EKONOMI
Pemkab Sikka Perkuat Implementasi Pergub NTT 13/2025, Kepatuhan Pajak Kendaraan Baru 30,66 Persen
Aturan tersebut akan mulai dilakukan setelah perayaan Idul Fitri dan Paskah
MAUMERE, GardaFlores – Pemerintah Kabupaten Sikka menyosialisasikan implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Pergub NTT) Nomor 13 Tahun 2025 tentang pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat sebagai langkah memperkuat kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sosialisasi tersebut digelar melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rokatenda, Lantai II Kantor Bupati Sikka, Maumere.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka Yosef Benyamin mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Yosef, Bapenda Kabupaten Sikka bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan Daerah Provinsi NTT telah menyepakati sejumlah langkah kebijakan bersama, salah satunya implementasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 di tingkat daerah.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berencana membentuk satuan tugas bersama guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan.
Sementara itu, Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Sikka Maria Wilfrida Basilika menjelaskan bahwa penerbitan pergub tersebut merupakan upaya Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan PAD di tengah kondisi fiskal daerah yang masih terbatas.
Ia mengatakan kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang hingga kini masih tergolong rendah.
Berdasarkan data per 31 Desember 2025, jumlah kendaraan yang terdaftar di Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 77.114 unit. Namun dari jumlah tersebut hanya 23.646 unit yang tercatat membayar pajak, sedangkan 53.468 unit lainnya belum memenuhi kewajiban pajak.
Dengan kondisi tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sikka baru mencapai 30,66 persen.
Pemkab Sikka Mulai Data Rumah Kos untuk Pajak PBJT, Pemilik Diminta Kooperatif
Selain kendaraan bermotor, potensi pajak juga terdapat pada sektor alat berat. Tercatat sebanyak 42 unit alat berat berada di wilayah Kabupaten Sikka, namun hingga saat ini belum ada satu pun yang membayar pajak alat berat.
Dalam Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 terdapat sejumlah ketentuan penting yang mengatur kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Salah satunya menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor dilarang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, kendaraan bermotor dari luar daerah juga tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi, kecuali pemilik kendaraan dapat menunjukkan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) saat melakukan pengisian BBM.
Pergub tersebut juga mengatur penggunaan alat berat dalam proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan. Setiap peserta yang menggunakan alat berat diwajibkan menggunakan alat berat yang terdaftar di dalam daerah dengan kode wilayah EB, DH, atau ED serta tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor maupun pajak alat berat.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait ketersediaan BBM, pihak Pertamina Maumere memastikan stok BBM di wilayah Kabupaten Sikka dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal.
Sementara itu, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 di wilayahnya.
Ia menegaskan penegakan aturan tersebut akan mulai dilakukan setelah perayaan Idul Fitri dan Paskah.
“Pemerintah daerah mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama mendukung implementasi kebijakan ini demi meningkatkan pendapatan daerah serta kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” ujar Bupati.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, perwakilan Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Adeodatus Buang Da Cunha, perwakilan PT Rovin Jaya, Pelindo Bolawolon, serta para pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)
EKONOMI
Mekeng Dorong UU Obligasi Daerah untuk Buka Sumber Pembiayaan Baru bagi Daerah
Penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan adalah aspek yang sama-sama diperlukan.
MAUMERE, GardaFlores — Anggota MPR RI Melchias Marcus Mekeng mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Mekeng, kebutuhan regulasi tersebut semakin mendesak seiring berkurangnya alokasi anggaran pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Program dan Kelembagaan MPR RI yang diselenggarakan Badan Penganggaran MPR RI bekerja sama dengan AMPI Kabupaten Sikka di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Selasa (7/7/2026).
“Hari ini banyak anggaran pusat dipotong sehingga pembangunan daerah tersendat. Kita membutuhkan instrumen pembiayaan baru melalui obligasi daerah,” katanya.
Mekeng mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1990-an. Namun hingga kini instrumen tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi investor.
“Investor membutuhkan kepastian hukum. Karena itu saya sedang menyelesaikan naskah Undang-Undang Obligasi Daerah untuk diserahkan kepada DPR RI agar segera diproses,” ujarnya.
Ia menyebut sedikitnya 20 negara telah menerapkan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, di antaranya Amerika Serikat, China, Inggris, dan Kanada.

Selain membahas pembiayaan daerah, Mekeng mengingatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dan munculnya berbagai kasus intoleransi.
“Kalau kita tidak memahami Pancasila, bangsa ini akan sulit bersatu,” katanya.
BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X
Ia menjelaskan program sosialisasi Empat Pilar kembali diperkuat sejak 2012–2013 setelah pendidikan ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak lagi diterapkan pada awal era reformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyoroti pelaksanaan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, anggaran pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
Mekeng menilai penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan merupakan dua aspek yang sama-sama diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.»(rel)
EKONOMI
PELNI Naikkan Tarif Angkutan Muatan Mulai 1 Juli, Sejumlah Layanan Logistik Ikut Disesuaikan
Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus.
MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (Persero) mulai memberlakukan penyesuaian tarif angkutan muatan pada kapal penumpang untuk seluruh pemesanan yang dilakukan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut mencakup beberapa kategori layanan logistik dan dilakukan di tengah meningkatnya biaya operasional perusahaan.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, di Maumere, Selasa (30/6/2026), mengacu pada kebijakan resmi perusahaan. Pelanggan yang telah melakukan pemesanan sebelum 1 Juli 2026 tetap dikenakan tarif lama.
Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus. Menurut Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Kami berkomitmen menjaga layanan logistik tetap andal, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia,” kata Ditto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Seiring pemberlakuan tarif baru, PELNI juga memperkenalkan sejumlah penyesuaian layanan. Perusahaan mulai mengoperasikan layanan Dry Container High Cube, yaitu kontainer dengan dimensi lebih tinggi yang memiliki kapasitas angkut lebih besar dibandingkan kontainer standar 20 kaki. Selain itu, klasifikasi kendaraan Golongan IIIA dan IIIB disederhanakan menjadi satu kategori, yakni Golongan III, sehingga keduanya dikenakan tarif yang sama.
Untuk layanan General Cargo, tarif disesuaikan berdasarkan wilayah operasional. Sementara itu, layanan General Cargo Khusus diperuntukkan bagi pengiriman komoditas hortikultura, seperti buah dan sayuran, menggunakan car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai guna menjaga kualitas barang selama proses pelayaran.
PELNI juga menyatakan pelanggan tetap dapat mengajukan tarif khusus atau potongan harga melalui kantor cabang sesuai ketentuan perusahaan. Pemesanan angkutan muatan tersedia melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang PELNI, dengan jadwal pemesanan dibuka mulai tujuh hari sebelum keberangkatan kapal.
Kebijakan penyesuaian tarif ini muncul ketika transportasi laut masih memegang peran penting dalam distribusi logistik antarpulau, terutama di kawasan Indonesia timur. Di sisi lain, kenaikan tarif berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang bagi pelaku usaha yang mengandalkan kapal penumpang sebagai moda pengangkutan, khususnya pada rute-rute dengan pilihan transportasi yang terbatas.
Hingga kebijakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, PELNI menyatakan akan terus menerapkan peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari penyesuaian tarif, sementara dampaknya terhadap biaya distribusi diperkirakan akan mulai dirasakan pelaku usaha pada periode pengiriman berikutnya.»(rel)
EKONOMI
PELNI Tambah Kapasitas Penumpang di Maumere, Antisipasi Lonjakan Akibat Libur Sekolah dan Penutupan Bandara
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket.”
MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Maumere menambah kapasitas angkut seluruh kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah yang bertepatan dengan penutupan Bandara Frans Seda Maumere akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi. Di saat yang sama, PELNI mengingatkan masyarakat agar hanya membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari penipuan yang kerap meningkat ketika permintaan perjalanan melonjak.
Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan seluruh kapal penumpang PELNI memperoleh dispensasi untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas operasional normal sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya akses penerbangan dari dan menuju Maumere.
“Menjelang libur sekolah, kami sudah mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Seluruh kapal penumpang PELNI mendapat dispensasi sehingga ada penambahan kapasitas penumpang yang bisa kami layani,” kata Edwin di Maumere, Senin (29/6/2026).
Penutupan Bandara Frans Seda akibat aktivitas Gunung Lewotobi membuat transportasi laut menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang hendak bepergian ke berbagai daerah. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah penumpang melalui Pelabuhan El Say Maumere selama status operasional bandara belum kembali normal.
Di tengah tingginya permintaan tiket, Edwin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran tiket murah yang beredar melalui Facebook maupun media sosial lainnya. Menurutnya, setiap musim liburan selalu dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjual tiket palsu dengan mengatasnamakan PELNI.
PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah
Ia menegaskan PELNI hanya melayani penjualan tiket melalui kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, loket kantor cabang, agen perjalanan resmi, serta mitra penjualan yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Tiket juga dapat dibeli melalui layanan perbankan seperti Bank BCA dan Bank Mandiri, termasuk aplikasi Livin’ by Mandiri, serta aplikasi MyTelkomsel. Melalui PELNI Mobile, calon penumpang juga dapat melakukan check-in secara daring sebelum keberangkatan.
“Sudah banyak kanal resmi yang kami sediakan. Masyarakat tidak perlu membeli tiket dari pihak yang tidak jelas karena risikonya sangat besar,” ujarnya.
Edwin menegaskan akun media sosial PELNI hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan tidak pernah digunakan untuk transaksi penjualan tiket.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket. Jika ragu, datang langsung ke kantor PELNI untuk memastikan informasi yang benar,” katanya.
Hingga Senin (29/6/2026), PELNI memastikan kapasitas kapal yang beroperasi dari Pelabuhan El Say Maumere masih mampu mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Perusahaan juga menyatakan akan terus menyesuaikan pelayanan sesuai perkembangan kondisi transportasi dan operasional Bandara Frans Seda selama dampak aktivitas Gunung Lewotobi masih berlangsung.»(rel)
-
NASIONAL9 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA10 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM11 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI12 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: NTT Larang Kendaraan Tunggak Pajak Isi BBM Bersubsidi di SPBU, Kepatuhan Pajak di Sikka Baru 30 Persen - Garda Flores %