Connect with us

HUKRIM

Diduga Hamili Istri Orang, Oknum Polisi Dilaporkan ke Polres Sikka

Published

on

Maumere, GardaFlores – Seorang oknum polisi berpangkat Aipda dengan inisial HPP alias Patrik dilaporkan ke bagian Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Sikka dan SPKT Polres Sikka atas dugaan perzinahan. Ia diduga menjalin hubungan gelap dan menghamili seorang wanita yang masih berstatus istri sah dari warga Kecamatan Kangae, Yohanes Kedong.

Kuasa hukum Yohanes, Fransisco Soarez Pati, SH dari Law Firm FSP & Associates menyampaikan hal itu di Maumere, Kamis (10/7/2025).

Fransisco mengatakan, perbuatan oknum anggota polisi tersebut tidak hanya mencederai hukum dan moral, tetapi juga melanggar kode etik dan disiplin institusi Polri.

Baca juga:
Staf Ahli Ekonomi Provinsi NTT Kunjungi Bengkel Misi Mai Sai St. Yoseph Maumere

Dijelaskan, Yohanes Kedong dan MPS menikah secara Katolik pada 25 Agustus 2014 di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus, Ili, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak. Namun sejak September 2020, hubungan rumah tangga keduanya mulai terguncang.

Menurut penuturan Yohanes, kata Fransisco,  sang istri (MPS) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Lekebai mulai jarang pulang ke rumah dan sering memberi alasan yang tidak masuk akal. Suatu malam, saat Yohanes mencoba menjemput istrinya di tempat kerja, ia mendapati bahwa istrinya tidak masuk dinas. Rekan-rekan kerja sang istri pun mengaku bahwa yang bersangkutan izin karena anaknya sakit. Padahal anak yang dimaksud saat itu bersama Yohanes.

Baca juga:
Polres Sikka Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan Nasional

Kecurigaan memuncak ketika Yohanes menemukan istrinya di rumah orang tuanya di Paga. Saat ditanya, MPS mengaku sedang merujuk pasien ke RSUD TC Hillers Maumere dan memutuskan untuk langsung beristirahat di rumah orang tuanya. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin memburuk dan berujung pada perpisahan tak resmi.

Setelah MPS tidak lagi tinggal bersama Yohanes dan membawa serta anak laki-laki mereka, Yohanes menerima informasi dari kerabat bahwa istrinya kini tinggal serumah dengan seorang anggota Polres Sikka, Aipda HPP alias Patrik. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh tetangga yang kerap melihat keduanya tinggal bersama di wilayah Kewapante, dan kondisi MPS saat itu dikabarkan telah hamil.

Baca juga:
RSUD dr. TC Hillers Maumere Siap Benahi Kekurangan Demi Pertahankan Status Rumah Sakit Kelas C

Pertemuan antara Yohanes, MPS dan Aipda Patrik pun difasilitasi oleh seorang anggota polisi yang mengenal ketiganya. Dalam pertemuan tersebut, MPS dan Aipda Patrik mengembalikan anak laki-laki kepada Yohanes, dan sejak saat itu Yohanes tinggal bersama dua anaknya, sedangkan MPS tetap tinggal bersama Aipda Patrik tanpa ikatan pernikahan.

Yohanes kemudian melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perzinahan ke pihak berwenang. Laporan terhadap Aipda Patrik dan MPS sebagai Terlapor I dan II disampaikan ke SPKT Polres Sikka pada 31 Mei 2025 dengan nomor: STTPL/B/79/V/2025/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NTT.

Sebelumnya, Yohanes juga melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Propam Polres Sikka pada 14 Mei 2025, dengan Surat Penerimaan Nomor: SPSP2/01/V/2025/Yanduan/Propam.

Baca juga:
Musrenbang Harus Jamin Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Fransisco, berdasarkan fakta yang telah dikumpulkan, tindakan Aipda Patrik dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Ia juga menyatakan bahwa tindakan ini mencoreng wibawa institusi Polri.

Dalam keterangannya, Fransisco menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan laporan resmi kepada Kapolda NTT dengan permintaan agar: Propam memeriksa Aipda Patrik secara intensif; Yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya di Polres Sikka; Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH); Menetapkan Aipda Patrik dan MPS sebagai tersangka dalam tindak pidana perzinahan dan melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk proses pengadilan.»

(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUKRIM

Reza Arief Dewanto Pimpin Polda NTT, Pataka Diserahkan Rudi Darmoko

Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menerima Pataka Polda NTT Catya Turangga Wirasakti dari Komjen Pol. Rudi Darmoko. Penyerahan berlangsung di Kupang pada Selasa (13/10/2026).

Published

on

Rudi Darmoko menyerahkan Pataka Polda NTT Catya Turangga Wirasakti kepada Kapolda NTT Reza Arief Dewanto, Selasa (13/10/2026). FOTO: DOKPEN POLDA NTT

KUPANG, GardaFlores — Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menerima Pataka Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) Catya Turangga Wirasakti dari Komjen Pol. Rudi Darmoko dalam upacara di Lapangan Bhayangkara Polda NTT, Selasa (13/10/2026).

Penyerahan pataka itu menandai pergantian kepemimpinan Polda NTT dari Rudi, yang kini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, kepada Reza sebagai Kapolda NTT yang baru.

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra mengatakan pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Ia meminta dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan Reza dalam menjalankan tugas kepolisian di NTT.

Bhayangkari Papua Salurkan 225 Karung Beras dan Logistik untuk Warga Nitunglea

Henry juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinan Rudi Darmoko. Menurut dia, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NTT selama periode tersebut tetap kondusif.

Upacara serah terima pataka dihadiri Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal, para pejabat utama Polda NTT, dan personel kepolisian setempat.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

Sertifikasi Benih Jagung di Sikka Dihentikan, Penangkar Siapkan Somasi

Penangkar benih jagung di Sikka, Pancratius Vitalis Padji, mempersoalkan penghentian sertifikasi tanaman seluas 3,5 hektare. Kuasa hukumnya berencana menyurati Gubernur NTT dan melayangkan somasi kepada instansi terkait.

Published

on

Pancratius Vitalis Padji mempersoalkan penghentian sertifikasi benih jagung di Sikka dan berencana menempuh langkah hukum melalui kuasa hukumnya.

MAUMERE, GardaFlores — Pancratius Vitalis Padji, penangkar benih jagung di Kabupaten Sikka, mempersoalkan penghentian proses sertifikasi untuk tanaman jagung seluas 3,5 hektare. Kuasa hukumnya, Viktor Nekur, S.H., berencana melayangkan somasi kepada instansi pengawasan dan sertifikasi benih tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) serta menyurati Gubernur NTT.

Pancratius mengatakan penghentian tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) bernama Prisil pada akhir Agustus 2026. Menurut dia, petugas menyebut serangan hama ulat grayak, pertumbuhan tanaman yang tidak merata, dan rumput di tengah lahan sebagai alasan penghentian proses sertifikasi.

Pancratius mempertanyakan keputusan tersebut karena, menurut pengakuannya, tidak ada saran perbaikan yang disampaikan saat petugas memeriksa lahan. Ia mengatakan petugas baru turun ketika tanaman hampir berbunga.

“Setelah melakukan inspeksi di lapangan, tidak pernah ada saran atau masukan kepada saya mengenai hal-hal yang harus diperbaiki,” kata Pancratius di Maumere, Senin (12/10/2026).

PLTS Mulai Dibangun di Desa Lidi, Palue

Ia mengaku telah menangani sejumlah persoalan tanaman, termasuk hama dan pemeliharaan. Karena itu, ia meminta pemeriksaan ulang untuk menilai kondisi tanaman setelah perbaikan. Namun, menurut Pancratius, permintaan tersebut tidak disetujui dalam pertemuan yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Ino Siga, petugas PBT Prisil, dan seorang perempuan bernama Omi.

Pancratius juga mengatakan telah meminta mediasi kepada Ino pada Oktober 2026. Pada Agustus, ia mengirim pesan WhatsApp kepada Erna di Kupang, yang disebutnya sebagai kepala seksi produksi yang menangani perbenihan. Ia mengaku belum mendapat tanggapan atas pesan tersebut.

Pancratius menyebut telah memiliki surat keputusan sebagai penangkar benih sejak 2015 dan menekuni kegiatan penangkaran sejak 2002. Ia memperkirakan lahan seluas 3,5 hektare itu dapat menghasilkan sekitar enam ton jagung.

Dengan asumsi harga Rp10.000 per kilogram, ia menghitung potensi penjualan mencapai Rp60 juta. Ia mengatakan hasil produksi tersebut telah diminati calon pembeli, tetapi belum dapat dipasarkan sebagai benih bersertifikat karena proses sertifikasi dihentikan dan label benih tidak diterbitkan.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Ino Siga.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka, Ino Siga, menjelaskan bahwa pengawasan teknis dan sertifikasi benih merupakan kewenangan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian Provinsi NTT. Dinas kabupaten, kata dia, menjalankan fungsi pembinaan.

Menurut Ino, pemeriksaan seharusnya dimulai sebelum penanaman untuk memastikan kesesuaian lahan, termasuk penerapan isolasi jarak dan isolasi waktu guna mencegah persilangan dengan jagung varietas lain. Penangkar juga perlu berkoordinasi dengan petugas sebelum menanam agar perkembangan tanaman dapat dipantau sejak awal.

Ino mengatakan serangan hama dan kondisi pertumbuhan tanaman termasuk aspek yang dinilai dalam pengawasan. Jika persyaratan produksi benih tidak terpenuhi, penghentian dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kuasa hukum Pancratius, Viktor Nekur, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan mengenai dasar penghentian sertifikasi dan tahapan inspeksi yang telah dilakukan. Menurut Viktor, keterangan kliennya menunjukkan petugas hanya melakukan satu kali pemeriksaan sebelum proses sertifikasi dihentikan.

“Kami akan meminta penjelasan mengenai proses inspeksi yang dilakukan. Jika memang terdapat tahapan perbaikan sesuai prosedur, harus dijelaskan apakah tahapan itu sudah dijalankan atau belum,” ujar Viktor.

Ia juga mempertanyakan penyampaian keputusan melalui WhatsApp. Menurut dia, pihaknya perlu memperoleh kejelasan mengenai dasar penghentian, hasil pemeriksaan, dan prosedur yang ditempuh petugas.

Bupati Sikka: Jangan Sukses Habiskan Anggaran, tetapi Gagal Hadirkan Perubahan

Viktor memperkirakan biaya produksi mencapai Rp5 juta per hektare. Dengan luas lahan 3,5 hektare, total biaya yang telah dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp17,5 juta. Angka itu, bersama potensi penjualan hasil panen, akan menjadi bagian dari persoalan yang diperjuangkan pihaknya.

Selain menyurati Gubernur NTT, Viktor berencana melayangkan somasi kepada instansi pengawasan dan sertifikasi benih tingkat provinsi. Jika tidak mendapat tanggapan yang memadai, ia menyatakan akan mempertimbangkan gugatan hukum.

Hingga berita ini ditulis, GardaFlores belum memperoleh keterangan langsung dari petugas PBT Prisil mengenai keberatan Pancratius, termasuk tudingan tentang tahapan inspeksi dan permintaan pemeriksaan ulang.»(rel)

Continue Reading

HUKRIM

Jerry Bernado Manafe Jadi Wakapolres Sikka, Wilhelmus Besi Tuba Jabat Kapolsek Bola

Kompol Jerry Bernado Manafe menjadi Wakapolres Sikka menggantikan Marselus Yugo Amboro. Pada saat yang sama, Iptu Wilhelmus Yohanes Besi Tuba menjabat PS. Kapolsek Bola.

Published

on

Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno memimpin pergantian Wakapolres Sikka dan pelantikan PS. Kapolsek Bola di Lapangan Apel Polres Sikka.

MAUMERE, GardaFlores—Kompol Jerry Bernado Manafe kini menjabat Wakapolres Sikka menggantikan Kompol Marselus Yugo Amboro, S.I.K. Pada hari yang sama, Iptu Wilhelmus Yohanes Besi Tuba dipercaya sebagai PS. Kapolsek Bola Polres Sikka.

Pergantian jabatan itu berlangsung di Lapangan Apel Polres Sikka, Kabupaten Sikka, Minggu (4/10/2026), dipimpin Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K.

Marselus Yugo Amboro selanjutnya mendapat tugas sebagai PS. Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda NTT. Sebelum menjadi Wakapolres Sikka, Jerry Bernado Manafe menjabat Kasikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTT.

Sementara itu, Wilhelmus sebelumnya menjabat Wakapolsek Bola. Ia kini dipercaya menjalankan tugas sebagai PS. Kapolsek Bola.

Pergantian tersebut mengacu pada Keputusan Kapolda NTT Nomor ST/538/IX/KEP/2026 tertanggal 18 September 2026.

Tiga Terdakwa Perkara HGU Nangahale Dinyatakan Bersalah, Kuasa Hukum Tegaskan Bukan Bebas

Bambang menyampaikan terima kasih kepada Marselus atas pengabdian dan kerja samanya selama bertugas sebagai Wakapolres Sikka.

Menurut Bambang, Wakapolres memiliki tanggung jawab membantu mengoordinasikan berbagai fungsi sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada Jerry, Bambang meminta agar segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya, mempertahankan hal-hal baik yang sudah berjalan, dan menghadirkan gagasan baru.

“Bangun komunikasi yang baik dengan seluruh pejabat utama dan personel, serta bersama-sama kita tingkatkan soliditas dan kualitas pelaksanaan tugas,” kata Bambang.

Bambang juga meminta Wilhelmus menjalankan tugas sebagai Kapolsek Bola dengan memperkuat komunikasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat lainnya di wilayah hukum Polsek Bola.

Perempuan di Rumah Pengungsi Rokotenda Diduga Diserang Orang Tak Dikenal

Pergantian jabatan ini juga menjadi perhatian Bambang untuk seluruh personel Polres Sikka. Ia meminta soliditas, disiplin, integritas dan tanggung jawab tetap dijaga dalam menjalankan tugas.

“Keberhasilan Polres Sikka merupakan hasil kerja bersama seluruh personel. Mari kita pertahankan kekompakan, tingkatkan disiplin, jaga integritas, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Rangkaian pergantian jabatan tersebut meliputi pengambilan sumpah, penanggalan dan penyematan tanda jabatan, penandatanganan berita acara serta pakta integritas.

Upacara dimulai pukul 16.00 Wita dan selesai pukul 16.45 Wita. Hadir dalam kegiatan tersebut pejabat utama, para perwira dan kapolsek jajaran, personel Polres Sikka serta Bhayangkari.»(rel)

Continue Reading

Trending