MAUMERE, GardaFlores — Polsek Alok melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi sengketa tanah Pulau Anano atau Pulau Kambing, Kabupaten Sikka, Rabu (8/7/2026), menyusul laporan dugaan pengeroyokan, pembongkaran rumah, perusakan tanaman, dan dugaan pencemaran sumur yang diajukan keluarga Wa Kamaria.

Pemeriksaan lapangan dipimpin Kapolsek Alok AKP P. Sumadi bersama tujuh personel. Polisi meninjau lokasi yang dilaporkan, memeriksa sisa bangunan yang telah dibongkar, material yang masih berserakan, serta sebuah sumur yang diduga tercemar minyak tanah. Peninjauan juga dihadiri Haji Nurdi, SH, selaku kuasa hukum Alimin, dan La Sahara sebagai kuasa insidentil keluarga Wa Kamaria.

Kapolsek Alok AKP P. Sumadi mengatakan dirinya turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan yang diterima penyidik.

“Kami datang untuk memastikan benar tidaknya laporan mengenai pembongkaran dua unit rumah dan perusakan tanaman. Saya ingin melihat sendiri kondisi di lapangan,” ujar Sumadi.

Selama pemeriksaan, Wa Kamaria bersama keluarganya menunjukkan lokasi dua rumah yang menurut mereka dibongkar, material bangunan yang disebut telah dibakar, serta barang-barang rumah tangga yang masih berada di sekitar lokasi.

La Sahara mengatakan kehadiran Kapolsek dan tim penyidik memberikan kesempatan bagi aparat untuk melihat langsung kondisi yang selama ini menjadi materi laporan polisi.

Menurut dia, penyidik menyaksikan dua rumah yang telah dibongkar, material bangunan yang rusak, serta barang-barang milik keluarga korban yang masih berada di lokasi.

“Bukti-bukti itu ada di lapangan dan disaksikan langsung oleh Kapolsek bersama anggotanya. Fakta-fakta tersebut memperkuat laporan yang kami sampaikan,” katanya.

Ahli Waris Pulau Anano Pertanyakan Sertifikat Tanah, Ungkap Dugaan Penyerangan Saat Pembongkaran Rumah

La Sahara menyebut pembongkaran diduga dilakukan menggunakan palu dan linggis.

Ia juga mengungkap dugaan temuan baru berupa sumur yang selama ini digunakan dua keluarga dan warga sekitar, namun kini tidak dapat dimanfaatkan karena diduga tercemar minyak tanah.

Menurut La Sahara, Kapolsek memeriksa langsung kondisi air sumur dan mencium aroma minyak tanah. Pada saat yang sama, Kanit Reskrim Polsek Alok meminta keterangan mengenai pihak yang diduga melakukan pencemaran.

La Sahara mengakui belum ada saksi yang melihat secara langsung proses penyiraman minyak tanah ke dalam sumur. Namun, menurutnya, kondisi tersebut baru diketahui setelah terjadinya dugaan pengeroyokan dan pembongkaran rumah.

Ia juga meminta penyidik tidak memandang perkara itu sebagai tindak pidana ringan.

Menurutnya, laporan yang diajukan mencakup dugaan pengeroyokan, pembongkaran rumah, pembakaran sebagian bangunan, perusakan tanaman, hingga dugaan pencemaran sumber air sehingga seluruh rangkaian peristiwa perlu diperiksa secara menyeluruh.

“Kami meminta penyidik melihat perkara ini secara utuh karena terdapat beberapa dugaan tindak pidana yang saling berkaitan,” ujarnya.

Selain laporan pidana, La Sahara mengatakan pihaknya telah mengadukan persoalan kepemilikan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan meminta dilakukan mediasi terkait proses penerbitan sertifikat yang menjadi dasar klaim pihak lawan.

Kuasa Hukum Alimin: Kasus Pulau Anano Mengarah ke Dugaan Pengeroyokan, Pembakaran, dan Sertifikat Bermasalah

Secara terpisah, kuasa hukum pihak terlapor, Domi Tukan, SH, kembali membantah seluruh tuduhan yang disampaikan pihak pelapor.

Menurut Domi, tidak pernah terjadi pengeroyokan sebagaimana dilaporkan.

“Kalau benar dikeroyok oleh 30 orang secara bersamaan, saya pastikan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Domi mengatakan peristiwa yang terjadi hanya berupa pemukulan oleh tiga orang dengan masing-masing satu kali pukulan.

Ia juga membantah adanya pembongkaran maupun pembakaran rumah milik korban.

Menurutnya, bangunan yang dibongkar merupakan milik pihak terlapor, sedangkan bangunan yang ditempati korban dipindahkan tanpa mengalami kerusakan.

“Tidak ada pembakaran rumah milik korban. Yang dibakar adalah bangunan milik terlapor yang sudah ada sebelum korban menempati lokasi tersebut,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Polsek Alok masih melakukan penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka maupun menyampaikan kesimpulan atas hasil olah TKP dan pemeriksaan para pihak.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Kuasa hukum Salma, Dominikus Tukan SH, menilai tanggapan somasi yang disampaikan La Sahara terkait sengketa tanah di Pulau Anano (Pulau Kambing) tidak lagi memiliki nilai yuridis karena disampaikan setelah tenggang waktu yang diberikan berakhir. Ia juga mempersoalkan penggunaan surat kuasa insidentil oleh La Sahara dalam menyampaikan tanggapan kepada publik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Maumere, Jumat (3/7/2026), sebagai respons atas keterangan yang sebelumnya disampaikan pihak La Sahara mengenai sengketa kepemilikan tanah dan dugaan tindak pidana di Pulau Anano.

Dominikus mengatakan pihaknya telah mengirim tiga kali somasi kepada Wa Ode Kamaria, Andi Alimin, dan La Ata alias La Lama. Setiap somasi, kata dia, memberikan waktu tujuh hari kepada pihak yang dituju untuk memberikan jawaban.

“Somasi pertama tidak ditanggapi. Setelah itu kami mengirim somasi kedua dan ketiga. Karena seluruh tenggang waktu sudah lewat, maka tanggapan yang baru disampaikan sekarang menurut saya tidak lagi memiliki nilai yuridis,” ujar Dominikus.

Selain mempermasalahkan waktu penyampaian jawaban, Dominikus menilai penggunaan surat kuasa insidentil oleh La Sahara tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Menurut dia, kuasa insidentil hanya dapat digunakan untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan setelah memenuhi persyaratan tertentu, termasuk membuktikan hubungan kekeluargaan dengan pemberi kuasa dan memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kuasa Hukum Alimin: Kasus Pulau Anano Mengarah ke Dugaan Pengeroyokan, Pembakaran, dan Sertifikat Bermasalah

“Kuasa insidentil hanya berlaku untuk beracara di pengadilan. Tidak dapat digunakan untuk menjawab somasi maupun melakukan konferensi pers,” katanya.

Ia juga menyebut surat kuasa yang diterimanya hanya dilampiri bukti pembayaran pajak tanpa dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga sebagaimana dipersyaratkan dalam pemberian kuasa insidentil.

Dominikus turut mempertanyakan dokumen pembayaran pajak yang digunakan pihak lawan. Menurutnya, dokumen tersebut hanya mencantumkan lokasi “Pemana” pada masa sebelum wilayah itu dimekarkan sehingga tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tanah.

“Pembayaran pajak bukan bukti kepemilikan tanah. Bukti hak atas tanah adalah sertifikat atau alat bukti otentik lainnya,” ujarnya.

Dominikus juga merespons pernyataan yang menyebut sertifikat hak milik atas tanah di Pulau Anano cacat hukum maupun cacat objek.

Menurut dia, pembatalan sertifikat hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional apabila ditemukan cacat administratif dalam proses penerbitannya.

“Sertifikat tidak bisa dinyatakan tidak sah hanya melalui konferensi pers atau pembahasan di DPRD. DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan sertifikat sah atau tidak sah,” katanya.

Ia menambahkan, pihak yang meyakini suatu sertifikat bermasalah dapat menempuh mekanisme gugatan di pengadilan.

Dalam kesempatan yang sama, Dominikus juga mempertanyakan penggunaan gelar akademik La Sahara.

Kuasa Hukum Salma Sebut Laporan Pengeroyokan Berakar dari Sengketa Lahan di Pulau Ananoa

Ia mengatakan nama La Sahara dalam surat kuasa yang diterimanya tidak mencantumkan gelar Sarjana Hukum. Namun, dalam konferensi pers, yang bersangkutan memperkenalkan diri sebagai sarjana hukum sekaligus kuasa hukum berdasarkan surat kuasa insidentil.

“Saya mempertanyakan mengapa dalam surat resmi gelar itu tidak dicantumkan, tetapi dalam konferensi pers digunakan,” ujarnya.

Dominikus juga membantah adanya dugaan pengeroyokan sebagaimana disampaikan pihak lawan. Ia mengaku mendasarkan keterangannya pada proses klarifikasi yang berlangsung di Polsek Alok.

Menurut dia, Wa Ode Kamaria bersama tiga orang lainnya mengaku masing-masing hanya mengalami satu kali pukulan. Ketika diminta menyebut pelaku, lanjutnya, para pelapor disebut kesulitan mengidentifikasi nama pelaku, sedangkan Halim yang disebut dalam perkara itu membantah melakukan pemukulan dan hanya mengakui sempat mendorong korban.

Dominikus juga menyatakan Wa Ode Kamaria, berdasarkan keterangannya di hadapan penyidik, mengaku tidak mengetahui secara pasti kepemilikan tanah yang disengketakan, meski kemudian menyebut tanah tersebut berasal dari Wa Sahari.

“Bila merasa dirugikan, silakan menempuh jalur hukum yang tersedia. Kami menguasai tanah tersebut dan memiliki sertifikat, sehingga legal standing kami jelas,” katanya.

Sengketa kepemilikan tanah di Pulau Anano hingga kini masih menjadi polemik antara kedua belah pihak. Hingga berita ini diterbitkan, La Sahara belum memberikan tanggapan atas pernyataan terbaru Dominikus Tukan. Di sisi lain, proses hukum terkait sengketa tersebut maupun laporan dugaan tindak pidana masih berlangsung sehingga seluruh dalil para pihak akan diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Tim penasihat hukum Ambo Gaharpung meminta penyidik memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pelaksanaan proyek pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T di Kabupaten Sikka. Permintaan itu disampaikan setelah Ambo Gaharpung menjalani pemeriksaan pada tahap penyelidikan atas laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang diajukan anggota DPD RI berinisial AWK.

Menurut tim kuasa hukum, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak diperlukan untuk memperjelas fakta terkait proyek yang menjadi pokok persoalan sekaligus mengungkap peran masing-masing pihak dalam pelaksanaannya.

Penasihat hukum Ambo Gaharpung, Domi Tukan, mengatakan kliennya telah memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan atas laporan yang sedang ditangani kepolisian.

Ia menegaskan seluruh pernyataan yang sebelumnya disampaikan Ambo Gaharpung kepada media didasarkan pada fakta yang diketahui kliennya.

Menimbang Ulang Peta 3T dalam Program Makan Bergizi Gratis di Sikka

“Klien kami tidak pernah melakukan fitnah terhadap AWK. Apa yang disampaikan kepada publik didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi,” kata Domi dalam keterangan pers, Jumat (3/7/2026).

Domi mengacu pada klarifikasi AWK di media yang menyebut proyek pembangunan Dapur MBG 3T merupakan milik istrinya, Christina Lusiana Hary. Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah hal yang perlu didalami penyidik terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Pihaknya mempertanyakan alasan AWK, yang menjabat sebagai anggota DPD RI, disebut melakukan komunikasi secara intens dengan Ambo Gaharpung mengenai proyek, mulai dari pembahasan tenaga kerja, pembayaran upah tukang, perkembangan pekerjaan, rencana pengalihan pekerjaan kepada pihak lain, hingga janji pembayaran hak atas pekerjaan kliennya.

Selain itu, Domi menyebut AWK memimpin sedikitnya dua pertemuan di Hotel Go pada Januari dan Maret yang membahas proyek pembangunan Dapur MBG 3T di Kabupaten Sikka.

Berdasarkan hal tersebut, tim penasihat hukum meminta penyidik memanggil dan memeriksa Andy Pio, Christina Lusiana Hary, serta para pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka juga meminta penyidik menyita dokumen yang berkaitan dengan proyek untuk memperjelas kedudukan hukum masing-masing pihak.

Kuasa Hukum Ahli Waris Pulau Anano Bantah Tuduhan Pengeroyokan dan Pembakaran

“Semua pihak yang mengetahui proses proyek tersebut perlu dimintai keterangan agar perkara ini menjadi terang,” ujar Domi.

Tim penasihat hukum juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan seorang anggota DPD RI dalam pelaksanaan proyek. Menurut mereka, apabila secara administratif proyek tercatat atas nama pihak lain, sementara terdapat dugaan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan di lapangan, maka kondisi tersebut perlu dijelaskan melalui proses penyelidikan.

Di luar proses yang sedang berjalan di kepolisian, pihak Ambo Gaharpung menyatakan akan menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mereka juga mengaku sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap AWK, Christina Lusiana Hary, dan Albertus Vinsensius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, AWK maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam keterangan pers tersebut belum memberikan tanggapan. Sementara itu, perkara masih berada pada tahap penyelidikan sehingga seluruh dalil yang disampaikan masing-masing pihak masih akan diuji melalui proses hukum yang berlaku.»(rel)