EKONOMI
TKBM Pelabuhan Wuring Belum Terdaftar, KSOP Lorens Say Tegaskan Tak Ada Pengelolaan Resmi dan Legalitas Masih Kosong
Di tengah kekosongan legalitas, dinamika aktivitas pelabuhan juga berubah.
Maumere, GardaFlores – Aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Wuring kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, para buruh bongkar muat di pelabuhan tersebut belum memiliki kartu buruh dan belum terdaftar secara resmi. Di sisi lain, aktivitas pemungutan oleh pihak yang diduga sebagai pengelola tetap berlangsung setiap kegiatan pasar, memunculkan tanda tanya soal legalitas dan pengawasan.
Kepala KSOP Pelabuhan Lorens Say, Ryan Partigor Hutabarat, yang ditemui di kantornya, Kamis (26/2/2026), menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada koperasi maupun badan pengelola TKBM yang terdaftar secara resmi di Pelabuhan Wuring.
“Tidak ada pengelolaan TKBM di Pelabuhan Wuring yang dilaporkan kepada kami. Jika belum ada pengelolaan resmi, maka kami juga belum dapat melakukan pembinaan,” tegas Ryan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa secara administratif dan regulatif, struktur pengelolaan TKBM di Wuring belum memiliki dasar hukum. Artinya, tidak ada badan hukum—baik koperasi maupun badan usaha pelabuhan—yang diakui dan berada dalam pembinaan resmi otoritas pelabuhan.
Ryan menjelaskan, apabila pengelolaan TKBM telah terbentuk dan memiliki anggota yang jelas, maka KSOP akan mengarahkan pembentukan koperasi sebagai badan hukum sah. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai keberadaan koperasi TKBM di Pelabuhan Wuring.
Di tengah kekosongan legalitas itu, dinamika aktivitas pelabuhan juga berubah. Ryan menyoroti bahwa kegiatan di Wuring sebagian besar merupakan aktivitas kapal penjualan. Sementara komoditas strategis seperti semen dan beras kini melakukan pembongkaran di Pelabuhan Lorens Say.
“Lama-kelamaan Pelabuhan Wuring bisa sepi karena aktivitas bongkar muat sudah banyak dilakukan di Pelabuhan Lorens Say,” ujarnya.
Secara paralel, KSOP juga tengah mendorong penataan status legal Pelabuhan Wuring. Menurut Ryan, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar pengembangan dan pengaturan tata kelola. Model ini telah diterapkan di Pelabuhan Lorens Say.
Ia menambahkan, idealnya RIP mencakup seluruh pelabuhan di wilayah Kabupaten Sikka. Namun karena Pelabuhan Lorens Say telah berstatus komersial dan dikelola oleh Pelindo, maka perencanaan induk untuk Pelabuhan Wuring akan disusun secara terpisah.
68 Desa Nelayan Sikka Siap Naik Kelas, Menteri KKP Siapkan Hub Perikanan Terpadu
“Pelabuhan Lorens Say sudah masuk tahap pengembangan ketiga dan ke depan akan dibuka pelabuhan kontainer untuk jangka panjang. Karena itu, Pelabuhan Wuring tidak dimasukkan dalam perencanaan yang sama,” jelasnya.
Ryan menerangkan bahwa Pelindo merupakan badan usaha pelabuhan yang mengelola aset negara melalui sistem konsesi. Selama masa konsesi, pengelolaan operasional berada di Pelindo, sementara regulasi, keamanan, dan keselamatan tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui KSOP.
“Kalau di Wuring ada yang ingin mengelola aset pemerintah, silakan melalui mekanisme badan usaha pelabuhan dan kerja sama seperti KSP atau KSO. Kami di sini sebagai pemerintah pusat mengawasi regulasi serta aspek keamanan dan keselamatan,” tegas Ryan.
Dengan demikian, hingga kini status pengelolaan dan legalitas operasional TKBM di Pelabuhan Wuring masih berada dalam ruang abu-abu administrasi. Tanpa badan hukum resmi dan tanpa pencatatan di KSOP, aktivitas bongkar muat di Wuring menghadapi tantangan serius: antara kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dan tuntutan tata kelola pelabuhan yang sah, transparan, dan akuntabel.»(rel)
EKONOMI
KNMP Lowolabo Dibangun dengan Anggaran Rp4,72 Miliar, Masa Kerja 120 Hari
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lowolabo, Kecamatan Paga. Proyek senilai Rp4,72 miliar itu memiliki masa pengerjaan 120 hari.
MAUMERE, GardaFlores — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Lowolabo, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, dimulai melalui peletakan batu pertama oleh Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, Rabu (14/10/2026). Proyek senilai Rp4,72 miliar itu dikerjakan PT Arum Daya Sentausa dengan masa pengerjaan 120 hari.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung kegiatan perikanan melalui penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir.
Juventus mengatakan Lowolabo merupakan satu dari delapan desa di Kabupaten Sikka yang ditetapkan sebagai lokasi pembangunan KNMP. Penetapan lokasi, menurut dia, didasarkan pada hasil penilaian yang mempertimbangkan ketersediaan data dan potensi sektor perikanan.
Ketersediaan lahan menjadi salah satu kendala pembangunan KNMP di Kabupaten Sikka. Juventus menyebut lokasi di Lowolabo tersedia dan berdekatan dengan Koperasi Merah Putih, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program.
Bupati meminta pelaksana melibatkan masyarakat setempat, termasuk dalam penyediaan material, serta menjaga kualitas pekerjaan.
“Semua pihak harus terlibat untuk mendukung pelaksanaannya sehingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini lancar dan berjalan baik,” kata Juventus.
Nilai kontrak pembangunan KNMP Lowolabo tercatat sebesar Rp4.723.090.147,59 dengan masa pengerjaan 120 hari. Fasilitas yang dibangun diharapkan mendukung aktivitas perikanan dan penanganan hasil tangkapan, meski rincian jenis fasilitas dalam proyek Lowolabo belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Peletakan batu pertama turut dihadiri Camat Paga, Penjabat Kepala Desa Lowolabo, perwakilan perangkat daerah, wakil sah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan KNMP Kabupaten Sikka, konsultan pengawas, dan tokoh masyarakat.»(rel)
EKONOMI
Sejumlah Titik KNMP di Sikka Terkendala Kawasan TWA
Sejumlah titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sikka perlu ditinjau ulang karena berada dalam kawasan Taman Wisata Alam. Sementara itu, proyek KNMP di Nangahure mulai dibangun dengan anggaran Rp3,21 miliar.
MAUMERE, GardaFlores — Sejumlah titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menghadapi persoalan lokasi karena berada dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Pemerintah Kabupaten Sikka sedang mengupayakan peninjauan ulang setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan persoalan itu saat peletakan batu pertama pembangunan KNMP di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Selasa (13/10/2026).
“Kita punya delapan titik ini, tetapi ada beberapa titik yang jadi masalah karena masih masuk dalam kawasan TWA. Ada surat dari Kementerian Kehutanan untuk kemudian ditinjau ulang titiknya. Ini yang sedang kita upayakan,” kata Juventus.
Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi
Ia belum merinci jumlah titik yang terdampak, lokasi masing-masing titik, maupun keputusan yang akan diambil setelah peninjauan. Belum ada penjelasan apakah lokasi tersebut akan tetap dipertahankan atau dialihkan.
Sementara persoalan lokasi itu masih ditangani, pembangunan KNMP di Nangahure telah dimulai. Proyek tersebut dikerjakan PT Arum Daya Sentausa dengan nilai anggaran Rp3.214.500.000 dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.
Menurut Juventus, pembangunan KNMP diarahkan untuk mendukung usaha nelayan melalui penyediaan fasilitas perikanan, antara lain tambatan perahu, pabrik es, penerangan, serta sarana penanganan dan pemasaran ikan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan off-taker, yakni pihak yang menyerap hasil produksi nelayan.
Juventus mengatakan proses menuju pembangunan di Nangahure sempat menghadapi sejumlah kendala dan dinamika di tengah masyarakat. Ia menyebut komunikasi dengan masyarakat setempat turut dibantu oleh sejumlah pihak, termasuk Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh rincian resmi mengenai titik-titik KNMP yang harus ditinjau ulang akibat persoalan kawasan TWA maupun jadwal penyelesaian peninjauan tersebut. Kepastian itu diperlukan untuk mengetahui kelanjutan pembangunan pada titik-titik yang terdampak.»(rel)
EKONOMI
Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Nangahure, Wuring, senilai Rp3,21 miliar mengalami keterlambatan. Pekerjaan tahap ini berfokus pada fondasi, sedangkan bangunan fasilitas akan dilanjutkan oleh direktorat terkait di KKP.
MAUMERE, GardaFlores — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, mengalami keterlambatan dari jadwal kontrak awal. Proyek senilai Rp3.214.500.000 yang dikerjakan PT Arum Daya Sentausa itu ditargetkan rampung pada Desember 2026, tetapi pekerjaan pada tahap ini masih berfokus pada fondasi.
Peletakan batu pertama proyek tersebut dilakukan pada Selasa (13/10/2026). Wakil Sah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan KNMP Kabupaten Sikka, Amrita Wahyu, mengatakan kontraktor telah menyatakan kesanggupan untuk mempercepat pekerjaan.
Meski demikian, Amrita tidak merinci tingkat keterlambatan maupun progres fisik pekerjaan saat peletakan batu pertama.
Menurut dia, pekerjaan pada tahap ini mencakup pembangunan fondasi. Pembangunan bangunan fasilitas akan dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pembagian tahapan tersebut membuat penyelesaian fondasi dan kelanjutan pembangunan fasilitas menjadi dua hal yang perlu dipantau untuk memastikan sarana KNMP dapat digunakan oleh nelayan.
Di Nangahure, fasilitas yang direncanakan meliputi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, pabrik es portabel, kios perbekalan, sarana air bersih dan sumur bor, penerangan jalan kawasan, jalan lingkungan, serta saluran drainase.
Bupati Sikka: Jangan Sukses Habiskan Anggaran, tetapi Gagal Hadirkan Perubahan
Amrita mengatakan pembangunan KNMP merupakan program KKP untuk mendukung kegiatan produksi perikanan melalui penyediaan infrastruktur bagi nelayan. Kabupaten Sikka pada 2026 mendapat alokasi pembangunan di delapan lokasi.
Ia meminta kontraktor mempercepat pekerjaan dengan tetap menjaga mutu konstruksi dan transparansi pelaksanaan. Namun, jadwal rinci penyelesaian fondasi dan dimulainya pembangunan fasilitas lanjutan belum disampaikan.
Dengan target penyelesaian pada akhir Desember 2026, progres proyek di Nangahure menjadi perhatian, terutama karena pekerjaan tahap ini belum mencakup seluruh fasilitas yang direncanakan untuk mendukung kegiatan nelayan di Wuring.»(rel)
KPU Sikka dan UNIMOF Kerja Sama Pendidikan Pemilih Mahasiswa
KNMP Lowolabo Dibangun dengan Anggaran Rp4,72 Miliar, Masa Kerja 120 Hari
Reza Arief Dewanto Pimpin Polda NTT, Pataka Diserahkan Rudi Darmoko
Pemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
THS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
KPU Sikka dan UNIMOF Kerja Sama Pendidikan Pemilih Mahasiswa
KNMP Lowolabo Dibangun dengan Anggaran Rp4,72 Miliar, Masa Kerja 120 Hari
Reza Arief Dewanto Pimpin Polda NTT, Pataka Diserahkan Rudi Darmoko
Sejumlah Titik KNMP di Sikka Terkendala Kawasan TWA
Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi
Frando Da Lopez Hibahkan Koleksi Buku Pribadi ke Perpustakaan Sikka
Dugaan KDRT di Palue, Istri Luka hingga 12 Jahitan Diselesaikan Kekeluargaan
Banjir Bandang Solok Rusak 11 Kantor, Dua Warga Hilang
Pengurus PBVSI Sikka Periode 2026–2030 Resmi Dilantik
Mendagri Ungkap Prabowo Setujui Tambahan Anggaran Gempa NTT, Kabupaten Rp20 Miliar dan Provinsi Rp40 Miliar
-
NASIONAL12 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year ago
Semangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA1 year agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka