Connect with us

EKONOMI

Kendaraan Tunggak Pajak dan Pelat Luar NTT Tak Lagi Bisa Beli BBM Subsidi Mulai 7 Juli

Selama masa sosialisasi hingga 6 Juli 2026, Satgas akan melakukan edukasi di seluruh SPBU.

Published

on

Data pemerintah menunjukkan masih terdapat kendaraan yang beroperasi dan menggunakan infrastruktur jalan di NTT, tetapi pajaknya dibayarkan di provinsi asal karena belum dimutasi. Kondisi itu menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak masuk ke kas pemerintah daerah. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menerapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak dan kendaraan berpelat luar daerah. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 7 Juli 2026 di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sikka.

Kebijakan itu merupakan implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Alat Berat (PAB) yang saat ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat.

Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak memulai sosialisasi perdana di SPBU Nangalimang, Maumere, Kamis (25/6/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, Satpol PP, dan pengelola SPBU.

Ketua Satgas Optimalisasi Pajak Kabupaten Sikka, Yoseph Benyamin, mengatakan pemilik kendaraan yang ingin membeli BBM subsidi nantinya wajib menunjukkan dokumen kendaraan yang masih berlaku dan bukti pelunasan pajak.

“Mulai 7 Juli nanti, setiap pemilik kendaraan yang ingin membeli BBM subsidi wajib menunjukkan STNK dan bukti pelunasan pajak. Jika pajaknya belum dibayar, maka tidak akan dilayani untuk pengisian BBM subsidi,” kata Yoseph.

NTT Larang Kendaraan Tunggak Pajak Isi BBM Bersubsidi di SPBU, Kepatuhan Pajak di Sikka Baru 30 Persen

Selain kendaraan yang menunggak pajak, pembatasan juga berlaku bagi kendaraan berpelat luar NTT yang belum melakukan mutasi registrasi ke wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menurut Yoseph, kendaraan dari luar daerah tetap dapat beroperasi di NTT, namun tidak lagi memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi apabila belum memenuhi ketentuan administrasi yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Data pemerintah menunjukkan masih terdapat kendaraan yang beroperasi dan menggunakan infrastruktur jalan di NTT, tetapi pajaknya dibayarkan di provinsi asal karena belum dimutasi. Kondisi itu menyebabkan potensi penerimaan daerah tidak masuk ke kas pemerintah daerah.

“BBM subsidi adalah fasilitas yang diberikan negara. Karena itu penggunaannya juga harus diikuti dengan kepatuhan terhadap aturan, termasuk kewajiban membayar pajak kendaraan,” ujar Yoseph.

Pemkab Sikka Perkuat Implementasi Pergub NTT 13/2025, Kepatuhan Pajak Kendaraan Baru 30,66 Persen

Sebagai stimulus, Pemerintah Provinsi NTT memberikan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 50 persen bagi kendaraan pelat luar daerah yang melakukan mutasi ke NTT. Program insentif tersebut berlaku hingga 31 Desember 2026.

Selama masa sosialisasi hingga 6 Juli 2026, Satgas akan melakukan edukasi di seluruh SPBU melalui pemasangan spanduk, pembagian brosur, serta penyampaian informasi langsung kepada pengguna kendaraan.

Sejumlah warga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Salah satunya Kosmas, pengendara di Maumere, yang menilai akses terhadap BBM subsidi perlu diikuti kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

“Jangan hanya menuntut hak untuk mendapatkan BBM subsidi, tetapi juga abaikan kewajiban membayar pajak kendaraan,” kata Kosmas.

Mulai 7 Juli 2026, kendaraan yang belum melunasi pajak atau belum memutasikan pelat luar daerah ke NTT tetap dapat membeli BBM nonsubsidi, tetapi tidak lagi memperoleh layanan BBM subsidi di SPBU wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)

EKONOMI

Pelni Siapkan Empat Kapal ke Maumere, Tiket Ekonomi Nataru Didiskon 30 Persen

Pelni Cabang Maumere menyiapkan KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu untuk angkutan Nataru 2026/2027. Tiket ekonomi mendapat diskon 30 persen.

Published

on

Kepala Pelni Cabang Maumere, Edwin Kurniansyah: Pelni Cabang Maumere menyiapkan empat kapal untuk melayani penumpang selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Empat kapal tersebut adalah KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Maumere menyiapkan empat kapal untuk melayani penumpang selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pada periode yang sama, Pelni memberikan diskon tiket sebesar 30 persen khusus untuk kelas ekonomi, mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Empat kapal yang disiapkan untuk melayani penumpang menuju Pelabuhan Maumere adalah KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu.

Kepala Pelni Cabang Maumere, Edwin Kurniansyah, menyampaikan kesiapan armada dan program diskon tersebut di Maumere, Kamis (12/11/2026).

“Menjelang Nataru, kami telah menyiapkan empat armada yang akan diberangkatkan ke pelabuhan tujuan sejak 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. PT Pelni juga akan memberikan diskon untuk kelas ekonomi sebesar 30 persen,” jelas Edwin.

HKN ke-62, Kadis Kesehatan Sikka Soroti 3 Kematian Ibu dan 30 Kematian Bayi

Diskon tiket tersebut berlaku untuk kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang selama periode program. Potongan harga dihitung dari tarif dasar tiket dan tidak mencakup biaya asuransi maupun pas masuk pelabuhan.

Diskon hanya berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Tiket dengan tanggal keberangkatan di luar periode tersebut dikenakan tarif normal.

Pelni juga menetapkan bahwa apabila kuota tiket diskon habis sebelum program berakhir, pembelian berikutnya akan menggunakan tarif normal. Penumpang yang telah membeli tiket sebelum masa pemberlakuan diskon tidak dapat mengajukan pengembalian selisih harga.

Untuk mendapatkan tiket, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Pelni Mobile atau saluran penjualan resmi lainnya. Pembelian juga dapat dilakukan melalui mitra resmi, antara lain BRI, BCA, BNI, BRI Link, dan Alfamart.

Dua Bulan Solar dan Es Batu Sulit Didapat, Nelayan Waturia Terbebani Biaya Melaut

Edwin mengimbau calon penumpang membeli tiket lebih awal dan memeriksa jadwal keberangkatan secara berkala. Pembukaan penjualan tiket dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan jadwal kapal.

Setiap penumpang wajib menggunakan identitas diri masing-masing saat membeli tiket. Edwin juga mengingatkan masyarakat agar menghindari calo dan tawaran pembelian tiket melalui akun Facebook atau aplikasi yang tidak resmi.

“Kepada masyarakat, saya mengimbau untuk menghindari calo serta tawaran pembelian tiket melalui Facebook atau aplikasi lainnya yang tidak resmi,” ujar Edwin.

Pelni meminta masyarakat melaporkan kepada pihak perusahaan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program stimulus diskon tiket Nataru.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Dua Bulan Solar dan Es Batu Sulit Didapat, Nelayan Waturia Terbebani Biaya Melaut

Nelayan kecil di Waturia, Kabupaten Sikka, mengaku kesulitan mendapatkan solar dan es batu selama sekitar dua bulan. Harga kebutuhan melaut meningkat, sementara proses rekomendasi pembelian BBM juga disoroti anggota DPRD.

Published

on

Arif Ademang (32), nelayan di pesisir Pantai Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar dan es batu untuk kebutuhan melaut. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Nelayan kecil di pesisir Pantai Waturia, Desa Waturia, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, mengeluhkan kesulitan mendapatkan solar dan es batu untuk kebutuhan melaut. Kondisi yang disebut telah berlangsung sekitar dua bulan itu membuat biaya operasional meningkat karena nelayan terpaksa membeli kebutuhan tersebut dengan harga lebih mahal.

Kesulitan memperoleh es batu terjadi karena sebagian produksi disebut telah dipesan lebih dahulu oleh kapal-kapal besar. Sementara untuk mendapatkan solar, sejumlah nelayan mengaku harus membeli melalui pengecer karena terkendala akses pembelian menggunakan rekomendasi.

Arif Ademang (32), nelayan Waturia, mengatakan ketersediaan es batu semakin sulit bagi nelayan kecil yang tidak memiliki akses pemesanan langsung.

“Perahu-perahu pertama sudah dibooking sama kapal-kapal besar. Kami yang bukan pengurus akhirnya kesulitan mendapatkan es,” kata Arif saat ditemui di pesisir Pantai Waturia, Kamis (12/11/2026) sore.

Akademi Farmasi Santo Fransiskus Xaverius Raih Silver Winner Anugerah Diktisaintek 2026

Menurut Arif, harga es batu yang sebelumnya sekitar Rp17.000 per balok kini mencapai Rp25.000. Kenaikan Rp8.000 per balok tersebut menambah beban nelayan yang harus membawa es dalam jumlah banyak setiap kali melaut.

Ia mengaku pernah mencari es hingga ke Desa Nangahale. Namun, jarak perjalanan membuat sebagian es mencair sebelum tiba di Waturia.

“Di Nangahale saja kami pernah dapat, tetapi sampai di tengah jalan sudah tinggal setengah karena mencair. Kami juga kesulitan mendapatkan es di tempat lain,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Yamal, nelayan Waturia lainnya. Ia mengatakan kesulitan memperoleh solar dan es batu terjadi bersamaan selama sekitar dua bulan terakhir.

Untuk sekali melaut, Yamal membutuhkan sekitar delapan hingga sepuluh balok es. Jika melakukan perjalanan selama dua hari, kebutuhannya dapat mencapai 16 balok.

Dengan harga sekitar Rp20.000 per balok yang disebut Yamal, pembelian sepuluh balok membutuhkan Rp200.000. Jika kebutuhan meningkat menjadi 16 balok, biaya es mencapai Rp320.000.

Pria 43 Tahun Ditemukan Meninggal di Mapitara, Polisi Lakukan Penyelidikan

Pengeluaran tersebut belum termasuk pembelian solar, konsumsi awak kapal, perbekalan, dan kebutuhan operasional lainnya.

Kebutuhan solar juga bergantung pada jarak lokasi penangkapan ikan. Untuk menuju wilayah Kaburea, misalnya, nelayan membutuhkan sekitar 50 liter. Sementara perjalanan ke lokasi yang lebih jauh dapat membutuhkan hingga 100 liter.

Yamal mengaku membeli solar dari pengecer dengan harga sekitar Rp10.000 per liter. Menurutnya, harga melalui pembelian dengan rekomendasi di SPBU sekitar Rp6.800 per liter.

Dengan kebutuhan 50 liter, pembelian melalui pengecer menghabiskan sekitar Rp500.000. Jika menggunakan harga Rp6.800 per liter, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp340.000. Terdapat selisih Rp160.000 untuk kebutuhan solar tersebut.

“Solar juga susah setengah mati. Sudah sekitar dua bulan. Es dan solar sama-sama susah didapat,” keluhnya.

DPRD Soroti Proses Rekomendasi Solar

Kesulitan nelayan mendapatkan solar turut mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Higinius Claudius Daga. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Perikanan dan instansi terkait segera mencari solusi agar nelayan tidak terus terbebani persoalan administrasi.

Higinius mengungkapkan, salah satu kendala yang dihadapi nelayan adalah proses penerbitan rekomendasi pembelian solar di Dinas Perikanan. Nelayan, kata dia, mendapat informasi bahwa penerbitan rekomendasi terkendala gangguan sistem.

Ia juga menyoroti mekanisme rekomendasi yang mencantumkan SPBU tujuan tertentu. Menurutnya, ketentuan tersebut menyulitkan nelayan ketika stok solar di SPBU yang dituju habis.

Kesulitan nelayan mendapatkan solar turut mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sikka, Higinius Claudius Daga. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Dalam kondisi demikian, nelayan tidak dapat langsung beralih ke SPBU lain karena harus kembali mengurus rekomendasi.

“Jangan dibatasi harus mengambil di SPBU tertentu. Kalau nelayan Waturia ingin mengambil di SPBU terdekat, mestinya bisa. Yang penting rekomendasinya keluar dan mereka bisa mendapatkan solar dengan mudah,” tegas Higinius.

Ia juga menyoroti perbedaan harga solar yang harus ditanggung nelayan ketika tidak memperoleh akses pembelian melalui rekomendasi. Higinius menyebut harga solar di luar jalur rekomendasi berkisar Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter, sedangkan harga di SPBU melalui rekomendasi sekitar Rp6.800 per liter.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan mekanisme pelayanan dan distribusi solar tidak mempersulit nelayan yang membutuhkan bahan bakar untuk melaut.

“Menurut saya, pemerintah harus adil kepada masyarakat, terutama nelayan. Bukan hanya di Waturia, tetapi seluruh masyarakat pesisir dan kepulauan harus benar-benar diperhatikan dan dibantu. Jangan mempersulit mereka dengan proses administrasi yang berbelit-belit,” katanya.

Sikka Siapkan Rp784,8 Juta untuk Pilkades 164 Desa pada 2027

Higinius juga meminta penyaluran solar dipastikan tepat sasaran kepada nelayan yang memiliki armada dan membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan penangkapan ikan.

Persoalan ketersediaan solar dan es batu kini menjadi beban tambahan bagi nelayan kecil Waturia. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh kebutuhan melaut, sementara akses terhadap kedua komoditas tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pemerintah Kabupaten Sikka, khususnya Dinas Perikanan dan instansi terkait, diharapkan segera menelusuri kendala penerbitan rekomendasi solar, memastikan kelancaran akses BBM bagi nelayan, serta mengevaluasi ketersediaan dan distribusi es batu.

Bagi nelayan kecil, kepastian memperoleh solar dan es batu dengan harga terjangkau menentukan kemampuan mereka untuk tetap melaut dan menghidupi keluarga.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

26 Kelompok Tani Sikka Terima Alokasi Irpom, Pencairan Dana Baru 70 Persen

Dinas Pertanian Kabupaten Sikka mencatat 26 kelompok tani menjadi penerima program Irigasi Perpompaan dari APBN dengan alokasi Rp155.000.700 per kelompok. Sekitar 70 persen dana telah masuk ke rekening penerima, sedangkan pencairan sisa 30 persen menunggu laporan pertanggungjawaban.

Published

on

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Sikka, Fransiskus Xaverius, menyebut sekitar 70 persen dana telah masuk ke rekening kelompok. Sisa 30 persen menunggu penyelesaian laporan pertanggungjawaban. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores – Sebanyak 26 kelompok tani di Kabupaten Sikka menjadi penerima program bantuan Irigasi Perpompaan (Irpom) dari pemerintah pusat dengan alokasi Rp155.000.700 untuk setiap kelompok. Hingga Senin (2/11/2026), sekitar 70 persen dana bantuan telah masuk ke rekening kelompok, sedangkan sisanya masih menunggu penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Fransiskus Xaverius, mengatakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu ditujukan untuk menyediakan fasilitas pengairan bagi lahan sawah petani.

Setiap kelompok penerima minimal terdiri atas 10 petani pemilik lahan sawah. Bantuan mencakup pengadaan pompa air, pembangunan rumah pelindung pompa, sumur pompa, saluran distribusi air, serta biaya Hari Orang Kerja (HOK).

Menurut Fransiskus, setiap kelompok memperoleh alokasi satu hingga dua unit pompa, sesuai kebutuhan dan luas lahan yang akan dilayani. Secara keseluruhan, Dinas Pertanian memperkirakan sekitar 52 unit pompa disiapkan melalui program tersebut.

Jalan Tak Cukup Diaspal: Persoalan Lahan Desa Dile Harus Dituntaskan

Penggunaan pompa diarahkan untuk meningkatkan frekuensi tanam petani dalam setahun. Dengan ketersediaan air yang memadai, lahan sawah diharapkan dapat ditanami dua hingga tiga kali dalam setahun.

“Kalau debit airnya banyak, dalam satu tahun petani bisa menanam sampai tiga kali. Namun, kalau debit air kurang, hanya bisa dua kali, bahkan ada yang hanya satu kali tanam,” jelas Fransiskus di Maumere.

Pencairan bantuan dilakukan secara bertahap. Fransiskus menyebut sekitar 70 persen dana telah masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima. Sisa 30 persen belum dapat dicairkan karena kelompok harus lebih dahulu menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya.

“Semua dana yang masuk ke rekening kelompok harus dipertanggungjawabkan. Setelah laporan pertanggungjawaban diselesaikan, barulah kelompok dapat mengajukan pencairan sisa dana sebesar 30 persen,” katanya.

Di luar program Irpom, Dinas Pertanian Sikka juga mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kios pengecer yang tersebar di sejumlah wilayah. Fransiskus mengatakan penebusan pupuk dilakukan petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah diajukan kelompok tani.

Kebutuhan pupuk dalam RDKK dibatasi berdasarkan luas lahan, yakni paling banyak dua hektare untuk setiap petani penerima. Data petani juga harus tercantum dalam aplikasi penyaluran. Petani yang namanya tidak terdaftar tidak dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi.

Sertifikasi Benih Jagung Vitalis di Magepanda Dilanjutkan setelah Pemeriksaan Lapangan

Fransiskus menegaskan kios pengecer wajib menjual pupuk sesuai kuota dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Penyalur tidak boleh menaikkan harga pupuk. Pupuk harus dijual sesuai harga subsidi. Jika ditemukan adanya perbedaan harga atau kenaikan harga, izin penyalurnya akan langsung dicabut,” tegasnya.

Harga pupuk bersubsidi yang berlaku yakni Urea Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan NPK formula khusus untuk tanaman kakao Rp2.640 per kilogram.

Fransiskus mengatakan sejauh ini Dinas Pertanian belum menemukan kenaikan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Sikka. Namun, ia mengakui kemampuan petani untuk menebus pupuk masih tergolong rendah.

Pemerintah pusat menurunkan HET pupuk bersubsidi melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang berlaku sejak 22 Oktober 2025. Harga Urea diturunkan menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK Rp1.840 per kilogram, dan NPK khusus kakao Rp2.640 per kilogram.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending