HUKRIM
Razia “Pilih Kasih” Satpol PP Sikka: Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?
KNG: Jika aparat berani menindak hotel kecil, mereka juga harus berani memasuki hotel berbintang.
Maumere, GardaFlores — Operasi gabungan Satpol PP Sikka bersama unsur TNI–Polri pada Sabtu (28/11/2025) belum lama ini, kembali menyisakan pertanyaan besar soal objektivitas penegakan hukum. Razia prostitusi yang digelar di sejumlah hotel kelas menengah ke bawah itu berhasil mengamankan 11 orang, terdiri dari lima perempuan diduga PSK, lima pria hidung belang, dan seorang mucikari. Namun alih-alih menjadi bukti ketegasan pemerintah, operasi tersebut justru memantik kritik publik terkait praktik penegakan hukum yang dinilai “pilih-kasih”.
Sorotan Ketidakadilan: Mengapa Hanya Hotel Murah yang Dirazia?
Seorang tokoh muda Maumere yang meminta namanya disamarkan, KNG, menilai operasi semacam ini berulang kali menyasar kelas ekonomi bawah.
“Selalu penginapan kecil yang kena. Tempat-tempat berprofil tinggi, hotel-hotel berbintang yang justru berpeluang besar jadi lokasi transaksi level atas, hampir tidak pernah disentuh,” ujarnya.
KNG menyebut kondisi ini menimbulkan kesan kuat bahwa aparat lebih berani menindak masyarakat kecil dibanding kalangan berduit. Menurutnya, bila hotel-hotel besar yang disebut-sebut sebagai lokasi transaksi prostitusi kelas atas—tidak pernah dirazia, maka integritas operasi patut dipertanyakan.
Dampak Sosial Ekonomi
Razia semacam ini tak hanya menghukum pekerja seks tetapi juga memukul ekonomi hotel kecil. Resepsionis, petugas kebersihan, pekerja dapur, hingga pemilik penginapan ikut menanggung stigma.
Di Kabupaten Sikka, di mana lapangan kerja formal sangat terbatas, tindakan sporadis dan tidak merata berpotensi memperparah kemiskinan. Tanpa kebijakan pendampingan, mereka yang terseret razia justru makin terpinggirkan.
Kekacauan Penanganan: Dari Terduga Melarikan Diri Hingga Pemeriksaan yang Tak Tuntas
Dari 11 orang yang diamankan, lima pria akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti. Sementara satu mucikari berhasil melarikan diri usai pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Beru.
Ironisnya, dua PSK juga kabur saat meminta izin mengganti pembalut di kamar mandi kantor Satpol PP. Mereka memanfaatkan celah pengawasan untuk meloloskan diri melalui pintu belakang.
Kejadian-kejadian ini menimbulkan pertanyaan publik: sebenarnya apa yang ingin ditegakkan? Disiplin? Atau sekadar pencitraan?
Masalah Integritas Aparat: Apa yang Ditakuti?
KNG dan sejumlah warga menilai bahwa perbedaan perlakuan antara hotel kecil dan hotel besar mencerminkan persoalan yang lebih dalam yaitu ketidakberanian aparat menghadapi kekuatan ekonomi dan jejaring elite.
Jika benar ada pembiaran atau perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu, maka itu tidak lagi sekadar kelalaian, tetapi indikasi penyalahgunaan kewenangan yang merusak moralitas penegakan hukum.
Kebutuhan Pendekatan Komprehensif, Bukan Sekadar Razia Seremonial
Prostitusi adalah isu sosial yang kompleks. Upaya pemberantasannya tidak boleh berhenti pada publikasi razia. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh mulai dari: Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif; Program ekonomi alternatif bagi PSK; Layanan kesehatan dan pendampingan sosial; Mekanisme kontrol internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang; hingga Transparansi kriteria sasaran operasi.
Razia serampangan tanpa strategi dan keberanian moral hanya akan menjadi alat penindasan, bukan penyelesaian masalah.
Jika Ingin Bersih, Bersihkan Semuanya
Prostitusi memang berpotensi menciptakan kerusakan moral dan sosial. Namun menindaknya dengan cara yang tidak adil justru memperbesar luka sosial.
Penegakan hukum hanya memiliki legitimasi ketika ia berlaku setara—untuk yang kecil maupun yang besar, yang miskin maupun yang kaya.
“Jika aparat berani menindak hotel kecil, mereka juga harus berani memasuki hotel berbintang. Jika tidak, masyarakat berhak bertanya, siapa sebenarnya yang dilindungi, dan siapa yang dikorbankan,” pungkas KNG.»(rel)
HUKRIM
Penanganan Enam Kasus BBM di Polres Sikka Dipersoalkan, Tiga Terlapor Adukan Prosedur Penyidikan ke Propam
Propam Polres Sikka belum memberikan tanggapan resmi mengenai pengaduan tersebut.
MAUMERE, GardaFlores — Penanganan sejumlah perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM penugasan oleh Satreskrim Polres Sikka memasuki babak baru. Tiga orang yang sedang menjalani proses penyidikan mengadukan dugaan ketidaksesuaian prosedur penyitaan barang bukti kepada Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Sikka.
Pengaduan tersebut diajukan Kamis (23/7/2026) oleh Heri, Blasius Nong Jefri, dan Mishar melalui kuasa hukum mereka, Yohanes Domi Tukan dan rekan.
Ketiganya sebelumnya diperiksa dalam perkara dugaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi maupun BBM penugasan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Kuasa hukum para terlapor menilai terdapat persoalan prosedural dalam penyitaan kendaraan dan BBM yang dijadikan barang bukti. Menurut mereka, hingga lebih dari dua bulan sejak barang diamankan, kliennya belum ditetapkan sebagai tersangka, sementara kendaraan dan BBM masih berada dalam penguasaan penyidik.
Selain itu, kuasa hukum juga mempertanyakan dokumen yang digunakan penyidik dalam pengamanan barang bukti. Mereka berpendapat penyitaan seharusnya dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk mengenai administrasi penyitaan dan persetujuan pengadilan.
“Klien kami membutuhkan kepastian hukum. Karena itu kami meminta Propam memeriksa apakah seluruh prosedur penyidikan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Domi.
Polres Sikka Selidiki Laporan Dugaan Pencabulan terhadap Gadis Penyandang Disabilitas
Menurut Domi, laporan ke Propam bertujuan meminta pengawasan internal terhadap proses penyidikan, bukan untuk menghambat penanganan perkara dugaan penyalahgunaan BBM yang sedang berjalan.
Namun, saat mendatangi Propam Polres Sikka, pihaknya belum dapat menyampaikan laporan secara lengkap karena pejabat yang berwenang sedang bertugas di luar daerah. Mereka dijadwalkan kembali setelah pejabat tersebut kembali bertugas.
Bagian dari Enam Perkara BBM
Ketiga perkara tersebut merupakan bagian dari enam kasus dugaan penyalahgunaan BBM yang sebelumnya diumumkan Satreskrim Polres Sikka sepanjang 2026.
Dalam konferensi pers sebelumnya, Polres Sikka menyatakan telah mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM penugasan jenis Pertalite dan BBM subsidi jenis Solar di sejumlah lokasi di Kabupaten Sikka. Seluruh perkara diproses melalui laporan polisi dan masih berada dalam tahap penyidikan.
Polres juga menyatakan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi BBM yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, Propam Polres Sikka belum memberikan tanggapan resmi mengenai pengaduan tersebut. GardaFlores juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kasat Reskrim Polres Sikka terkait dalil yang disampaikan kuasa hukum para terlapor.
Pemberitaan ini akan diperbarui setelah tanggapan resmi dari kepolisian diperoleh.»(rel)
HUKRIM
Polres Sikka Selidiki Laporan Dugaan Pencabulan terhadap Gadis Penyandang Disabilitas
Merasa anaknya menjadi korban tindak pidana, keluarga memutuskan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Sikka.
MAUMERE, GardaFlores — Polres Sikka menyelidiki laporan dugaan pencabulan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas berusia 19 tahun berinisial MPR. Terlapor dalam kasus tersebut adalah seorang pria berinisial BB (74), warga Desa Bura Bekor, Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka.
Laporan polisi diajukan oleh ayah korban, Petrus Perianto, ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Sikka pada 5 Juni 2026, dua hari setelah dugaan peristiwa itu terjadi.
Menurut keterangan keluarga, dugaan tindak pidana tersebut terungkap setelah adik korban, Kristina Dayantri, menemukan kakaknya berada di rumah terlapor ketika mencarinya untuk makan siang pada 3 Juni 2026.
Kristina mengatakan, saat itu ia beberapa kali memanggil korban. Namun, yang keluar dari rumah lebih dahulu adalah BB.
“Dia tanya, ‘Kamu panggil MPR untuk apa?’ Saya jawab untuk makan. Tapi dia bilang biar kakak makan di rumahnya saja,” kata Kristina kepada GardaFlores, Selasa (21/7/2026).
Beberapa saat kemudian, korban keluar dari rumah tersebut dan dibawa pulang oleh keluarganya.
Menurut Kristina, setibanya di rumah, korban mengaku mengalami dugaan perbuatan cabul saat berada di dalam rumah terlapor. Pengakuan itu kemudian disampaikan kepada kedua orang tua korban pada hari yang sama.
Merasa anaknya menjadi korban tindak pidana, keluarga memutuskan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Sikka untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
Dalam perkembangan penyelidikan, korban kembali menjalani pemeriksaan tambahan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sikka pada Selasa (21/7/2026) dengan didampingi ibu kandungnya guna melengkapi keterangan kepada penyidik.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Sikka belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyelidikan maupun status hukum terlapor.
GardaFlores juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak BB. Ruang hak jawab akan diberikan apabila yang bersangkutan bersedia memberikan keterangan.»(rel)
HUKRIM
Terduga Pelaku Pemerkosaan di Sikka Belum Ditangkap Hampir Dua Tahun, Keluarga Korban Desak Polisi Bertindak
Publik kini menunggu kepastian penanganan perkara sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.
MAUMERE, GardaFlores — Hampir dua tahun setelah laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan muda di Kabupaten Sikka dibuat, terduga pelaku hingga kini belum juga ditangkap. Kondisi tersebut memicu desakan dari keluarga korban agar Polres Sikka segera mengambil langkah konkret memburu terduga pelaku yang diduga telah melarikan diri ke Kalimantan.
Korban berinisial MS (22), warga Hewer Bura, Dusun Wolonbekor, Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, mengaku menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan Genifansius Koli (38), yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung ayah korban.
Kasus tersebut dilaporkan ke Polres Sikka pada 4 November 2024 oleh tante korban, Inesensia Ledo (57). Namun hingga pertengahan Juli 2026, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai penangkapan maupun keberadaan terduga pelaku.
Menurut pengakuan korban, peristiwa itu terjadi pada 9 Maret 2024 saat dirinya tinggal sementara di rumah terduga pelaku.
Ketika rumah dalam keadaan sepi, korban yang sedang membersihkan rumah mengaku didatangi terduga pelaku. Korban mengatakan sempat menolak saat pelaku diduga berusaha melakukan pelecehan seksual. Namun, penolakan tersebut, menurut pengakuannya, dibalas dengan ancaman menggunakan sebilah pisau.
“Saya tidak mau, tapi dia paksa. Dia ambil pisau lalu bilang, ‘Kalau kau tidak mau ikut kemauan saya, nanti orang tua kamu, bapak, mama besar, semua saya bunuh, termasuk kamu,'” tutur MS.
Korban mengaku tidak mampu melawan karena berada di bawah ancaman. Menurut keterangannya, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi sebanyak dua hingga tiga kali.
Beberapa bulan kemudian, korban mengetahui dirinya hamil. Namun, menurut pengakuannya, terduga pelaku justru meminta agar identitas ayah biologis bayi yang dikandungnya disembunyikan.
Hasil Visum Bayudin Sudah Terbit, Dokter Forensik: Hanya Dapat Diserahkan kepada Penyidik
“Dia bilang, ‘Kalau kau hamil, jangan bilang saya. Bilang saja orang lain,'” ungkap korban.
Korban mengaku memilih diam karena ketakutan setelah menerima ancaman. Kehamilan itu baru diketahui keluarga setelah mereka melihat perubahan fisik korban dan meminta penjelasan.
Setelah didesak, korban akhirnya menceritakan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya. Namun sebelum keluarga menempuh jalur hukum, terduga pelaku diduga telah meninggalkan Kabupaten Sikka menuju Kalimantan pada awal November 2024.
Keluarga korban menilai lambannya proses penanganan perkara berpotensi memberi ruang bagi terduga pelaku untuk menghindari proses hukum. Mereka berharap kepolisian segera berkoordinasi dengan aparat di Kalimantan apabila informasi mengenai keberadaan terduga pelaku benar adanya.
Hampir Tiga Tahun Menunggu, Polisi Akhirnya Tangkap Terduga Pelaku Persetubuhan Anak di Sikka
“Kami hanya ingin keadilan. Anak kami sudah mengalami penderitaan yang tidak mungkin dipulihkan. Jangan sampai pelaku terus bebas sementara korban menanggung trauma seumur hidup,” ujar salah seorang anggota keluarga.
Menurut keluarga, perkara tersebut bukan hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga menyisakan trauma mendalam bagi korban yang kini harus membesarkan anak yang lahir dari peristiwa yang menurut pengakuannya terjadi di bawah ancaman senjata tajam.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Sikka belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan penyidikan, termasuk apakah terduga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, apakah telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), maupun langkah yang telah dilakukan untuk menangkapnya.
Publik kini menunggu kepastian penanganan perkara tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban dugaan kekerasan seksual.»(rel)
-
NASIONAL9 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA11 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM12 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
