MAUMERE, GardaFlores — Pendapatan Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Dari target sebesar Rp1,330 triliun, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1,261 triliun atau 94,81 persen, sehingga terdapat selisih sekitar Rp68,02 miliar.

Kekurangan pendapatan tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Noce Fernandez, mengatakan tidak tercapainya target pendapatan terutama disebabkan rendahnya realisasi Pendapatan Transfer yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan fraksi, Pendapatan Transfer hanya terealisasi Rp1,112 triliun dari target Rp1,186 triliun atau 93,79 persen. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar Rp73,6 miliar pada pos tersebut.

Menurut Fraksi Demokrat, kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan eksternal lainnya.

Fraksi Nurani Sejahtera Pertanyakan Dampak APBD terhadap Layanan Publik di Sikka

Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci jenis dana transfer yang tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran, termasuk kemungkinan adanya persyaratan yang belum terpenuhi maupun dampak perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Sorotan serupa diarahkan pada Transfer Antar Daerah yang hanya terealisasi Rp28,96 miliar dari target Rp40,67 miliar atau 71,21 persen. Capaian tersebut menjadi yang terendah di antara komponen utama pendapatan daerah.

Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber transfer yang belum terealisasi, kemungkinan adanya piutang antar daerah yang belum dibayarkan, serta dasar penetapan target yang dinilai tidak sejalan dengan capaian aktual.

Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi 94,59 persen dari target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi pada komponen ini mencapai sekitar Rp62,53 miliar.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah merinci sumber dana yang tidak tersalurkan, termasuk apakah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal, atau sumber transfer lainnya.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi perhatian karena hanya terealisasi sekitar 73 persen dari target. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan capaian pendapatan pada pos tersebut tidak sesuai perencanaan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Di tengah belum tercapainya target pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru melampaui target. PAD terealisasi Rp134,21 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar.

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

Fraksi juga mencatat realisasi Retribusi Daerah yang mencapai 112,08 persen serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 128,64 persen. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100 persen sesuai target.

Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor yang mendorong peningkatan PAD, termasuk kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), tingkat kepatuhan wajib pajak, serta strategi yang akan diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pada tahun-tahun mendatang.

Pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 masih berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sikka dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh catatan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD sebelum proses pembahasan memasuki tahap berikutnya.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago meminta organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, termasuk Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, masukan, dan usulan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus PMKRI Cabang Sanctus Thomas Morus Maumere periode 2026–2027 di Aula Frans Seda, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka, Jumat (5/6/2026) malam.

Bupati Sikka menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi, terutama sebagai ruang pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan dan proses pembangunan daerah.

Ia menyebut pemerintah membutuhkan keterlibatan aktif mahasiswa untuk memastikan kebijakan publik tetap berada pada jalur yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Juventus juga meminta agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian, tetapi disertai dengan gagasan dan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan.

“Pemerintah membutuhkan kritik yang tajam, usulan yang konkret, dan saran yang konstruktif. Kami juga membutuhkan kontrol sosial dari mahasiswa,” kata Juventus.

Menurutnya, organisasi kemahasiswaan merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong lahirnya ide-ide baru serta solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Ia menambahkan, sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan peran penting kelompok ini dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik di berbagai periode.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk terus memperkuat kapasitas intelektual, integritas, dan kepedulian sosial agar kontribusinya terhadap masyarakat semakin relevan.

Pemerintah Kabupaten Sikka, kata dia, juga membuka ruang komunikasi dan dialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemahasiswaan, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan selamat kepada pengurus PMKRI Cabang Maumere yang baru dilantik dan berharap organisasi tersebut tetap konsisten menjalankan peran kaderisasi serta pengabdian sosial.

Pelantikan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sikka, Pastor Moderator PMKRI Cabang Maumere, alumni PMKRI, serta organisasi Kelompok Cipayung seperti GMNI, HMI, dan LMND.

Pemerintah Kabupaten Sikka menegaskan bahwa ruang dialog dengan organisasi kemahasiswaan akan terus dibuka sebagai bagian dari penguatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai mempercepat penataan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale melalui skema reforma agraria yang disiapkan bersama pemerintah pusat. Program tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum pertanahan, mengurangi konflik agraria, sekaligus menata kembali penguasaan lahan di kawasan Nangahale, Kecamatan Talibura.

Langkah itu diperkenalkan Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago saat membuka sosialisasi penyelesaian tanah eks HGU PT Perkebunan Kelapa Diag di Aula Paroki Watubaing, Kamis (4/6/2026).

Forum tersebut menghadirkan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Bank Tanah, Kantor Wilayah BPN NTT, serta masyarakat calon penerima redistribusi tanah.

“Apa yang dilakukan di Nangahale hari ini merupakan bagian dari kehadiran negara untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang ditempati,” kata Juventus dalam sambutannya.

Pemerintah mulai menyosialisasikan skema redistribusi lahan melalui pemberian hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu pada sebagian kawasan eks HGU Nangahale. Skema itu menjadi bagian dari program reforma agraria nasional yang saat ini memasuki tahapan penataan subjek dan objek tanah.

Yusuf Lewor Goban Minta Tata Kelola Musyawarah Nangahale Dibenahi

Pemkab Sikka menilai penyelesaian konflik agraria Nangahale tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan administratif, tetapi harus disertai kepastian hukum, komunikasi publik yang terbuka, serta pelaksanaan yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Bupati Sikka juga menegaskan bahwa status HGU PT Krisrama masih memiliki dasar hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat yang masih menempati kawasan HGU diminta menghormati proses hukum dan menyelesaikan persoalan melalui jalur yang tersedia.

“Masyarakat diharapkan mengedepankan dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum agar penyelesaian berjalan damai dan tidak menimbulkan konflik baru,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap konflik agraria Nangahale yang selama bertahun-tahun melibatkan klaim masyarakat atas lahan yang berada dalam kawasan HGU. Persoalan tersebut beberapa kali memicu ketegangan sosial, aksi protes warga, hingga proses hukum yang saat ini masih berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sikka memastikan seluruh tahapan penyelesaian akan dilakukan bersama pemerintah pusat dan aparat pertanahan, termasuk pendataan warga, verifikasi penguasaan lahan, pemetaan kawasan, hingga penyusunan mekanisme redistribusi tanah.

Selain menyiapkan redistribusi lahan, pemerintah juga mulai menekankan penertiban kawasan HGU yang masih memiliki legalitas aktif. Pemkab menegaskan setiap proses penyelesaian harus berjalan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, unsur Forkopimda, jajaran ATR/BPN pusat dan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dari kawasan Nangahale dan sekitarnya.

Pemerintah pusat dan daerah kini menyiapkan tahapan lanjutan berupa validasi data penerima redistribusi tanah, pemetaan kawasan prioritas reforma agraria, serta penyusunan skema legalisasi lahan yang ditargetkan menjadi dasar penyelesaian konflik agraria di Nangahale secara bertahap.»(rel)