MAUMERE, GardaFlores — Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menjelaskan alasan tidak menemui pedagang Pasar Alok yang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sikka saat aksi protes terhadap penertiban lapak, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, ia meninggalkan lokasi setelah rapat paripurna DPRD karena harus menghadiri peluncuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa dan kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Penjelasan tersebut disampaikan menyusul kekecewaan sejumlah pedagang yang berharap dapat bertemu langsung dengan kepala daerah untuk meminta penjelasan terkait kebijakan penertiban dan relokasi di Pasar Alok.

“Saya tidak melarikan diri. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD bahwa pada saat yang sama harus melaunching BPJS Ketenagakerjaan untuk Linmas, RT, RW, dan kader Posyandu,” kata Juventus kepada wartawan di Maumere, Kamis malam.

Menurut dia, agenda tersebut telah terjadwal dan dihadiri para camat, kepala desa, serta perwakilan penerima manfaat yang telah menunggu di Kantor Bupati Sikka.

Penertiban Pasar Alok Diprotes, DPRD Sikka Mediasi Pedagang dan Pemkab

“Saya harus segera ke kantor karena semua camat dan para penerima manfaat sudah menunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan pedagang Pasar Alok mendatangi Gedung DPRD Sikka saat berlangsung Rapat Paripurna III Masa Sidang 2025–2026. Mereka memprotes penertiban yang dilakukan pengelola pasar bersama unsur Satpol PP, TNI, dan Polri pada hari yang sama.

Pedagang menilai penertiban dilakukan sebelum kepastian relokasi tersedia sepenuhnya. Sejumlah pedagang juga mengaku mengalami kerugian akibat kerusakan lapak dan barang dagangan selama proses penertiban berlangsung.

Dalam dialog yang difasilitasi DPRD Sikka, salah seorang pedagang, Lilis, mengaku sebagian barang dagangannya tidak lagi dapat dijual setelah terdampak penertiban.

“Kami berutang di koperasi untuk membeli barang dagangan. Dari hasil jualan itu kami membayar utang dan biaya sekolah anak-anak,” kata Lilis.

Selain mempersoalkan dampak ekonomi yang mereka alami, pedagang juga meminta pemerintah memperhatikan fasilitas pendukung di Pasar Alok, termasuk kondisi toilet dan sarana pasar lainnya yang dinilai belum memadai.

Pedagang Pasar Alok Tuntut Penjelasan Pemkab soal Penertiban dan Relokasi

Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumadi, serta sejumlah anggota DPRD.

Pemerintah Kabupaten Sikka sebelumnya menyatakan penataan Pasar Alok dilakukan untuk menertibkan aktivitas perdagangan yang masih berlangsung di badan jalan dan di atas saluran drainase. Pemerintah juga menyebut telah menyiapkan lapak di dalam area pasar bagi pedagang yang direlokasi.

Meski demikian, pedagang menilai sebagian lokasi yang disiapkan belum sepenuhnya siap digunakan sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap proses relokasi.

Hasil dialog antara pedagang, DPRD, dan pemerintah daerah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan lapangan dan evaluasi lanjutan terhadap kondisi Pasar Alok. Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan akan memverifikasi kembali ketersediaan lapak bagi pedagang terdampak, sementara DPRD akan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Puluhan pedagang Pasar Alok mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sikka, Kamis (11/6/2026), untuk memprotes penertiban yang dilakukan tim gabungan Pemerintah Kabupaten Sikka di kawasan pasar pada hari yang sama. Pedagang menilai penertiban dilakukan sebelum lokasi relokasi benar-benar siap digunakan.

Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna DPRD Sikka tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago.

Dalam pertemuan yang difasilitasi DPRD, para pedagang mempertanyakan alasan penertiban yang dinilai berlangsung mendadak sehingga mereka tidak memiliki cukup waktu untuk memindahkan barang dagangan.

Sejumlah pedagang juga mengaku mengalami kerugian akibat barang dagangan yang rusak saat proses penertiban berlangsung.

“Kami sedang berjualan saat penertiban dilakukan. Barang-barang dagangan kami ikut terdampak dan sebagian mengalami kerusakan,” kata salah seorang pedagang, Yasinta Siti.

Pedagang Pasar Alok Tuntut Penjelasan Pemkab soal Penertiban dan Relokasi

Selain mempersoalkan kerugian yang dialami, pedagang meminta penjelasan mengenai dasar hukum penertiban, keterlibatan aparat gabungan yang terdiri atas Satpol PP, pemadam kebakaran, TNI dan Polri, serta kepastian lokasi relokasi yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah.

Menurut pedagang, lapak yang disebut akan ditempati di bagian dalam pasar belum siap digunakan sehingga mereka kesulitan menentukan lokasi untuk melanjutkan aktivitas berdagang.

Pemerintah Kabupaten Sikka yang diwakili Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, menyatakan penataan kawasan Pasar Alok dilakukan untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, dan aman.

Menurut Simon, pemerintah telah menyiapkan lapak di dalam area pasar, namun sebagian pedagang masih memilih berjualan di bahu jalan dan di atas saluran drainase.

“Lapak yang telah disediakan kenapa dibiarkan kosong, sementara pedagang berjualan di pinggir jalan dan di atas got. Kalau memang tidak ada tempat yang disediakan pemerintah, tentu menjadi persoalan lain,” kata Simon.

Meski demikian, pemerintah daerah menyatakan akan melakukan evaluasi lapangan dan membuka ruang dialog lanjutan dengan pedagang guna mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

Pendapatan Sikka Kurang Rp68 Miliar dari Target, Dana Transfer Jadi Sorotan

Ketua DPRD Sikka, Stefanus Sumadi, mengatakan lembaganya mengambil peran mediasi untuk memastikan proses penataan pasar berjalan tanpa mengabaikan kepentingan pedagang maupun tujuan pemerintah daerah.

Menurut dia, DPRD bersama pemerintah daerah akan melakukan peninjauan lapangan dalam satu hingga dua hari ke depan guna memverifikasi kondisi sebenarnya, termasuk kesiapan lapak relokasi dan akses pedagang menuju lokasi berjualan.

“Kita perlu melihat akar persoalannya, apakah terkait ketersediaan lapak atau akses menuju lokasi berjualan. Itu yang akan kita dalami agar pasar bisa kembali berjalan normal,” ujar Stefanus.

Hasil dialog antara pedagang, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Sikka menghasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan lanjutan terhadap kondisi Pasar Alok sebelum pemerintah mengambil langkah penataan berikutnya. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar pembahasan lanjutan mengenai relokasi pedagang dan penataan kawasan pasar.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pendapatan Kabupaten Sikka pada Tahun Anggaran 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Dari target sebesar Rp1,330 triliun, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp1,261 triliun atau 94,81 persen, sehingga terdapat selisih sekitar Rp68,02 miliar.

Kekurangan pendapatan tersebut menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sikka dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (10/6/2026).

Ketua Fraksi Partai Demokrat, Yunus Noce Fernandez, mengatakan tidak tercapainya target pendapatan terutama disebabkan rendahnya realisasi Pendapatan Transfer yang selama ini menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan fraksi, Pendapatan Transfer hanya terealisasi Rp1,112 triliun dari target Rp1,186 triliun atau 93,79 persen. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar Rp73,6 miliar pada pos tersebut.

Menurut Fraksi Demokrat, kondisi ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Sikka terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan eksternal lainnya.

Fraksi Nurani Sejahtera Pertanyakan Dampak APBD terhadap Layanan Publik di Sikka

Karena itu, fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci jenis dana transfer yang tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran, termasuk kemungkinan adanya persyaratan yang belum terpenuhi maupun dampak perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

Sorotan serupa diarahkan pada Transfer Antar Daerah yang hanya terealisasi Rp28,96 miliar dari target Rp40,67 miliar atau 71,21 persen. Capaian tersebut menjadi yang terendah di antara komponen utama pendapatan daerah.

Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan sumber transfer yang belum terealisasi, kemungkinan adanya piutang antar daerah yang belum dibayarkan, serta dasar penetapan target yang dinilai tidak sejalan dengan capaian aktual.

Selain itu, Transfer Pemerintah Pusat hanya terealisasi 94,59 persen dari target yang ditetapkan. Selisih antara target dan realisasi pada komponen ini mencapai sekitar Rp62,53 miliar.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah merinci sumber dana yang tidak tersalurkan, termasuk apakah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Fiskal, atau sumber transfer lainnya.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menjadi perhatian karena hanya terealisasi sekitar 73 persen dari target. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan capaian pendapatan pada pos tersebut tidak sesuai perencanaan.

Pemkab Sikka Mulai Penataan Eks HGU Nangahale, Pemerintah Siapkan Redistribusi Tanah dan Penertiban Kawasan

Di tengah belum tercapainya target pendapatan daerah, Fraksi Demokrat mengapresiasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru melampaui target. PAD terealisasi Rp134,21 miliar atau 108,16 persen dari target Rp124,08 miliar.

Menurut fraksi, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal.

Fraksi juga mencatat realisasi Retribusi Daerah yang mencapai 112,08 persen serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 128,64 persen. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100 persen sesuai target.

Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor yang mendorong peningkatan PAD, termasuk kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), tingkat kepatuhan wajib pajak, serta strategi yang akan diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pada tahun-tahun mendatang.

Pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 masih berlanjut. Pemerintah Kabupaten Sikka dijadwalkan menyampaikan jawaban resmi atas seluruh catatan dan pertanyaan fraksi-fraksi DPRD sebelum proses pembahasan memasuki tahap berikutnya.»(rel)