GARDAPLUS
Fokus pada Pelayanan Publik: Mengatasi Kendala Kapal Nelayan Flores Timur demi Kesejahteraan Nelayan
Oleh Yohanes DBR Minggo
(Mahasiswa Doktoral Teknologi Perikanan Laut IPB/Dosen Universitas Nusa Nipa Maumere)
Kesejahteraan nelayan merupakan salah satu prioritas utama dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional, khususnya di wilayah pesisir yang secara historis dan struktural menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan tangkap. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara melalui peran aktif pemerintah daerah menjadi krusial untuk menjamin bahwa nelayan mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara legal, efisien, dan berkelanjutan.
Namun demikian, realitas empirik menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan normatif kebijakan dengan praktik implementatif di lapangan. Kasus batalnya proses lelang kapal nelayan jenis pole and line milik Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur menjadi ilustrasi konkret yang menggambarkan lemahnya tata kelola aset milik daerah. Persoalan ini tidak hanya memicu polemik sosial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terhambatnya kegiatan ekonomi nelayan, yang pada akhirnya memperparah kondisi kesejahteraan mereka.
Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, sektor perikanan dinyatakan sebagai salah satu pilar strategis pembangunan nasional. Di dalamnya termuat mandat negara untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, khususnya nelayan tradisional yang menjadi aktor utama dalam ekonomi kelautan.
Akan tetapi, komitmen ini kehilangan daya guna apabila sarana produksi seperti kapal bantuan tidak dapat dioperasikan akibat kendala legalitas dan dokumen yang tidak diperbarui. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan arahan normatif bahwa pemanfaatan aset negara/daerah harus dilakukan secara efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Artinya, pengelolaan kapal bantuan tidak boleh berhenti pada aspek administratif atau pemeliharaan fisik semata, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Kapal tersebut sejatinya merupakan instrumen strategis untuk memperluas akses terhadap sumber daya laut serta memperkuat posisi tawar nelayan dalam rantai nilai perikanan.
Kegagalan dalam memperbarui dokumen dan izin kapal tidak hanya mencerminkan kelemahan administratif, melainkan juga menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam pengelolaan aset publik. Ketika kapal tidak beroperasi, nelayan kehilangan akses terhadap alat produksi, yang berujung pada berkurangnya pendapatan harian, meningkatnya pengangguran terselubung, dan melemahnya ketahanan ekonomi keluarga nelayan.
Dalam kondisi ini, ketergantungan terhadap bantuan sosial pun meningkat, yang secara paradoks justru bertentangan dengan prinsip pemberdayaan. Lebih lanjut, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan kelautan dan perikanan merupakan bagian dari kewenangan daerah, sesuai prinsip otonomi daerah dan tanggung jawab terhadap penyediaan layanan publik. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Flores Timur memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin bahwa kapal bantuan benar-benar dapat digunakan oleh kelompok nelayan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mereka.
Gagalnya proses lelang dan tidak diperbaruinya izin operasional kapal menjadi indikator ketidakefektifan pelayanan publik serta lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam sistem pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sistematis dari Pemerintah Daerah Flores Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pengelolaan aset perikanan, serta memastikan penyelesaian segera terhadap persoalan legalitas kapal. Jika tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, maka aset tersebut hanya akan menjadi beban pasif dalam sistem anggaran daerah, sementara nelayan tetap berada dalam lingkaran ketidakpastian ekonomi dan kemiskinan struktural.
Urgensi Koordinasi antara Pemda dan Dinas Perikanan Provinsi
Kapal bantuan jenis pole and line yang tidak dapat dioperasikan oleh nelayan di Kabupaten Flores Timur merupakan indikator serius dari lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor perikanan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban untuk menyediakan pelayanan yang berkualitas, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti nelayan tradisional. Ketika bantuan pemerintah berupa kapal tidak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan dokumen legal, maka yang dirugikan adalah nelayan karena tidak dapat mengakses sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Masalah administratif semacam ini tidak bisa lagi dipandang sebagai isu teknis biasa, melainkan sebagai hambatan struktural terhadap realisasi keadilan sosial dalam pelayanan publik.
