MAUMERE, GardaFlores — Dokumen pemerintahan desa, foto lama, dan catatan sejarah masyarakat di Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, mulai ditata dan diselamatkan dari risiko rusak maupun hilang melalui program pengelolaan arsip statis yang berlangsung pada 22–23 April 2026.

Langkah tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) sebagai upaya menjaga arsip bernilai sejarah agar tetap tersimpan baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka melalui Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Rosita Djado, mengatakan arsip statis memiliki fungsi penting sebagai bukti pertanggungjawaban nasional, memori kolektif, serta identitas daerah.

“Kegiatan ini meliputi identifikasi dan akuisisi arsip dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta lembaga lokal. Selanjutnya dilakukan penataan, perawatan, dan penyediaan akses arsip bagi publik,” katanya.

Menurut Rosita, Desa Kolisia B dipilih karena memiliki potensi arsip cukup besar, mulai dari dokumen pemerintahan desa, foto kegiatan, hingga catatan sejarah lokal yang belum tertata secara optimal.

Wisata Literasi, Gerakan Baca 30 Menit Diterapkan di Sekolah Desa Tanaduen, Sikka

Ia menambahkan, arsip yang berhasil dihimpun diharapkan tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat diolah menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

“Arsip tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta penguatan literasi sejarah di masyarakat,” ujarnya.

Selain menata dokumen, Disarpus Sikka juga memberikan edukasi kepada aparat desa dan warga mengenai pentingnya pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penyimpanan, hingga pemeliharaan.

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memperkuat tertib arsip di tingkat desa sekaligus membangun ekosistem literasi dan informasi berbasis sejarah lokal.

Pemerintah desa dan masyarakat Kolisia B menyambut program itu dan berharap pendampingan serupa diperluas ke desa-desa lain di Kabupaten Sikka.

Sebagai langkah lanjutan, Disarpus Sikka menyatakan pembinaan dan pendampingan pengelolaan arsip desa akan terus dilakukan secara bertahap di wilayah lain.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka melakukan koordinasi langsung dengan DPD Partai Gelora Kabupaten Sikka di Sekretariat partai, Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Alok Timur, Kamis (23/4/2026), untuk menyinkronkan data kepengurusan partai sebagai bagian dari pemutakhiran berkelanjutan menjelang tahapan verifikasi peserta pemilu.

Kunjungan tersebut dipimpin jajaran komisioner KPU Sikka bersama staf sekretariat sebagai tindak lanjut surat Nomor 37/PL.01-SD/5307/2026 tentang pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang telah diperbarui melalui PKPU Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu.

Rombongan KPU Sikka diterima Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sikka, Haji Nasir Thamrin, bersama jajaran pengurus, termasuk Wakil Ketua Fandranata, Sekretaris Yohanes Kia Nunang, serta Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan Renol Potreth.

Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Sikka, Haji Nasir Thamrin, menyatakan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keterbukaan data dan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan.
“Kami menyambut baik langkah KPU sebagai bagian dari upaya bersama memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Komisi III DPR Tinjau Penegakan Hukum di NTT, Evaluasi TPPO hingga Implementasi KUHP Baru

Sekretaris DPD Partai Gelora Kabupaten Sikka, Yohanes Kia Nunang, menambahkan bahwa sinkronisasi data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperkuat komunikasi kelembagaan antara penyelenggara pemilu dan partai politik.
“Kami berharap koordinasi ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam mengawal tahapan pemilu di daerah,” katanya.

Dari sisi penyelenggara, kegiatan ini difokuskan pada pencocokan dan pembaruan data kepengurusan partai di tingkat kabupaten sebagai bagian dari basis verifikasi faktual dan administrasi pada tahapan pemilu mendatang.

Koordinasi langsung dengan partai politik menjadi salah satu mekanisme untuk memastikan validitas data, sekaligus mengantisipasi potensi ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh pada proses verifikasi peserta pemilu.

Pertemuan berlangsung dalam format formal dengan pembahasan teknis terkait struktur kepengurusan, keanggotaan, serta kesiapan administrasi partai sesuai regulasi KPU.

Hingga saat ini, KPU Kabupaten Sikka masih melanjutkan proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dengan menjadwalkan koordinasi serupa bersama partai lain guna memastikan kesiapan seluruh peserta pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja masa reses ke Nusa Tenggara Timur pada Rabu (22/4/2026) untuk mengevaluasi kinerja penegakan hukum di daerah serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polda NTT.

Kedatangan rombongan di Bandara El Tari, kata Kasi Humas Polres Sikka, Aipda Leonardus Tunga, Kamis (23/4/2026),  disambut Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Roch Adi Wibowo, Kepala BNNP NTT Brigjen Pol. Yulianus Yulianto, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Di Kupang, Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menyatakan kunjungan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum di daerah.
“Kunjungan ini merupakan momentum untuk memperkuat sistem hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah NTT,” ujarnya.

Kejari Sikka Nyatakan Berkas Pembunuhan Siswi SMP Lengkap, Kasus FRG Segera Disidangkan

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir antara lain Benny K. Harman, Siti Aisyah, Andi Ma’ruf Sulaiman, dan Bob Hasan.

Dalam rangkaian kegiatan, Komisi III menggelar rapat bersama pimpinan aparat penegak hukum yang diisi dengan pemaparan dari Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala BNNP, dilanjutkan dengan dialog terkait tantangan penegakan hukum di daerah.

Fokus pembahasan mencakup evaluasi penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, narkotika, korupsi, serta kejahatan umum lainnya. Selain itu, turut dibahas aspek reformasi hukum, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat.

Selain aspek penegakan hukum, DPR juga meminta penjelasan terkait realisasi anggaran, rencana strategis, serta program prioritas dari masing-masing institusi penegak hukum di wilayah NTT. Benny K. Harman (kiri), Kapolda NTT Irjen Pol. Rudi Darmoko (kanan). FOTO: IST

Komisi III juga menyoroti implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah berjalan lebih dari 100 hari. Evaluasi difokuskan pada kebutuhan penyesuaian internal guna mendukung sistem pemidanaan yang lebih modern, termasuk pendekatan keadilan restoratif.

Selain aspek penegakan hukum, DPR juga meminta penjelasan terkait realisasi anggaran, rencana strategis, serta program prioritas dari masing-masing institusi penegak hukum di wilayah NTT.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi III DPR RI, selain di NTT juga mencakup wilayah Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penegakan hukum di daerah.

Hasil kunjungan akan menjadi bahan evaluasi Komisi III DPR RI dalam fungsi pengawasan serta perumusan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional terkait penguatan sistem penegakan hukum.»(rel)