MAUMERE, GardaFlores – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka memusnahkan 106 item barang bukti dari 34 perkara tindak pidana umum di halaman kantor Kejari Sikka, Jalan Jenderal Sudirman, Maumere, Selasa, 10 November 2026.

Dari 34 perkara tersebut, 33 di antaranya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde, sedangkan satu perkara diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice).

Pemusnahan yang dimulai pukul 15.00 WITA itu dipimpin Kepala Kejari Sikka Deddy Agus Oktavianto. Sejumlah unsur penegak hukum dan instansi terkait turut hadir, antara lain Komandan Lanal Maumere Kolonel Laut (P) Yoyok Ary Nugroho A.S., perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Polres Sikka, Kodim 1603/Sikka, Polda NTT, dan Rutan Kelas IIB Maumere.

Barang bukti tersebut berasal dari sejumlah perkara, di antaranya persetubuhan atau pencabulan, perikanan, penganiayaan, dan pembunuhan.

Frans Seda Jadi Pahlawan Nasional, Vox Point Sikka Soroti Tanggung Jawab Generasi Muda

Kejari Sikka memusnahkan barang bukti dengan cara berbeda sesuai jenisnya. Pakaian, barang berbahan tekstil, dokumen, dan kertas rekapan perjudian dibakar. Parang, pisau, batang kayu, serta alat panah ikan atau spear gun dipotong atau dirusak sebelum dibakar.

Sementara itu, kacamata selam, pelampung, dan sejumlah peralatan perikanan lainnya dipotong atau dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali.

Deddy mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pohon Kapuk Tumbang Timpa Rumah dan Tutup Jalan di Koting B, Evakuasi Tertunda

“Pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan selaku eksekutor dalam menindaklanjuti amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Deddy.

Menurut dia, pemusnahan secara terbuka juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Kejaksaan kepada masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum.

Selain menindaklanjuti putusan pengadilan, pemusnahan barang bukti bertujuan mencegah barang-barang tersebut disalahgunakan atau kembali beredar di masyarakat.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka telah memeriksa 11 saksi dalam penyidikan dugaan penyimpangan pembangunan fasilitas Watergen di Desa Semparong, Kabupaten Sikka. Proyek Tahun Anggaran 2022 dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sementara sekitar Rp1,5 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sikka, Aditya Pratama, mengatakan pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen masih berlangsung untuk mengungkap rangkaian pelaksanaan proyek serta pihak yang bertanggung jawab.

“Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari bukti-bukti yang kemudian akan dilakukan verifikasi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab sehingga dapat memastikan siapa tersangkanya. Untuk sementara, kami sudah memeriksa kurang lebih 11 saksi,” jelas Aditya di Maumere, Rabu (4/11/2026).

Kejari Sikka Geledah Kantor PUPR dan Setda, Amankan Dua Boks Dokumen Kasus Watergen

Menurut Aditya, penyidik mengamankan sejumlah dokumen saat menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Dokumen tersebut antara lain berupa surat, kuitansi, dan berkas administrasi yang berkaitan dengan proyek Watergen.

Seluruh dokumen akan diperiksa dan dicocokkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya. Penyidik belum menetapkan tersangka karena masih mendalami konstruksi perkara.

Aditya menyebut dugaan kemahalan harga atau mark-up menjadi salah satu indikasi yang sedang diperiksa. Penyidik juga membuka kemungkinan adanya penyimpangan lain, termasuk terkait keterlambatan pekerjaan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

“Karena masih dalam proses, kita akan mencari benang merahnya. Alat buktinya seperti apa, verifikasinya seperti apa, benar atau tidak, sehingga bisa ditentukan apakah perkara ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Penjabat Kepala Desa Semparong, Mudir, mengatakan hingga saat ini fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Mengenai kerugian negara, Aditya menyampaikan angka sementara diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Nilai tersebut belum menjadi hasil akhir karena proses penghitungan dan pendalaman perkara masih berjalan.

Di tengah proses hukum itu, fasilitas Watergen di Desa Semparong disebut tidak lagi berfungsi sejak Oktober 2025. Penjabat Kepala Desa Semparong, Mudir, mengatakan hingga saat ini fasilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kondisi itu berdampak pada kebutuhan air minum warga. Menurut Mudir, masyarakat Desa Semparong yang berjumlah lebih dari 1.200 jiwa masih mengandalkan air payau dari sumur di tepi pantai. Air tersebut terasa asin dan tidak memenuhi kebutuhan air minum warga.

Tiga Warga Sikka Disebut Diamankan Polda NTT dalam Penyelidikan Narkotika

Untuk memperoleh air minum, masyarakat harus membeli air dari Maumere dengan harga sekitar Rp10.000 untuk kemasan 20 liter. Sementara air isi ulang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per galon.

Mudir menjelaskan, sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga juga kerap tertutup pasir ketika terjadi abrasi. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah desa bersama warga kini berupaya menyiapkan sumur baru yang lokasinya lebih jauh dari bibir pantai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengatakan pemerintah daerah bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

“Untuk sementara, kami dari Pemerintah Desa Semparong sudah mengumpulkan dana untuk membeli gorong-gorong untuk sumur yang baru,” ujar Mudir.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Kejari Sikka. Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes da Maga Bapa, mengatakan pemerintah daerah bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

“Kita kooperatif karena pemeriksaan sudah dilaksanakan selama ini. Ini bukan baru, tetapi sudah dalam proses penyidikan. Mekanisme yang diatur sudah sesuai tugasnya. Tidak ada birokrasi yang mengatur,” jelasnya.

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Margaretha meminta aparatur sipil negara, terutama yang menangani pengadaan barang dan jasa, tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan pimpinan. Ia juga mendorong ASN memanfaatkan fasilitas konsultasi dan pendampingan melalui Kejaksaan maupun Inspektorat apabila membutuhkan penjelasan terkait pelaksanaan tugas.

“Saya pikir negara sudah mengatur struktur organisasi kita secara berlapis. Ada pihak-pihak yang memang bisa menjadi tempat kita berkonsultasi,” ujarnya.

Hingga Rabu (4/11/2026), Kejari Sikka belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik masih memverifikasi dokumen, mendalami keterangan saksi, dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembangunan fasilitas Watergen yang hingga kini tidak dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Semparong.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, Selasa (3/11/2026). Dalam penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan Watergen di Desa Samparong, Kecamatan Alok Timur, Tahun Anggaran 2022 itu, penyidik mengamankan dua boks kontainer berisi dokumen.

Penggeledahan berlangsung selama empat jam, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WITA. Tim dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sikka, Edi Boni Mantolas, S.H., M.H.

Edi mengatakan, dokumen tersebut dicari dan diamankan karena berkaitan dengan perkara pengadaan Watergen yang sedang disidik.

Tiga Warga Sikka Disebut Diamankan Polda NTT dalam Penyelidikan Narkotika

“Penggeledahan ini kami lakukan dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Watergen Desa Samparong Tahun Anggaran 2022,” jelas Edi kepada wartawan di Maumere, Selasa (3/11/2026).

Dua boks kontainer dokumen yang diamankan selanjutnya akan diteliti dan diverifikasi oleh penyidik. Dokumen itu akan dicocokkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lain yang telah diperoleh selama proses penyidikan.

“Dokumen-dokumen ini akan kami pelajari dan verifikasi lebih lanjut. Kami akan mencocokkannya dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya agar perkara ini menjadi terang,” kata Edi.

Sengketa Hutan Adat Suku Lo’u, Polsek Wewaria Hentikan Pengaduan, Aktivitas Kembali Dilakukan

Penggeledahan di dua kantor pemerintahan tersebut menjadi bagian dari penelusuran penyidik terhadap administrasi dan proses pengadaan Watergen Desa Samparong. Dokumen yang diamankan diharapkan dapat membantu mengungkap rangkaian kegiatan pengadaan yang menjadi objek penyidikan.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi dokumen yang diamankan, nilai kerugian keuangan negara, maupun pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut.»(rel)