Connect with us

PENKES

Krisis di RSUD TC Hillers: Direktur Clara Francis Akui Kelelahan, Bongkar Kekacauan Internal dan Serangan Akun Palsu

Published

on

Direktur RSUD TC Hillers, dr. Clara Francis. (GARDAFLORES/KAREL PANDU)

Maumere, GardaFlores — Krisis manajemen di RSUD TC Hillers Maumere kian memuncak. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sikka pada Jumat (31/10/2025), Direktur rumah sakit, dr. Clara Francis, membeberkan sejumlah persoalan serius yang menjerat institusi kesehatan terbesar di Kabupaten Sikka itu — mulai dari lemahnya disiplin internal, serangan akun palsu di media sosial, hingga pengunduran dirinya yang belum diproses sejak Juni lalu.

RDP yang digelar di ruang rapat DPRD Sikka menjadi panggung terbuka bagi dr. Clara Francis untuk memaparkan kondisi riil RSUD TC Hillers. Dengan nada tegas dan sesekali emosional, Clara menyebut bahwa masalah di rumah sakit bukan sekadar kekurangan fasilitas atau tenaga medis, melainkan persoalan sistemik yang telah dibiarkan menahun.

Martabat yang Terluka: Membangun Solidaritas Kesehatan di Maumere

“Persoalan di rumah sakit ini sangat kompleks, bukan hanya di dalam tapi juga di luar. Selama rumah sakit terus diframing buruk di media sosial, siapa pun akan berpikir seribu kali untuk melamar kerja di sini,” kata Clara di hadapan para legislator.

Pernyataan tersebut menyinggung derasnya kritik publik di media sosial terkait buruknya pelayanan dan kasus-kasus pasien meninggal di RSUD Hillers. Namun, Clara menilai sebagian besar kritik tersebut tidak berdasar dan cenderung bersifat fitnah.

“Kami bukan anti kritik, tapi selama ini yang terjadi bukan kritik, melainkan fitnah. Banyak akun palsu yang hanya menyoroti keburukan dan menutup mata terhadap perbaikan yang kami lakukan,” ujarnya.

Bupati Sikka Terima Penghargaan Nasional “BAPPERIDA OPTIMAL 2025” dari BRIN

Direktur yang dikenal vokal itu juga mengungkapkan kesulitannya mengatur hampir 900 pegawai dengan berbagai latar belakang dan karakter. Ia menilai, lemahnya kedisiplinan dan ketidaktaatan pada SOP menjadi akar dari banyaknya keluhan pasien.

“Kalau semua mau taat SOP, pelayanan akan baik. Bahkan banyak petugas yang tidak menggunakan alat kesehatan dengan benar, padahal sudah tersedia,” tegasnya.

Dalam gedung Kula Babong DPRD Sikka, Direktur RSUD TC Hillers, dr Clara menyampaikan pendapatnya terkait kinerja di lembaganya. (GARDAFLORES/KAREL PANDU)

Masalah sumber daya manusia juga muncul setelah banyak tenaga honorer yang lolos menjadi PPPK enggan kembali bekerja di rumah sakit. Akibatnya, sejumlah layanan terganggu, termasuk pelayanan kandungan dan anestesi.

Festival Pesona Waiblama Meriahkan Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Bendungan Napunggete

“Banyak cleaning service yang lolos PPPK tidak mau kembali bekerja di tempat asal. Padahal PPPK itu untuk menyelamatkan tenaga honor, bukan meninggalkan tanggung jawab,” keluh Clara.

Clara juga menyoroti absennya dokter spesialis kandungan karena berduka dan keterbatasan dokter anestesi yang sudah habis masa kontrak per 31 Oktober 2025. Meski begitu, ia memastikan dokter anestesi yang lama masih bertahan sementara hingga penggantinya tiba pekan depan bersama dokter residen dari UGM dan Udayana.

Namun di balik pemaparan masalah itu, terselip pengakuan mengejutkan: Clara ternyata telah mengajukan pengunduran diri sejak 6 Juni 2025. Ia mengaku kelelahan menghadapi tekanan, fitnah, dan situasi kerja yang tidak kondusif.

Diduga Edarkan Sabu, Pria Asal Malang Ditangkap Polisi di Baomekot

“Saya sudah ajukan pengunduran diri sejak Juni. Saya ingin kembali ke keluarga dan suasana yang lebih tenang. Tidak ada orang yang bekerja untuk dihakimi dan dimaki-maki,” ucapnya dengan nada kecewa.

Ia menambahkan, pihaknya sudah berupaya berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Sikka, namun perubahan belum terasa signifikan karena tidak semua pihak menjalankan perannya dengan baik.

“Bupati dan wakil bupati sudah berusaha, tapi tanpa dukungan masyarakat dan disiplin tenaga medis, rumah sakit ini tidak akan pernah sehat,” pungkasnya.

Krisis Kepercayaan Publik

Pernyataan Clara menjadi cermin nyata rapuhnya tata kelola rumah sakit daerah di Sikka. Sorotan publik terhadap RSUD Hillers tidak hanya soal pelayanan, tapi juga soal kepemimpinan, etos kerja, dan transparansi.

DPRD Sikka kini dihadapkan pada tuntutan publik untuk tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi mendorong audit menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit — termasuk menelusuri dugaan maladministrasi, sistem pengawasan tenaga medis, serta mekanisme rekrutmen dokter spesialis.(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PENKES

Revitalisasi SDK Gehak Capai 46 Persen, Bupati Sikka Minta P2SP Jaga Tenggat

Revitalisasi SDK Gehak dengan anggaran APBN Rp883,85 juta baru mencapai 46 persen pada awal November. Bupati Sikka meminta P2SP mengoptimalkan waktu agar pekerjaan selesai sesuai masa pelaksanaan 120 hari kalender.

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago memantau progres revitalisasi SDK Gehak yang dilaporkan mencapai 46 persen pada awal November 2026. FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores – Pekerjaan revitalisasi SDK Gehak di Desa Koting D, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, baru mencapai 46 persen pada awal November 2026. Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, meminta Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) mengoptimalkan waktu pelaksanaan agar seluruh pekerjaan selesai sesuai jadwal.

Permintaan itu disampaikan Juventus saat memantau pekerjaan revitalisasi sekolah tersebut di Dusun Gehak Reta, Senin (2/11/2026).

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu memiliki total anggaran Rp883.852.878 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Pekerjaannya mencakup pembangunan dan perbaikan enam ruang kelas, satu ruang perpustakaan, satu unit toilet, serta penataan lingkungan sekolah.

Juventus meminta P2SP memperhatikan waktu yang tersisa dan menambah tenaga kerja apabila diperlukan untuk mempercepat pekerjaan.

“Apabila membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mempercepat proses pengerjaan, bisa ditambahkan,” ujar Juventus.

Astra dan Kemenkes Dukung Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Dua Desa Sikka

Berdasarkan laporan P2SP SDK Gehak, progres pekerjaan hingga awal November telah mencapai 46 persen. Pihak pelaksana menyatakan optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Selama pekerjaan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di ruang darurat yang telah disediakan. Saat mengunjungi sekolah, Juventus sempat berdialog dengan para siswa yang mengikuti pembelajaran di ruang tersebut.

Kepala SDK Gehak, Katharina Leni, mengatakan sekolah itu memiliki 58 siswa pada 2026. Kegiatan pendidikan didukung 11 tenaga pendidik dan kependidikan, terdiri atas sembilan guru serta dua tenaga kependidikan yang bertugas sebagai petugas perpustakaan dan operator komputer.

Menurut Katharina, revitalisasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar melalui penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang lebih memadai.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Astra dan Kemenkes Dukung Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Dua Desa Sikka

Kementerian Kesehatan dan PT Astra International Tbk mendukung penguatan layanan kesehatan primer di Desa Tebuk dan Bloro, Kabupaten Sikka. Program ILP diluncurkan pada Senin (2/11/2026).

Published

on

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menghadiri peluncuran Program Penguatan Integrasi Layanan Primer di Desa Tebuk dan Desa Bloro, Kecamatan Nita, Senin (2/11/2026). FOTO: IST

MAUMERE, GardaFlores – Pelayanan kesehatan primer di Desa Tebuk dan Desa Bloro, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, mendapat dukungan melalui Program Penguatan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang melibatkan Kementerian Kesehatan RI dan PT Astra International Tbk.

Program tersebut diluncurkan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Tebuk dan Desa Bloro, Senin (2/11/2026). Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan Astra dalam rehabilitasi serta penyediaan fasilitas kesehatan di kedua desa tersebut.

Menurut Juventus, penguatan pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas dan tenaga medis. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan juga diperlukan untuk membangun kebiasaan hidup sehat.

“Seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan harus menjaga komitmen bersama demi tercapainya pola hidup sehat yang berkelanjutan,” kata Juventus.

26 Kelompok Tani Sikka Terima Alokasi Irpom, Pencairan Dana Baru 70 Persen

Ia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas perhatian terhadap kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Sikka. Ia berharap dukungan tersebut berlanjut, terutama melalui program Dokter Nusantara Sehat dan penataan tenaga medis spesialis pascabencana.

Kepada PT Astra International Tbk, Juventus mengapresiasi kontribusi melalui program CSR Kesehatan Astra yang mencakup rehabilitasi dan penyediaan fasilitas kesehatan di Desa Tebuk dan Bloro.

Menurutnya, penguatan fasilitas di tingkat desa dibutuhkan untuk mendukung pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja hingga kelompok lanjut usia.

“Dukungan dan kolaborasi seperti ini sangat berharga bagi kami. Pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan maksimal tanpa adanya sinergi dari seluruh pihak—pemerintah pusat, daerah, pihak swasta, hingga masyarakat di tingkat desa,” ujarnya.

Jalan Tak Cukup Diaspal: Persoalan Lahan Desa Dile Harus Dituntaskan

Juventus juga meminta tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan secara cepat, ramah, dan maksimal. Ia mengapresiasi peran tenaga kesehatan serta kader Posyandu yang selama ini melayani masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Pemerintah Desa Tebuk dan Desa Bloro bersama tokoh masyarakat juga diharapkan terlibat dalam menjaga keberlanjutan program tersebut.

Selain bidang kesehatan, dukungan Astra di Kabupaten Sikka juga mencakup kegiatan kewirausahaan dan pertanian, termasuk pengembangan komoditas kakao. Namun, bahan kegiatan yang disampaikan belum merinci bentuk bantuan, kelompok penerima, maupun capaian program di sektor tersebut.

Peluncuran program dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan RI, jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Camat Nita, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kader Posyandu, serta Pastor Paroki Nita.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Rp1,6 Miliar untuk Ruang Kelas Darurat Sikka, SDN Nitung Belum Terakomodasi

Pemkab Sikka menyiapkan delapan paket ruang kelas darurat dengan anggaran sekitar Rp1,4 miliar dari alokasi pendidikan Rp1,626 miliar. SDN Nitung dan sejumlah sekolah di wilayah Awa, Palue, belum terakomodasi karena keterbatasan waktu dan kendala mobilisasi material.

Published

on

Kepala Dinas PKO Sikka Patrisius Pederiko menjelaskan rencana pembangunan delapan paket ruang kelas darurat pascagempa di Kabupaten Sikka. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka mengalokasikan Rp1.626.812.060 dari Dana Bantuan Presiden (Banpres) untuk pemulihan infrastruktur pendidikan pascagempa. Namun, program delapan paket ruang kelas darurat (RKD) yang menggunakan sekitar Rp1,4 miliar belum menjangkau sejumlah sekolah yang membutuhkan penanganan, termasuk SDN Nitung dan sekolah-sekolah di wilayah Awa, Kecamatan Palue.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko, mengatakan keterbatasan waktu pengerjaan dan kendala mobilisasi material menjadi alasan sejumlah sekolah belum dapat dimasukkan dalam program tersebut.

“Di Kecamatan Palue sebenarnya tidak hanya lima sekolah. Namun, mengingat pelaksanaan proyek harus selesai dalam tahun anggaran ini dan kondisi wilayah menyulitkan mobilisasi barang, beberapa sekolah tidak bisa diakomodasi,” ujar Patrisius di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).

Transfer TPG Guru Non-ASN Diklaim Tuntas, Guru yang Belum Menerima Diminta Mengadu

Dari total alokasi Rp1.626.812.060 untuk Kabupaten Sikka, sekitar Rp1,4 miliar digunakan untuk pembangunan delapan paket RKD beserta fasilitas mebeler.

Delapan paket tersebut tersebar di SDN Todang, Kecamatan Bola; SDI Iligetang, Kecamatan Alok Timur; SMP Santo Robertho Biket, Kecamatan Waigete; serta lima sekolah lainnya di Kecamatan Palue.

Patrisius menyebut SDN Nitung, yang mengalami kerusakan cukup parah, termasuk sekolah yang belum terakomodasi. Sekolah-sekolah di wilayah Awa juga belum masuk dalam paket yang sedang disiapkan.

Untuk delapan paket yang telah direncanakan, Pemkab Sikka menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada 15 Desember 2026. Namun, penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga baru dijadwalkan pada 4 November 2026, dengan masa pengerjaan 45 hari kerja.

Patrisius mengatakan pemilihan lokasi telah mempertimbangkan perhitungan teknis agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai tenggat.

“Kami mempertimbangkan lokasi yang secara perhitungan teknis benar-benar bisa dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan ini, yakni November dan Desember. Targetnya, 15 Desember 2026 seluruh pekerjaan harus sudah selesai,” katanya.

Ruang kelas darurat akan menggunakan konstruksi baja ringan, atap seng, dan dinding kasibor. Pekerjaan tersebut mencakup pembangunan ruang kelas beserta fasilitas mebeler.

Pencatatan 19 Jenis Karya Hak Cipta Bakal Gratis Mulai November

Patrisius mengatakan pihaknya meminta kontraktor melaksanakan pekerjaan tanpa uang muka. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen.

“Bagi yang tidak siap secara finansial dan komitmen, kami persilakan mundur, karena kami mencari yang benar-benar siap bekerja cepat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago sebelumnya menyatakan dana Banpres senilai Rp20 miliar ditargetkan terealisasi hingga akhir Desember 2026. Dalam konferensi pers pada 20 Oktober 2026, pemerintah daerah mencatat realisasi dana tersebut sebesar Rp2.391.729.320,76 atau 11,96 persen.

Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan pengelolaan dana bantuan akan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, serta Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Dengan jadwal kontrak yang dimulai pada November dan target penyelesaian pada 15 Desember 2026, delapan paket RKD tersebut memiliki waktu pelaksanaan yang terbatas. Sementara itu, SDN Nitung dan sekolah-sekolah di wilayah Awa, Palue, masih belum masuk dalam paket penanganan yang dijelaskan Kepala Dinas PKO.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending