MAUMERE, GardaFlores — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka memperkuat pendidikan pemilih inklusif dengan melibatkan Forum Sahabat Disabilitas Kabupaten Sikka (Forsadika) dalam upaya memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang setara terhadap informasi kepemiluan dan penggunaan hak politiknya. Program tersebut diperkenalkan di Gedung PAUD Pelita Hati, Maumere, beberapa hari lalu sebagai bagian dari penguatan demokrasi yang inklusif di Kabupaten Sikka.

Ketua KPU Kabupaten Sikka, Herimanto, menegaskan penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dalam seluruh proses demokrasi, mulai dari memperoleh informasi kepemiluan, memastikan diri terdaftar dalam daftar pemilih, hingga menggunakan hak pilih pada Pemilu maupun Pilkada.

“Setiap warga negara, termasuk pemilih disabilitas, berhak memperoleh informasi kepemiluan, memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, serta berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada. Ini merupakan bagian dari komitmen kami mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan,” kata Herimanto di Maumere, Minggu (28/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Anggota KPU Kabupaten Sikka, Yosef Ferdianus Boy Gapo dan Ignasius Irvanto Chandra Say, yang memperkenalkan berbagai aspek penyelenggaraan pemilu ramah disabilitas, disertai dialog bersama peserta yang dipandu Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sikka, Semuel Desryanto Sing.

Yosef Ferdianus Boy Gapo menegaskan tidak boleh ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam penggunaan hak politik. Menurut dia, KPU Sikka terus menerapkan berbagai langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pemilu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS), penyediaan informasi yang mudah diakses, hingga pelibatan komunitas disabilitas dalam program pendidikan pemilih.

KPU Sikka Perluas Pendidikan Pemilih ke Wilayah Kepulauan, Fokus Lawan Hoaks dan Politik Uang

“Semua upaya tersebut merupakan wujud komitmen KPU untuk menghadirkan Pemilu yang inklusif, aksesibel, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara dalam menggunakan hak pilihnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ignasius Irvanto Chandra Say mengatakan kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pendidikan pemilih. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal, memperoleh kesempatan yang sama untuk memahami dan berpartisipasi dalam proses politik.

Ketua Forsadika, Yos Loku, mengapresiasi konsistensi KPU Sikka yang terus melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai program kepemiluan. Ia menilai pendidikan pemilih menjadi instrumen penting untuk meningkatkan literasi politik sekaligus memperkuat partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap tahapan demokrasi.

Kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan organisasi penyandang disabilitas tersebut juga mencerminkan implementasi prinsip pemilu yang inklusif sebagaimana menjamin kesetaraan hak politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Program ini diikuti anggota Forsadika bersama jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Sikka. KPU menyatakan akan terus memperluas pendidikan pemilih inklusif melalui kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat agar akses terhadap informasi kepemiluan semakin merata menjelang tahapan pemilu berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Stefanus Sumandi, menegaskan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sejak awal tidak pernah menyetujui penutupan Pasar Wuring di Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat. Ketua DPRD Sikka ini mengatakan bahwa saat ini lembaganya merekomendasikan pemerintah daerah berkonsultasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperjelas ruang lingkup putusan hukum yang menjadi dasar penataan pasar tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Stefanus di Maumere, Kabupaten Sikka, Sabtu (27/6/2026), di tengah kembali menghangatnya perdebatan mengenai status Pasar Wuring yang berkaitan dengan kebijakan penataan, legalitas, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Stefanus menjelaskan bahwa sikap penolakan penutupan Pasar Wuring sudah muncul sejak ia masih menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sikka. Saat itu, ia meminta Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, membatalkan rencana penutupan pasar dengan alasan pasar tersebut menjadi ruang utama ekonomi warga dan dibangun melalui program PNPM.

Menurut dia, sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi, keputusan penutupan pasar lebih dahulu ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka. Ia menyebut dinamika itu kemudian berubah setelah adanya pembatalan rencana penutupan oleh pemerintah daerah pada periode tersebut.

Rekomendasi Penutupan Pasar Wuring Periode Lalu Kembali Disorot DPRD Sikka

Ia juga mengingat kembali pertemuan yang melibatkan pemerintah daerah, aparat kecamatan, perangkat dinas, serta masyarakat Wuring pada malam pembatalan kebijakan itu. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, pemerintah akhirnya mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang ditanggung warga jika pasar ditutup.

“Sejak awal sikap Fraksi PDI Perjuangan jelas, yaitu menolak penutupan Pasar Wuring. Kami menyuarakan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya dalam forum resmi DPRD,” kata Stefanus.

Di sisi lain, Stefanus menyebut saat ini masyarakat kembali mendorong agar Pasar Wuring direvitalisasi. Namun, proses tersebut menghadapi kendala karena adanya perbedaan penafsiran terhadap putusan Mahkamah Agung RI yang disebut tidak hanya mencakup area tertentu, tetapi dipahami sebagai satu kesatuan kawasan pasar.

Atas kondisi tersebut, DPRD Sikka merekomendasikan pemerintah daerah untuk berkonsultasi dengan Mahkamah Agung guna memperoleh kepastian hukum terkait batas implementasi putusan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan penataan dan pemanfaatan kembali Pasar Wuring.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Kabupaten Sikka belum menyampaikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD tersebut.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Komisi Pemilihan Umum (KPU Kabupaten Sikka) memperkuat pendidikan pemilih di wilayah kepulauan dengan menyasar Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Sabtu (27/6/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari perluasan akses informasi kepemiluan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sekaligus mendorong peningkatan partisipasi pemilih yang sadar hukum dan kritis terhadap informasi politik.

Ketua KPU Kabupaten Sikka, Herimanto, menyebut pendidikan pemilih tidak hanya berlangsung pada masa tahapan pemilu, tetapi menjadi program berkelanjutan untuk memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia menegaskan kualitas pemilih menentukan kualitas hasil pemilu, sehingga masyarakat didorong tidak hanya hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga aktif menjaga hak pilihnya, menolak hoaks, dan menghindari praktik politik uang.

“Kami ingin masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sehingga mampu menjaga kualitas demokrasi,” kata Herimanto.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa setempat juga menekankan pentingnya ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Sekretaris Desa Kojadoi, Hamusehe, meminta peserta memanfaatkan forum untuk menyampaikan kendala yang pernah terjadi pada Pemilu 2024 sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ke depan.

Dari sisi materi, KPU Sikka menyampaikan sejumlah aspek kepemiluan, mulai dari peserta pemilu, mekanisme pencalonan, kampanye, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman terkait konsekuensi hukum atas pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu serta pentingnya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan agar hak pilih warga tidak hilang.

KPU Sikka Mulai Pemutakhiran Data Parpol, Perkuat Validitas SIPOL Menuju Pemilu 2029

Anggota KPU Sikka Divisi Sosialisasi, Ignasius Irvanto C. Say, menegaskan bahwa keterbatasan geografis tidak boleh menjadi penghalang akses informasi kepemiluan. Ia menyebut seluruh warga, termasuk yang berada di wilayah kepulauan, harus mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan demokrasi.

“KPU Sikka berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terluar, memperoleh hak yang sama dalam mengakses informasi kepemiluan dan pendidikan demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sikka, Semuel Desryanto Sing, menyebut pendekatan langsung ke wilayah kepulauan merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan pendidikan pemilih agar lebih inklusif dan merata.

Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, petani, nelayan, serta pemilih pemula di Kojadoi.

Hingga kegiatan berakhir, KPU Sikka menyatakan akan terus memperluas jangkauan pendidikan pemilih ke wilayah kepulauan lainnya sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi di Kabupaten Sikka.»(rel)