POLITIK
APBDes Likonggete 2026 Ditetapkan Tanpa Diskusi, Musyawarah Desa Dipertanyakan Transparansinya
Alih-alih membuka ruang tanya jawab, pimpinan musyawarah langsung membacakan penetapan APBDes.
Maumere, GardaFlores – Proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 Desa Likonggete, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, memicu sorotan publik. Forum musyawarah yang digelar Jumat (27/2/2026) dinilai sejumlah peserta tidak memberi ruang partisipasi yang memadai dan terkesan hanya memenuhi formalitas administratif.
Musyawarah dipimpin Wakil Ketua BPD Desa Likonggete, Sisilia Sri Hotok, bersama Penjabat Kepala Desa Likonggete, Jonson. Agenda diawali dengan pembacaan dokumen APBDes 2026. Namun setelah pembacaan anggaran selesai, forum tidak dibuka untuk sesi diskusi, tanggapan, maupun pendalaman dari peserta yang hadir.
Alih-alih membuka ruang tanya jawab, pimpinan musyawarah langsung membacakan penetapan APBDes. Situasi ini memunculkan kesan bahwa proses musyawarah tidak dijalankan sebagai ruang deliberatif, melainkan sebatas tahapan prosedural.
Sorotan semakin menguat saat penandatanganan berita acara penetapan APBDes hanya dilakukan oleh sepuluh tokoh masyarakat yang disebut-sebut telah ditentukan sebelumnya oleh penyelenggara. Peserta lain yang hadir tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengesahan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang asas keterbukaan, akuntabilitas, dan representasi dalam pengambilan keputusan anggaran desa.
Dedi Mulyadi Pulangkan 12 Pekerja Eltras, Dugaan TPPO di Maumere Belum Terjawab Tuntas
Secara prinsip, tata kelola pemerintahan desa menempatkan musyawarah desa sebagai forum tertinggi yang menjamin partisipasi warga dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. APBDes bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan sosial.
Dalam forum yang sama, tokoh masyarakat Muhammad Yusuf Lewar Goban turut menyoroti pentingnya edukasi hukum bagi warga, khususnya terkait persoalan tanah HGU Nangahale yang selama ini menjadi perhatian publik di wilayah Sikka. Ia meminta pemerintah desa dan BPD lebih aktif memberikan pemahaman hukum agar masyarakat tidak terjerat persoalan pidana.
“Kalau masyarakat mengikuti arahan saya, maka saya yakin masyarakat tidak akan dipenjara atau tersandung kasus hukum,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus membuka ruang refleksi lebih luas mengenai peran pemerintah desa dalam melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam isu agraria yang sensitif dan berdampak jangka panjang.
Musyawarah desa sejatinya merupakan ruang demokrasi lokal yang menjamin keterlibatan seluruh unsur masyarakat secara setara. Ketika ruang diskusi tertutup dan keputusan terkesan ditetapkan tanpa proses dialog terbuka, publik wajar mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Likonggete. Dinamika ini menjadi catatan penting bagi penguatan tata kelola desa yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan warga.»(rel)
POLITIK
DPC PDIP Ende Sesalkan Kontak Fisik Ketua DPRD dengan Sekretaris Fraksi Hanura
DPC PDIP Ende menyatakan penyesalan atas insiden kontak fisik Fransiskus Taso dan Hironimus Irwan Kila Pelo saat rapat Banggar DPRD Ende.
ENDE, GardaFlores — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende menyatakan penyesalan atas insiden kontak fisik yang melibatkan Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso dengan Sekretaris Fraksi Hanura Hironimus Irwan Kila Pelo saat rapat Badan Anggaran (Banggar), Selasa (1/9/2026).
Sikap tersebut disampaikan DPC PDIP Ende melalui pernyataan tertulis pada Senin (7/9/2026). Partai menegaskan tidak membenarkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat.
“DPC PDIP Kabupaten Ende menyayangkan dan prihatin atas terjadinya insiden tersebut, terlebih peristiwa itu terjadi di dalam ruang sidang DPRD yang merupakan lembaga terhormat dan tempat menjalankan fungsi demokrasi serta menyampaikan aspirasi rakyat,” demikian pernyataan DPC PDIP Ende.
Bahas Anggaran Bencana, Rapat Banggar DPRD Ende Berakhir di Polisi
DPC PDIP Ende juga telah meminta klarifikasi dari Fransiskus Taso. Dalam klarifikasi tersebut, Fransiskus mengakui melakukan pemukulan, tetapi menyebut tindakan itu sebagai respons spontan dalam situasi yang dipersepsikannya sebagai upaya pembelaan diri.
“Kader partai kami mengakui tindakan pemukulan dimaksud sebagai upaya pembelaan diri,” kata pimpinan DPC PDIP Ende.
Ketua DPC PDIP Ende Yosep Benediktus Badeoda mengatakan partai telah menegur Fransiskus dan meminta persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kita menyesali kejadian itu dan telah menegur kader yang bersangkutan dan meminta persoalan itu diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya, Rabu (9/9/2026) malam.
Pejabat Sikka Laporkan Akun Palsu yang Catut Nama dan Fotonya
DPC PDIP Ende menyatakan akan melakukan kajian internal sesuai AD/ART dan mekanisme organisasi apabila ditemukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Partai juga menghormati proses hukum yang ditempuh Hironimus.
Sebelumnya, Hironimus melaporkan dugaan penganiayaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menyatakan dipukul saat masih duduk dalam rapat Banggar dan mengalami kacamata pecah serta luka dan bengkak pada bagian wajah.
Sementara Fransiskus dalam klarifikasinya menyebut kontak fisik terjadi secara spontan setelah rapat diskors dan terjadi perbedaan pendapat dengan Hironimus. Ia menyatakan menyesali kejadian tersebut dan menegaskan tidak merencanakan tindakan itu.
DPC PDIP Ende menyerahkan penyelesaian perkara kepada mekanisme hukum dan menyatakan proses internal partai akan berjalan sesuai ketentuan organisasi.»(rel)
POLITIK
Tiga Nama Raih Nilai Tertinggi dalam Seleksi Sekda Sikka
Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, Johanes Putu Botha, dan Paulus Prasetya meraih nilai tertinggi dalam rangkaian seleksi Sekda Kabupaten Sikka.
MAUMERE, GardaFlores — Tiga pejabat memperoleh nilai tertinggi dalam rangkaian seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sikka. Mereka adalah Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, Johanes Brekmans Christoforus Putu Botha, dan Paulus Prasetya.
Ketiganya menempati posisi teratas berdasarkan tiga indikator penilaian, yakni manajemen talenta, rekam jejak, dan wawancara akhir.
Margaretha Movaldes Da Maga Bapa saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekda Sikka. Johanes Brekmans Christoforus Putu Botha menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, sedangkan Paulus Prasetya merupakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Sikka.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan penilaian dalam proses seleksi dilakukan melalui tiga indikator tersebut.
Pejabat Sikka Laporkan Akun Palsu yang Catut Nama dan Fotonya
“Jadi tahapan proses penilaian itu nilai dari manajemen talenta, rekam jejak, dan juga wawancara akhir,” kata Juventus, Senin (7/9/2026), di Maumere.
Menurut Juventus, hasil akumulasi dari ketiga indikator menempatkan tiga pejabat tersebut sebagai peraih nilai tertinggi.
“Dari ketiga tahapan atau indikator itu nilai tertingginya Ibu Femmy Bapa, Pak Putu Botha, dan Pak Paul Prasetya,” ujar Juventus.
Hasil penilaian tersebut membuat tiga nama itu berada di posisi teratas dalam proses seleksi Sekda Sikka. Namun, perolehan nilai tertinggi belum berarti penetapan sebagai Sekda, karena pengisian jabatan tetap mengikuti mekanisme dan tahapan seleksi yang berlaku.»(rel)
POLITIK
Gerindra Sikka Benahi Struktur, Bidik Kursi Bupati 2029
Gerindra Sikka membenahi struktur organisasi hingga tingkat kecamatan sebagai persiapan verifikasi partai pada 2027. Partai ini menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029 dan kursi Bupati Sikka.
MAUMERE, GardaFlores — DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Sikka membenahi struktur organisasi hingga tingkat kecamatan sebagai persiapan menghadapi verifikasi partai politik pada 2027 dan Pemilu 2029.
Hal itu disampaikan Ketua DPC Gerindra Sikka Stefanus Say dalam Rapat Koordinasi dan Pendidikan Politik DPC dan PAC Gerindra Sikka di Gedung Pusat Pelayanan (Puspel) Devosionalia Keuskupan Maumere, Sabtu (5/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri anggota DPRD Sikka dari Fraksi Gerindra Fabianus Toa dan Merison Botu serta sejumlah pengurus PAC. Stefanus mengatakan masih ada struktur PAC yang perlu dibenahi, di antaranya Kewapante, Hewokloang, Tanawawo, dan Waiblama.
“Kita harus merapikan kembali seluruh struktur DPC maupun PAC,” tegas Stef.
Menurut dia, pembenahan diperlukan agar seluruh struktur dan keanggotaan Gerindra Sikka siap menghadapi verifikasi faktual.
“Jangan sampai partai besar ini tidak dapat mengikuti pemilu di Kabupaten Sikka,” ujarnya.
Mahasiswa Desil 1-5 di Sikka Disiapkan Beasiswa hingga Tamat Kuliah
Gerindra Sikka menargetkan struktur organisasi telah siap menghadapi verifikasi pada 2027. Konsolidasi juga dilakukan untuk mengisi struktur di sejumlah kecamatan yang masih kosong.
“Setiap kecamatan yang masih kosong, kita harus melihat siapa yang bisa membantu kita,” katanya.
Stefanus mengatakan Gerindra akan mempersiapkan perekrutan bakal calon legislatif setelah tahapan verifikasi selesai. Ia juga menyebut ada sejumlah pihak dari partai lain yang ingin bergabung, tetapi tidak semuanya diterima karena dinilai hanya mencari tiket pencalonan.
“Jangan hanya datang untuk mencari kursi. Kita harus berjuang bersama dalam kebersamaan,” tegasnya.
Ia meminta kader menjaga soliditas internal dan tidak memainkan isu yang dapat memicu perpecahan.
Dalam rakor tersebut, Fabianus Toa membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Ia mengatakan MBG telah melalui proses pengkajian dan pembelajaran dari negara lain serta penting untuk pemenuhan gizi anak.
Hukum Pemilu Terus Berkembang, KPU Sikka Bedah Persoalan Legislative Inaction
Pernyataan itu disampaikan Fabianus menanggapi masukan warga yang meminta anggaran MBG dialihkan untuk beasiswa pendidikan.
Terkait gempa Flores, Fabianus menyebut pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp20 miliar melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Kabupaten Sikka. Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang disebut masih lemah.
Sementara itu, Merison Botu menyoroti rencana Pilkades serentak di Sikka. Menurut dia, pelaksanaannya terkendala anggaran meski anggaran Pilkades telah disepakati di DPRD Sikka.
Merison berharap Pilkades serentak dapat dilaksanakan pada awal 2027. Ia juga meminta kader Gerindra terus menyosialisasikan program pemerintah pusat, termasuk Koperasi Merah Putih.
Dari rakor tersebut, Gerindra Sikka menetapkan target politik menuju Pemilu 2029, yakni memenangkan kontestasi dan mengusung kader partai untuk menduduki kursi Bupati Sikka.»(rel)
-
NASIONAL11 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA12 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
