Connect with us

HUKRIM

Razia Pekat di Maumere Disorot: Prosedur Dipertanyakan, Pemerintah Akui Prostitusi Sudah ‘Merajalela’

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi: Kalau saya lihat, faktor ekonomi dan gaya hidup yang jadi penyebab utama.

Published

on

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi. (GARDAFLORES/KAREL PANDU)

Maumere, GardaFlores — Operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sikka bersama TNI–Polri pada Sabtu (29/11/2025) di Maumere kembali menguak praktik prostitusi di kabupaten ini. Sebelas orang diamankan, termasuk satu mucikari, lima PSK, dan lima pria hidung belang. Namun di balik keberhasilan itu, muncul sorotan tajam soal prosedur razia yang dinilai serampangan dan minim akurasi.

Pemilik Hotel: Hanya 3 dari 22 Kamar Digeledah

Salah seorang pemilik hotel berinisial K mengungkapkan kejanggalan dalam razia tersebut. Ia menegaskan bahwa tim gabungan hanya menggeledah tiga kamar dari total 22 kamar yang ada di hotelnya, itupun berdasarkan laporan sepihak dari seorang tamu yang melarikan diri.

“Saya sudah bilang jangan kasar, undang-undang melarang. Banyak tamu yang mau istirahat. Mereka hanya periksa tiga kamar karena katanya ada keributan. Tapi yang bermasalah cuma satu kamar, itu pun karena tidak bawa KTP,” ujar K.

Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan publik: Apakah razia dilakukan berdasarkan bukti yang jelas, atau hanya mengikuti laporan tanpa verifikasi? Lalu, mengapa hanya tiga kamar yang disasar, sementara kamar lain dibiarkan?

Tindakan terbatas ini menimbulkan dugaan bahwa operasi lebih bersifat sporadis ketimbang sistematis, sehingga efektivitasnya dipertanyakan.

Razia Prostitusi di Maumere Bongkar Jaringan Eksploitasi, Penyakit Menular, hingga Praktik Pembiaran Hotel

Laporan Pelarian yang Memicu Razia

Menurut penjaga hotel, razia dipicu oleh laporan dari seorang tamu yang sebelumnya melarikan diri. Tamu tersebut melapor kepada Satpol PP bahwa terjadi keributan di hotel. Namun setelah pengecekan, laporan itu tidak sepenuhnya terbukti.

Hasilnya, dari tiga kamar yang digerebek, hanya kamar nomor 1 yang dianggap bermasalah.

Inkonstistensi laporan disanding hasil di lapangan membuka ruang kritik: Apakah tim gabungan bergerak dengan SOP jelas atau sekadar bereaksi spontan terhadap laporan yang belum teruji?

Ketiga PSK yang menjalani proses penyelidikan di Kantor Satpol PP Sikka, Minggu (30/11/2025). (GARDAFLORES/KAREL PANDU)

Wabup Sikka Akui Prostitusi Menggurita

Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa prostitusi di Kabupaten Sikka bukan lagi fenomena tersembunyi, melainkan sudah terang-terangan.

“Prostitusi dan seks bebas sudah ada di depan mata dan merajalela,” tegasnya.

Menurut Simon, maraknya PSK dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Mulai dari tekanan ekonomi, keluarga broken home, kekerasan seksual terhadap anak, perceraian, serta tingginya tuntutan gaya hidup.

“Kalau saya lihat, faktor ekonomi dan gaya hidup yang jadi penyebab utama,” tambahnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan prostitusi di Sikka bukan sekadar kelalaian individu, melainkan kegagalan struktural yang belum ditangani serius.

Operasi Moke di Sikka: Polisi Klarifikasi, Pertanyaan Publik Soal Batas Budaya dan Hukum

Usulan Rumah Singgah: Solusi atau Sekadar Janji?

Pemkab Sikka berencana membangun rumah singgah (shelter) bagi para PSK, ODGJ, dan orang terlantar. Shelter ini disebut sebagai langkah edukatif dan rehabilitatif.

Namun publik mempertanyakan efektivitas wacana ini: Siapa yang akan mendampingi para PSK secara profesional? Apakah anggaran dan program sudah disiapkan atau baru sebatas retorika?

Bagaimana pemkab mengukur keberhasilan pembinaan jika akar masalah ekonomi tak disentuh?

Tanpa rencana konkret, rumah singgah berpotensi menjadi proyek tanpa arah.

Janji Penertiban Hotel dan Kos-kosan

Wabup juga menegaskan akan menertibkan hotel, penginapan, homestay, dan kos-kosan yang melanggar izin atau disalahgunakan untuk praktik prostitusi.

Baiklah demikian. Sementara kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa razia masih jauh dari standar profesional. Ketidakkonsistenan penggeledahan dan respons reaktif terhadap laporan tamu justru menimbulkan pertanyaan lebih besar tentang keseriusan penertiban ini.

Operasi Pekat di Maumere kembali membuka fakta bahwa prostitusi bukan persoalan satu malam, melainkan persoalan sosial dan ekonomi yang menahun. Namun razia yang dilakukan tanpa prosedur yang kuat justru berisiko menggerus kepercayaan publik.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penegakan aturan dilakukan secara adil, sistematis, dan menghormati hak warga — bukan sekadar razia simbolik yang menyasar kelompok paling lemah tanpa menyentuh pihak-pihak yang lebih di atas.»(rel)

HUKRIM

Tersangka TPPO Maumere Diminta Ajukan Permohonan Maaf, Kuasa Hukum Soroti Potensi Pengakuan di Luar Sidang

Domi Tukan: Dorongan tersebut berpotensi mengarah pada pembentukan pengakuan di luar mekanisme persidangan.

Published

on

Tim kuasa hukum YCGW—Ria Tukan, Vitalis Badar, Rio Lameng, Alfons Hilarius Ase, dan Domi Tukan. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Tersangka berinisial YCGW dalam perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait operasional Eltras Pub & Karaoke, Maumere, disebut mendapat dorongan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada 13 pemandu lagu (LC) dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F) dengan tujuan memperoleh keringanan hukuman.

Informasi tersebut disampaikan tim kuasa hukum YCGW—Ria Tukan, Vitalis Badar, Rio Lameng, Alfons Hilarius Ase, dan Domi Tukan—dalam keterangan kepada media, Kamis (9/4/2026).

Kuasa hukum Alfons Ase menjelaskan, dorongan tersebut diketahui kliennya melalui pihak keluarga, yang menyebut adanya anjuran agar YCGW menyampaikan permohonan maaf kepada para LC dan TRUK-F. Permohonan itu dikaitkan dengan peluang pertimbangan keringanan dalam proses hukum yang berjalan.

Menurut Alfons, kliennya sempat mempertanyakan implikasi dari langkah tersebut. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa permohonan maaf tidak berkaitan dengan pembebasan, melainkan sebagai faktor yang dapat meringankan hukuman.

Polres Sikka Tetapkan 2 Tersangka TPPO Eltras Bar Maumere, Publik Desak Pengusutan Jaringan dan Transparansi Total

Namun, YCGW menolak langkah tersebut dengan alasan tidak mengakui tuduhan TPPO maupun kesalahan terhadap pihak TRUK-F. Ia juga mempertanyakan dampaknya terhadap laporan dugaan fitnah yang sebelumnya diajukan terhadap salah satu LC bernama Novi.

Tim kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa kliennya diminta membuat pernyataan permohonan maaf dalam bentuk rekaman video menggunakan telepon genggam. Rekaman tersebut disebut akan digunakan keluarga untuk disampaikan dalam konferensi pers melalui media sosial.

Selain itu, keluarga klien disebut diminta mendatangi pihak TRUK-F untuk memastikan keberadaan dokumen permohonan maaf.

Anggota tim kuasa hukum, Domi Tukan, menilai dorongan tersebut berpotensi mengarah pada pembentukan pengakuan di luar mekanisme persidangan.

9 Pekerja Eltras Tolak Temui KDM, Dua Sedang Hamil; Polemik Kasbon dan Dugaan TPPO Menguat

Ia menegaskan bahwa penentuan bersalah atau tidaknya seseorang sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim di pengadilan. Domi juga mempertanyakan relevansi permohonan maaf kepada TRUK-F, mengingat organisasi tersebut merupakan pelapor awal dalam perkara ini di Polres Sikka.

Menurutnya, pengakuan dari tersangka merupakan salah satu alat bukti dalam hukum pidana. Karena itu, ia menilai perlu kejelasan mengenai pihak yang menginisiasi dorongan tersebut.

Dalam praktik peradilan pidana, sikap kooperatif, termasuk permohonan maaf, dapat menjadi salah satu pertimbangan meringankan dalam putusan hakim. Namun, aspek tersebut tidak menggantikan pembuktian unsur pidana yang harus diuji melalui alat bukti dan proses persidangan.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak TRUK-F belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan belum memperoleh respons. Proses penanganan perkara dugaan TPPO ini masih berlangsung di Polres Sikka.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

Kasus Kematian Siswi SMP di Sikka: Autopsi dan Pemeriksaan Psikiater Disorot di Tengah Penyidikan Tiga Tersangka

“Tes DNA dari sampel korban adalah kunci untuk memastikan pelaku secara objektif.”

Published

on

“Ini kejahatan serius. Tanpa pendekatan ilmiah yang ketat, kebenaran bisa meleset,” kata dr. Fransiskus Xaverius Lameng, Kamis (9/4/2026). FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores — Desakan pelaksanaan autopsi menyeluruh dan pemeriksaan psikiater terhadap tersangka di bawah umur mengemuka dalam penanganan kasus kematian STN (14), siswi SMP MBC asal Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hingga kini, Polres Sikka telah menetapkan tiga tersangka, yakni FRG (16), VS (67), dan SG (47).

Kasus ini ditangani sebagai dugaan pembunuhan disertai kekerasan seksual, dengan FRG yang masih berusia 16 tahun ditetapkan sebagai tersangka utama.

Penetapan tersangka dilakukan secara bertahap, dimulai dari FRG, kemudian berkembang dengan penetapan VS dan SG. Penyidik juga telah menggelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Rubit pada awal April 2026.

Rekonstruksi melibatkan 50 adegan untuk menggambarkan rangkaian kejadian, termasuk dugaan tindakan kekerasan terhadap korban hingga penyembunyian jenazah di area kali. Dalam rekonstruksi tersebut, turut diperagakan dugaan peran SG yang disebut membantu FRG melarikan diri ke Kabupaten Ende setelah kejadian.

Sejumlah pihak menilai autopsi menyeluruh (visum dalam) diperlukan untuk memastikan penyebab kematian dan menguatkan dugaan kekerasan seksual. Selain itu, pemeriksaan DNA dinilai penting untuk pembuktian ilmiah terkait identitas pelaku.

Dokter di Kabupaten Sikka, dr. Fransiskus Xaverius Lameng, menegaskan bahwa pendekatan ilmiah menjadi kunci dalam penanganan perkara.

“Ini kejahatan serius. Tanpa pendekatan ilmiah yang ketat, kebenaran bisa meleset,” kata Fransiskus, Kamis (9/4/2026).

Misteri Kematian Siswi STN di Sikka Kian Mengguncang: Kepala Disebut Botak dan Jari Terpotong, Keluarga Desak Penjelasan

“Visum luar saja tidak cukup. Autopsi diperlukan agar penyebab kematian dan dugaan kekerasan seksual terungkap secara komprehensif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya uji DNA sebagai alat bukti objektif.

“Tes DNA dari sampel korban adalah kunci untuk memastikan pelaku secara objektif,” katanya.

Di sisi lain, tersangka FRG yang masih berusia di bawah umur dinilai perlu menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh dokter spesialis untuk memastikan kondisi mentalnya dalam kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan.

Pada 5 Maret 2026, organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi di Maumere. Mereka mendesak kepolisian membuka seluruh fakta kasus secara transparan dan mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kuasa hukum keluarga korban juga menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan dalam kronologi yang disusun penyidik, termasuk kemungkinan pelaku lebih dari satu orang.

Hingga saat ini, penyidikan masih berlangsung dengan tiga tersangka telah ditetapkan dan rekonstruksi telah dilakukan. Berkas perkara tengah dilengkapi untuk pelimpahan ke kejaksaan.

Polres Sikka belum merinci pelaksanaan autopsi menyeluruh, uji DNA, maupun rencana pemeriksaan psikiater terhadap tersangka anak. Proses penyidikan masih dalam pengembangan.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

137 Personel Polres Ende Ikuti Pelatihan Kesehatan Mental, Polda NTT Siapkan Layanan Terapi Internal

“Beban kerja tinggi dan masalah pribadi atau trauma masa lalu sering tidak terlihat, tetapi berdampak serius.”

Published

on

Sebagai tindak lanjut, Polda NTT memperkenalkan program “Rumah Bahagia”, berupa layanan konsultasi dan terapi psikologis bagi anggota yang dapat diakses melalui telepon dan media sosial. FOTO: GARDAFLORES/ELTON

ENDE, GardaFlores – Sebanyak 137 personel kepolisian dan Bhayangkari di Polres Ende, Kabupaten Ende, mengikuti pelatihan Ultimate Spiritual Emotional Freedom Technique (USEFT), Rabu (8/4/2026), sebagai bagian dari penguatan kesehatan mental dalam mendukung pelayanan publik.

Pelatihan yang berlangsung pukul 11.20 WITA itu merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Rudi Darmoko, yang menekankan pentingnya stabilitas psikologis anggota di tengah beban tugas kepolisian.

Dalam arahannya, Kapolda menyatakan bahwa tekanan kerja dan persoalan pribadi kerap menjadi faktor yang tidak terlihat namun berpengaruh terhadap perilaku dan kualitas pelayanan anggota di lapangan.

“Beban kerja tinggi dan masalah pribadi atau trauma masa lalu sering tidak terlihat, tetapi berdampak serius. Jika tidak ditangani, bisa memicu emosi tidak terkontrol, depresi, bahkan konflik dalam rumah tangga,” ujar Rudi Darmoko.

Menurut dia, kesehatan mental menjadi salah satu prasyarat dalam menjaga profesionalisme anggota Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang responsif dan humanis kepada masyarakat. Metode USEFT diperkenalkan sebagai teknik pengelolaan emosi yang dapat diterapkan secara mandiri maupun dengan pendampingan.

Kapolda NTT Tinjau Layanan 110 dan SPKT di Ende, Tekankan Standar Pelayanan Humanis

Kapolres Ende, Yudhi Franata, menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya saat ini dalam kategori kondusif. Ia menyebut capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Meski demikian, penguatan kapasitas internal, termasuk aspek kesehatan mental, dinilai tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi kinerja personel dalam menghadapi dinamika tugas.

Sebagai tindak lanjut, Polda NTT memperkenalkan program “Rumah Bahagia”, berupa layanan konsultasi dan terapi psikologis bagi anggota yang dapat diakses melalui telepon dan media sosial. Program ini ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental di lingkungan internal Polri.

Kapolda juga mendorong setiap satuan kewilayahan memiliki minimal satu terapis bersertifikat guna mempercepat penanganan persoalan psikologis di tingkat operasional.

Selain pelatihan, rangkaian kunjungan kerja turut diisi dengan peresmian sumur bor di Kelurahan Rukun Lima dan Markas Komando Satuan Polisi Air dan Udara (Mako Satpolairud) Polres Ende.

Hingga kegiatan berakhir, pelatihan USEFT telah dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan kapasitas personel. Polda NTT menyatakan akan melakukan evaluasi lanjutan terhadap implementasi program kesehatan mental di tingkat satuan wilayah.»(elt)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending