JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dua perubahan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028. Kedua kebijakan tersebut mencakup pembukaan kembali penjurusan di tingkat SMA serta perubahan mekanisme kenaikan kelas yang tidak lagi berlangsung secara otomatis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam kebijakan penjurusan, Kemendikdasmen akan kembali membuka tiga kelompok bidang studi yang sebelumnya dikenal masyarakat, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Pembangunan Transmigrasi Tak Bisa Bertumpu pada Aparatur Lapangan

Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian maupun pengembangan jurusan baru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa. Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pengembalian penjurusan berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menilai, penguasaan materi dasar mahasiswa baru selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena itu, pembelajaran di tingkat SMA perlu memberikan fondasi keilmuan yang lebih kuat agar siswa lebih siap memasuki pendidikan tinggi sesuai bidang yang diminati.

“Selama ini kami di perguruan tinggi (merasa) foundational knowledge bagi para mahasiswa baru itu memang rata-rata di bawah yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan dibukanya kembali jurusan, kami berharap para murid, khususnya SMA, memiliki basis knowledge yang lebih baik, sehingga ketika masuk perguruan tinggi akan lebih siap sesuai bidang keilmuannya,” ujarnya.

Pengembangan penjurusan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Abdul Mu’ti juga mengaitkannya dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menyediakan mata pelajaran wajib dan pilihan sebagai salah satu sarana mengarahkan minat siswa terhadap bidang studi lanjutan.

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Ia mengatakan hasil TKA diharapkan dapat dimanfaatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai salah satu aspek dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk melalui jalur non-tes.

Selain penjurusan, kebijakan lain yang akan diterapkan adalah perubahan mekanisme kenaikan kelas. Abdul Mu’ti menegaskan, kenaikan kelas tidak lagi ditentukan secara otomatis berdasarkan capaian akademik semata.

Menurutnya, penilaian akan mencakup dua aspek utama, yakni capaian akademik dan perkembangan nonakademik, terutama perilaku serta karakter murid.

“Yang pertama, kami akan menerapkan kebijakan tidak otomatis naik kelas sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan ukurannya tidak hanya akademik, tapi juga ukuran-ukuran yang nonakademik terutama menyangkut karakter,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan murid dengan kemampuan intelektual yang baik, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak mulia.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Dalam proses penentuan kenaikan kelas, keputusan tetap dilakukan melalui rapat bersama para guru. Penilaian tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran lainnya agar perkembangan murid dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

“Pak Presiden dalam pidato beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada orang pintar tapi tidak jujur, lebih baik tidak begitu pintar tapi jujur. Walaupun yang lebih baik adalah pintar dan jujur,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan mekanisme teknis kebijakan kenaikan kelas tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Teknisnya akan diatur dengan peraturan menteri,” katanya.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat mutu pembelajaran, meningkatkan penguasaan bidang keilmuan, serta memperhatikan perkembangan karakter peserta didik. Penerapannya dijadwalkan mulai tahun ajaran 2027/2028, setelah ketentuan teknis masing-masing kebijakan disiapkan.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, mengajak masyarakat memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Polri untuk menjaga keamanan nasional. Menurutnya, situasi yang aman dan damai menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Antonius, yang akrab disapa Romo Anton, setelah menerima kunjungan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Romo Anton mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan pemimpin Gereja Katolik dalam memperkuat kerja sama menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

“Mari masyarakat beri kepercayaan dan kesempatan kepada Polri untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara yang aman. Ketika suasana aman, tenteram, dan damai, maka mudah-mudahan ekonomi kita semakin membaik dan makin maju,” ujar Romo Anton.

Deddy Agus Oktavianto Gantikan Armadha Tangdibali sebagai Kajari Sikka

Ia menegaskan, KWI berkomitmen berjalan bersama Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Ia juga mengajak insan pers ikut menyampaikan pesan mengenai pentingnya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa kunjungan ke KWI merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan Polri dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama Katolik. Salah satu program yang menjadi sarana komunikasi tersebut adalah “Minggu Kasih”.

“Kami dari Polri tentunya harus senantiasa bekerja sama dengan segenap elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama, termasuk tokoh agama Katolik. Melalui kegiatan seperti ‘Minggu Kasih’, kami berharap kerja sama di lapangan dapat semakin kuat,” kata Suyudi.

Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk memberikan rasa aman serta menjamin kebebasan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami ingin memberikan pesan damai kepada umat Katolik yang ada di Indonesia agar bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan aman, damai, tenteram. Polri menjamin itu,” ujarnya.

Diplomasi Keagamaan Indonesia Dapat Perhatian di Assisi, Sejumlah Negara Buka Peluang Kerja Sama

Suyudi mengatakan, Polri terbuka terhadap masukan, informasi, dan diskusi dari KWI maupun elemen masyarakat lainnya. Masukan tersebut, menurutnya, diperlukan agar kepolisian dapat menangani persoalan di lapangan secara lebih cepat dan menyeluruh.

Ia berharap komunikasi antara Polri dan KWI dapat berlanjut dalam kerja sama konkret untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Suyudi didampingi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol. Herry Heryawan, Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, serta Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Sementara itu, Romo Anton didampingi Wakil Ketua II KWI Mgr. Cornelius Sipayung, anggota presidium Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Sekretaris Eksekutif KWI RD Nikasius Jatmiko, dan Sekretaris Komisi Kerawam RD Yohanes K. Jeharut.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores — Gagasan ekoteologi dan diplomasi keagamaan yang dibawa Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pertemuan tokoh lintas agama di Assisi, Italia, mendapat perhatian penyelenggara dan peserta forum internasional. Sejumlah negara, perguruan tinggi di Italia dan Vatikan, serta otoritas Vatikan juga menyampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Nasaruddin mengatakan penyelenggara forum berencana menjadikan ekoteologi dan religious diplomacy sebagai tema besar dalam pertemuan berikutnya. Respons tersebut disampaikan setelah ia menghadiri sidang tingkat tinggi pertemuan internasional untuk perdamaian yang diselenggarakan Sant’Egidio di Assisi.

“Jadi, statemen kita tentang ekoteologi dan tentang religious diplomacy itu nanti juga akan dijadikan tema besar yang akan datang,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Selain kedua gagasan tersebut, peserta forum juga menunjukkan ketertarikan terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman. Nasaruddin menyebut waktu penyampaian pidato yang semula dialokasikan tujuh menit berkembang menjadi sekitar 30 menit karena peserta meminta penjelasan lebih jauh mengenai pengalaman Indonesia.

“Karena mereka itu tertarik, minta dijelaskan tentang Pancasila. Pancasila itu bisa menjadi bukan hanya nilai-nilai Indonesia, tetapi juga bisa menjadi nilai-nilai universal,” katanya.

Ia menilai perhatian tersebut berkaitan dengan pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan dan mengelola kehidupan masyarakat yang majemuk.

“Pokoknya Indonesia itu sekarang jadi model, ya, terutama moderasi beragama kita,” ujar Nasaruddin.

Respons dari forum Assisi juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah negara. Nasaruddin menyebut perwakilan Inggris, Australia, dan Pakistan menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal.

“Mereka ingin kerja sama dengan Kementerian Agama dan Istiqlal, terutama di Inggris, ya, kemarin Inggris, Australia, dan Pakistan,” katanya.

Peluang kolaborasi juga datang dari dua perguruan tinggi di Italia dan Vatikan yang ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan agama dan budaya.

“Ada dua universitas di Italia dan Vatikan itu mengajak kita kerja sama,” kata Nasaruddin.

Tito Beri Pemda Sepekan Bentuk Satgas MBG, Daerah yang Lalai Terancam Teguran

Salah satu perguruan tinggi tersebut adalah PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica) atau Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam yang berada di bawah Tahta Suci Vatikan.

Nasaruddin menilai kerja sama akademik tersebut dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola kemajemukan masyarakat, sementara Vatikan memiliki koleksi literatur dan tradisi keilmuan yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

“Mereka berkepentingan untuk belajar ke Indonesia. Kita pun juga, saya kira, perlu belajar di Vatikan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nasaruddin juga mengunjungi perpustakaan Vatikan dan menemukan sejumlah koleksi literatur Islam, termasuk kitab-kitab yang menurutnya jarang dijumpai di Indonesia maupun negara-negara Timur Tengah.

Selain pertemuan dengan tokoh agama dan perguruan tinggi, Nasaruddin diterima Menteri Luar Negeri Vatikan untuk membahas hubungan Indonesia dan Vatikan, khususnya kerja sama serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sudaryono Akui Pengawasan MBG Belum Memadai, 700 Personel Awasi 27.000 Dapur

Menurut Nasaruddin, salah satu kesamaan pandangan yang menjadi titik temu kedua pihak adalah pembelaan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami penindasan tanpa membedakan latar belakang agama.

“Bahwa siapa pun yang tertindas itu harus dibela, dari kelompok agama mana pun,” katanya.

Sejumlah kerja sama antarumat beragama yang sebelumnya dibangun melalui Masjid Istiqlal juga menjadi pembahasan untuk ditindaklanjuti. Nasaruddin menyebut April 2027 sebagai salah satu momentum untuk melanjutkan pembahasan tersebut.

“Dan itulah, saya kira, connecting yang sangat bagus antara Indonesia dan Vatikan,” ujarnya.

Nasaruddin berharap perhatian dan ketertarikan yang muncul selama pertemuan di Assisi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, terutama dalam bidang dialog antaragama, pendidikan, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi keagamaan.»(bert)