MAUMERE, GardaFlores — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka memusnahkan berbagai barang bukti dari 41 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Kabupaten Sikka, Kamis (5/3/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.15 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Armadha Tangdibali, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran kepala seksi Kejari Sikka, perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Satresnarkoba Polres Sikka, dan Pospolair Mobile Sikka.

Dalam kegiatan tersebut, aparat memusnahkan berbagai jenis barang bukti yang sebelumnya digunakan dalam tindak pidana. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata tajam seperti parang dan pisau, narkotika jenis methamphetamine, serta berbagai peralatan perjudian seperti meja bola guling, papan taruhan, kartu remi, dan buku rekapan.

Kejari Sikka Naikkan Status Proyek Watergen Rp2,29 M ke Penyidikan, Dugaan Mark Up Menguat

Selain itu, turut dimusnahkan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana, antara lain pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatan, flashdisk berisi rekaman CCTV dan video kejahatan, tiket kapal dan gelang check-in penumpang, hingga berbagai barang lain seperti lampu, tas, dan kursi plastik rusak yang dalam amar putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Kejari Sikka memastikan seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode berbeda sesuai jenisnya, mulai dari dibakar, dihancurkan, dipotong, hingga dilarutkan, guna memastikan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.

Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus menjadi bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores  — Tekanan terhadap aparat kepolisian menguat. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka menggeruduk Mapolres Sikka, Rabu (4/3/2026), menuntut penanganan transparan dan menyeluruh atas kematian STN (14), siswi SMP MBC Ohe yang ditemukan tak bernyawa di kali Desa Rubit, Kecamatan Hewokloang.

Aksi yang melibatkan keluarga korban itu bukan sekadar solidaritas, melainkan bentuk ketidakpercayaan terhadap narasi awal bahwa pelaku bertindak seorang diri. Mahasiswa menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang belum dijelaskan secara terang oleh penyidik.

Keluarga korban (Kakak STN–tengah) turut dalam aksi di mapolres Sikka, Rabu (4/3/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

Kuasa hukum keluarga korban, Victor Nekur, mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya patut diperdalam. Pada malam kejadian, di rumah terduga pelaku terdapat sejumlah orang dewasa dan anggota keluarga lain. Namun hingga kini, belum ada penjelasan komprehensif mengenai peran atau kemungkinan keterlibatan mereka.

PMKRI Desak Polres Sikka Transparan Tangani Kematian Siswi SMP Rubit, Soroti Dugaan Kelalaian dan Potensi Pembunuhan Berencana

Selain itu, lokasi penemuan jasad korban disebut berjarak cukup jauh dari rumah terduga pelaku dengan medan terjal dan curam. Pertanyaan mendasar yang mengemuka: apakah realistis jika peristiwa tersebut dilakukan seorang diri tanpa bantuan?

Fakta lain yang disorot adalah rumah terduga pelaku yang telah kosong sejak Sabtu pagi. Anak terduga pelaku diketahui berada di wilayah Wolotopo-Ende pascakejadian, sementara ayahnya berada di Desa Mamai dan baru diamankan pada Selasa. Rangkaian peristiwa ini memunculkan dugaan adanya upaya penghilangan jejak atau setidaknya kelalaian dalam pelaporan.

“Kami melihat ada indikasi yang tidak sederhana. Ini tidak boleh berhenti pada satu orang tersangka jika fakta lapangan menunjukkan kemungkinan lain,” tegas Victor.

Siswi SMP Tewas di Kali Watuwogat, Ayah Tersangka Diduga Suruh Anak Kabur ke Ende, Keluarga Korban Desak Transparansi Polres Sikka

Pihak kuasa hukum menilai kasus ini patut diduga sebagai pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga mendesak penyidik mendalami kemungkinan perintangan proses hukum sesuai Pasal 282 UU yang sama, termasuk dugaan tidak melaporkan tindak pidana, menyembunyikan pelaku, atau menghilangkan barang bukti.

Mahasiswa dalam orasinya menuntut tiga hal utama: Pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang berada di lokasi saat kejadian, Gelar perkara secara terbuka dan profesional,Penetapan tersangka tambahan bila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Polres Sikka yang menjawab secara spesifik sejumlah kejanggalan yang dipersoalkan massa aksi.»(rel)

Maumere, GardaFlores — Kodam IX/Udayana melakukan pendalaman atas dugaan keterlibatan seorang pria berinisial ADO di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam perkara hukum yang dikaitkan dengan statusnya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Langkah ini diambil menyusul beredarnya pemberitaan media online yang menyebut ADO telah dilantik sebagai prajurit meski diduga sebelumnya tersangkut kasus pidana.

“TNI AD memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan integritas prajurit. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, apalagi tindak pidana serius,” tegas Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Widi Rahman, dalam keterangan tertulis yang diterima di Maumere, Rabu (4/3/2026).

Ia menyatakan, pihaknya saat ini melakukan pengecekan dan pendalaman menyeluruh atas informasi yang beredar serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memastikan validitas data dan status hukum yang bersangkutan. “Kami memastikan seluruh informasi diverifikasi secara cermat. Jika memang terdapat fakta hukum yang relevan, tentu akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Tanggapi Kematian Prada Lucky, Kodam IX/Udayana Bentuk Tim Investigasi Gabungan

Kodam IX/Udayana juga menegaskan bahwa proses rekrutmen prajurit TNI AD dilaksanakan secara ketat, transparan, dan berlapis, mulai dari seleksi administrasi, kesehatan, psikologi, kesamaptaan jasmani, hingga penelusuran latar belakang. Namun, apabila ditemukan adanya informasi hukum yang tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan dalam proses seleksi, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi serius.

“Apabila terbukti ada keterlibatan dalam tindak pidana, proses hukum akan dihormati sepenuhnya. TNI AD tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang melanggar hukum,” tegasnya.

Kodam IX/Udayana turut menegaskan bahwa institusi TNI tidak pernah dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya juga tidak membenarkan adanya tekanan terhadap korban atau keluarga korban dengan mengatasnamakan institusi. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan supremasi hukum tetap menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara.

Di akhir pernyataannya, Kodam IX/Udayana mengajak masyarakat untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Institusi tersebut menyatakan komitmennya menjaga integritas proses rekrutmen serta memastikan setiap prajurit TNI AD memiliki moralitas, disiplin, dan tanggung jawab hukum yang tinggi, sembari menunggu hasil resmi pendalaman yang sedang berlangsung.»(rel)