Ketiadaan legalitas operasional kapal tidak hanya menunda aktivitas penangkapan ikan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, jika nelayan tidak diberikan akses untuk melaut maka akan berdampak pada hilangnya pendapatan harian untuk kebutuhan hidup. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko kemiskinan. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak bisa berhenti pada pemberian aset fisik, tetapi harus memastikan bahwa seluruh aspek operasionalnya telah terpenuhi agar benar-benar berdampak nyata bagi penerima manfaat.
Permasalahan ini juga mencerminkan belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya menjadi kunci dalam percepatan penyelesaian perizinan kapal. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu kewenangan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Maka dari itu, penanganan administrasi seperti perizinan kapal perikanan memerlukan kolaborasi aktif antar level pemerintahan. Tanpa koordinasi yang kuat, birokrasi akan menjadi penghambat, dan pada akhirnya menghambat produktivitas sektor perikanan daerah secara keseluruhan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Flores Timur perlu mengambil langkah proaktif melalui pembentukan tim lintas sektor yang fokus pada percepatan legalisasi kapal bantuan.
Inisiatif ini dapat mencakup percepatan pemrosesan dokumen, koordinasi teknis dengan instansi provinsi, serta penyusunan prosedur operasional standar baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Tidak menutup kemungkinan pula diterapkannya kebijakan diskresi atau pemberian izin sementara bagi nelayan agar kapal dapat digunakan sembari proses legalitas formal terus berjalan. Strategi seperti ini penting demi mencegah terjadinya aset mangkrak yang justru membebani keuangan daerah dan mencederai rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Secara lebih luas, penguatan koordinasi antarlembaga tidak hanya akan mempercepat penyelesaian permasalahan legalitas kapal, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam reformasi tata kelola aset publik yang lebih efektif, partisipatif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan kepastian hukum dan pelayanan publik yang responsif, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan mandat konstitusionalnya, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial di mata rakyat. Dalam konteks ini, keberhasilan pengoperasian kapal bantuan tidak semata menjadi indikator teknis, tetapi juga simbol dari hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Melindungi Hak Nelayan melalui Tindakan Konkret
Nelayan, khususnya nelayan tradisional, merupakan kelompok masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberfungsian alat produksi utama, yaitu kapal perikanan dan izin penangkapan ikan, dalam menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga mereka. Ketika operasional kapal mengalami hambatan, baik disebabkan oleh permasalahan administratif maupun keterlambatan dalam penerbitan izin, dampaknya secara langsung menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak nelayan harus menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan pengelolaan perikanan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yuridis dan moral untuk mendukung sektor perikanan secara optimal serta menjamin terpenuhinya hak-hak nelayan dalam mengakses sumber daya laut secara legal dan berkelanjutan.
Langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah penyelesaian persoalan dokumen kapal yang menjadi penghambat utama dalam proses penerbitan izin penangkapan ikan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu membangun mekanisme koordinasi yang intensif dan efektif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi guna mempercepat proses administrasi yang tertunda. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan regulatif, Dinas Perikanan Provinsi diharapkan dapat segera mengeluarkan izin yang diperlukan agar nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan tanpa keterlambatan lebih lanjut.
Penundaan dalam pemberian izin tidak hanya berimplikasi pada hilangnya pendapatan harian nelayan, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan di wilayah pesisir. Jika permasalahan administratif bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara instan, maka dibutuhkan kebijakan alternatif yang bersifat temporer namun strategis. Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah penerbitan izin operasional sementara bagi kapal nelayan yang terdampak, sehingga mereka tetap dapat melaut sambil menunggu proses penyelesaian administrasi yang bersifat definitif. Langkah ini penting untuk mencegah stagnasi aktivitas ekonomi nelayan serta mempertahankan stabilitas sosial masyarakat pesisir.
Dengan demikian, tindakan nyata yang cepat, terukur merupakan syarat mutlak untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nelayan. Kebijakan yang responsif dan berpihak pada kepentingan nelayan akan mendukung ketahanan ekonomi pesisir, memperkuat kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah, serta memastikan bahwa bantuan pemerintah tidak menjadi aset yang terbengkalai, melainkan instrumen pemberdayaan yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat dan negara.»
OPINI
Ketika Pintu Belakang Menjadi Jalan Keluar Kekuasaan
Tidak ada jarak yang lebih berbahaya daripada jarak antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.

Oleh: Muhamad Yusuf Lewor Goban
Kamis siang, 11 Juni 2026, Gedung DPRD Sikka memperlihatkan dua wajah pemerintahan yang kontras.
Di dalam ruang sidang, para pejabat berbicara tentang laporan keuangan daerah. Angka-angka dibacakan. Capaian disampaikan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil dipertahankan selama sepuluh tahun menjadi salah satu kebanggaan yang mengemuka dalam pembahasan.
Di luar ruang sidang, puluhan pedagang Pasar Alok menunggu. Mereka bukan investor. Bukan kontraktor. Bukan elite politik.
Mereka adalah orang-orang yang setiap pagi membuka lapak demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka datang membawa keresahan setelah penertiban pasar yang menurut mereka berlangsung tanpa ruang dialog yang memadai. Mereka tidak datang untuk menjatuhkan pemerintah. Mereka hanya ingin didengar.
Karena itu mereka memilih mendatangi DPRD, rumah rakyat yang secara demokratis memang disediakan untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menunggu. Dan terus menunggu.
Harapan mereka sederhana: bertemu bupati dan mendengar langsung penjelasan pemerintah mengenai penertiban yang baru saja mereka alami.
Namun yang terjadi kemudian justru meninggalkan kesan yang sulit dihapus dari ingatan banyak orang.
Saat para pedagang masih menunggu kesempatan berdialog, bupati meninggalkan gedung melalui jalur lain untuk menghadiri agenda pemerintahan berikutnya.
Secara administratif mungkin tidak ada yang salah. Seorang kepala daerah memang memiliki jadwal yang padat. Ada agenda yang harus dihadiri. Ada program yang harus dijalankan. Bahkan kemudian dijelaskan bahwa keberangkatan tersebut terkait peluncuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat sosial di desa dan kelurahan. Penjelasan itu bisa dipahami.
Tetapi politik sering kali tidak hanya berbicara tentang apa yang benar secara administratif. Politik juga berbicara tentang simbol, persepsi, dan kehadiran.
Yang diingat masyarakat bukanlah susunan agenda seorang bupati pada hari itu.
Yang diingat masyarakat adalah kenyataan bahwa ketika mereka datang membawa keluhan, mereka pulang tanpa sempat berbicara dengan pemimpinnya. Di situlah persoalannya.
Dalam demokrasi, dialog sering kali lebih penting daripada jawaban itu sendiri.
Rakyat tidak selalu menuntut semua keinginannya dipenuhi. Mereka juga memahami bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Namun masyarakat ingin diyakinkan bahwa suara mereka didengar, bahwa keberatan mereka dicatat, dan bahwa mereka tidak sedang berbicara kepada tembok.
Karena itu, yang hilang pada hari itu sesungguhnya bukan sekadar sebuah pertemuan. Yang hilang adalah kesempatan membangun kepercayaan.
Padahal jika dicermati, para pedagang Pasar Alok justru menunjukkan sikap yang relatif tertib. Mereka tidak membakar fasilitas umum. Tidak merusak kantor pemerintahan. Tidak melakukan tindakan anarkis.
Mereka memilih datang ke DPRD. Mereka memilih menunggu. Mereka memilih meminta penjelasan melalui jalur yang tersedia dalam sistem demokrasi.
Pilihan itu seharusnya menjadi modal yang baik untuk membangun komunikasi.
Sebab sebuah pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang tidak pernah dikritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang berani menghadapi kritik secara terbuka.
Ketika warga merasa kehilangan ruang dialog, kekecewaan akan mencari jalannya sendiri. Ia bisa berubah menjadi kemarahan, prasangka, bahkan ketidakpercayaan yang jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan menyelesaikan masalah awalnya.
Kasus Pasar Alok pada akhirnya bukan semata-mata soal lapak, relokasi, atau penertiban. Ini berbicara tentang hubungan antara kekuasaan dan rakyat.
Tentang seberapa jauh pemerintah bersedia hadir ketika warganya meminta penjelasan.
Tentang apakah komunikasi publik hanya berlangsung dari podium ke masyarakat, atau juga dari masyarakat kepada pemimpinnya.
Sebab dalam kehidupan demokrasi, kekuasaan selalu memiliki banyak pintu untuk keluar dari sebuah ruangan.
Tetapi rakyat hanya memiliki satu pintu untuk masuk: dialog. Ketika pintu itu tertutup, yang tersisa hanyalah jarak.
Dan sejarah berkali-kali menunjukkan bahwa tidak ada jarak yang lebih berbahaya daripada jarak antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya.»
OPINI
Mengapa Pendonor Darah Layak Masuk Daftar Menantu Idaman?

Oleh: dr. Roy Boris, RSUD dr. T.C Hillers Maumere
Setiap orang tua tentu memiliki gambaran tentang menantu yang ideal.
Ada yang menginginkan menantu berpendidikan tinggi. Ada yang mengutamakan pekerjaan tetap. Ada pula yang berharap anaknya menikah dengan seseorang yang mapan secara ekonomi. Semua itu wajar.
Namun di tengah daftar panjang berbagai kriteria tersebut, ada satu hal sederhana yang jarang masuk dalam pertimbangan: apakah calon menantu pernah mendonorkan darahnya untuk orang lain?
Sekilas pertanyaan itu terdengar tidak biasa. Bahkan mungkin mengundang senyum.
Tetapi jika dipikirkan lebih jauh, seseorang yang bersedia mendonorkan darah secara sukarela sesungguhnya sedang menunjukkan sesuatu yang penting tentang dirinya. Ia peduli terhadap kesehatan dirinya sendiri, memiliki kesadaran sosial, dan bersedia berbagi sesuatu yang tidak bisa dibeli di toko mana pun: kesempatan hidup bagi orang lain.
Di situlah donor darah menjadi menarik. Ia bukan hanya tindakan medis, tetapi juga cerminan nilai kemanusiaan.
Ketika Darah Menjadi Barang yang Sulit Dicari
Sebagai dokter yang bertugas di rumah sakit daerah, saya melihat secara langsung bagaimana darah sering kali menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
Di ruang perawatan, darah bukan sekadar cairan berwarna merah yang tersimpan di dalam kantong plastik. Darah sering kali menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Seorang ibu yang mengalami perdarahan saat melahirkan membutuhkannya.
Korban kecelakaan lalu lintas membutuhkannya.
Anak-anak dengan talasemia membutuhkannya secara rutin sepanjang hidup mereka.
Pasien gagal ginjal kronis, pasien kanker, maupun pasien yang menjalani operasi besar juga sering kali membutuhkan transfusi darah sebagai bagian dari proses pengobatan.
Masalahnya, kebutuhan darah terus meningkat, sementara jumlah pendonor sukarela belum mampu mengimbanginya.
Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketersediaan darah ideal suatu negara berkisar 2 persen dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 280 juta jiwa, kebutuhan darah nasional diperkirakan mencapai sekitar 5,6 juta kantong setiap tahun.
Namun data menunjukkan ketersediaan darah nasional masih berada di bawah kebutuhan tersebut.
