Connect with us

EKONOMI

Kopi Ngada Terancam Tua, Petani Mulai Peremajaan untuk Pulihkan Produktivitas

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika.

Published

on

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.

Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.

Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.

Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.

Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan

Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.

Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.

Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.

Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.

Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.

“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.

Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.

Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.

Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan

Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.

Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.

Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.

“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.

Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

EKONOMI

Tour de EnTeTe Lintasi Boru-Hikong, Gubernur Soroti Potensi Wisata Flotim-Sikka

Tour de EnTeTe Etape III melibatkan 3.258 peserta yang menyusuri rute 10 kilometer dari Boru, Flores Timur, menuju Hikong, Sikka. Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut perjalanan lintas kabupaten ini sebagai sarana memperkenalkan potensi wilayah perbatasan.

Published

on

Didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Bupati Flotim Antonius Doni Dihen, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut perjalanan lintas kabupaten ini sebagai salah satu cara memperkenalkan potensi wilayah yang belum banyak mendapat perhatian.

FLOTIM, GardaFlores – Jalur Boru di Kabupaten Flores Timur menuju Hikong di Kabupaten Sikka menjadi bagian dari promosi potensi wisata wilayah perbatasan melalui Tour de EnTeTe Etape III, Rabu (18/11/2026).

Sebanyak 3.258 peserta menyusuri rute sepanjang 10 kilometer tersebut. Mereka terdiri atas 1.556 peserta dari Flores Timur dan 1.702 peserta dari Sikka.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, melepas para peserta dari Lapangan Bola Kaki Boru, Kecamatan Wulanggitang. Dalam perjalanan menuju garis finis di Desa Hikong, Kecamatan Talibura, peserta melewati jalur dengan medan menantang dan panorama alam kawasan perbatasan kedua kabupaten.

Melki mengatakan, Tour de EnTeTe tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana memperkenalkan potensi daerah dan membuka ruang perjumpaan masyarakat lintas kabupaten.

“Tour de EnTeTe bukan sekadar agenda olahraga, melainkan ruang perjumpaan masyarakat, promosi potensi daerah, penggerak ekonomi lokal, serta sarana menumbuhkan kesadaran hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan,” kata Melki.

Gubernur NTT Siapkan Dukungan Anggaran Pameran Pembangunan HUT ke-68

Menurutnya, rute yang menghubungkan Flores Timur dan Sikka dipilih untuk memperkenalkan wilayah yang selama ini belum banyak mendapat perhatian.

“Konsep ini menjadi cara untuk mempererat hubungan masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi wilayah yang selama ini mungkin belum banyak mendapat perhatian,” ujarnya.

Rute lintas perbatasan berlanjut ke wilayah lain

Melki menyebut perjalanan Tour de EnTeTe akan berlanjut melewati sejumlah kawasan perbatasan kabupaten lain di NTT. Rute berikutnya meliputi perbatasan Ende dan Nagekeo, Ngada dan Manggarai Timur, serta Manggarai dan Manggarai Barat.

Pola perjalanan lintas kabupaten tersebut membawa peserta melewati wilayah-wilayah yang memiliki lanskap alam dan karakter daerah berbeda. Bagi Flores Timur dan Sikka, jalur Boru-Hikong menjadi salah satu kawasan yang dapat diperkenalkan lebih luas melalui perjalanan tersebut.

Tour de NTT Etape III Libatkan 2.000 Peserta, Bupati Sikka Soroti Dampak bagi Wilayah Perbatasan

Pariwisata di tengah pemulihan pascaerupsi Lewotobi

Selain berbicara tentang potensi wisata, Melki juga menyinggung kondisi masyarakat Flores Timur dan Sikka, terutama warga yang tinggal di kawasan terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap optimistis menjalani proses pemulihan. Menurutnya, kebersamaan melalui olahraga dapat menjadi salah satu cara membangun solidaritas masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam Tour de EnTeTe Etape III, Melki didampingi Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen.

Melalui rute Boru-Hikong, panorama alam dan wilayah perbatasan Flores Timur-Sikka mendapat ruang untuk diperkenalkan kepada ribuan peserta yang datang dari kedua kabupaten tersebut.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Nelayan Sikka Wajib Miliki Dokumen Kapal untuk Akses BBM Subsidi

Dinas Perikanan Sikka mewajibkan nelayan memiliki dokumen kapal yang masih berlaku untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Data kapal diproses melalui aplikasi XStar milik BPH Migas.

