Connect with us

EKONOMI

Lagi, Pemkab Sikka Tertibkan Pedagang di Jalan Wuring, Sejumlah Pedagang Ajukan Keberatan

“Saya bangun di atas tanah saya sendiri, bukan di bahu jalan.”

Published

on

Haja Nursida Aliudin (inset kiri), mengaku kios miliknya ikut dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meskipun menurutnya tidak berada di bahu jalan. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka menertibkan aktivitas pedagang di sepanjang Jalan Kampung Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 15.00 WITA. Penertiban dilakukan karena aktivitas jual beli di bahu jalan dinilai melanggar aturan tata ruang dan mengganggu ketertiban umum.

Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan perdagangan agar lebih tertib dan terorganisir.

“Penertiban ini harus dilakukan karena sangat mengganggu. Pedagang berjualan di pinggir jalan sehingga mempersempit akses dan berpotensi menimbulkan kemacetan,” ujarnya.

Pemerintah daerah menyebut sebagian besar pedagang yang berjualan di lokasi tersebut merupakan pedagang berpindah yang tidak menetap di satu lokasi. Berdasarkan penelusuran, mereka beraktivitas di beberapa titik dalam satu hari.

Larangan ASN Belanja di Pasar Wuring: Kebijakan Pemda Sikka Berpotensi Memantik Konflik Sosial Ekonomi

“Pagi di TPI, siang di Pasar Alok, sore pindah ke Wuring. Sementara lapak di Pasar Alok justru banyak yang kosong,” katanya.

Pemkab Sikka menyatakan telah menyediakan lapak resmi di Pasar Alok, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pedagang.

Di lapangan, penertiban memicu keberatan dari sejumlah pedagang. Salah satunya Haja Nursida Aliudin yang mengaku kios miliknya ikut dibongkar oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), meskipun menurutnya tidak berada di bahu jalan.

“Sebelum ada pasar ikan di pinggir jalan, kios saya sudah ada. Tiba-tiba dibongkar tanpa pemberitahuan,” ujarnya.

FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Ia menyatakan bangunan kios tersebut berdiri di atas tanah milik pribadi yang memiliki sertifikat.

“Saya bangun di atas tanah saya sendiri, bukan di bahu jalan. Saya akan laporkan ke Polres,” tegasnya.

Penertiban ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perdagangan di Kota Maumere, khususnya di koridor Jalan Wuring yang dinilai mengalami kepadatan aktivitas jual beli.

Hingga saat ini, Pemkab Sikka tetap melanjutkan penataan kawasan dengan mengarahkan pedagang untuk menempati lapak resmi di Pasar Alok. Sementara itu, keberatan dari pedagang terkait proses penertiban berpotensi berlanjut melalui jalur hukum.»(rel)

EKONOMI

Kementan Perkuat Program Pangan dan Perkebunan di Ngada, Tinjau Irigasi hingga Distribusi Bibit Kelapa

“Dengan data yang baik, usulan program seperti OPLAH dapat diproses dengan tepat.”

Published

on

Kementerian Pertanian juga memfokuskan perhatian pada pengembangan sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa dalam. Di Malapau, Desa Inegena, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Dr. Anny Mulyani, memeriksa langsung kesiapan distribusi bibit, kapasitas produksi, hingga kualitas bibit yang akan dikembangkan masyarakat. FOTO: IST

NGADA, GardaFlores — Kementerian Pertanian Republik Indonesia memperkuat pengawasan dan pengembangan program pangan serta perkebunan di Kabupaten Ngada melalui peninjauan langsung terhadap irigasi perpompaan, Optimasi Lahan (OPLAH), dan pembibitan kelapa dalam, Rabu (13/5).

Kunjungan tersebut melibatkan tenaga ahli Kementerian Pertanian RI, perwakilan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kepala Balai Peternakan, Kepala BRMP, Kepala Balai BPSDM SMK Pertanian, serta pendamping teknis. Rombongan diterima Bupati dan Wakil Bupati Ngada di Bandara Soa Bajawa sebelum bergerak ke sejumlah lokasi program pertanian prioritas.

Peninjauan diawali di Irigasi Perpompaan (IRPOM) Lagurea, Kecamatan Soa, yang menjadi salah satu infrastruktur pendukung peningkatan produktivitas pertanian masyarakat. Dari lokasi tersebut, rombongan melanjutkan pemantauan program Optimasi Lahan (OPLAH) di Turekupe.

Dalam dialog di lapangan, petani penerima manfaat menyampaikan bantuan infrastruktur air membantu menjaga keberlanjutan usaha tani dan meningkatkan hasil produksi di tengah tantangan perubahan iklim dan keterbatasan air.

Ngada Percepat Pendaftaran Tanah Ulayat, Warga Adat Wolomeze Diberi Kepastian Hukum

Kementerian Pertanian juga memfokuskan perhatian pada pengembangan sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa dalam. Di Malapau, Desa Inegena, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Dr. Anny Mulyani, memeriksa langsung kesiapan distribusi bibit, kapasitas produksi, hingga kualitas bibit yang akan dikembangkan masyarakat.

“Kami memantau langsung proses pemilihan bibit dan kapasitas produksinya. Hal ini penting untuk memastikan kualitas bibit yang akan dikembangkan masyarakat guna mendukung sektor perkebunan di Ngada,” ujar Anny.

Selain memeriksa kesiapan distribusi, rombongan juga berdialog dengan kelompok masyarakat dan penyedia bibit terkait penguatan rantai produksi bibit kelapa sebagai bagian dari pengembangan komoditas perkebunan daerah.

Di sela kunjungan sektor pertanian, rombongan menghadiri upacara adat Keka Ea Maladhawi di Desa Nginamanu Selatan bersama masyarakat setempat.

Kodim 1625 Ngada Percepat Jembatan Garuda, Akses Pelajar dan Desa Terpencil Jadi Prioritas

Wakil Bupati Ngada menegaskan pelestarian budaya tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan identitas masyarakat Ngada.

“Budaya adalah identitas dan kekuatan masyarakat Ngada. Tanpa budaya, kita akan kehilangan jati diri,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati meminta pemerintah desa menyampaikan data pertanian secara terbuka dan akurat untuk mendukung pengusulan program bantuan pemerintah pusat, terutama program OPLAH.

“Desa harus memberikan data yang benar dan nyata terkait kondisi pertanian yang ada. Dengan data yang baik, usulan program seperti OPLAH dapat diproses dengan tepat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Ngada berharap dukungan teknis Kementerian Pertanian dan integrasi data pertanian desa dapat mempercepat pengembangan sektor pangan dan perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat memperkuat efektivitas program pertanian di daerah melalui pengawasan lapangan, evaluasi distribusi bantuan, dan sinkronisasi kebutuhan petani dengan program nasional.»(gus)

Continue Reading

EKONOMI

Bank NTT Siapkan Super Apps Baru, Fokus Percepat Layanan dan Perbaiki Tata Kelola

“Perusahaan sedang melakukan perubahan budaya kerja untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan.”

Published

on

Direktur Umum dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh, dan Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT, Heru Helbianto. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — PT Bank NTT menyiapkan super apps baru untuk menggantikan sistem mobile banking lama sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dan pembenahan tata kelola perusahaan. Platform baru tersebut ditargetkan meluncur pada akhir 2026 hingga awal 2027.

Rencana itu disampaikan Direktur Umum dan SDM Bank NTT, Rahmat Saleh, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT, Heru Helbianto, dalam pertemuan bersama Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, dan pegawai Bank NTT Cabang Maumere di Cafe Titik Kumpul Maumere, Selasa malam (12/5/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan sistem digital perbankan yang dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rahmat Saleh mengatakan Bank NTT memutuskan mengganti platform mobile banking lama karena dinilai masih memiliki keterbatasan fitur dan pengalaman pengguna yang belum optimal.

“Kami sudah memutuskan mengganti mobile banking dengan sistem baru yang memberikan user experience lebih baik dan layanan yang lebih lengkap,” kata Rahmat.

Menurut dia, pengembangan super apps juga melibatkan masukan dari nasabah agar layanan digital yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Heru Helbianto mengatakan Bank NTT sedang melakukan perubahan budaya kerja untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank daerah.

Gubernur Melkiades Lantik Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT, Bupati JPYK Turut Hadir

“Kami terus membangun culture kerja yang lebih profesional kepada stakeholder maupun masyarakat umum, termasuk memperkuat cabang yang masih perlu pembenahan,” ujarnya.

Ia menambahkan pembenahan internal juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat performa cabang-cabang yang dinilai belum optimal.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menilai transformasi Bank NTT perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan percepatan pelayanan kepada nasabah.

“Transformasi baru Bank NTT harus menjadi langkah menuju pelayanan yang lebih profesional, lebih cepat, dan lebih transformatif dalam seluruh aktivitas perbankan,” katanya.

Ia juga meminta manajemen Bank NTT memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah, nasabah, dan pemangku kepentingan lain guna menjaga kepercayaan publik terhadap bank daerah.

Transformasi digital Bank NTT menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan perbankan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan transaksi elektronik dan persaingan layanan keuangan berbasis aplikasi di Nusa Tenggara Timur.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

Sikka Mulai Terapkan E-Parking di 24 Titik, Targetkan Retribusi Lebih Transparan

Dukungan DPRD, aparat penegak hukum, pelaku usaha, sektor perbankan, hingga masyarakat menjadi faktor penting.

Published

on

“Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, pemerintah ingin memastikan retribusi yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk sebagai pendapatan daerah dan kembali dalam bentuk pembangunan.” FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mulai menerapkan sistem elektronik retribusi parkir atau e-parking di 24 titik tepi jalan umum di wilayah Kota Maumere, Selasa (12/5/2026), sebagai langkah digitalisasi pelayanan publik dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sistem yang dikembangkan bersama PT FTF Globalindo itu diterapkan di kawasan pusat perdagangan, pasar, pertokoan, dan sejumlah fasilitas publik untuk memperkuat pengawasan penerimaan retribusi parkir yang selama ini masih dilakukan secara manual.

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan penerapan e-retribusi parkir diarahkan untuk memperkecil potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

“Dengan sistem yang terdokumentasi secara digital, pemerintah ingin memastikan retribusi yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk sebagai pendapatan daerah dan kembali dalam bentuk pembangunan,” kata Juventus saat memperkenalkan sistem tersebut.

Menurutnya, digitalisasi sektor retribusi menjadi bagian dari strategi optimalisasi PAD di tengah meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sikka.

Wabup Sikka Instruksikan ASN Tertibkan Pasar Ilegal hingga Genjot PAD saat Apel Pagi

Selain aspek pendapatan, pemerintah daerah juga menargetkan perubahan pola pelayanan parkir agar lebih tertib dan profesional. Juru parkir disebut akan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem baru tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Sikka Yohanes Emil Satriawan mengatakan seluruh titik parkir telah melalui kajian teknis sebelum diterapkan sebagai lokasi e-parking.

“Penetapan titik parkir dilakukan agar pengelolaan berjalan lebih profesional, tertib, dan transparan,” ujarnya.

Dalam penerapannya, juru parkir akan menggunakan identitas resmi berupa tanda pengenal dan rompi kerja, serta memanfaatkan sistem karcis digital dalam proses pembayaran retribusi. Tarif parkir tetap mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku.

Pemerintah daerah juga menyiapkan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan efektif. Dukungan DPRD, aparat penegak hukum, pelaku usaha, sektor perbankan, hingga masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem digital tersebut.

Penerapan e-parking menjadi salah satu langkah transformasi digital layanan publik di Kabupaten Sikka, terutama pada sektor yang selama ini rentan terhadap persoalan transparansi penerimaan daerah.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending