JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.

Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.

Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen

Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.

Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.

“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.

Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.

Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Empat unit truk Hino untuk operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Sikka telah tiba. Namun, kendaraan tersebut belum dapat diserahkan kepada pengurus koperasi karena pemerintah masih menunggu kesiapan gerai dan kelengkapan seluruh paket sarana operasional.

Komandan Kodim 1603/Sikka, Letkol Arm Denny Riesta Permana, S.Sos., M.Han., mengatakan setiap gerai KDKMP akan menerima satu unit truk Hino, satu unit mobil pikap, dan dua unit sepeda motor roda tiga. Penyerahan seluruh kendaraan dilakukan secara bersamaan setelah seluruh fasilitas pendukung dinyatakan siap.

“Penyerahan kendaraan dilakukan setelah seluruh paket kendaraan sudah lengkap dan fasilitas gerai koperasi siap digunakan,” kata Denny di Maumere, Jumat (17/7/2026).

Saat ini empat truk tersebut ditempatkan di empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun, yakni di Kelurahan Wuring, Kelurahan Kota Uneng, Desa Madawat, dan Kelurahan Kota Baru.

Kodim 1603/Sikka Awasi Revitalisasi SMA-SMK, Temuan Ketidaksesuaian Spesifikasi Dilaporkan ke Pemerintah Pusat

Selama menunggu proses serah terima, kendaraan masih berada di bawah pengawasan Kodim 1603/Sikka dan belum dioperasikan oleh pengurus koperasi.

Menurut Denny, personel Babinsa melakukan pemeriksaan rutin, termasuk menghidupkan mesin kendaraan setiap hari untuk menjaga kondisi kendaraan tetap siap digunakan.

Ia mengatakan penundaan penyerahan bertujuan memastikan seluruh aset operasional diterima secara bersamaan dan siap dimanfaatkan ketika koperasi mulai beroperasi.

Proses serah terima nantinya dilakukan oleh Kodim 1603/Sikka dengan disaksikan pemerintah desa atau kelurahan sebelum aset menjadi tanggung jawab pengurus koperasi.

Denny menjelaskan, dari 149 desa dan kelurahan di Kabupaten Sikka, baru empat gerai KDKMP yang telah selesai dibangun. Sebanyak 21 gerai masih dalam tahap pembangunan, sedangkan lokasi lainnya masih menunggu tahapan berikutnya.

Menurutnya, ketersediaan lahan masih menjadi salah satu kendala pembangunan gerai koperasi.

“Idealnya setiap desa dan kelurahan memiliki lahan sendiri. Kalau lahannya sudah tersedia, disurvei, lalu diverifikasi oleh pemerintah pusat. Setelah dinyatakan bersih dan memenuhi syarat, pembangunan fisik baru bisa dimulai,” ujarnya.

Penyelesaian gerai koperasi menjadi salah satu tahapan yang menentukan pemanfaatan kendaraan operasional yang telah tersedia untuk mendukung aktivitas Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Anggota MPR RI Melchias Marcus Mekeng mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Mekeng, kebutuhan regulasi tersebut semakin mendesak seiring berkurangnya alokasi anggaran pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Program dan Kelembagaan MPR RI yang diselenggarakan Badan Penganggaran MPR RI bekerja sama dengan AMPI Kabupaten Sikka di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Selasa (7/7/2026).

“Hari ini banyak anggaran pusat dipotong sehingga pembangunan daerah tersendat. Kita membutuhkan instrumen pembiayaan baru melalui obligasi daerah,” katanya.

Mekeng mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1990-an. Namun hingga kini instrumen tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi investor.

CT Scan RSUD TC Hillers Rusak Berbulan-bulan, Pasien THT Sikka Terpaksa Dirujuk hingga Ende Tanpa Kepastian Diagnosis

“Investor membutuhkan kepastian hukum. Karena itu saya sedang menyelesaikan naskah Undang-Undang Obligasi Daerah untuk diserahkan kepada DPR RI agar segera diproses,” ujarnya.

Ia menyebut sedikitnya 20 negara telah menerapkan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, di antaranya Amerika Serikat, China, Inggris, dan Kanada.

Selain membahas pembiayaan daerah, Mekeng mengingatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dan munculnya berbagai kasus intoleransi.

“Kalau kita tidak memahami Pancasila, bangsa ini akan sulit bersatu,” katanya.

BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X

Ia menjelaskan program sosialisasi Empat Pilar kembali diperkuat sejak 2012–2013 setelah pendidikan ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak lagi diterapkan pada awal era reformasi.

Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyoroti pelaksanaan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, anggaran pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Mekeng menilai penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan merupakan dua aspek yang sama-sama diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.»(rel)