Menurut Marianus, konflik Nangahale telah berlangsung sekitar 14 tahun dan melibatkan proses hukum serta dokumen pertanahan yang perlu diperiksa secara menyeluruh.

Karena itu, ia meminta pemberitaan tidak hanya menyoroti penangkapan dan penahanan warga, tetapi juga menguraikan dasar pelaporan, proses hukum, status tanah HGU, serta pertimbangan putusan pengadilan.

Moderator pertemuan, Romo Yan Varoka, mengatakan sejak awal pertemuan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada wartawan Floresa menjelaskan temuan investigasi yang menjadi dasar pemberitaan.

“Teman-teman wartawan sudah membuat pemberitaan sehingga tim hukum dan sekretaris kami sudah menyampaikan dasarnya, dan sekarang silakan teman-teman wartawan menyampaikan apa yang ditemukan dalam investigasi, apakah itu investigasi lapangan atau investigasi verbal by phone. Kita ini mau mendudukkan persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.

Tiga Terdakwa Perkara HGU Nangahale Dinyatakan Bersalah, Kuasa Hukum Tegaskan Bukan Bebas

Romo Yan menyebut pertemuan itu bukan untuk membatasi kerja jurnalistik, melainkan membuka ruang bagi para pihak menguji informasi dan menjelaskan hal-hal yang dinilai belum tepat.

Dalam diskusi, wartawan Floresa Kelvin Wuran mengangkat sejumlah persoalan, antara lain perubahan status HGU Nangahale, dokumen ATR/BPN, indikasi tanah terlantar, serta keputusan tim penyelesaian konflik.

Kelvin juga menyebut sejumlah dokumen dan catatan yang berkaitan dengan status HGU Patiahu pada 2010, proses permohonan HGU pada 2013, penolakan warga pada 2015, serta keputusan-keputusan terkait penyelesaian konflik. Ia turut mempertanyakan proses pengeluaran tanah HGU Nangahale dan Patiahu dari daftar tanah terindikasi terlantar pada 2020.

Tim hukum PT Krisrama meminta agar temuan tersebut dijelaskan secara konkret, termasuk sumber dokumen, urutan peristiwa, dan kaitannya dengan substansi pemberitaan. Marianus menilai penyebutan dokumen dan pengajuan pertanyaan belum cukup untuk menjawab persoalan mengenai dasar serta akurasi laporan.

HGU Berakhir pada 2013, Kuasa Hukum Krisrama Jelaskan Dasar Hukum Lahan Nangahale

Dalam pertemuan itu, Marianus juga merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5, yang mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.

“Kami mengharapkan teman-teman pers Floresa agar menempatkan porsi pada aspek hukum, sehingga nanti tim hukum menjelaskan mengapa mereka sampai dipidana,” katanya.

Ia meminta persoalan Nangahale tidak dikaitkan secara tidak proporsional dengan ranah imamat maupun posisi Uskup Maumere. Menurut dia, perkara tersebut telah memasuki ranah hukum sehingga perlu dibahas berdasarkan fakta, dokumen, dan putusan pengadilan.

Tim hukum PT Krisrama juga menyebut putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 131, 132, dan 133 sebagai bagian dari dasar penjelasan mengenai perkara tiga orang terpidana dan penetapan Jhon Bala sebagai tersangka.

Putusan PT Kupang Ubah Vonis Tiga Terdakwa, Kuasa Hukum Krisrama Desak Penertiban Lahan Nangahale

Marianus mengatakan pertimbangan dalam putusan tersebut perlu dijelaskan kepada publik, termasuk yang berkaitan dengan status tanah HGU dan posisi warga yang mengklaim sebagai masyarakat adat.

Ia juga menyebut Direktur PT Krisrama, Romo Ephy Rimo, akan menjelaskan perjalanan hukum perkara Nangahale, termasuk keterlibatannya dalam proses penerbitan 10 sertifikat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur PT Krisrama, tim kuasa hukum, sekretaris perusahaan, Romo Yan Varoka selaku moderator, serta sejumlah warga yang memperjuangkan tanah HGU Nangahale.

PT Krisrama berharap pertemuan itu dapat membuka ruang pengujian terhadap dasar pemberitaan konflik Nangahale. Perusahaan meminta agar informasi mengenai perkara tersebut disajikan dengan memperhatikan dokumen pertanahan, proses hukum, dan keterangan para pihak yang terlibat.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending