EKONOMI
Sinarmas Akui Tak Tahu Mobil yang Dibiayai Berkaitan dengan BUMDes Reroroja
Sinarmas Multifinance Cabang Sikka mengaku tidak mengetahui Suzuki Carry EB 8647 BK yang dibiayai berkaitan dengan BUMDes Reroroja. Kini, riwayat dan dasar kepemilikan kendaraan menjadi titik penting yang perlu dibuktikan.
MAUMERE, GardaFlores — Sinarmas Multifinance Cabang Sikka mengaku tidak mengetahui bahwa Suzuki Carry Pick Up bernomor polisi EB 8647 BK yang menjadi objek pembiayaan berkaitan dengan operasional BUMDes Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka.
Perusahaan mengatakan kendaraan tersebut diajukan sebagai milik pribadi oleh Florida Yosefina Ndena, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Reroroja. Dalam proses pengajuan, perusahaan menerima dokumen kendaraan dan kuitansi jual beli serta melakukan survei sebelum pembiayaan disetujui.
Keterangan itu disampaikan Pimpinan Sinarmas Multifinance Cabang Sikka, Viktor Nahak, kepada GardaFlores di Maumere, Senin (10/8/2026).
Menurut Viktor, pemohon tidak menyampaikan kepada perusahaan bahwa kendaraan tersebut berkaitan dengan BUMDes atau merupakan kendaraan operasional desa.
“Dia tidak ada ngomong tentang desa, yang penting dia bilang ini mobil dia pribadi dan mau digadaikan,” ujar Viktor.
Dalam dokumen kendaraan, BPKB dan STNK tercatat atas nama Marianus Thomas Effrol, mantan Direktur BUMDes Reroroja. Saat pembiayaan diajukan, kendaraan berada dalam penguasaan Florida.
Viktor mengatakan perbedaan nama antara pemohon dan nama dalam BPKB maupun STNK bukan otomatis menjadi kendala dalam pembiayaan kendaraan bekas. Menurut dia, kendaraan yang telah dibeli seseorang bisa saja belum dibaliknamakan.
“Kalau kita pembiayaan leasing, jadi mobil second. Jadi mobil second itu tidak selamanya nama nasabah sendiri, mereka beli belum balik nama. Jadi kita pembiayaan itu tidak semua harus nama nasabah,” jelasnya.
Mishar Tak Jawab Pokok Perkara BBM, Kuasa Hukum Persoalkan Konsistensi Penegakan Hukum
Namun, persoalan menjadi berbeda apabila kendaraan tersebut memang merupakan aset BUMDes.
Viktor menegaskan perusahaan tidak akan menerima pengajuan apabila sejak awal kendaraan dinyatakan sebagai kendaraan desa.
“Kalau mobil desa pasti kita juga tidak terima, ibu Florida sampaikan itu mobilnya dia secara pribadi. Selain pengakuan dia, kami lihat BPKB semuanya dia yang pegang,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dasar perusahaan menerima pengajuan adalah keterangan pemohon, dokumen kendaraan, serta hasil proses verifikasi yang dilakukan saat pembiayaan.
Dalam proses itu, Sinarmas juga mengaku menemukan kuitansi jual beli kendaraan.
“Ada kuitansi jual beli kendaraannya,” ujar Viktor.
Namun, ia tidak memberikan rincian mengenai pihak yang tercantum sebagai penjual dan pembeli maupun nilai transaksi dalam kuitansi tersebut.
“Kuitansinya ada. Untuk yang dari siapa ke siapa saya tidak hafal, dan nilainya juga tidak bisa saya informasikan,” katanya.
Bagi Sinarmas, kuitansi tersebut merupakan bagian dari dokumen yang menyertai pengajuan pembiayaan kendaraan bekas. Perusahaan juga melakukan survei melalui petugas yang menemui pemohon dan memeriksa kesesuaian data dengan kendaraan.
“Sudah ada petugas surveyor. Surveyor biasanya ketemu nasabah, memastikan datanya sudah sesuai atau belum,” jelas Viktor.
Ia mengatakan hasil proses tersebut menunjukkan persyaratan pembiayaan telah terpenuhi.
“Sudah sesuai,” katanya.
Namun, verifikasi administratif tersebut belum menjawab persoalan yang lebih mendasar apabila kendaraan itu benar merupakan aset BUMDes: bagaimana status kepemilikannya sebelum dijadikan objek pembiayaan?
Pertanyaan tersebut penting karena BPKB dan STNK hanya merupakan bagian dari dokumen kendaraan. Jika kendaraan sebelumnya merupakan aset BUMDes, maka riwayat pengadaannya, status pencatatannya sebagai aset, proses peralihannya, serta kewenangan pihak yang melakukan transaksi menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Terlebih, kendaraan tersebut disebut sebagai kendaraan operasional BUMDes Reroroja yang pengadaannya menggunakan Dana Desa.
Dalam konteks itu, keberadaan kuitansi jual beli menjadi dokumen yang penting untuk ditelusuri. Bukan semata karena ada atau tidaknya kuitansi, tetapi karena dokumen tersebut dapat membantu menjelaskan kapan transaksi terjadi, siapa pihak yang terlibat dan atas dasar apa kendaraan berpindah penguasaan.
Viktor tetap pada penjelasan bahwa perusahaan tidak mengetahui adanya keterkaitan kendaraan dengan BUMDes.
“Tidak tahu, kalau aset BUMDes tidak tahu,” ujarnya.
“Persoalan di belakang itu semua tidak tahu. Kita tahu hanya waktu proses, semua jalan sesuai,” lanjutnya.
Di sisi lain, Viktor membantah bahwa kendaraan tersebut telah masuk tahap penarikan resmi akibat tunggakan angsuran.
Menurut dia, kendaraan sempat dititipkan kepada perusahaan karena terdapat tunggakan selama dua bulan. Setelah pemohon membayar tunggakan, kendaraan dikembalikan.
“Dia bayar angsuran yang tertunggak,” ujarnya.
“Karena dia kemarin titip unit. Kalau dia datang bayar, kita masih kasih,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, penarikan resmi dilakukan melalui surat penarikan. Dalam kasus tersebut, menurut Viktor, proses itu belum sampai pada tahap tersebut.
“Kalau penarikan kita sudah keluarkan surat penarikan. Dia belum tanda tangan, sehingga waktu dia datang bayar kita masih kasih kembali,” katanya.
TRUK F Tegaskan Maria Hendrika Hungan Tak Lagi Berstatus Staf Sejak Juni 2025
Dengan demikian, posisi Sinarmas Multifinance dalam persoalan ini cukup jelas: perusahaan menyatakan tidak mengetahui kendaraan tersebut berkaitan dengan BUMDes dan mengaku memproses pembiayaan berdasarkan keterangan pemohon, dokumen kendaraan, kuitansi jual beli, serta hasil survei.
Tetapi penjelasan itu belum menjawab asal-usul kepemilikan kendaraan.
Jika kendaraan tersebut benar tercatat atau digunakan sebagai aset BUMDes Reroroja, maka fakta yang perlu dipastikan bukan hanya siapa yang memegang BPKB atau siapa yang mengajukan pembiayaan, melainkan bagaimana kendaraan tersebut dapat beralih dari aset yang digunakan BUMDes menjadi kendaraan yang dinyatakan sebagai milik pribadi.
Untuk menjawabnya, diperlukan dokumen pengadaan kendaraan, pencatatan aset BUMDes, dokumen atau kuitansi transaksi, keterangan pihak yang terlibat dalam peralihan, serta dasar kewenangan atas transaksi tersebut.
Sampai titik itu terjawab, status kendaraan EB 8647 BK masih menyisakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat dokumen pembiayaan.
Sebab inti persoalannya bukan semata-mata apakah perusahaan pembiayaan mengetahui atau tidak mengetahui status kendaraan.
Intinya adalah siapa pemilik yang sah ketika kendaraan tersebut dijadikan objek pembiayaan dan bagaimana dasar kepemilikan itu diperoleh.
Jawaban atas dua hal tersebut akan menentukan duduk perkara kendaraan yang kini menjadi sorotan di Reroroja.»(rel)
EKONOMI
Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara
Dalam sosialisasi Program IJD di Desa Masebewa, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara. Pemerintah menyebut tidak tersedia anggaran khusus pembebasan lahan.
MAUMERE, GardaFlores – Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta masyarakat mendukung pembangunan ruas Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara dengan bersedia menyerahkan sebagian lahan untuk pelebaran badan jalan. Permintaan tersebut disampaikan dalam sosialisasi Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) di Dusun Tanangalu, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa badan jalan yang direncanakan melalui Program IJD memiliki lebar 4,5 meter. Namun, pemerintah tidak menyediakan anggaran khusus untuk pembebasan lahan.
“Lebar badan jalan Program IJD ini 4,5 meter. Jadi, bapak, mama semua harus merelakan lahannya agar pelaksanaan program ini berjalan lancar. Kita tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Dengan demikian, masyarakat harus bersedia melepas lahannya untuk pelebaran sebagai bentuk tanggung jawab bersama,” kata Juventus.
Sosialisasi tersebut digelar setelah seremoni adat di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa. Bupati hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan pelaksanaan program sekaligus meminta dukungan masyarakat agar pekerjaan pembangunan dapat berjalan lancar.
Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun
Dalam sambutannya, Juventus menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka.
Menurutnya, pembangunan jalan melalui program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas wilayah dan membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Program IJD di Kabupaten Sikka merupakan hasil koordinasi dan pengusulan yang telah dilakukan sejak 2025 bersama BPJN Provinsi NTT, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas.
“Sejak tahun 2025 kita sudah berkoordinasi dengan BPJN Provinsi NTT, Kementerian PU, dan Bappenas untuk mendukung pelaksanaan IJD di Kabupaten Sikka. Kita bersyukur tahun ini dapat dilaksanakan,” ungkap Juventus yang akrab disapa JPYK.
Ia mengatakan, penentuan ruas jalan yang diusulkan telah mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi warga.
Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah tokoh masyarakat dan warga menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk kesediaan menyerahkan sebagian lahan yang dibutuhkan untuk pelebaran jalan. Kesepakatan tersebut rencananya akan dituangkan dalam berita acara penyerahan.
Meski menyatakan dukungan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proyek. Aspirasi warga antara lain menyangkut pengaturan aliran sungai, saluran perpipaan, pengelolaan sampah, serta kelanjutan pembangunan pada bagian ruas jalan yang belum tertangani tahun ini.
HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil
Selain ruas Simpang Kaliwajo–Woloara, Juventus menyebut BPJN Provinsi NTT juga akan melaksanakan Program IJD pada 2026 dan 2027 untuk sejumlah ruas jalan prioritas di Kabupaten Sikka, termasuk Lingkar Luar Maumere.
Program IJD merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan, perbaikan, dan peningkatan konektivitas jalan daerah melalui dukungan pendanaan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses masyarakat menuju pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan semakin mudah.
Pelaksanaan pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara kini tidak hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi, tetapi juga pada penyelesaian kebutuhan lahan dan penanganan berbagai persoalan teknis yang disampaikan masyarakat.»(rel)
EKONOMI
Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun
Pembangunan Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara di Kabupaten Sikka mulai dikerjakan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah dengan anggaran Rp33 miliar dari APBN. Tahap pertama mencakup 1,5 kilometer dan ditargetkan rampung 31 Desember 2026, sedangkan 2,5 kilometer sisanya direncanakan dilanjutkan pada 2027.
MAUMERE, GardaFlores – Pembangunan ruas Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara di Kabupaten Sikka mulai dikerjakan melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) dengan dukungan anggaran Rp33 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dimulainya pekerjaan tahap pertama ditandai dengan seremoni adat dan pemberkatan peralatan kerja di Simpang Kaliwajo, Desa Masebewa, Kecamatan Paga, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka M. Movaldes Da Maga Bapa, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Camat Paga Mario Keraf, Camat Mego Markus Kustandi Lerang, kontraktor pelaksana Budi Budiono, Kepala Desa Masebewa Gerardus Erasmus, serta tokoh adat dan masyarakat setempat.
Pada tahap pertama, pekerjaan mencakup pembangunan jalan sepanjang 1,5 kilometer dengan anggaran Rp33 miliar. Proyek yang dikerjakan PT Floresta itu ditargetkan selesai pada 31 Desember 2026.
HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil
Sementara itu, total ruas jalan yang direncanakan untuk ditangani mencapai 4 kilometer. Dengan demikian, masih terdapat 2,5 kilometer yang akan dilanjutkan melalui tahap kedua pada 2027.
Pembangunan ruas tersebut diharapkan memperbaiki konektivitas masyarakat di wilayah Kaliwajo, Tanangalu, Masebewa, serta sejumlah kawasan di Kecamatan Paga dan Kecamatan Mego.
Selain menunjang mobilitas warga, jalan ini memiliki peran penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendukung aktivitas ekonomi antardesa.
Dimulainya pembangunan tersebut menjadi langkah awal peningkatan akses transportasi di kawasan Paga dan Mego. Namun, masyarakat masih menantikan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal, pemenuhan spesifikasi teknis, serta kualitas konstruksi yang terjaga.
Cuaca Panas Ekstrem, Bupati Sikka Pangkas Jam Pelajaran dan Hentikan Kegiatan Outdoor
Keberlanjutan pembangunan tahap kedua juga menjadi perhatian karena penyelesaian seluruh ruas sepanjang 4 kilometer diperlukan agar manfaat peningkatan konektivitas dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Dengan dimulainya tahap pertama, perhatian berikutnya tertuju pada realisasi pekerjaan sepanjang 1,5 kilometer hingga akhir 2026 dan kelanjutan penanganan 2,5 kilometer sisanya pada 2027.»(rel)
EKONOMI
Pelni Siapkan Empat Kapal ke Maumere, Tiket Ekonomi Nataru Didiskon 30 Persen
Pelni Cabang Maumere menyiapkan KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu untuk angkutan Nataru 2026/2027. Tiket ekonomi mendapat diskon 30 persen.
MAUMERE, GardaFlores – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Maumere menyiapkan empat kapal untuk melayani penumpang selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pada periode yang sama, Pelni memberikan diskon tiket sebesar 30 persen khusus untuk kelas ekonomi, mulai 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.
Empat kapal yang disiapkan untuk melayani penumpang menuju Pelabuhan Maumere adalah KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Sirimau, dan KM Lambelu.
Kepala Pelni Cabang Maumere, Edwin Kurniansyah, menyampaikan kesiapan armada dan program diskon tersebut di Maumere, Kamis (12/11/2026).
“Menjelang Nataru, kami telah menyiapkan empat armada yang akan diberangkatkan ke pelabuhan tujuan sejak 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. PT Pelni juga akan memberikan diskon untuk kelas ekonomi sebesar 30 persen,” jelas Edwin.
HKN ke-62, Kadis Kesehatan Sikka Soroti 3 Kematian Ibu dan 30 Kematian Bayi
Diskon tiket tersebut berlaku untuk kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang selama periode program. Potongan harga dihitung dari tarif dasar tiket dan tidak mencakup biaya asuransi maupun pas masuk pelabuhan.
Diskon hanya berlaku untuk keberangkatan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Tiket dengan tanggal keberangkatan di luar periode tersebut dikenakan tarif normal.
Pelni juga menetapkan bahwa apabila kuota tiket diskon habis sebelum program berakhir, pembelian berikutnya akan menggunakan tarif normal. Penumpang yang telah membeli tiket sebelum masa pemberlakuan diskon tidak dapat mengajukan pengembalian selisih harga.
Untuk mendapatkan tiket, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Pelni Mobile atau saluran penjualan resmi lainnya. Pembelian juga dapat dilakukan melalui mitra resmi, antara lain BRI, BCA, BNI, BRI Link, dan Alfamart.
Dua Bulan Solar dan Es Batu Sulit Didapat, Nelayan Waturia Terbebani Biaya Melaut
Edwin mengimbau calon penumpang membeli tiket lebih awal dan memeriksa jadwal keberangkatan secara berkala. Pembukaan penjualan tiket dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan jadwal kapal.
Setiap penumpang wajib menggunakan identitas diri masing-masing saat membeli tiket. Edwin juga mengingatkan masyarakat agar menghindari calo dan tawaran pembelian tiket melalui akun Facebook atau aplikasi yang tidak resmi.
“Kepada masyarakat, saya mengimbau untuk menghindari calo serta tawaran pembelian tiket melalui Facebook atau aplikasi lainnya yang tidak resmi,” ujar Edwin.
Pelni meminta masyarakat melaporkan kepada pihak perusahaan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program stimulus diskon tiket Nataru.»(rel)
Koruptor harus dimiskinkan: kejar hasil kejahatannya, jangan berhenti pada hukuman penjara
Kader PKK dan Posyandu Terima Penghargaan, Fista Sambuari Kago: Mereka Pahlawan Keluarga
Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
Koruptor harus dimiskinkan: kejar hasil kejahatannya, jangan berhenti pada hukuman penjara
Kader PKK dan Posyandu Terima Penghargaan, Fista Sambuari Kago: Mereka Pahlawan Keluarga
Tak Ada Anggaran Pembebasan Lahan, Warga Diminta Dukung Pelebaran Jalan Kaliwajo–Woloara
Anggaran Rp33 Miliar, Jalan Simpang Kaliwajo–Woloara Mulai Dibangun
HKN ke-62, Wabup Sikka Tekankan Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Wilayah Terpencil
Kuasa Hukum Tersangka BBM Eceran di Sikka Pertanyakan Konsistensi Penindakan
DPRD Sikka Soroti Biaya Pengawetan Jenazah dan Dugaan Penjualan Formalin
Bupati Sikka Soroti BUMDes Tak Menguntungkan Desa, Minta Evaluasi Menyeluruh
Kebakaran Lahan di Waigete Hanguskan Sekitar Satu Hektare
RDP KUR DPRD Sikka Berakhir Tanpa Rekomendasi, 11 Anggota Hadir
-
NASIONAL1 year agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka