BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.

Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.

Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.

“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.

Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.

Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.

Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan

Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.

Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.

Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.

Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.

Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.

“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.

Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.

Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.

Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan

Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.

Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.

Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.

“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.

Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.

“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.

Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.

Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.

Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.

Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.

Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.

KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)

NGADA, GardaFlores — Sebanyak 132 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngada mengikuti sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank NTT pada Kamis, 13 Agustus 2026. Jumlah peserta tersebut melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 100 UMKM.

Kegiatan yang digelar di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada, Jalan Bhetorua Wolohoo, Desa Bolonga, Kecamatan Bajawa, merupakan bagian dari sosialisasi KUR yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Program tersebut melibatkan sekitar 2.500 pelaku UMKM di seluruh NTT.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Bank NTT dan DPD Partai Golkar Provinsi NTT. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan sosialisasi tersebut saat membuka kegiatan secara virtual.

Maman menyebut NTT sebagai pionir dalam gerakan sosialisasi dan mendorong pemanfaatan program KUR. “Ini adalah ajakan pertama di seluruh Indonesia sosialisasi ataupun mendorong pemanfaatan program KUR. Saya berikan apresiasi, jempol,” kata Maman.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada, Paru Andreas, mengatakan jumlah peserta yang mencapai 132 UMKM menunjukkan tingginya minat pelaku usaha terhadap akses pembiayaan. Target awal kegiatan tersebut adalah 100 UMKM.

Menurut Paru, peserta sosialisasi tetap harus memenuhi persyaratan dan mengikuti mekanisme penilaian bank apabila ingin mengajukan KUR. Kehadiran dalam sosialisasi tidak berarti pengajuan kredit otomatis disetujui.

Bank NTT Cabang Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa pengajuan kredit melalui sejumlah tahapan. Andreas Busa dari Bank NTT mengatakan pihak bank akan melakukan survei terhadap lokasi dan usaha calon debitur sebelum mengambil keputusan.

Selain memeriksa kondisi usaha, bank melakukan verifikasi identitas dan riwayat kredit calon debitur. Pemeriksaan tersebut mencakup kemungkinan adanya pinjaman yang masih berjalan di bank lain maupun koperasi.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Dalam proses pengecekan, Bank NTT masih menemukan calon nasabah yang memiliki persoalan pembiayaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pengajuan kredit.

Karena itu, calon debitur perlu memahami persyaratan dan tahapan pengajuan sebelum mengajukan KUR. Informasi mengenai kelengkapan administrasi, proses survei, riwayat kredit, hingga keputusan pembiayaan menjadi bagian dari proses penilaian bank.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga menyampaikan sejumlah persoalan administrasi terkait proses pengajuan kredit. Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada yang juga Ketua DPRD Ngada mengatakan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan mengenai akses pembiayaan.

Partai Golkar menyatakan siap menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif. Partai tersebut memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Ngada.

Selain persyaratan administrasi, peserta juga mendapat penjelasan mengenai karakteristik KUR Bank NTT. Dalam sosialisasi disebutkan bahwa KUR memiliki bunga efektif 6 persen per tahun dan tenor hingga lima tahun, dengan ketentuan dan jangka waktu tetap bergantung pada hasil penilaian bank serta jenis pembiayaan yang diajukan.

Paru Andreas mengingatkan pelaku UMKM agar menghitung kemampuan membayar sebelum mengambil kredit. Dana KUR juga diharapkan digunakan untuk kebutuhan produktif yang berkaitan dengan pengembangan usaha.

Pelaku usaha perlu mempertimbangkan omzet, biaya produksi, keuntungan, serta kemampuan membayar angsuran sebelum mengambil keputusan pembiayaan. Langkah tersebut diperlukan agar kredit yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha dan tidak menimbulkan persoalan pembayaran di kemudian hari.

PAD Ngada Ditargetkan Rp64,78 Miliar pada 2027, DPRD Soroti Tingginya Ketergantungan pada Dana Transfer

Sosialisasi KUR di Ngada berlangsung ketika kebutuhan pelaku UMKM terhadap akses modal menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan usaha. Jumlah peserta yang mencapai 132 UMKM menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap informasi mengenai pembiayaan.

Setelah kegiatan sosialisasi, proses berikutnya berada pada tahapan pengajuan, verifikasi, survei, dan penilaian kredit oleh bank. Jumlah peserta yang memperoleh pembiayaan akan bergantung pada pemenuhan persyaratan dan hasil penilaian masing-masing calon debitur.

Bagi masyarakat, informasi mengenai tahapan tersebut menjadi penting agar mereka dapat mengetahui persyaratan kredit sejak awal dan memahami alasan apabila pengajuan belum dapat diproses atau disetujui.

Program KUR di Ngada pada akhirnya tidak hanya bergantung pada jumlah pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi. Keberlanjutan akses pembiayaan juga ditentukan oleh kejelasan informasi, proses pengajuan, verifikasi yang sesuai ketentuan, serta kemampuan pelaku usaha menggunakan pembiayaan secara produktif.

Sebanyak 132 UMKM telah mengikuti sosialisasi. Tahapan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh akses pembiayaan sesuai ketentuan KUR Bank NTT.»(tim/rel)