MAUMERE, GardaFlores — Pihak terlapor dalam perkara Pulau Anano atau Pulau Kambing, Kabupaten Sikka, meminta pihak yang mengklaim memiliki hak atas tanah yang disengketakan menempuh jalur perdata di pengadilan. Menurut mereka, proses hukum yang saat ini ditangani Polsek Alok merupakan penyelidikan perkara pidana dan bukan pemeriksaan status kepemilikan tanah.

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum pihak terlapor, Yohanes Domi Tukan, SH, di Maumere, Jumat (10/7/2026), sebagai tanggapan atas perkembangan penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian.

Domi mengatakan sengketa kepemilikan tanah tersebut sebelumnya pernah diperiksa Pengadilan Negeri Maumere pada 2021 dan berakhir dengan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sengketa Pulau Anano, Tim Wa Kamaria Paparkan Sejarah Kepemilikan Tanah dan Persoalkan Sertifikat

“Kalau memang merasa memiliki hak atau dirugikan atas tanah itu, silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Klien kami memiliki sertifikat hak atas tanah tersebut dan siap mempertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan. Biarkan pengadilan yang memutuskan berdasarkan fakta dan alat bukti,” kata Domi.

Ia menyatakan pihaknya menghormati langkah Polsek Alok yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebagai bagian dari proses penyelidikan. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan agar informasi yang berkembang di masyarakat tetap proporsional selama proses hukum berlangsung.

Menurut Domi, olah TKP telah dilakukan lebih dari satu kali. Namun, sebagai kuasa hukum pihak terlapor, dirinya mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan sehingga tidak dapat mendampingi kliennya saat kegiatan tersebut berlangsung.

Ia menjelaskan bahwa pada olah TKP pertama penyelidik belum menemukan sumur yang dipersoalkan. Saat itu, kata dia, yang ditemukan hanya sebuah lubang di dekat pondok. Pada pemeriksaan berikutnya, penyelidik baru mengetahui lokasi sumur yang dimaksud.

Polsek Alok Olah TKP Sengketa Pulau Anano, Periksa Lokasi Pembongkaran Rumah dan Sumur Diduga Tercemar

Menurut Domi, sumur tersebut bukan merupakan objek baru karena telah ada sejak lama dan pernah diperiksa dalam pemeriksaan setempat pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Maumere tahun 2021.

“Saat pemeriksaan setempat, kami bersama majelis hakim bahkan sempat mengambil air dari sumur itu. Airnya jernih dan selama ini digunakan,” ujarnya.

Menanggapi dugaan pencemaran sumur, Domi mengatakan hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan siapa pihak yang diduga menyiram minyak tanah ke dalam sumber air tersebut.

“Kalau masih dikatakan belum diketahui siapa yang menyiram minyak tanah ke dalam sumur, berarti itu masih sebatas dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum,” katanya.

Domi juga menanggapi laporan dugaan pengeroyokan yang disampaikan pihak pelapor.

Menurut dia, berdasarkan keterangan yang disampaikan para pelapor kepada penyelidik, masing-masing hanya mengaku menerima satu kali tamparan dari satu orang.

Ia menilai keterangan tersebut berbeda dengan unsur tindak pidana pengeroyokan yang mensyaratkan adanya tindakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang.

Ahli Waris Pulau Anano Pertanyakan Sertifikat Tanah, Ungkap Dugaan Penyerangan Saat Pembongkaran Rumah

Selain itu, Domi mengatakan dalam proses mediasi di Polsek Alok para pelapor juga menyampaikan bahwa masing-masing hanya mengalami satu kali tamparan. Berdasarkan penyampaian tersebut, kata dia, Kapolsek Alok saat itu berpendapat peristiwa tersebut lebih mengarah pada dugaan tindak pidana ringan (tipiring).

Meski demikian, Domi menyatakan seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang sedang berlangsung.

“Kami menghormati seluruh proses hukum. Harapan kami, penyelidikan dilakukan secara profesional, objektif, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga fakta hukum yang sebenarnya dapat terungkap,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, penyelidikan perkara di Polsek Alok masih berlangsung. Polisi belum menyampaikan kesimpulan maupun menetapkan tersangka, sementara sengketa kepemilikan tanah yang menjadi latar belakang perkara masih menjadi pokok perbedaan pandangan di antara para pihak.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Tim pendamping hukum Wa Kamaria memaparkan versi sejarah kepemilikan tanah Pulau Anano atau Pulau Kambing, Kabupaten Sikka, yang menurut mereka menjadi dasar klaim hak atas lahan yang kini masih disengketakan di pengadilan. Dalam pemaparannya, mereka juga mempertanyakan proses penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi dasar klaim pihak lain.

Penjelasan tersebut disampaikan Rusdin, dan La Sahara dalam konferensi pers di Maumere, Kamis (9/7/2026), sebagai bagian dari argumentasi keluarga Wa Kamaria terkait sengketa kepemilikan tanah yang masih bergulir.

Menurut Rusdin dan La Sahara, Pulau Anano merupakan tanah milik Kerajaan Sikka pada masa pemerintahan Raja Don Thomas Ximenes da Silva. Mereka menyebut Raja Thomas memiliki seorang selir bernama Wa Sahari, yang kemudian melahirkan seorang anak bernama La Sukuru atau Haji Syukur.

Setelah dewasa, Haji Syukur menikah dengan Wa Halimah dan memiliki delapan orang anak, yaitu Mustafa, Haji Mohammad Ali, Marwia, Musdia, Marlina, Marwati, Abudia, dan Heramin Kuswidiyati.

Ahli Waris Pulau Anano Pertanyakan Sertifikat Tanah, Ungkap Dugaan Penyerangan Saat Pembongkaran Rumah

Tim pendamping hukum kemudian menguraikan silsilah keluarga yang menjadi dasar munculnya sengketa tersebut.

Mereka menjelaskan bahwa La Kaboo, La Igo, dan Wa Sari merupakan anak kandung La Ende dan Wa Raimde. La Kaboo memiliki seorang anak bernama Nurbey atau La Bey, sedangkan La Igo memiliki seorang anak bernama La Paesa.

Menurut mereka, perselisihan mulai muncul ketika keturunan La Bey dan La Paesa mengklaim Pulau Anano merupakan warisan La Ende, bukan tanah pemberian Raja Thomas kepada Wa Sahari.

Di sisi lain, Abudia yang merupakan keturunan langsung Haji Syukur tetap meyakini Pulau Anano berasal dari pemberian Raja Thomas kepada Wa Sahari. Berdasarkan pandangan tersebut, keturunan Wa Sahari dinilai sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah itu.

Jawaban Somasi La Sahara Dinilai Tak Lagi Bernilai Yuridis, Penggunaan Kuasa Insidentil Dipersoalkan

Tim pendamping hukum juga menjelaskan bahwa sekitar 1969 keluarga La Bey menjual sebidang tanah kepada La Ode Karimu Kowu.

Setelah La Ode Karimu Kowu meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan kepada putrinya, Wa Kamaria.

Wa Kamaria kemudian menikah dengan La Alimin dan menetap bersama keluarganya di Pulau Anano.

Namun, menurut mereka, transaksi jual beli pada masa itu tidak disertai dokumen tertulis sehingga kemudian muncul persoalan ketika keluarga La Bey meminta Wa Kamaria beserta keluarganya meninggalkan lokasi.

Mereka mengatakan Wa Kamaria sempat keluar dari Pulau Anano sebelum akhirnya kembali.

Melihat kondisi keluarga tersebut, Abudia yang merupakan keturunan Haji Syukur disebut memberikan sebidang tanah agar Wa Kamaria bersama keluarganya dapat kembali menempati Pulau Anano.

Menurut tim pendamping hukum, keluarga Wa Kamaria masih tinggal di lokasi tersebut hingga sekarang.

Berdasarkan rangkaian sejarah itu, mereka berpendapat Pulau Anano bukan merupakan warisan La Ende dan Wa Raimde, melainkan tanah pemberian Raja Thomas kepada Wa Sahari sehingga hak atas tanah tersebut berada pada garis keturunan Wa Sahari.

Kuasa Hukum Alimin: Kasus Pulau Anano Mengarah ke Dugaan Pengeroyokan, Pembakaran, dan Sertifikat Bermasalah

Selain memaparkan silsilah keluarga, tim pendamping hukum juga mengungkapkan bahwa keluarga La Bey pernah menjual sebagian tanah di Pulau Anano kepada almarhum Frans Seda, namun lahan tersebut disebut tidak pernah dimanfaatkan.

Mereka juga mempersoalkan proses penerbitan sertifikat hak milik atas nama La Bey.

Menurut mereka, sertifikat tersebut diterbitkan tanpa melalui pengukuran sebagaimana mestinya. Keberadaan sertifikat itu, kata mereka, baru diketahui setelah sengketa perdata antara keluarga Haji Syukur dan keluarga La Bey bergulir di Pengadilan Negeri.

Sebagai bagian dari argumentasi, Rusdin dan La Sahara menyatakan masyarakat Sikka mengetahui hubungan Raja Thomas dengan Wa Sahari yang berasal dari Pemana.

Mereka juga menyebut masyarakat Desa Pemana hingga kini masih mengakui adanya hubungan kekerabatan antara keturunan Raja Thomas dan keturunan Wa Sahari.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak keluarga La Bey maupun pihak lain yang disebut dalam keterangan tersebut belum memberikan tanggapan atas paparan tim pendamping hukum Wa Kamaria. Sengketa kepemilikan tanah Pulau Anano masih dalam proses hukum sehingga seluruh klaim yang disampaikan para pihak masih memerlukan pembuktian di hadapan pengadilan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Polsek Alok melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi sengketa tanah Pulau Anano atau Pulau Kambing, Kabupaten Sikka, Rabu (8/7/2026), menyusul laporan dugaan pengeroyokan, pembongkaran rumah, perusakan tanaman, dan dugaan pencemaran sumur yang diajukan keluarga Wa Kamaria.

Pemeriksaan lapangan dipimpin Kapolsek Alok AKP P. Sumadi bersama tujuh personel. Polisi meninjau lokasi yang dilaporkan, memeriksa sisa bangunan yang telah dibongkar, material yang masih berserakan, serta sebuah sumur yang diduga tercemar minyak tanah. Peninjauan juga dihadiri Haji Nurdi, SH, selaku kuasa hukum Alimin, dan La Sahara sebagai kuasa insidentil keluarga Wa Kamaria.

Kapolsek Alok AKP P. Sumadi mengatakan dirinya turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan yang diterima penyidik.

“Kami datang untuk memastikan benar tidaknya laporan mengenai pembongkaran dua unit rumah dan perusakan tanaman. Saya ingin melihat sendiri kondisi di lapangan,” ujar Sumadi.

Selama pemeriksaan, Wa Kamaria bersama keluarganya menunjukkan lokasi dua rumah yang menurut mereka dibongkar, material bangunan yang disebut telah dibakar, serta barang-barang rumah tangga yang masih berada di sekitar lokasi.

La Sahara mengatakan kehadiran Kapolsek dan tim penyidik memberikan kesempatan bagi aparat untuk melihat langsung kondisi yang selama ini menjadi materi laporan polisi.

Menurut dia, penyidik menyaksikan dua rumah yang telah dibongkar, material bangunan yang rusak, serta barang-barang milik keluarga korban yang masih berada di lokasi.

“Bukti-bukti itu ada di lapangan dan disaksikan langsung oleh Kapolsek bersama anggotanya. Fakta-fakta tersebut memperkuat laporan yang kami sampaikan,” katanya.

Ahli Waris Pulau Anano Pertanyakan Sertifikat Tanah, Ungkap Dugaan Penyerangan Saat Pembongkaran Rumah

La Sahara menyebut pembongkaran diduga dilakukan menggunakan palu dan linggis.

Ia juga mengungkap dugaan temuan baru berupa sumur yang selama ini digunakan dua keluarga dan warga sekitar, namun kini tidak dapat dimanfaatkan karena diduga tercemar minyak tanah.

Menurut La Sahara, Kapolsek memeriksa langsung kondisi air sumur dan mencium aroma minyak tanah. Pada saat yang sama, Kanit Reskrim Polsek Alok meminta keterangan mengenai pihak yang diduga melakukan pencemaran.

La Sahara mengakui belum ada saksi yang melihat secara langsung proses penyiraman minyak tanah ke dalam sumur. Namun, menurutnya, kondisi tersebut baru diketahui setelah terjadinya dugaan pengeroyokan dan pembongkaran rumah.

Ia juga meminta penyidik tidak memandang perkara itu sebagai tindak pidana ringan.

Menurutnya, laporan yang diajukan mencakup dugaan pengeroyokan, pembongkaran rumah, pembakaran sebagian bangunan, perusakan tanaman, hingga dugaan pencemaran sumber air sehingga seluruh rangkaian peristiwa perlu diperiksa secara menyeluruh.

“Kami meminta penyidik melihat perkara ini secara utuh karena terdapat beberapa dugaan tindak pidana yang saling berkaitan,” ujarnya.

Selain laporan pidana, La Sahara mengatakan pihaknya telah mengadukan persoalan kepemilikan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka dan meminta dilakukan mediasi terkait proses penerbitan sertifikat yang menjadi dasar klaim pihak lawan.

Kuasa Hukum Alimin: Kasus Pulau Anano Mengarah ke Dugaan Pengeroyokan, Pembakaran, dan Sertifikat Bermasalah

Secara terpisah, kuasa hukum pihak terlapor, Domi Tukan, SH, kembali membantah seluruh tuduhan yang disampaikan pihak pelapor.

Menurut Domi, tidak pernah terjadi pengeroyokan sebagaimana dilaporkan.

“Kalau benar dikeroyok oleh 30 orang secara bersamaan, saya pastikan korban meninggal dunia,” ujarnya.

Domi mengatakan peristiwa yang terjadi hanya berupa pemukulan oleh tiga orang dengan masing-masing satu kali pukulan.

Ia juga membantah adanya pembongkaran maupun pembakaran rumah milik korban.

Menurutnya, bangunan yang dibongkar merupakan milik pihak terlapor, sedangkan bangunan yang ditempati korban dipindahkan tanpa mengalami kerusakan.

“Tidak ada pembakaran rumah milik korban. Yang dibakar adalah bangunan milik terlapor yang sudah ada sebelum korban menempati lokasi tersebut,” katanya.

Hingga berita ini ditulis, Polsek Alok masih melakukan penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka maupun menyampaikan kesimpulan atas hasil olah TKP dan pemeriksaan para pihak.»(rel)