EKONOMI
TKBM Pelabuhan Wuring Belum Terdaftar, KSOP Lorens Say Tegaskan Tak Ada Pengelolaan Resmi dan Legalitas Masih Kosong
Di tengah kekosongan legalitas, dinamika aktivitas pelabuhan juga berubah.
Maumere, GardaFlores – Aktivitas Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Wuring kembali menjadi sorotan. Hingga saat ini, para buruh bongkar muat di pelabuhan tersebut belum memiliki kartu buruh dan belum terdaftar secara resmi. Di sisi lain, aktivitas pemungutan oleh pihak yang diduga sebagai pengelola tetap berlangsung setiap kegiatan pasar, memunculkan tanda tanya soal legalitas dan pengawasan.
Kepala KSOP Pelabuhan Lorens Say, Ryan Partigor Hutabarat, yang ditemui di kantornya, Kamis (26/2/2026), menegaskan bahwa sampai sekarang belum ada koperasi maupun badan pengelola TKBM yang terdaftar secara resmi di Pelabuhan Wuring.
“Tidak ada pengelolaan TKBM di Pelabuhan Wuring yang dilaporkan kepada kami. Jika belum ada pengelolaan resmi, maka kami juga belum dapat melakukan pembinaan,” tegas Ryan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa secara administratif dan regulatif, struktur pengelolaan TKBM di Wuring belum memiliki dasar hukum. Artinya, tidak ada badan hukum—baik koperasi maupun badan usaha pelabuhan—yang diakui dan berada dalam pembinaan resmi otoritas pelabuhan.
Ryan menjelaskan, apabila pengelolaan TKBM telah terbentuk dan memiliki anggota yang jelas, maka KSOP akan mengarahkan pembentukan koperasi sebagai badan hukum sah. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai keberadaan koperasi TKBM di Pelabuhan Wuring.
Di tengah kekosongan legalitas itu, dinamika aktivitas pelabuhan juga berubah. Ryan menyoroti bahwa kegiatan di Wuring sebagian besar merupakan aktivitas kapal penjualan. Sementara komoditas strategis seperti semen dan beras kini melakukan pembongkaran di Pelabuhan Lorens Say.
“Lama-kelamaan Pelabuhan Wuring bisa sepi karena aktivitas bongkar muat sudah banyak dilakukan di Pelabuhan Lorens Say,” ujarnya.
Secara paralel, KSOP juga tengah mendorong penataan status legal Pelabuhan Wuring. Menurut Ryan, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar pengembangan dan pengaturan tata kelola. Model ini telah diterapkan di Pelabuhan Lorens Say.
Ia menambahkan, idealnya RIP mencakup seluruh pelabuhan di wilayah Kabupaten Sikka. Namun karena Pelabuhan Lorens Say telah berstatus komersial dan dikelola oleh Pelindo, maka perencanaan induk untuk Pelabuhan Wuring akan disusun secara terpisah.
68 Desa Nelayan Sikka Siap Naik Kelas, Menteri KKP Siapkan Hub Perikanan Terpadu
“Pelabuhan Lorens Say sudah masuk tahap pengembangan ketiga dan ke depan akan dibuka pelabuhan kontainer untuk jangka panjang. Karena itu, Pelabuhan Wuring tidak dimasukkan dalam perencanaan yang sama,” jelasnya.
Ryan menerangkan bahwa Pelindo merupakan badan usaha pelabuhan yang mengelola aset negara melalui sistem konsesi. Selama masa konsesi, pengelolaan operasional berada di Pelindo, sementara regulasi, keamanan, dan keselamatan tetap menjadi kewenangan pemerintah melalui KSOP.
“Kalau di Wuring ada yang ingin mengelola aset pemerintah, silakan melalui mekanisme badan usaha pelabuhan dan kerja sama seperti KSP atau KSO. Kami di sini sebagai pemerintah pusat mengawasi regulasi serta aspek keamanan dan keselamatan,” tegas Ryan.
Dengan demikian, hingga kini status pengelolaan dan legalitas operasional TKBM di Pelabuhan Wuring masih berada dalam ruang abu-abu administrasi. Tanpa badan hukum resmi dan tanpa pencatatan di KSOP, aktivitas bongkar muat di Wuring menghadapi tantangan serius: antara kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir dan tuntutan tata kelola pelabuhan yang sah, transparan, dan akuntabel.»(rel)
EKONOMI
TMMD ke-127 di Sikka Ditutup, Jalan 4,4 Km Diklaim Rampung 100 Persen
Bagaimana dampaknya bagi desa?
MAUMERE, GardaFlores — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Sikka resmi ditutup pada Rabu (11/3/2026). Upacara penutupan digelar di Desa Werang, Kecamatan Waiblama, dan dipimpin langsung Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, selaku Pengendali Kegiatan Operasi (PKO) TMMD.
Dalam amanatnya, Pangdam menyebut program TMMD sebagai salah satu instrumen percepatan pembangunan desa yang juga memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.
“Program TMMD mampu memberikan akselerasi pembangunan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat,” kata Pangdam dalam amanatnya.
Program yang mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa” itu dilaksanakan secara serentak di empat wilayah jajaran Kodam IX/Udayana, yakni Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur, Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Jembrana di Bali.
Brigjen TNI Hari Rahardjanto Tinjau Renovasi PAUD TMMD di Sikka, 60 Paket Gizi Anak Disalurkan
Selain pembangunan infrastruktur, kegiatan juga mencakup program nonfisik berupa penyuluhan kepada masyarakat terkait ketahanan pangan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), wawasan kebangsaan dan bela negara, pelayanan administrasi kependudukan, hingga sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan stunting.
Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.
“Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi indikator keberhasilan kemanunggalan TNI dan rakyat yang selama ini terjalin dengan baik,” ujarnya.
Di akhir amanatnya, Pangdam menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat tindakan maupun ucapan prajurit yang kurang berkenan.
Jalan 4,4 Kilometer Jadi Proyek Utama
Komandan Kodim 1603/Sikka Letkol Arm Denny Riesta Permana melaporkan bahwa sasaran fisik utama TMMD di wilayah tersebut adalah pembukaan jalan baru sepanjang 4.400 meter dengan lebar empat meter di Desa Werang.
Proyek tersebut dilaporkan telah selesai dengan capaian 100 persen.
“TMMD bertujuan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik,” kata Dandim.
Selain pembangunan jalan, kegiatan lain yang dilakukan antara lain pembangunan fasilitas MCK dan bak penampung air di Desa Werang, rehabilitasi Kapela St. Yohanes Paulus Hila, serta rehabilitasi dua unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Gong Bekor, Kecamatan Alok Timur.
Program lingkungan juga menjadi bagian dari kegiatan ini melalui penanaman 1.500 pohon, terdiri dari 500 pohon mahoni, 500 pohon trembesi, dan 500 pohon jambu mete.
TMMD Ke-127 Kodim 1603/Sikka Renovasi Gereja Daranatar di Desa Hoder
Di sektor ketahanan pangan, Satgas TMMD melakukan penanaman padi seluas dua hektare di Desa Reroroja.
Sementara itu, kegiatan sosial lainnya mencakup pembagian sembako dan nutrisi bagi masyarakat untuk pencegahan stunting serta kegiatan pembersihan pantai di Desa Nangahale, Watumilok, dan Lewolabo.
Program TMMD di wilayah Kodim 1603/Sikka diawali dengan Pra TMMD pada 29 Januari hingga 8 Februari 2026, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan utama pada 10 Februari hingga 11 Maret 2026.
Pelaksanaan kegiatan melibatkan sekitar 150 personel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat sekitar 100 orang setiap hari.
Klaim Tuntas 100 Persen dan Tantangan Nyata di Lapangan
Meski berbagai program dilaporkan selesai 100 persen, pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pembangunan tersebut mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa.
Pembukaan jalan baru, misalnya, diharapkan dapat membuka akses transportasi dan memperlancar distribusi hasil pertanian warga. Namun manfaat tersebut sangat bergantung pada keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur dan pengembangan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Dari Sawah Werang, Persaudaraan Tumbuh: Prajurit dan Warga Makan Sehidang di Lokasi TMMD Ke-127
Tanpa perawatan rutin dan dukungan kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah, sejumlah proyek pembangunan desa kerap menghadapi risiko kerusakan dalam beberapa tahun setelah selesai dibangun.
Karena itu, Pangdam IX/Udayana mengingatkan masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Rawat bersama hasil program TMMD agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.
Program Kolaborasi yang Perlu Dievaluasi
Selama ini, TMMD menjadi salah satu model pembangunan berbasis kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat desa, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.
Namun di sejumlah daerah, efektivitas program ini sering kali tidak hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari dampak ekonomi dan sosial yang muncul setelah program berakhir.
Di Sikka, jalan baru yang dibuka melalui TMMD ke-127 kini menjadi salah satu indikator awal apakah program tersebut benar-benar mampu mendorong mobilitas ekonomi masyarakat desa—atau sekadar menjadi proyek pembangunan jangka pendek.
Evaluasi terhadap dampak jangka panjang inilah yang akan menentukan seberapa jauh program TMMD benar-benar berhasil “membangun negeri dari desa.”»(rel)
EKONOMI
Wings Air Buka Rute Makassar–Maumere, Pemerintah Sikka Dorong Konektivitas dan Pariwisata Flores
Waktu tempuh penerbangan 1 jam 25 menit dengan jadwal operasi tiga kali seminggu: Selasa, Kamis, dan Sabtu.
MAUMERE, GardaFlores — Maskapai Wings Air dari Lion Air Group resmi membuka rute penerbangan Makassar–Maumere dan Maumere–Makassar dengan penerbangan perdana yang tiba di Bandara Fransiskus Xaverius Seda, Selasa (10/3/2026). Pembukaan rute ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah timur Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Pulau Flores.
Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan pembukaan rute tersebut memberikan tiga manfaat utama bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Dengan dibukanya rute Makassar–Maumere ini diharapkan dapat mendukung pemulihan dan pengembangan perekonomian di Kabupaten Sikka,” ujarnya.
Selain itu, kehadiran rute ini juga mempermudah mobilitas masyarakat karena dari Makassar penumpang dapat terhubung dengan berbagai kota lain di Indonesia. Menurut Danang, konektivitas tersebut tidak hanya terbatas pada Makassar, tetapi juga membuka akses ke kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Papua hingga Pulau Jawa.
“Dari Maumere masyarakat bisa terhubung ke Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Tarakan, Gorontalo, Kendari, hingga Ambon, Ternate, Sorong, Timika, Jayapura dan Merauke melalui Makassar,” jelasnya.
Rute ini dilayani menggunakan pesawat turboprop ATR 72 dengan kapasitas 72 penumpang kelas ekonomi. Waktu tempuh penerbangan sekitar 1 jam 25 menit dengan jadwal operasi tiga kali seminggu, yakni Selasa, Kamis, dan Sabtu.
Selain mendukung konektivitas, pembukaan rute ini juga diklaim menjadi bagian dari dukungan Lion Air Group terhadap program pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia.
“Dengan adanya rute ini wisatawan lebih mudah masuk ke Maumere sehingga dapat memberikan manfaat besar bagi sektor pariwisata,” tambah Danang.
Namun demikian, Lion Air Group masih melakukan kajian kelayakan lanjutan bersama pemerintah daerah terkait kemungkinan pembukaan rute lain dari Maumere, seperti ke Surabaya dan Denpasar.

Bupati Sikka didampingi Wakil Bupati Sikka dan CCS lion Air Group di Bandara Frans Seda ketika menyambut Maskapai Wings Air dari Lion Air Group yang resmi membuka rute penerbangan Makassar–Maumere dan Maumere–Makassar pada penerbangan perdana, Selasa (10/3/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU
Sementara itu, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyambut baik pembukaan rute tersebut. Ia menilai jalur penerbangan ini memiliki potensi besar karena banyak warga asal Sulawesi yang tinggal di Kabupaten Sikka.
“Hari ini kita menyambut penerbangan perdana Makassar–Maumere. Harapannya rute ini benar-benar dimanfaatkan karena potensinya cukup besar,” ujarnya di Bandara Frans Seda.
Menurutnya, rute tersebut juga membuka peluang mobilitas yang lebih mudah bagi masyarakat Flores, termasuk dari wilayah Adonara, Solor, dan Lembata untuk menjangkau kota-kota lain di Indonesia.
Mendes Yandri Ajak Bupati Optimalkan Potensi Desa sebagai Penggerak Ekonomi Nasional
Meski demikian, keberlanjutan rute ini sangat bergantung pada tingkat keterisian penumpang. Pemerintah daerah bahkan mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemda Sikka agar memanfaatkan penerbangan ini ketika melakukan perjalanan dinas.
“Saya minta para ASN jika bepergian ke Jakarta atau daerah lain bisa melalui Makassar,” kata Juventus.
Ia berharap masyarakat dan pemerintah daerah di sekitar Flores turut memanfaatkan rute tersebut agar jumlah penumpang terus meningkat dan layanan penerbangan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Pembukaan rute ini juga tidak lepas dari upaya lobi pemerintah daerah. Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi sebelumnya telah menyampaikan permintaan langsung kepada Direktur Komersial Lion Air Group di Jakarta pada 17 November 2025 agar rute Makassar–Maumere dibuka.
Permintaan tersebut akhirnya terealisasi menjelang berbagai kegiatan keagamaan dan pariwisata di Flores, termasuk Semana Santa Larantuka yang setiap tahun menarik ribuan peziarah dari berbagai daerah.
Dengan hadirnya rute ini, pemerintah daerah berharap konektivitas udara di Flores semakin terbuka. Namun tantangan utama tetap pada keberlanjutan operasional, yang sangat bergantung pada konsistensi permintaan penumpang dan dukungan masyarakat.»(rel)
EKONOMI
Rokok Ilegal Marak di Ende, Politisi Golkar Johanes Pela Desak APH dan Bea Cukai Bertindak Tegas
Rokok yang diduga ilegal tidak hanya beredar di Kota Ende, tetapi juga di pelosok desa dan dijual bebas di kios-kios kecil.
ENDE, GardaFlores – Maraknya peredaran rokok yang diduga ilegal di Kota Ende, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, memicu sorotan keras dari politisi Partai Golkar, Johanes Pela. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) bersama Bea Cukai segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan distribusi rokok tanpa cukai yang kini semakin meluas hingga ke kios-kios kecil dan pelosok desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Johanes Pela yang akrab disapa Jhon Pela kepada media pada Selasa (10/3/2026). Ia menilai penanganan terhadap persoalan ini terkesan lamban, padahal keluhan masyarakat terkait peredaran rokok ilegal sudah berlangsung cukup lama.
“Peredaran rokok ilegal ini tidak bisa dibiarkan. Aparat penegak hukum dan Bea Cukai harus segera bertindak tegas untuk menertibkan rokok yang tidak sah secara hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menunjukkan komitmen serius dalam memberantas rokok ilegal dengan menutup jalur distribusinya sejak dari sumber. Langkah tersebut dinilai penting agar peredaran rokok tanpa cukai tidak terus mengalir hingga ke daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Ende.
Jhon Pela juga menegaskan bahwa pelaku yang mengedarkan atau menjual rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Selain melanggar hukum, keberadaan rokok ilegal dinilai menimbulkan kerugian besar bagi negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor cukai.
“Negara kehilangan pendapatan karena rokok ilegal tidak membayar cukai. Ini jelas merugikan keuangan negara,” ujarnya.
Rokok Ilegal Marak di Ende, Satpol PP Siap Operasi Besar Usai Ramadan
Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mampu menangkap peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah proses perizinan usaha yang legal dan sah.
Sementara itu, sejumlah warga Kota Ende mengaku peredaran rokok yang diduga ilegal semakin marak dalam beberapa waktu terakhir. Namun hingga kini belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Seorang warga bahkan menduga adanya pihak tertentu yang membekingi peredaran rokok tersebut sehingga pasokannya terus masuk ke Kota Ende.
“Jangan sampai ada pihak yang membekingi sehingga rokok ilegal ini terus beredar,” kata warga tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, rokok yang diduga ilegal tidak hanya beredar di pusat Kota Ende, tetapi juga telah menjangkau hingga ke wilayah pelosok desa dan dijual bebas di kios-kios kecil.
Beberapa merek rokok yang diduga ilegal yang beredar di wilayah tersebut antara lain diinisialkan HEL, SKY, CAP, KGT, KBO, THA, dan ARR.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan peredaran rokok ilegal tersebut demi melindungi masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.»(elt)
-
HUMANIORA9 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA7 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA6 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM7 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI8 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
-
HUMANIORA11 months agoPemkab Sikka Ancam Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah yang Langgar Aturan
