MAUMERE, GardaFlores – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam penyusunan standar pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor KPU Sikka, Kamis (12/11/2026).

Forum tersebut membahas lima jenis layanan KPU Sikka, yakni layanan informasi dan dokumentasi, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kerja sama, pemutakhiran data partai politik berkelanjutan, serta pengaduan masyarakat.

Ketua KPU Sikka, Herimanto, mengatakan konsultasi publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan lembaga tersebut.

Menurut Herimanto, tugas KPU tidak hanya menyelenggarakan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara profesional, mandiri, dan berintegritas, tetapi juga menyediakan pelayanan publik yang transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua KPU Sikka Edukasi Pelajar Frateran Maumere tentang Demokrasi dan Pemilu

“Untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik, tentu dibutuhkan keterlibatan dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, media, maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya,” kata Herimanto.

Ia berharap forum tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membenahi pelayanan di lingkungan KPU Sikka.

Dalam pemaparan materi, anggota KPU Sikka Ignasius Irvanto C. Say menjelaskan layanan informasi dan dokumentasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta layanan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Anggota KPU Sikka La Hajimu memaparkan layanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) dan kerja sama. Sementara itu, Harun Al Rasyid menjelaskan layanan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Adapun layanan pengaduan masyarakat dipaparkan anggota KPU Sikka Yosef Fredianus Boy Gapo. Diskusi dipandu Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Sikka, Semuel Desryanto Sing.

KPU Sikka dan UNIMOF Kerja Sama Pendidikan Pemilih Mahasiswa

Forum tersebut dihadiri perwakilan Bawaslu Kabupaten Sikka, Yohanes Ariski; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pieter Liman Hege; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Thu Babys; serta Aliansi Wartawan Sikka, Mario W.P. Sina.

Unsur akademisi diwakili Dr. Ir. Sandy Immanuel Yansiku. Sejumlah organisasi mahasiswa juga hadir, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

Dari internal KPU Sikka, kegiatan tersebut diikuti Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Cornelius Mauritius, Operator Sidalih Mario Y.W. Gare, serta staf Fatmawati dan Bayu Ahmad.

KPU Sikka menyelenggarakan forum tersebut untuk menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan publik.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka menyiapkan anggaran Rp784.855.451 untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027. Sebanyak 164 desa diproyeksikan mengikuti pemilihan tersebut, sebagai bagian dari penataan jadwal Pilkades terhadap 181 desa di Kabupaten Sikka hingga 2030.

Rencana itu disampaikan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago dalam keterangan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelaksanaan Pilkades Serentak, di Lepo Kula Babong DPRD Kabupaten Sikka, Rabu (11/11/2026).

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026–2027.

Bupati menjelaskan, pemerintah membagi 181 desa ke dalam tiga kelompok berdasarkan penyesuaian akhir masa jabatan kepala desa. Penataan itu dimaksudkan untuk menyelaraskan siklus kepemimpinan desa hingga 2038.

Kelompok pertama terdiri atas 132 desa yang masa jabatannya disesuaikan dari 2024 menjadi 2026. Kelompok kedua mencakup 32 desa dengan penyesuaian masa jabatan dari 2025 menjadi 2027.

Jual 6,25 Hektare Tanah Warisan untuk Perjuangan Nangahale, Yusuf Minta Haknya Dituntaskan

Kedua kelompok tersebut, sebanyak 164 desa, diproyeksikan mengikuti Pilkades pada 2027. Pemerintah memperkirakan pelantikan kepala desa terpilih berlangsung pada Desember tahun yang sama.

Dengan masa jabatan delapan tahun sejak pelantikan, kepala desa hasil pemilihan 2027 diproyeksikan mengakhiri masa jabatan pada Desember 2035.

Sementara itu, kelompok ketiga terdiri atas 17 desa yang masa jabatannya disesuaikan dari 2028 menjadi 2030. Desa-desa tersebut direncanakan mengikuti Pilkades pada 2030, dengan perkiraan pelantikan pada Agustus. Masa jabatan kepala desa hasil pemilihan itu diproyeksikan berakhir pada Agustus 2038.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pemilihan dilaksanakan. Dalam kondisi tersebut, jabatan akan diisi penjabat kepala desa dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Panitia Dilarang Memungut Biaya dari Calon

Dalam Ranperda tersebut, pemerintah mengatur sejumlah ketentuan mengenai persyaratan calon, pembiayaan, netralitas, dan larangan politik uang.

Mengenai persyaratan calon kepala desa, pemerintah menyatakan ketentuan yang dirumuskan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pemerintah tidak akan menambahkan persyaratan di luar ketentuan hukum yang berpotensi membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri.

Penyelenggaraan Pilkades direncanakan dibiayai melalui APBD dan sumber lain yang sah. Karena itu, panitia dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari bakal calon kepala desa.

Ranperda juga mengatur kewajiban izin atau cuti bagi calon kepala desa yang berstatus ASN, pegawai, maupun karyawan perusahaan atau lembaga. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga netralitas dan kesetaraan antarpeserta.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri, Surat Diserahkan kepada Prabowo di Halim

Calon kepala desa maupun tim kampanye juga dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pelanggaran terhadap ketentuan politik uang dapat berujung pada diskualifikasi calon sesuai mekanisme yang diatur dalam Ranperda.

Petahana Wajib Memiliki Surat Bebas Temuan

Pemerintah turut mengatur persyaratan bagi kepala desa petahana yang kembali mencalonkan diri. Pengelolaan keuangan desa selama masa jabatan petahana wajib dievaluasi Inspektorat Kabupaten Sikka.

Hasil evaluasi tersebut harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Temuan.

Sementara itu, pemutakhiran daftar pemilih tetap akan memperhatikan persyaratan domisili minimum enam bulan berturut-turut. Status domisili harus dibuktikan menggunakan dokumen kependudukan resmi.

Ranperda Menyesuaikan Regulasi Nasional

Bupati menjelaskan, penyusunan Ranperda Pilkades merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 agar selaras dengan perkembangan regulasi nasional.

PT Krisrama Pertanyakan Validitas Berita HGU Nangahale, Floresa Paparkan Dasar Dokumennya

Penyusunan rancangan tersebut telah melalui kajian yuridis, penyusunan naskah akademik, konsultasi teknis, serta fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian Hukum.

Bupati Juventus Prima Yoris Kago mengapresiasi pandangan, kritik, dan masukan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Ranperda tersebut. Ia berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

Ranperda Pelaksanaan Pilkades Serentak tersebut masih dalam proses pembahasan bersama pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sikka.»(rel)

JAKARTA, GardaFlores — Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatannya, Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan pengunduran diri tersebut dan menyatakan suratnya telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat dikonfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan wakil presiden, Budi Arie menjawab, “Betul.”

Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri itu diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma.

“Betul,” jawab Budi ketika ditanya mengenai penyerahan surat di Halim.

Pernyataan Budi Arie tersebut diberitakan sejumlah media pada Rabu. Dalam laporan Reuters, Budi Arie mengatakan Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Prabowo pada Rabu.

Gibran Sampaikan Niat Mundur kepada Prabowo, DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Secara terpisah, dua sumber di MPR mengatakan kepada Reuters bahwa Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) pagi. MPR akan mengawasi proses persetujuan pengunduran diri dan pemilihan pengganti wakil presiden.

Kantor Gibran tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Gibran, 39 tahun, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) pada bulan lalu mengeluarkan putusan terkait dokumen pendidikannya yang dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan dalam pemilu.

Sehari sebelum kabar pengunduran diri tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo. Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan Gibran menyampaikan niat tersebut dalam pertemuan dengan Presiden.

Gibran mengatakan Prabowo memberikan sejumlah saran agar ia menempuh jalur hukum untuk menjawab persoalan dokumen pendidikannya.

“Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.

Pada hari yang sama dengan laporan pengunduran diri tersebut, 120 anggota DPR dari delapan fraksi juga mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

Gibran, Legitimasi Kekuasaan dan Ujian Konstitusi

Usulan itu disampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan delapan fraksi serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari Fraksi PKB.

Jumlah pengusul terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 18 anggota PKB, 19 anggota NasDem, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Partai Demokrat.

Usulan HMP tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Para pengusul mengaitkan langkah itu dengan persoalan persyaratan Gibran sebagai wakil presiden setelah muncul putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikannya.

Pengajuan HMP merupakan tahap awal dalam mekanisme hak menyatakan pendapat DPR, bukan keputusan pemakzulan. Usulan tersebut masih harus melalui tahapan kelembagaan sebelum dapat berlanjut ke proses berikutnya.

Sementara itu, laporan Reuters membedakan keterangan Budi Arie mengenai penyerahan surat kepada Prabowo pada Rabu dengan informasi dua sumber MPR mengenai rencana penyerahan surat kepada MPR pada Kamis pagi. Kantor Gibran belum memberikan tanggapan kepada Reuters hingga laporan tersebut diterbitkan.»(bert)