Published

on

Menurut Malik, data yang diunggah ke aplikasi XStar meliputi ukuran kapal berdasarkan gross tonnage (GT), spesifikasi mesin, dan foto kapal. Petugas juga memeriksa masa berlaku dokumen sebelum menerbitkan rekomendasi. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Nelayan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), wajib memiliki dokumen kapal yang masih berlaku untuk memperoleh rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari Dinas Perikanan Kabupaten Sikka.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Malik Bahktiar, mengatakan penerbitan rekomendasi dilakukan berdasarkan dokumen kepemilikan dan identitas armada kapal. Persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum data nelayan diproses melalui aplikasi XStar milik BPH Migas.

“Jadi, kami memberikan rekomendasi BBM berdasarkan dokumen kapal. Tidak serta-merta seseorang yang memiliki kapal, tetapi tidak mempunyai dokumen kapal, bisa mendapatkan rekomendasi,” jelas Malik saat memberikan keterangan di Maumere, Selasa (17/11/2026).

Menurut Malik, data yang diunggah ke aplikasi XStar meliputi ukuran kapal berdasarkan gross tonnage (GT), spesifikasi mesin, dan foto kapal. Petugas juga memeriksa masa berlaku dokumen sebelum menerbitkan rekomendasi.

Ia menyebutkan, nelayan yang belum memperoleh rekomendasi umumnya terkendala karena belum mengajukan permohonan atau belum memiliki dokumen kapal yang dipersyaratkan.

Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara

Khusus pengurusan Pas Kecil, Malik menjelaskan kewenangan penerbitannya berada pada Syahbandar Perikanan di Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

“Kalau nelayan memiliki kapal, Pas Kecil, KTP, dan surat pembuatan kapal, kami bisa melakukan pencatatan dan petugas akan membantu proses pengurusannya. Rekomendasi nantinya diterbitkan sesuai nama nelayan yang memiliki armada tersebut,” ujarnya.

Alokasi BBM dihitung berdasarkan aktivitas melaut

Selain kelengkapan dokumen, jumlah BBM yang direkomendasikan disesuaikan dengan kebutuhan dan pola aktivitas masing-masing nelayan.

Malik menjelaskan, aplikasi XStar menyediakan pilihan masa berlaku rekomendasi satu, dua, dan tiga bulan. Namun, Dinas Perikanan lebih banyak menggunakan rekomendasi bulanan agar alokasi BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Sebagai contoh, nelayan yang memperoleh alokasi 800 liter untuk satu bulan tidak harus mengambil seluruh BBM tersebut sekaligus. Petugas teknis akan menghitung kebutuhan berdasarkan intensitas melaut.

Nelayan yang berangkat pada pagi hari dan kembali pada sore hari, misalnya, dapat diberikan alokasi 150 liter untuk kebutuhan tiga hari melaut.

Menurut Malik, pola aktivitas nelayan di Sikka berbeda dengan sejumlah daerah lain. Nelayan setempat umumnya melaut selama sehari dan kembali ke darat pada sore hari, sedangkan di daerah lain terdapat nelayan yang berlayar selama satu hingga tiga bulan.

Rekomendasi juga mencantumkan lokasi pengambilan BBM, yakni Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) atau SPBU reguler terdekat dari tempat tinggal nelayan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, Malik Bahktiar

Nelayan dapat mengambil BBM dengan menunjukkan rekomendasi yang dilengkapi kode batang (barcode). Penyaluran dilakukan sesuai jumlah yang disetujui. Apabila stok di SPDN habis, nelayan dapat mengambil BBM di SPBU reguler dengan harga subsidi yang sama, yakni Rp6.800 per liter.

Untuk mencegah penyelewengan dan penjualan kembali BBM bersubsidi, Dinas Perikanan akan memperketat pengawasan melalui tim terpadu yang melibatkan bagian perekonomian, kepolisian, dan Pertamina.

Malik mengatakan, setiap permohonan akan diperiksa berdasarkan kebutuhan riil nelayan. Jika seorang nelayan mengajukan 300 liter, misalnya, petugas akan mempertimbangkan lama waktu melaut dan pola aktivitas penangkapan ikan sebelum menetapkan jumlah yang disetujui.

Pengawasan tersebut juga ditujukan untuk menjaga agar penyaluran tepat sasaran dan ketersediaan stok tetap terjaga hingga akhir tahun.

Produksi es 10 ton, permintaan meningkat saat bulan gelap

Selain BBM, ketersediaan es balok menjadi perhatian Dinas Perikanan Kabupaten Sikka karena kebutuhan nelayan meningkat pada periode tertentu.

Malik mengungkapkan, kapasitas produksi es saat ini mencapai 10 ton atau sekitar 400 balok dalam satu kali produksi. Namun, sebagian hasil produksi harus disisihkan sebagai bahan pengumpan untuk proses pembekuan berikutnya sehingga tidak seluruhnya dapat dijual.

Menurut dia, kapasitas produksi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan nelayan, terutama saat bulan gelap ketika aktivitas penangkapan ikan meningkat dan permintaan es melonjak.

Untuk pemerataan pasokan, Dinas Perikanan membatasi pembelian maksimal 10 balok per orang.

“Kami tidak menggunakan sistem pelanggan tertentu. Semua orang yang datang membeli tetap kami anggap sebagai pelanggan. Karena itu, ketika permintaan meningkat, kami membatasi pembelian sebanyak 10 balok per orang agar semua bisa mendapatkan es,” jelasnya.

Koruptor harus dimiskinkan: kejar hasil kejahatannya, jangan berhenti pada hukuman penjara

Permintaan es, lanjut Malik, sangat dipengaruhi kondisi musim. Saat bulan gelap, permintaan meningkat, sedangkan ketika bulan terang, permintaan cenderung menurun sehingga produksi terkadang tidak seluruhnya terserap.

Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, Dinas Perikanan berencana menyiapkan fasilitas penyimpanan es pada 2027. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan stok ketika permintaan meningkat, mengingat satu kali proses produksi membutuhkan waktu sekitar delapan jam.

Pemerintah daerah juga berencana membantu kampung-kampung nelayan melalui penyediaan pabrik es portabel.

Terkait harga, Malik mengatakan penjualan es balok mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup). Satu balok es utuh dijual Rp15.000, sedangkan pembelian dalam bentuk parutan dikenakan tambahan Rp2.000 sehingga totalnya menjadi Rp17.000 per balok.

Persyaratan dokumen kapal, pengaturan alokasi BBM, dan penguatan ketersediaan es menjadi bagian dari upaya Dinas Perikanan Kabupaten Sikka dalam mendukung kebutuhan operasional nelayan.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara

Dalam sosialisasi Program IJD di Desa Masebewa, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara. Pemerintah menyebut tidak tersedia anggaran khusus pembebasan lahan.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago saat menyampaikan sosialisasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah untuk ruas Simpang Kaliwajo–Woloara di Dusun Tanangalu, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).

MAUMERE, GardaFlores – Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat mendukung pembangunan ruas Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara dengan bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran badan jalan. Permintaan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Dusun Tanangalu, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa badan jalan yang direncanakan melalui Program IJD memiliki lebar 4,5 meter. Namun, pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembebasan lahan.

“Lebar badan jalan Program IJD ini 4,5 meter. Jadi, bapak, mama semua harus merelakan lahannya agar pelaksanaan program ini berjalan lancar. Kita tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Dengan demikian, masyarakat harus bersedia melepas lahannya untuk pelebaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” kata Juventus.

Sosialisasi tersebut digelar setelah seremoni adat di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa. Bupati hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan pelaksanaan program sekaligus meminta dukungan masyarakat agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan lancar.

Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun

Dalam sambutannya, Juventus menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka.

Menurutnya, pembangunan jalan melalui program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas wilayah dan membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka merupakan hasil koordinasi dan pengusulan yang telah dilakukan sejak 2025 bersama BPJN Provinsi NTT, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas.

“Sejak tahun 2025 kita sudah berkoordinasi dengan BPJN Provinsi NTT, Kementerian PU, dan Bappenas untuk mendukung pelaksanaan IJD di Kabupaten Sikka. Kita bersyukur tahun ini dapat dilaksanakan,” ungkap Juventus yang akrab disapa JPYK.

Ia mengatakan, penentuan ruas jalan yang diusulkan telah mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi warga.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan warga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk kesediaan menyerahkan sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Kesepakatan tersebut rencananya akan dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Meski menyatakan dukungan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek. Aspirasi warga antara lain menyangkut pengaturan aliran sungai, saluran perpipaan, pengelolaan sampah, serta kelanjutan pembangunan pada bagian ruas jalan yang belum tertangani tahun ini.

HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil

Selain ruas Simpang Kaliwajo–Woloara, Juventus menyebut BPJN Provinsi NTT juga akan melaksanakan Program IJD pada 2026 dan 2027 untuk sejumlah ruas jalan prioritas di Kabupaten Sikka, termasuk Lingkar Luar Maumere.

Program IJD merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan, perbaikan, dan peningkatan konektivitas jalan daerah melalui dukungan pendanaan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat menuju pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah.

Pelaksanaan pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara kini tidak hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga pada penyelesaian kebutuhan lahan dan penanganan berbagai persoalan teknis yang disampaikan masyarakat.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending