JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan dua perubahan kebijakan pendidikan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2027/2028. Kedua kebijakan tersebut mencakup pembukaan kembali penjurusan di tingkat SMA serta perubahan mekanisme kenaikan kelas yang tidak lagi berlangsung secara otomatis.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut saat memberikan arahan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Dalam kebijakan penjurusan, Kemendikdasmen akan kembali membuka tiga kelompok bidang studi yang sebelumnya dikenal masyarakat, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Pembangunan Transmigrasi Tak Bisa Bertumpu pada Aparatur Lapangan

Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian maupun pengembangan jurusan baru mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan.

“Yang nanti juga akan kami berlakukan mulai tahun pelajaran 2027/2028 adalah dibukanya kembali jurusan. Ini paling tidak ada jurusan yang sudah biasa dulu diselenggarakan: IPA, IPS, dan juga Bahasa. Mungkin nanti ada modifikasi-modifikasi tertentu,” kata Abdul Mu’ti.

Menurutnya, pengembalian penjurusan berkaitan dengan kebutuhan memperkuat pengetahuan dasar siswa sebelum melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Ia menilai, penguasaan materi dasar mahasiswa baru selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Karena itu, pembelajaran di tingkat SMA perlu memberikan fondasi keilmuan yang lebih kuat agar siswa lebih siap memasuki pendidikan tinggi sesuai bidang yang diminati.

“Selama ini kami di perguruan tinggi (merasa) foundational knowledge bagi para mahasiswa baru itu memang rata-rata di bawah yang kita harapkan. Oleh karena itu, dengan dibukanya kembali jurusan, kami berharap para murid, khususnya SMA, memiliki basis knowledge yang lebih baik, sehingga ketika masuk perguruan tinggi akan lebih siap sesuai bidang keilmuannya,” ujarnya.

Pengembangan penjurusan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Abdul Mu’ti juga mengaitkannya dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang menyediakan mata pelajaran wajib dan pilihan sebagai salah satu sarana mengarahkan minat siswa terhadap bidang studi lanjutan.

58.482 Guru SD Disiapkan untuk Bahasa Inggris Wajib Kelas 3 Mulai 2027/2028

Ia mengatakan hasil TKA diharapkan dapat dimanfaatkan perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai salah satu aspek dalam proses penerimaan mahasiswa baru, termasuk melalui jalur non-tes.

Selain penjurusan, kebijakan lain yang akan diterapkan adalah perubahan mekanisme kenaikan kelas. Abdul Mu’ti menegaskan, kenaikan kelas tidak lagi ditentukan secara otomatis berdasarkan capaian akademik semata.

Menurutnya, penilaian akan mencakup dua aspek utama, yakni capaian akademik dan perkembangan nonakademik, terutama perilaku serta karakter murid.

“Yang pertama, kami akan menerapkan kebijakan tidak otomatis naik kelas sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan ukurannya tidak hanya akademik, tapi juga ukuran-ukuran yang nonakademik terutama menyangkut karakter,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan murid dengan kemampuan intelektual yang baik, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak mulia.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Dalam proses penentuan kenaikan kelas, keputusan tetap dilakukan melalui rapat bersama para guru. Penilaian tidak hanya melibatkan wali kelas, tetapi juga guru mata pelajaran lainnya agar perkembangan murid dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

“Pak Presiden dalam pidato beberapa waktu yang lalu menyampaikan ada orang pintar tapi tidak jujur, lebih baik tidak begitu pintar tapi jujur. Walaupun yang lebih baik adalah pintar dan jujur,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan mekanisme teknis kebijakan kenaikan kelas tersebut masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Teknisnya akan diatur dengan peraturan menteri,” katanya.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat mutu pembelajaran, meningkatkan penguasaan bidang keilmuan, serta memperhatikan perkembangan karakter peserta didik. Penerapannya dijadwalkan mulai tahun ajaran 2027/2028, setelah ketentuan teknis masing-masing kebijakan disiapkan.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan 58.482 guru sekolah dasar (SD) untuk mengajar Bahasa Inggris yang akan menjadi mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 mulai tahun ajaran 2027/2028.

Penyiapan tenaga pendidik tersebut dilakukan melalui program pelatihan selama 10 hari dengan melibatkan 101 perguruan tinggi yang memiliki program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Setiap sekolah sasaran mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3 untuk mengikuti program peningkatan kompetensi tersebut.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pelatihan itu menjangkau 58.482 sekolah yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan.

“Program ini menjangkau hampir 60.000 sekolah. Per sekolah yang jumlah 58.482 itu akan mengirimkan satu guru yang mengajar di kelas 3, yang tersebar di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Dan nanti kami juga sudah menyiapkan 3.002 kelas pelatihan,” kata Nunuk saat menyampaikan laporan dalam kegiatan Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris di Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Sebanyak 58.482 guru tersebut akan mengikuti pelatihan dengan beban 80 jam pelajaran (JP). Pelaksanaannya dibagi menjadi 40 JP pembelajaran tatap muka dan 40 JP pembelajaran mandiri secara daring melalui aplikasi Ruang GTK.

Dalam pelatihan tatap muka, peserta akan memperoleh penguatan materi Bahasa Inggris, penyusunan perangkat pembelajaran, praktik dan simulasi mengajar, serta strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik murid SD.

Menurut Nunuk, program tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan diri guru kelas yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Bahasa Inggris agar mampu mengajarkan materi dasar secara komunikatif dan menyenangkan.

Untuk menjangkau peserta, Kemendikdasmen menyiapkan 3.002 kelas pelatihan yang melibatkan 101 perguruan tinggi. Masing-masing kelas menampung 10 hingga 33 peserta.

Pelatihan dirancang agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara akan mendatangi lokasi para guru peserta, bukan mengharuskan seluruh guru mengikuti pelatihan di kampus.

“Jadi mekanismenya bukan mengirim guru ke perguruan tinggi, tapi para pengajar dari kampus itu yang datang ke lokasi supaya guru-guru tetap bisa mengajar jam pertama, kedua, dan ketiga, baru setelah itu boleh mulai pelatihan. Jadi esensinya meskipun pelatihan, guru tidak meninggalkan para siswanya,” ujar Nunuk.

SOS Flores Latih Calon Fasilitator dari 21 Kecamatan dan 12 Sekolah di Sikka

Penyiapan guru tersebut berjalan seiring dengan arah pembelajaran yang ditetapkan Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan Bahasa Inggris di tingkat SD tidak ditujukan untuk langsung menghasilkan murid yang mahir tata bahasa, melainkan memperkenalkan dasar-dasar bahasa dan membangun keberanian berkomunikasi.

“Titik tekan dari program ini bukanlah pada ekspertis dalam Bahasa Inggris bagi anak-anak, tetapi lebih kepada mengenalkan dasar-dasar dan juga menumbuhkan rasa cinta untuk anak-anak belajar Bahasa Inggris,” kata Abdul Mu’ti dalam kegiatan yang sama.

Ia meminta guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful). Kegiatan belajar dapat dilakukan melalui lagu, film, permainan, dan aktivitas lain yang sesuai dengan usia anak.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan guru agar tidak terlalu ketat mengoreksi tata bahasa maupun struktur kalimat pada tahap awal pembelajaran.

“Yang penting bagaimana mereka mampu menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi,” ujarnya.

Menurutnya, kesalahan dalam penggunaan tata bahasa atau ekspresi merupakan bagian dari proses belajar. Murid perlu didorong untuk berani berbicara dan menyampaikan pendapat, meskipun kemampuan bahasanya belum sepenuhnya tepat.

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Rencana penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib kelas 3 SD sebelumnya disampaikan Abdul Mu’ti dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat malam (2/10/2026). Saat itu, ia memastikan kebijakan mulai berlaku pada tahun ajaran 2027/2028.

Abdul Mu’ti juga menjelaskan bahwa tahap awal persiapan akan mengutamakan pelatihan guru kelas. Pengangkatan guru Bahasa Inggris secara khusus belum menjadi kebijakan utama, kecuali apabila kebutuhan tersebut masuk dalam formasi calon pegawai negeri sipil yang dibuka.

Sebelumnya, rencana itu telah disampaikan saat Abdul Mu’ti meresmikan Program Revitalisasi Pendidikan di SMKN 1 Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Minggu (17/5/2026). Ia menyebut pelatihan guru SD sebagai salah satu persiapan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara nasional.

Dengan pelatihan bagi 58.482 guru dan keterlibatan 101 perguruan tinggi, Kemendikdasmen mulai menyiapkan tenaga pendidik untuk mendukung penerapan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di kelas 3 SD pada tahun ajaran 2027/2028.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores – Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, mengajak masyarakat memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Polri untuk menjaga keamanan nasional. Menurutnya, situasi yang aman dan damai menjadi salah satu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Antonius, yang akrab disapa Romo Anton, setelah menerima kunjungan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri di Gedung KWI, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Romo Anton mengatakan, pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan pemimpin Gereja Katolik dalam memperkuat kerja sama menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis.

“Mari masyarakat beri kepercayaan dan kesempatan kepada Polri untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara yang aman. Ketika suasana aman, tenteram, dan damai, maka mudah-mudahan ekonomi kita semakin membaik dan makin maju,” ujar Romo Anton.

Deddy Agus Oktavianto Gantikan Armadha Tangdibali sebagai Kajari Sikka

Ia menegaskan, KWI berkomitmen berjalan bersama Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Ia juga mengajak insan pers ikut menyampaikan pesan mengenai pentingnya kerja sama antara kepolisian dan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa kunjungan ke KWI merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan Polri dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama Katolik. Salah satu program yang menjadi sarana komunikasi tersebut adalah “Minggu Kasih”.

“Kami dari Polri tentunya harus senantiasa bekerja sama dengan segenap elemen masyarakat dan tokoh-tokoh agama, termasuk tokoh agama Katolik. Melalui kegiatan seperti ‘Minggu Kasih’, kami berharap kerja sama di lapangan dapat semakin kuat,” kata Suyudi.

Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk memberikan rasa aman serta menjamin kebebasan umat Katolik dalam menjalankan kehidupan beragama dan bermasyarakat sesuai amanat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kami ingin memberikan pesan damai kepada umat Katolik yang ada di Indonesia agar bisa menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan aman, damai, tenteram. Polri menjamin itu,” ujarnya.

Diplomasi Keagamaan Indonesia Dapat Perhatian di Assisi, Sejumlah Negara Buka Peluang Kerja Sama

Suyudi mengatakan, Polri terbuka terhadap masukan, informasi, dan diskusi dari KWI maupun elemen masyarakat lainnya. Masukan tersebut, menurutnya, diperlukan agar kepolisian dapat menangani persoalan di lapangan secara lebih cepat dan menyeluruh.

Ia berharap komunikasi antara Polri dan KWI dapat berlanjut dalam kerja sama konkret untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Suyudi didampingi Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol. Herry Heryawan, Asisten Utama Operasi Kapolri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, serta Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Sementara itu, Romo Anton didampingi Wakil Ketua II KWI Mgr. Cornelius Sipayung, anggota presidium Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Sekretaris Eksekutif KWI RD Nikasius Jatmiko, dan Sekretaris Komisi Kerawam RD Yohanes K. Jeharut.»(bert)