MAUMERE, GardaFlores — Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka menyoroti struktur Rancangan KUA dan PPAS APBD Sikka 2027 yang dinilai memiliki ruang fiskal terbatas. Fraksi meminta pemerintah memastikan belanja daerah tidak hanya mengejar serapan, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan Fraksi Perindo disampaikan Marthen Luter Adji dalam rapat DPRD Sikka, Kamis malam, 13 Agustus 2026. Fraksi mencatat pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 masing-masing sekitar Rp1,15 triliun.

Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp123,44 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp677,80 miliar dan belanja modal sekitar Rp40,87 miliar.

“Yang kita minta bukan sekadar tertib administrasi anggaran, tetapi kejujuran dalam merencanakan uang rakyat,” kata Marthen.

Fraksi Perindo mempertanyakan sejumlah alokasi anggaran di tengah keterbatasan fiskal, salah satunya rencana renovasi Gelora Samador senilai sekitar Rp12 miliar. Fraksi menyatakan mendukung keberadaan fasilitas olahraga tersebut, tetapi meminta pemerintah mempertimbangkan kembali skala dan tahapan renovasinya.

Menurut fraksi, renovasi dapat dilakukan bertahap dengan memprioritaskan bagian yang paling mendesak. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penguatan PAD dan pelayanan publik.

PDI Perjuangan Soroti APBD Sikka 2027, Minta Anggaran Fokus pada Ekonomi Rakyat

Fraksi Perindo juga meminta pemerintah mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Sejumlah aset, termasuk pabrik es yang rusak serta fasilitas SPBU yang tidak beroperasi, disebut perlu dipetakan berdasarkan kondisi, status, nilai ekonomi, biaya pemulihan dan potensi penerimaannya.

Selain aset, Fraksi Perindo meminta pembenahan sistem pajak dan retribusi, pengelolaan parkir dan pasar, serta pembaruan basis data pajak. Menurut fraksi, peningkatan PAD harus didukung data yang akurat dan sistem penagihan yang efektif.

Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen, tingkat kemiskinan 10,76 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,73, tingkat pengangguran terbuka 2,47 persen, dan Gini Ratio 0,323.

Fraksi Perindo meminta target tersebut diterjemahkan ke dalam program yang memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hilirisasi produk lokal dan digitalisasi ekonomi.

Fraksi juga menyoroti besarnya belanja pegawai. Pemenuhan hak ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu disebut tetap harus sesuai ketentuan, tetapi perlu diikuti produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Pemerintah diminta memetakan tugas, fungsi, kompetensi dan beban kerja aparatur. Penugasan aparatur dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan peningkatan PAD, termasuk pendataan serta penagihan pajak, pengelolaan parkir, pelayanan administrasi, pendampingan UMKM dan koperasi, serta sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, Fraksi Perindo meminta pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit. Fraksi juga mendorong optimalisasi fasilitas yang tersedia, penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien dari wilayah jauh, serta peningkatan perhatian terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Fraksi Perindo selanjutnya mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Fraksi meminta tidak ada rekayasa kebutuhan, penggelembungan anggaran, kegiatan yang tidak prioritas, maupun belanja tanpa dasar kebutuhan yang jelas.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Perindo menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS APBD Sikka 2027 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi meminta pemerintah mempertajam prioritas anggaran, meningkatkan PAD, mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki pelayanan publik, menata aparatur, memperkuat ekonomi lokal, dan memperketat penyusunan RKA.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sikka menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan mengenai arah belanja daerah dan kemandirian fiskal.

Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan anggota DPRD Sikka Darius Evensius pada Kamis, 13 Agustus 2026. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan anggaran 2027 tidak hanya terserap secara administratif, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

“APBD bukan semata-mata kumpulan angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen politik pembangunan,” demikian bunyi pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam rapat.

Salah satu perhatian fraksi adalah masih terbatasnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dinilai membuat ruang fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjadikan peningkatan kemandirian fiskal sebagai agenda pembangunan jangka menengah. Namun, peningkatan PAD dinilai tidak semestinya ditempuh dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak dan retribusi.

Menurut fraksi, peningkatan PAD perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengarahkan belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi, terutama pertanian, perikanan, dan UMKM.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Dalam rancangan PPAS 2027, belanja modal Kabupaten Sikka dialokasikan sebesar Rp40.867.720.907,20. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menyeleksi penggunaan anggaran tersebut berdasarkan manfaat program dan kebutuhan masyarakat.

Fraksi mendorong belanja modal diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan jalan strategis serta jalan produksi, irigasi, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pertanian dan perikanan, serta sarana pendukung UMKM.

Menurut fraksi, penentuan prioritas tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi.

Persoalan akses transportasi juga menjadi bagian dari sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Sejumlah ruas jalan yang dinilai memiliki fungsi penting bagi distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat disebut dalam pandangan akhir fraksi.

Ruas Kisa Gera–Magepanda, Magepanda–Ladubewa, Ndete–Tanah Merah, Patiahu–Bola, Bola–Hale, serta Wukur menuju Sikka menjadi sejumlah jalur yang diminta mendapat perhatian pemerintah.

Fraksi menilai kondisi jalan berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Akses yang buruk dapat meningkatkan biaya angkutan dan menghambat distribusi hasil pertanian maupun komoditas lainnya.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Selain pembangunan jalan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah mulai menyiapkan pembangunan terminal bongkar muat dan peti kemas serta jembatan timbang. Fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan sistem logistik sekaligus membuka peluang sumber PAD baru bagi daerah.

Fraksi juga meminta pemerintah memperhatikan rencana pembangunan jalan lingkar luar arah timur. Salah satu yang disoroti adalah kebutuhan penganggaran pembebasan lahan, setidaknya hingga wilayah Habi–Watuliwung.

Menurut fraksi, pembebasan lahan untuk jalan lingkar luar perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pembangunan jalur tersebut dinilai berkaitan dengan pembukaan akses baru, pengurangan beban lalu lintas, serta pengembangan kawasan ekonomi.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan itu disertai permintaan agar pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara konsisten, tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran utama pelaksanaan APBD 2027. Dengan demikian, keberhasilan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi dari manfaat program dan pembangunan yang diterima masyarakat Kabupaten Sikka.»(rel)

NGADA, GardaFlores — Pembahasan KUA-PPAS APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2027 tidak berhenti pada penyusunan angka pendapatan dan belanja. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ngada memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran tersebut, mulai dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD), angka defisit, komposisi belanja, pengelolaan pajak dan retribusi, hingga kebutuhan pembiayaan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Salah satu persoalan yang mendapat perhatian Banggar adalah angka defisit dalam dokumen KUA-PPAS 2027 yang disebut mencapai lebih dari Rp21 miliar. DPRD meminta angka tersebut tidak dicantumkan begitu saja tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum maupun perhitungan fiskalnya. Pemerintah daerah diminta memastikan penyusunan PPAS menggambarkan kondisi keuangan daerah secara realistis, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika angka defisit tersebut tetap dipertahankan, Banggar meminta pemerintah mencantumkan secara tegas dasar hukum yang mengatur batas minimal maupun maksimal defisit dalam dokumen KUA-PPAS. Bagi DPRD, persoalan defisit bukan semata-mata soal besar kecilnya angka, tetapi juga menyangkut dasar perhitungan dan kemampuan fiskal daerah dalam menutup kebutuhan pembiayaan.

Di tengah persoalan tersebut, Banggar justru meminta target PAD 2027 dinaikkan sebesar Rp4 miliar dari angka yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kenaikan itu dimaksudkan untuk mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan yang selama ini telah teridentifikasi, tetapi DPRD mengingatkan agar target tambahan tersebut tetap realistis dan memiliki dasar perhitungan yang jelas.

PAD Ngada Ditargetkan Rp64,78 Miliar pada 2027, DPRD Soroti Tingginya Ketergantungan pada Dana Transfer

Banggar tidak menginginkan kenaikan target PAD hanya membuat struktur APBD terlihat lebih sehat di atas kertas, sementara realisasinya kembali tertinggal. Karena itu, optimalisasi penerimaan diminta dilakukan sejak awal tahun anggaran dan tidak menunggu hingga akhir tahun ketika waktu untuk mengejar target sudah semakin terbatas.

Perhatian DPRD juga tertuju pada sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Banggar meminta pembayaran secara non-tunai atau digital segera diterapkan pada seluruh titik pemungutan karena elektronifikasi yang selama ini masih sebatas wacana dinilai perlu segera diwujudkan. Selain memudahkan masyarakat, sistem tersebut diharapkan memperkuat pengawasan, mengurangi potensi kebocoran dan memastikan seluruh penerimaan tercatat secara lebih akurat.

Pada sisi belanja, Banggar meminta pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada belanja pokok atau belanja substantif dibandingkan belanja yang bersifat administratif dan penunjang. APBD, menurut DPRD, harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga ruang fiskal tidak terlalu banyak terserap untuk membiayai kebutuhan internal pemerintahan, sementara kebutuhan publik mendapatkan porsi yang lebih terbatas.

Dalam pembahasan itu, Banggar juga meminta KUA-PPAS mengintegrasikan pendekatan teknokratis, politis dan partisipatif. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sekaligus aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui proses perencanaan dapat tercermin dalam dokumen anggaran.

Dari Rakalaba ke Panggung Dunia: Ketika Anak Muda Flores Tidak Mau Hanya Menjadi Penonton Pariwisata

Kebutuhan pembiayaan Pilkada juga mulai dipersiapkan. Banggar merekomendasikan Dana Cadangan Pilkada sebesar Rp5 miliar yang disiapkan secara bertahap agar kebutuhan pembiayaan pesta demokrasi tersebut tidak seluruhnya membebani APBD dalam satu tahun anggaran. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih aman ketika kebutuhan pembiayaan Pilkada mulai memasuki tahap pelaksanaan.

Banggar juga meminta pemerintah memastikan kebutuhan penghasilan PPPK Paruh Waktu telah diperhitungkan secara memadai dalam PPAS 2027. DPRD tidak ingin persoalan pembiayaan penghasilan tersebut justru berubah menjadi tunggakan yang kemudian membebani APBD pada tahun berjalan.

Perhatian serupa diberikan kepada sektor pendidikan, khususnya guru honorer dan guru pada satuan pendidikan swasta. Banggar meminta pemerintah menyediakan alokasi yang layak dan berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Ngada. Bagi DPRD, pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan gedung dan fasilitas, tetapi juga dengan keberadaan tenaga pendidik yang setiap hari menjalankan proses pembelajaran di sekolah.

Di sektor infrastruktur, Banggar merekomendasikan pembangunan atau pengadaan Laboratorium Uji Bahan dan Mutu Konstruksi pada Dinas PUPR. Fasilitas tersebut dinilai penting agar kualitas material dan pekerjaan konstruksi pemerintah dapat diperiksa secara lebih terukur berdasarkan spesifikasi teknis, sehingga pengawasan proyek tidak hanya bertumpu pada dokumen administrasi.

Banggar juga mengingatkan pemerintah agar hasil Musrenbang dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan hingga kabupaten benar-benar memiliki jejak dalam perencanaan pembangunan. Prinsip bottom-up planning, menurut DPRD, harus terlihat dalam program dan penganggaran sehingga usulan masyarakat tidak berhenti sebagai daftar aspirasi yang hanya dibacakan dalam forum Musrenbang.

Dari Kamar Kos ke Jaringan Flores, Nando Djawa Buktikan Bisnis Tak Harus Dimulai dari Modal Besar

Dalam pembahasan mengenai penyertaan modal daerah, pemerintah juga diminta merealisasikan penyertaan modal pada Bank NTT hingga Rp30 miliar, sesuai Perda Kabupaten Ngada tentang Penyertaan Modal Daerah. Pembahasan tersebut akan menggunakan mekanisme kedewanan melalui perubahan Perda Ngada Nomor 2 Tahun 2024 terhadap Perda Ngada Nomor 4 Tahun 2021.

Selain itu, DPRD meminta pemerintah memperbarui Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja agar mengikuti perkembangan harga pasar. Penyesuaian tersebut dinilai penting karena standar harga yang tidak lagi sesuai kondisi riil dapat menghasilkan perencanaan anggaran yang tidak mencerminkan kebutuhan sebenarnya di lapangan.

Di luar pembahasan KUA-PPAS, Bapemperda DPRD Ngada juga melaporkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Jumlah Ranperda bertambah dari tujuh menjadi delapan Ranperda, terdiri dari enam usulan pemerintah daerah dan dua usulan DPRD.

Enam Ranperda yang diusulkan pemerintah masing-masing terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ngada Tahun Anggaran 2025, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Ngada Multi Investasi, Pemekaran Kecamatan, Perubahan Perangkat Daerah, serta APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2027.

Sementara dua Ranperda usulan DPRD berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta Masyarakat Hukum Adat, serta Ranperda inisiatif DPRD mengenai Penataan, Pengendalian, Pengawasan dan Perizinan Minuman Beralkohol Tradisional.

DPRD Ngada Susun Agenda Kerja Bulanan, Fokus Bahas Ranperda, Anggaran, dan Pengawasan

Bapemperda juga meminta setiap penyusunan Ranperda melibatkan Kementerian Hukum Provinsi NTT sebagai Tim Perancang, kecuali untuk Ranperda yang bersifat mendesak.

Pada akhirnya, Banggar DPRD Ngada menyatakan dapat menerima Rancangan KUA dan PPAS APBD 2027. Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah daerah, terutama menyangkut peningkatan PAD sebesar Rp4 miliar, penyelesaian persoalan defisit lebih dari Rp21 miliar, percepatan digitalisasi pajak dan retribusi, penguatan belanja substantif, penyediaan dana cadangan Pilkada Rp5 miliar, pengamanan penghasilan PPPK Paruh Waktu, perhatian terhadap guru honorer dan sekolah swasta, serta peningkatan pengawasan mutu pekerjaan konstruksi.

Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS 2027 tidak hanya berbicara mengenai persetujuan terhadap susunan angka dalam APBD, tetapi juga memperlihatkan bagaimana DPRD menguji kemampuan pemerintah daerah mengelola ruang fiskal yang tersedia. Di satu sisi, pemerintah dituntut meningkatkan pendapatan; di sisi lain, belanja harus diarahkan lebih kuat kepada kebutuhan masyarakat dan setiap kebijakan pembiayaan harus memiliki dasar serta perhitungan yang jelas.

Pada akhirnya, kualitas APBD akan ditentukan bukan hanya oleh besarnya angka pendapatan dan belanja, melainkan oleh seberapa realistis pemerintah menyusun target, seberapa disiplin penerimaan dikelola, dan seberapa nyata anggaran tersebut kembali menjadi pelayanan serta pembangunan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Ngada.»(tim/rel)