EKONOMI
Warga Sikka Pertanyakan Kebijakan Bank Tanah, Pemerintah Diminta Buka Transparansi Pengelolaan Lahan
Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh.
MAUMERE, GardaFlores – Kebijakan pemerintah terkait pembentukan Badan Bank Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja mulai menuai sorotan dari masyarakat di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pengelolaan tanah serta jaminan perlindungan hak masyarakat kecil.
Tokoh masyarakat Yusuf Lewor Goban menyebut masyarakat hingga kini belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme kerja lembaga tersebut, terutama terkait pengelolaan tanah di wilayah mereka.
Pernyataan itu disampaikan Yusuf saat ditemui di Maumere, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan apakah mereka harus memberikan persetujuan apabila tanah di wilayah mereka masuk dalam pengelolaan Badan Bank Tanah.
Ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang menggantungkan hidup dari tanah sebagai sumber penghidupan utama.
Selain itu, warga juga menyoroti klaim bahwa Badan Bank Tanah akan mengelola tanah negara yang terlantar. Di sejumlah wilayah seperti Nangahale dan Patiahu, masyarakat menilai hampir tidak ada lagi lahan yang benar-benar terlantar.
“Jika tanah terlantar hampir tidak ada, maka masyarakat bertanya-tanya tanah mana yang akan dikelola oleh Bank Tanah,” ungkap Yusuf Lewor Goban.
Yusuf juga menilai minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi persoalan lain yang memicu pertanyaan publik.
Banyak warga, kata dia, belum memahami secara jelas fungsi, tujuan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kepemilikan maupun pengelolaan tanah yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Kurangnya informasi tersebut dinilai berpotensi memicu kesalahpahaman sekaligus menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Karena itu, sejumlah pihak menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara penuh di lapangan. Transparansi dan keterlibatan publik dianggap penting agar pengelolaan tanah tidak memicu konflik agraria baru.
Masyarakat juga berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka mengenai kebijakan Badan Bank Tanah serta memastikan pengelolaan lahan tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan perlindungan hak masyarakat lokal.
Pemerintah: Lahan Harus Produktif dan Tingkatkan Kesejahteraan
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan bahwa lahan yang dikelola lembaganya diarahkan untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Saat ini, Badan Bank Tanah tercatat mengelola lahan seluas 34.767 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Reforma agraria tidak hanya soal bagi-bagi tanah, tetapi bagaimana lahan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa lahan yang dikelola Badan Bank Tanah benar-benar produktif, berdaya guna, dan punya manfaat ekonomi berkelanjutan,” ujar Hakiki dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa program reforma agraria merupakan salah satu mandat utama lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa 30 persen dari aset persediaan tanah Badan Bank Tanah wajib dialokasikan untuk program reforma agraria.
Hakiki menegaskan bahwa tujuan utama reforma agraria adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
Untuk itu, Badan Bank Tanah berkomitmen melaksanakan reforma agraria secara terencana, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut juga akan memberikan pendampingan secara bertahap dan terintegrasi kepada subjek reforma agraria, mulai dari tahap awal hingga pengembangan usaha di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang berada dalam pengelolaan Badan Bank Tanah.»(rel)
EKONOMI
BUMDes Waiara Mulai Petik Hasil Investasi Hortikultura, Serap 20 Pekerja dan Tambah PADes
Keterlibatan tenaga kerja lokal berlangsung sejak tahap pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.
MAUMERE, GardaFlores – Enam bulan setelah memulai usaha hortikultura, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Makmur Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, mulai memasuki fase produksi. Setelah dua kali memanen cabai merah dengan hasil lebih dari dua ton pada setiap panen, unit usaha milik desa itu kini bersiap melakukan panen perdana Pepaya California pada awal Agustus 2026.
Perkembangan tersebut menandai mulai berjalannya investasi desa yang dibiayai melalui penyertaan modal APBDes. Selain menghasilkan komoditas pertanian, usaha itu telah membuka lapangan kerja bagi warga dan diproyeksikan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
Penjabat Kepala Desa Waiara, Stefanus Arifin, ST, mengatakan pemerintah desa mengembangkan sektor hortikultura sebagai unit usaha BUMDes untuk membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
“Kami ingin BUMDes benar-benar menjalankan fungsi usaha sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi desa, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” katanya saat ditemui di lokasi kebun hortikultura, Kamis (30/7/2026).
Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Desa Waiara mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp174.174.000 melalui APBDes Tahun Anggaran 2025. Dana itu digunakan untuk penyewaan lahan, pengadaan bibit, pupuk, sarana produksi, serta biaya operasional hingga pemasaran.
Manajer Unit BUMDes Maju Makmur, Yohanes Fernandez Nero, mengatakan kebun hortikultura seluas 1,5 hektare itu telah menghasilkan dua kali panen cabai merah, masing-masing pada April dan Juli 2026, dengan produksi lebih dari dua ton pada setiap periode panen.
“Awal Agustus nanti kami akan memanen Pepaya California. Produksi awal diperkirakan lebih dari 500 buah dan akan terus bertambah seiring semakin banyak tanaman memasuki masa produktif,” ujarnya.
Menurut Yohanes, hasil panen telah dipasarkan di Kabupaten Sikka dan mulai menjangkau Kabupaten Ende. Perluasan jaringan distribusi dilakukan untuk menjaga kesinambungan pemasaran sekaligus meningkatkan nilai ekonomi usaha yang dikelola BUMDes.
Pohon Reo Tumbang Timpa Kendaraan di Waigete, Pelajar 17 Tahun Terluka
Usaha hortikultura tersebut juga menyerap 20 warga Desa Waiara sebagai tenaga kerja dengan sistem upah Hari Orang Kerja (HOK) sebesar Rp70.000 per hari. Keterlibatan tenaga kerja lokal berlangsung sejak tahap pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.
Data tersebut menunjukkan bahwa usaha yang dikelola BUMDes tidak hanya menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan modal desa secara produktif.
Dengan memasuki masa panen Pepaya California, BUMDes Maju Makmur mulai memperluas sumber pendapatannya di luar komoditas cabai merah. Pemerintah Desa Waiara menargetkan pengembangan komoditas dan jaringan pemasaran terus dilakukan agar kontribusi usaha tersebut terhadap PADes meningkat pada tahun-tahun berikutnya.»(rel)
EKONOMI
Kuota Diskon Tiket Kapal PELNI Tersisa Sekitar 4 Persen, Sudah Dimanfaatkan 660 Ribu Penumpang
Jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang.
JAKARTA, GardaFlores — Program diskon 30 persen tiket kapal PT PELNI (Persero) hampir mencapai batas kuota. Hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima.
Dengan sisa kuota sekitar empat persen, program stimulus ekonomi itu berpotensi berakhir lebih cepat apabila seluruh kuota terserap sebelum masa berlakunya berakhir pada 15 Agustus 2026.
Berdasarkan data PT PELNI, jumlah penumpang untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 15 Agustus 2026 telah mencapai 690.905 orang. Dari seluruh perjalanan tersebut, lima tujuan yang paling banyak dipilih penumpang adalah Makassar, Tanjung Priok, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya.
Sekretaris Perusahaan PT PELNI (Persero), Ditto Pappilanda, mengatakan tingginya pemanfaatan program menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap layanan transportasi laut selama periode libur sekolah.
“Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Kuota penerima manfaat telah terserap sekitar 96 persen dan hanya menyisakan sekitar 4 persen. Masyarakat yang masih berencana bepergian dengan kapal PELNI diimbau segera memesan tiket melalui kanal resmi sebelum kuota habis,” katanya.
Program tersebut memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi di seluruh trayek kapal penumpang PELNI. Diskon tidak berlaku untuk komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.
PELNI menyatakan tetap mengoperasikan seluruh armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan aspek keselamatan, ketepatan waktu, dan pelayanan.
Saat ini PT PELNI mengoperasikan 25 kapal penumpang yang melayani 483 ruas pelayaran dengan singgah di 75 pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengoperasikan 30 trayek kapal perintis, 17 kapal rede, delapan trayek tol laut, dan satu trayek kapal ternak untuk mendukung konektivitas nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).»(rel)
EKONOMI
Kepala Cabang PELNI Maumere Imbau Calon Penumpang Segera Beli Tiket, Kuota Diskon Nasional Tersisa 4 Persen
Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
MAUMERE, GardaFlores — PT PELNI Cabang Maumere mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kapal penumpang agar segera membeli tiket. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota nasional program diskon tarif tiket kapal PELNI tinggal sekitar 4 persen.
Kepala Cabang PT PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap program stimulus ekonomi berupa potongan tarif tiket membuat kuota penerima manfaat hampir seluruhnya terserap.
“Kami mengimbau masyarakat yang sudah memiliki rencana bepergian untuk segera membeli tiket melalui kanal resmi penjualan tiket PT PELNI. Jangan menunggu hingga mendekati jadwal keberangkatan karena kuota diskon secara nasional tinggal sekitar 4 persen,” kata Edwin.
Ia menjelaskan, program diskon berlaku secara nasional sehingga sisa kuota terus berkurang seiring meningkatnya pembelian tiket di berbagai daerah.
PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah
Selain mengingatkan masyarakat agar segera memesan tiket, Edwin juga meminta calon penumpang menggunakan kanal penjualan resmi PT PELNI untuk menghindari penipuan maupun praktik percaloan.
Menurutnya, pembelian melalui kanal resmi juga memastikan penumpang memperoleh tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
Program diskon tiket kapal PELNI merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang memberikan potongan harga 30 persen untuk tarif dasar tiket kelas ekonomi. Program tersebut berlaku hingga 15 Agustus 2026 atau sampai kuota nasional habis.
Berdasarkan data PT PELNI hingga 21 Juli 2026, sebanyak 660.654 penumpang telah memanfaatkan program tersebut atau sekitar 96 persen dari total kuota 693.690 penerima, sehingga sisa kuota kini tinggal sekitar 4 persen.»(rel)
Empat Tahun Tertunda, Kejari Sikka Akhirnya Eksekusi Terpidana Kasus Persetubuhan Anak
20 Tim SD Bersaing di Merdeka Cup I Nita, Ajang Pembinaan Talenta Sepak Bola Usia Dini
TRUK F Tegaskan Maria Hendrika Hungan Tak Lagi Berstatus Staf Sejak Juni 2025
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
Empat Tahun Tertunda, Kejari Sikka Akhirnya Eksekusi Terpidana Kasus Persetubuhan Anak
20 Tim SD Bersaing di Merdeka Cup I Nita, Ajang Pembinaan Talenta Sepak Bola Usia Dini
TRUK F Tegaskan Maria Hendrika Hungan Tak Lagi Berstatus Staf Sejak Juni 2025
Tujuh Desa di Sikka Perkuat Sistem Perlindungan Anak, TP PKK Dorong Peran Keluarga dan Masyarakat
Di Balik Kematian ASN di Palue, Polisi Temukan Riwayat Perawatan Psikiatri dan Pesan Pribadi di Ponsel
BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X
Mekeng Dorong UU Obligasi Daerah untuk Buka Sumber Pembiayaan Baru bagi Daerah
Inggris vs Argentina: Ketika Sejarah, Nasionalisme, dan Sepak Bola Bertemu Lagi
Bupati Sikka: NYD III Jadi Momentum Menyiapkan Orang Muda Katolik sebagai Generasi Penentu Bangsa dan Gereja
Jawaban Somasi La Sahara Dinilai Tak Lagi Bernilai Yuridis, Penggunaan Kuasa Insidentil Dipersoalkan
-
NASIONAL10 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA11 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM12 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka