Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos.

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap, mengadili, dan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.

Gagasan tersebut kembali mengemuka ketika Gibran Rakabuming Raka, saat masih menjabat Wakil Presiden, menyampaikan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 13 Februari 2026. Ia menegaskan bahwa koruptor harus dimiskinkan karena hukuman penjara saja tidak cukup apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati pelakunya.

Pernyataan itu menyentuh persoalan penting dalam pemberantasan korupsi: bagaimana memastikan keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan benar-benar dapat dipulihkan untuk kepentingan publik?

Persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang layak.

Penjara tidak otomatis mengembalikan uang rakyat

Seseorang yang terbukti melakukan korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Namun, hukuman badan tidak dengan sendirinya mengembalikan kekayaan negara yang telah diselewengkan.

Hasil korupsi dapat disimpan dalam bentuk tanah, bangunan, kendaraan, rekening, saham, maupun dialihkan melalui transaksi dan kepemilikan atas nama pihak lain. Jika aset tersebut tidak berhasil ditemukan dan dipulihkan, sebagian keuntungan dari tindak pidana berpotensi tetap berada di luar jangkauan negara.

Karena itu, pemulihan aset atau asset recovery harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk melakukan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pasal 18 juga mengatur pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar sesuai ketentuan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutup kewajiban tersebut.

Dengan demikian, persoalannya bukan karena Indonesia sama sekali tidak memiliki instrumen perampasan aset. Tantangannya terletak pada kemampuan melacak, membuktikan, mengamankan, dan mengembalikan aset yang kerap disembunyikan melalui transaksi serta jaringan kepemilikan yang kompleks.

Pemulihan aset sudah berjalan, tetapi perlu diperkuat

Bahwa pemulihan aset bukan sekadar gagasan dapat dilihat dari capaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam Laporan Tahunan 2025, KPK mencatat pengembalian aset dalam perkara PT Taspen berupa uang senilai Rp883 miliar dan enam unit efek. KPK juga mencatat pendapatan sebesar Rp109,8 miliar ke kas negara dari lelang barang rampasan sepanjang 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa aset yang berkaitan dengan perkara korupsi dapat dipulihkan melalui mekanisme hukum. Namun, prosesnya membutuhkan kemampuan penelusuran keuangan, koordinasi antarlembaga, pengamanan aset, serta pengelolaan yang profesional.

Masyarakat karena itu perlu memperoleh informasi yang transparan mengenai nilai aset yang berhasil dilacak, disita, dirampas berdasarkan putusan atau mekanisme hukum yang sah, dan benar-benar dikembalikan kepada negara maupun pihak yang berhak.

Angka penyitaan saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah nilai aset yang berhasil dipulihkan dan manfaatnya bagi kepentingan publik.

RUU Perampasan Aset harus kuat, tetapi tidak sewenang-wenang

Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi agenda penting yang perlu dikawal.

Pada 6 Oktober 2026, DPR RI menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana sebagai RUU usul inisiatif DPR. Selanjutnya, pembahasan dilakukan bersama pemerintah.

Pada 10 November 2026, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyampaikan bahwa pembahasan ratusan daftar inventarisasi masalah telah memasuki tahap akhir dan akan dilanjutkan melalui tim perumus serta tim sinkronisasi.

Perkembangan ini menunjukkan kemajuan proses legislasi. Namun, masyarakat perlu membedakan antara kemajuan pembahasan dan pengesahan undang-undang. RUU yang masih dibahas belum dapat diperlakukan sebagai hukum yang telah berlaku.

Substansi RUU ini perlu dirancang secara cermat, terutama terkait mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan dalam keadaan tertentu, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Namun, perampasan tetap harus melalui proses pengadilan dan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan.

Di sinilah keseimbangan harus dijaga. Negara harus memiliki kemampuan untuk mencegah aset hasil kejahatan lolos dari pemulihan, tetapi kewenangan perampasan tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengambil harta warga secara sewenang-wenang.

Standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, kesempatan mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus menjadi bagian penting dari undang-undang tersebut.

Ketegasan memberantas korupsi dan perlindungan hak warga negara bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan bersama agar hukum memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Empat agenda yang harus dipastikan

Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan akhir dari pekerjaan. Agar regulasi tersebut menghasilkan manfaat nyata, ada empat agenda yang perlu diperhatikan DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

Pertama, memperkuat pelacakan aset sejak awal penyidikan. Penelusuran aliran uang dan kepemilikan aset tidak boleh baru dilakukan ketika perkara hampir selesai. KPK, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan lembaga terkait perlu memiliki koordinasi yang efektif agar aset tidak lebih dahulu dipindahkan atau disamarkan.

Kedua, membangun pengelolaan aset rampasan yang profesional. Aset yang disita harus dicatat, diamankan, dinilai, dan dikelola secara transparan agar tidak rusak, kehilangan nilai, atau justru menimbulkan beban biaya bagi negara.

Ketiga, menjamin proses perampasan yang dapat diuji. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengadilan harus menjalankan fungsi pengawasan, sementara pihak yang memiliki hak sah atas aset harus memperoleh ruang untuk mengajukan keberatan.

Keempat, memastikan hasil pemulihan memberi manfaat bagi masyarakat. Negara perlu membuka informasi tentang penggunaan aset atau hasil lelang sesuai ketentuan. Dengan demikian, pemulihan aset tidak berhenti sebagai angka dalam laporan lembaga penegak hukum, tetapi dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi publik.

Keempat agenda tersebut harus berjalan bersama. Tanpa kemampuan melacak dan mengelola aset, kewenangan hukum yang kuat tidak akan efektif. Tanpa pengawasan dan transparansi, kewenangan yang sama juga berisiko disalahgunakan.

Jangan biarkan agenda antikorupsi bergantung pada jabatan

Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari dinamika ketatanegaraan, tetapi tidak seharusnya mengubah arah agenda pemberantasan korupsi.

Gagasan perampasan aset bukan milik seorang pejabat atau kelompok politik. Ia merupakan kepentingan publik yang harus diteruskan oleh lembaga negara, terlepas dari siapa yang sedang memegang kekuasaan.

Karena itu, DPR dan pemerintah perlu memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset menghasilkan aturan yang dapat dilaksanakan, bukan sekadar memenuhi agenda legislasi. Sementara itu, aparat penegak hukum harus menunjukkan hasil melalui pelacakan dan pemulihan aset yang transparan serta dapat diperiksa masyarakat.

Rakyat tidak hanya membutuhkan pernyataan tegas tentang pemberantasan korupsi. Mereka membutuhkan bukti bahwa kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan sesuai ketentuan hukum.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya terlihat dari berapa banyak pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari seberapa efektif negara memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan tersebut.

Koruptor harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil kejahatan harus dipulihkan. Dan uang rakyat harus kembali digunakan untuk kepentingan rakyat.»

Oleh: Brigjen (Purn.) MJP. Hutagaol

Perkembangan politik dan hukum yang menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar polemik tentang seseorang atau jabatan. Di dalamnya terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana negara menjaga kepastian hukum, legitimasi kekuasaan, dan kepercayaan publik ketika keputusan lembaga peradilan bertemu dengan dinamika politik.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Istana juga menjelaskan bahwa Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut dan memberikan sejumlah saran. Gibran sendiri menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.

Penting untuk menegaskan satu hal: menyampaikan niat mundur tidak sama dengan pengunduran diri yang telah berlaku secara konstitusional. Sampai terdapat proses formal yang menimbulkan kekosongan jabatan, Gibran tetap menjalankan kedudukan sebagai Wakil Presiden.

Di sinilah ketelitian membaca peristiwa menjadi penting. Dalam negara hukum, pernyataan politik, keputusan pengadilan, dan akibat konstitusional merupakan tiga hal yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Putusan hukum dan batas konsekuensinya

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan salinannya dipublikasikan pada 10 November 2026, mengabulkan kasasi dalam perkara surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.

MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 batal dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabutnya. Dalam pertimbangannya, MA menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan yang disetarakan.

Putusan ini harus dihormati dan dilaksanakan. Namun, pembacaan terhadap putusan pengadilan juga harus disiplin. Objek yang diputus MA adalah keputusan administrasi berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.

Artinya, terdapat konsekuensi hukum yang harus ditindaklanjuti oleh kementerian terkait, dan terdapat pula pertanyaan konstitusional yang harus dijawab melalui mekanisme ketatanegaraan apabila persoalan tersebut berkembang menjadi proses pengisian atau pengosongan jabatan.

Kita perlu menghindari dua kekeliruan. Pertama, menganggap putusan MA tidak memiliki arti penting bagi tata kelola pemerintahan dan persyaratan jabatan publik. Kedua, menganggap putusan tersebut otomatis mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden. Keduanya tidak tepat.

Konstitusi bukan ruang tafsir berdasarkan kepentingan

UUD 1945 telah menyediakan mekanisme yang harus menjadi pegangan semua pihak.

Pasal 7A dan Pasal 7B mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Prosesnya melibatkan DPR, pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta keputusan MPR sesuai persyaratan konstitusional.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua ketentuan tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pemberhentian melalui proses konstitusional tidak boleh disamakan begitu saja dengan kekosongan jabatan karena pengunduran diri. Karena itu, apabila niat pengunduran diri benar-benar ditempuh secara formal, proses dan akibat hukumnya harus dijelaskan secara terbuka berdasarkan konstitusi dan ketentuan yang berlaku.

Negara tidak boleh membangun preseden ketatanegaraan hanya berdasarkan tekanan opini, pernyataan politik, atau kesimpulan yang mendahului prosedur hukum.

Konstitusi bukan alat untuk memenangkan kelompok tertentu. Konstitusi adalah kesepakatan tertinggi yang membatasi kekuasaan sekaligus melindungi kepentingan seluruh rakyat.

Tanggung jawab Presiden dan kehormatan lembaga negara

Dalam situasi seperti ini, posisi Presiden Prabowo Subianto juga memiliki arti strategis. Presiden bukan sekadar pihak yang menerima penyampaian niat pengunduran diri Wakil Presiden. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden berkepentingan memastikan agar stabilitas pemerintahan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Sikap Presiden perlu mencerminkan ketegasan dalam menjaga konstitusi, sekaligus kehati-hatian agar persoalan hukum tidak berubah menjadi krisis politik yang tidak perlu.

Namun, tanggung jawab tersebut tidak berarti Presiden dapat menggantikan kewenangan lembaga peradilan atau lembaga negara lainnya. Setiap institusi harus bekerja dalam batas kewenangannya. Pemerintah melaksanakan putusan pengadilan, lembaga peradilan menjaga independensi, dan lembaga perwakilan menjalankan fungsi konstitusionalnya.

Di atas semuanya, kepentingan negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi, keluarga, partai, maupun kelompok politik.

Jabatan publik bukan hak yang terlepas dari pertanggungjawaban. Jabatan adalah amanah yang menuntut kepatuhan terhadap hukum, standar etik, dan kepercayaan rakyat.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Legitimasi tidak cukup hanya dengan prosedur

Dalam kehidupan bernegara, legalitas dan legitimasi memang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya sama.

Legalitas berbicara tentang kesesuaian tindakan dengan hukum dan prosedur. Legitimasi juga menyangkut penerimaan masyarakat terhadap kewenangan yang dijalankan secara jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang dapat menduduki jabatan melalui prosedur formal, tetapi kepercayaan publik tetap harus dijaga melalui keterbukaan dan kualitas tanggung jawabnya. Sebaliknya, tekanan opini publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian dan mekanisme hukum.

Karena itu, penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan pernyataan politik. Dokumen yang dipersoalkan perlu dijelaskan melalui jalur hukum yang tersedia. Putusan pengadilan harus dilaksanakan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Publik pun perlu diberi ruang untuk memperoleh penjelasan yang dapat diuji.

Di era informasi digital, persoalan seperti ini juga bergerak dalam ruang persepsi. Potongan pernyataan, narasi yang belum terverifikasi, dan kesimpulan yang disebarkan berulang kali dapat membentuk opini sebelum masyarakat memahami duduk perkara secara utuh.

Karena itu, komunikasi kenegaraan harus bertumpu pada fakta dan konsistensi. Ketika informasi resmi tidak lengkap, ruang kosong akan mudah diisi spekulasi. Ketika institusi tidak memberikan penjelasan yang memadai, kepercayaan publik dapat terkikis.

Ujian bagi kedewasaan demokrasi

Kita tidak sedang menguji siapa yang paling kuat secara politik. Kita sedang menguji apakah sistem ketatanegaraan mampu menyelesaikan persoalan besar tanpa mengorbankan prinsip hukum.

Demokrasi tidak diukur dari seberapa keras masyarakat menyampaikan tuntutan, tetapi juga dari kemampuan seluruh penyelenggara negara menghormati batas kewenangan, menerima koreksi, dan menjalankan aturan secara konsisten.

Jika terdapat kekeliruan administrasi, harus ada pertanggungjawaban. Jika terdapat persoalan persyaratan jabatan, harus diselesaikan berdasarkan hukum. Jika terjadi kekosongan jabatan, mekanisme konstitusi harus dijalankan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kedekatan kekuasaan, tetapi juga tidak boleh ada penghukuman berdasarkan prasangka.

Pada akhirnya, persoalan Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola negara. Sistem verifikasi persyaratan pejabat publik harus semakin cermat. Lembaga yang menerbitkan dokumen harus bertanggung jawab atas keabsahannya. Proses politik harus menghormati putusan pengadilan. Dan setiap pemegang jabatan harus memahami bahwa kepercayaan rakyat tidak dapat diwariskan, melainkan harus dijaga melalui integritas.

Negara yang kuat bukan negara yang bebas dari persoalan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menyelesaikan persoalan melalui hukum, institusi yang bekerja, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab.

Sebab pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukanlah jabatan seseorang, melainkan kehormatan konstitusi dan kepercayaan rakyat kepada negara.»

Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos.

Ada orang yang dikenang karena jabatan yang pernah didudukinya. Ada pula yang dikenang karena keputusan yang diambilnya ketika berada dalam kekuasaan. Fransiskus Xaverius Seda, atau Frans Seda, memiliki tempat dalam kedua catatan tersebut.

Putra Lekebai, Flores, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, ini pernah menjadi Menteri Perkebunan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, diplomat, dan penasihat ekonomi sejumlah presiden. Namun, perjalanan hidupnya tidak hanya menyisakan daftar jabatan dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

Ada prinsip yang patut diperhatikan dari sosoknya: keberanian mempertahankan pendirian, kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab, disiplin dalam bekerja, kesederhanaan dalam kehidupan pribadi, serta kepedulian terhadap kesempatan orang lain untuk maju.

Frans Seda lahir pada 4 Oktober 1926. Ia tumbuh dalam keluarga yang dekat dengan dunia pendidikan. Ayahnya, Paulus Setu Seda, adalah seorang kepala sekolah dasar. Dalam sebuah profil biografi yang diterbitkan TokohIndonesia.com, Frans Seda pernah mengungkapkan bahwa ayah dan pamannya memberikan pendidikan mendalam tentang cara membaktikan diri kepada masyarakat.

Pendidikan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menempuh pendidikan awal di Flores, kemudian melanjutkan sekolah di Ndao dan Kolese Xaverius Muntilan, Jawa Tengah. Setelah itu, ia menempuh pendidikan ekonomi di Katholieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda.

PEDATI di Sikka: Transparansi Pajak Harus Berlaku Dua Arah

Kepergiannya ke Belanda bukan semata-mata perjalanan untuk memperoleh gelar akademis. Dalam catatan sejarah Kementerian Kebudayaan, keberangkatannya juga berkaitan dengan misi pendidikan dan ekonomi Gereja Katolik Flores. Ketika itu, Flores masih menghadapi keterbatasan pembangunan dan membutuhkan tenaga terdidik yang mampu mengambil bagian dalam perubahan masyarakat.

Frans Seda kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikannya pada 1956. Ia kemudian terlibat dalam dunia politik dan pendidikan. Ia aktif dalam Partai Katolik, memimpin partai tersebut pada 1961–1968, dan mengambil bagian dalam perintisan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta yang berdiri pada 1 Juni 1960.

Perjalanan itu memperlihatkan bahwa pendidikan baginya bukan sekadar jalan untuk memperoleh kedudukan. Ilmu pengetahuan harus memiliki hubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu episode yang memperlihatkan prinsip Frans Seda terjadi ketika ia menjabat Menteri Perkebunan pada 1964–1966, di tengah situasi politik dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil.

Dalam wawancara yang dilakukan para peneliti proyek sejarah Bank Dunia pada 25 November 1991, Frans Seda menceritakan tekanan yang dihadapinya ketika muncul tuntutan nasionalisasi perkebunan-perkebunan milik asing.

Ia mengaku menolak pengambilalihan kepemilikan yang menurutnya merupakan tindakan pencurian. Sebagai jalan lain, ia mengajak perusahaan-perusahaan perkebunan menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah, sementara hak kepemilikan mereka tetap diakui.

Dalam kesaksiannya, Frans Seda juga menceritakan bahwa ia menyampaikan kepada Presiden Soekarno bahwa dirinya tidak bersedia menjalankan nasionalisasi jika kebijakan tersebut dipaksakan.

Peristiwa ini menarik bukan karena Frans Seda berhadapan dengan kepentingan politik yang besar, melainkan karena ia memperlihatkan bagaimana sebuah prinsip diuji ketika seseorang memiliki jabatan dan kekuasaan.

Ia memilih menawarkan jalan penyelesaian yang menurut pertimbangannya tidak mengabaikan hak kepemilikan. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa menjalankan kepentingan negara tidak harus berarti mengabaikan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak pihak lain.

Pembangunan Transmigrasi Tak Bisa Bertumpu pada Aparatur Lapangan

Kesaksian itu merupakan penuturan Frans Seda sendiri dalam wawancara sejarah, sehingga tetap perlu dibaca bersama konteks politik dan ekonomi pada masa tersebut. Namun, catatan itu memberikan gambaran konkret tentang cara ia memahami tanggung jawab sebagai pejabat negara.

Pada 25 Juli 1966, Frans Seda dipercaya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ia memasuki kementerian ketika perekonomian nasional berada dalam keadaan sangat berat.

Inflasi mencapai sekitar 650 persen pada 1966. Keuangan negara tidak stabil, cadangan devisa menghadapi tekanan, utang luar negeri menumpuk, dan pemerintah harus memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.

Dalam wawancara Bank Dunia tersebut, Frans Seda mengingat bahwa salah satu persoalan awal yang dihadapinya adalah ketidakjelasan data mengenai jumlah utang pemerintah. Ia kemudian menghubungi para duta besar negara-negara kreditur untuk memperoleh angka yang lebih akurat.

Langkah berikutnya adalah mengupayakan kembalinya kerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Ia juga membangun koordinasi dengan para ahli ekonomi Indonesia untuk menyusun langkah pemulihan.

Prinsip anggaran berimbang menjadi salah satu kebijakan penting yang dikembangkan pada masa kepemimpinannya. Belanja negara harus disesuaikan dengan kemampuan penerimaan, sementara pengelolaan utang dan perbankan perlu dibenahi.

Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam Memorial Lecture 100 Tahun Frans Seda pada 1 Oktober 2026, kembali mengangkat pengalaman tersebut. Suahasil menyebut bahwa inflasi yang mencapai sekitar 650 persen pada 1966 turun hingga 85 persen pada 1968.

Penurunan itu tentu merupakan hasil dari proses stabilisasi ekonomi yang melibatkan banyak kebijakan, lembaga, dan tenaga ahli. Namun, peran Frans Seda dalam membangun kembali kredibilitas fiskal dan mengupayakan pembenahan keuangan negara menjadi bagian penting dari sejarah pemulihan tersebut.

Di sini terlihat bahwa kejujuran dan integritas seorang pejabat tidak hanya berkaitan dengan perilaku pribadi. Keduanya juga menyangkut cara mengelola sumber daya publik, menyampaikan keadaan sebenarnya, dan mengambil keputusan berdasarkan kemampuan negara.

Tanggung jawab Frans Seda tidak berhenti di bidang keuangan. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Menteri Perhubungan pada 1968–1973. Ia kemudian menjalankan tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia dan Luksemburg serta perwakilan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi Eropa di Brussels pada 1973–1976.

Dari Rakalaba ke Panggung Dunia: Ketika Anak Muda Flores Tidak Mau Hanya Menjadi Penonton Pariwisata

Pada masa Reformasi, ia kembali diminta memberikan pemikiran kepada pemerintahan Presiden B.J. Habibie sebagai penasihat ekonomi. Perjalanan tersebut memperlihatkan bahwa pengalamannya tetap diperhitungkan dalam berbagai periode sejarah Indonesia.

Namun, salah satu warisan Frans Seda yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah perhatian terhadap pendidikan.

Sebagai salah satu tokoh perintis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, ia memiliki cita-cita agar kesempatan memperoleh pendidikan tinggi tidak tertutup hanya karena seseorang berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Unika Atma Jaya mencatat pernyataan Frans Seda bahwa seseorang boleh tidak kuliah karena keterbatasan kemampuan intelektual, tetapi tidak semestinya kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan keuangan.

Prinsip itu bukan sekadar gagasan. Sejak 1972, Atma Jaya telah menjalankan berbagai program beasiswa, bahkan sebelum pembangunan kampus pertamanya di Semanggi selesai.

Di sinilah kepedulian Frans Seda menemukan bentuk yang nyata. Ia tidak hanya berbicara tentang pentingnya pendidikan, tetapi ikut membangun lembaga dan kesempatan agar lebih banyak orang dapat mengaksesnya.

Bagi seorang tokoh yang pernah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan, perhatian terhadap mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi memperlihatkan sisi pengabdian yang berbeda. Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang dapat dicapai seseorang untuk dirinya sendiri, tetapi juga dari kesempatan yang dapat dibukanya bagi orang lain.

Frans Seda juga mengambil bagian dalam sejarah awal Harian Kompas. Ketika muncul gagasan agar Partai Katolik memiliki media massa, ia menghubungi P.K. Ojong dan Jakob Oetama untuk membicarakan pendirian surat kabar.

SMA Kembali Berjurusan, Kenaikan Kelas Tak Otomatis Mulai 2027/2028

Bersama I.J. Kasimo, P.K. Ojong, Jakob Oetama, dan sejumlah tokoh lainnya, ia terlibat dalam proses perintisan penerbitan yang kemudian dikenal sebagai Kompas. Surat kabar tersebut menerbitkan edisi pertamanya pada 28 Juni 1965.

Keterlibatan Frans Seda dalam pendidikan dan pers memperlihatkan luasnya pemahamannya tentang pembangunan. Negara tidak cukup hanya memiliki pemerintahan dan kebijakan ekonomi. Masyarakat juga membutuhkan pendidikan yang baik dan pers yang mampu menyediakan informasi.

Di luar berbagai tanggung jawab publik itu, Frans Seda dikenal sebagai pribadi sederhana, pekerja keras, rendah hati, dan suka menolong.

Kesaksian tersebut disampaikan Sabam Sirait ketika Frans Seda meninggal dunia pada 31 Desember 2009. Dalam pemberitaan ANTARA yang dimuat Liputan6, Sabam menyebut Frans Seda sebagai tokoh yang patut diteladani karena karakter dan sikap hidupnya.

Kesederhanaan ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan perjalanan seseorang yang pernah berada di berbagai pusat pengambilan keputusan nasional. Jabatan dan jaringan kekuasaan tidak selalu membuat seseorang mampu menjaga kerendahan hati. Karena itu, kesaksian orang-orang yang mengenalnya tentang sikap sederhana Frans Seda layak dicatat sebagai bagian dari warisan pribadinya.

Dalam dokumentasi biografi Frans Seda, nilai disiplin, kerja keras, kejujuran, dan kepedulian juga disebut sebagai bekal yang diperolehnya dari lingkungan keluarga dan pendidikan.

Nilai-nilai tersebut tidak harus dipahami sebagai sifat yang melekat secara otomatis pada setiap orang karena berasal dari Flores. Justru perjalanan Frans Seda memperlihatkan bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga dan lingkungan pendidikan dapat dipelihara, diuji, dan diwujudkan melalui tindakan nyata.

Pada 2026, menjelang 100 tahun kelahirannya, Kompas Gramedia dan Bentara Budaya kembali mengangkat perjalanan hidup Frans Seda melalui pameran bertajuk “Untuk Tuhan dan Tanah Air”. Pameran yang dibuka pada 4 November itu menghadirkan arsip pemberitaan, dokumentasi foto, dan koleksi tenun Flores yang dimiliki Frans Seda bersama istrinya, Yohanna Pattinaya Seda.

Dalam dokumentasi tersebut, Kompas Gramedia menyoroti prinsip salus populi suprema lex, yang berarti kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Prinsip ini menggambarkan orientasi pengabdian yang tidak berhenti pada kepentingan pribadi, jabatan, atau kelompok.

Frans Seda juga meninggalkan jejak kedekatan dengan tanah kelahirannya. Koleksi tenun Flores yang turut ditampilkan dalam pameran tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan panjangnya di tingkat nasional tidak menghapus hubungan dengan warisan budaya daerah asalnya.

Bagi masyarakat Sikka dan Flores, hal ini memberi makna tersendiri. Seorang putra daerah dapat berkiprah di tingkat nasional dan internasional tanpa harus melepaskan akar sejarah serta identitas kebudayaannya.

Kini, nama Frans Seda telah diabadikan sebagai nama Bandar Udara Fransiskus Xaverius Seda di Maumere. Namun, penghormatan terhadapnya tidak seharusnya berhenti pada nama fasilitas umum atau kebanggaan karena seorang putra daerah pernah menjadi menteri.

Masyarakat perlu mengenal apa yang dikerjakannya, keputusan apa yang pernah diambilnya, prinsip apa yang dipertahankannya, dan kesempatan apa yang dibukanya bagi orang lain.

Pada 8 November 2026, Media Indonesia memberitakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Frans Seda pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pemberitahuan tersebut didasarkan pada surat Kementerian Sosial yang diterima Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagi masyarakat Sikka, Flores, dan Nusa Tenggara Timur, penganugerahan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pengakuan negara terhadap jasa seorang putra daerah.

Namun, gelar Pahlawan Nasional bukanlah alasan untuk berhenti mempelajari sejarahnya. Justru pengakuan tersebut seharusnya membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk memahami kontribusi dan prinsip hidup yang ditinggalkannya.

Frans Seda meninggal dunia di Jakarta pada 31 Desember 2009 dalam usia 83 tahun. Ia meninggalkan perjalanan panjang yang menghubungkan Lekebai dengan pusat pemerintahan, dunia pendidikan, diplomasi, dan pers nasional.

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Bagi generasi muda Flores, ada pelajaran yang lebih penting daripada sekadar kebanggaan terhadap jabatan yang pernah diembannya.

Pendidikan harus digunakan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat. Kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Kejujuran harus tetap dipertahankan ketika berhadapan dengan kepentingan besar. Kesederhanaan harus dijaga sekalipun seseorang memiliki kedudukan. Dan kepedulian harus diwujudkan dalam tindakan yang membuka kesempatan bagi sesama.

Frans Seda tidak mewariskan resep untuk menjadi menteri atau diplomat. Ia meninggalkan contoh tentang bagaimana pengetahuan, prinsip, dan kepercayaan dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat dan negara.

Dari Lekebai, seorang putra Flores telah mengambil bagian dalam perjalanan panjang Indonesia. Ia membuktikan bahwa asal-usul daerah bukan batas bagi seseorang untuk memberikan sumbangan bagi bangsa.

Namun, kebesaran seorang manusia tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa tinggi ia mencapai kedudukan. Kebesaran itu juga terlihat dari prinsip yang tidak ditinggalkannya ketika memiliki kekuasaan, dari kepedulian yang tetap dipeliharanya ketika memiliki kemampuan, dan dari manfaat yang ditinggalkannya setelah tidak lagi menjabat.

Jabatan dapat membuat seseorang dikenal. Integritaslah yang membuat seseorang dikenang.

Itulah warisan Frans Seda yang patut diteruskan: bukan hanya nama besar seorang putra Flores, melainkan nilai kejujuran, disiplin, kesederhanaan, keberanian, dan pengabdian untuk Tuhan, tanah air, serta sesama.»