Kondisi ini menjadi lebih menantang di wilayah kepulauan seperti Flores.
Faktor geografis, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, serta rendahnya jumlah pendonor sukarela membuat ketersediaan darah sering kali menjadi persoalan yang harus dihadapi fasilitas kesehatan.
Di Kabupaten Sikka misalnya, dengan jumlah penduduk sekitar 340 ribu jiwa, kebutuhan darah minimal diperkirakan mencapai lebih dari 6.800 kantong per tahun. Hingga kini, kebutuhan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.
Donor Darah Bukan Hanya Menolong Orang Lain
Banyak orang mengira donor darah hanya bermanfaat bagi penerima darah. Padahal pendonor juga memperoleh manfaat.
Sebelum melakukan donor darah, seseorang akan menjalani pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga wawancara kesehatan.
Selain itu, darah yang didonorkan juga menjalani pemeriksaan untuk mendeteksi berbagai penyakit infeksi tertentu seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B sebagai bagian dari sistem keamanan transfusi darah.
Artinya, donor darah secara tidak langsung menjadi kesempatan untuk memantau kondisi kesehatan diri sendiri.
Tentu donor darah bukan pengganti pemeriksaan kesehatan yang lengkap. Namun ia dapat menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan kesadaran seseorang terhadap kondisi kesehatannya.
Dari Candaan Menjadi Pesan Serius
Karena alasan itulah saya sering mengatakan, setengah bercanda tetapi juga setengah serius, bahwa donor darah layak menjadi salah satu syarat tidak tertulis dalam memilih calon menantu.
Bukan karena donor darah menjamin seseorang menjadi pasangan yang sempurna.
Bukan pula karena orang yang belum pernah donor darah adalah pribadi yang buruk.
Namun seseorang yang rutin mendonorkan darah biasanya menunjukkan beberapa karakter yang patut dihargai: kepedulian terhadap sesama, kesadaran menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan kemauan berkontribusi bagi masyarakat tanpa mengharapkan imbalan.
Nilai-nilai seperti itulah yang sesungguhnya dicari dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat.
Setetes Darah, Banyak Kehidupan
Setiap tanggal 14 Juni, dunia memperingati Hari Donor Darah Sedunia sebagai bentuk penghargaan kepada jutaan pendonor sukarela yang telah membantu menyelamatkan nyawa manusia.
Peringatan ini mengingatkan kita bahwa ketersediaan darah yang aman tidak bergantung pada teknologi semata. Pada akhirnya, semua bergantung pada kesediaan manusia untuk membantu manusia lainnya.
Di tengah tingginya kebutuhan darah dan masih terbatasnya jumlah pendonor sukarela, setiap kantong darah memiliki arti yang sangat besar.
Karena itu, sebelum sibuk mempersiapkan berbagai hal dalam hidup, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita ajukan kepada diri sendiri:
Kapan terakhir kali kita membantu menyelamatkan nyawa seseorang yang bahkan tidak kita kenal?
Bisa jadi jawabannya dimulai dari satu langkah sederhana: datang ke unit donor darah terdekat dan mengulurkan lengan untuk mendonorkan darah.
Dan bagi para orang tua yang sedang menyusun daftar menantu idaman, tidak ada salahnya menambahkan satu kriteria baru.
Tidak harus kaya. Tidak harus bergelar tinggi.
Tetapi kalau ia rutin donor darah, mungkin itu pertanda bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih penting: kepedulian terhadap sesama manusia.»
OPINI
This is Your Captain Speaking
Perjalanan Kapten Ernes Don Bosco Laban, Pilot Citilink Asal Maumere.

Oleh: Fransisco Soarez Pati
“This is your captain speaking from the flight deck.”
Kalimat itu terdengar sederhana. Hampir setiap orang yang pernah naik pesawat pasti pernah mendengarnya.
Suara seorang kapten menyapa penumpang, menyampaikan kondisi cuaca, ketinggian jelajah, atau perkiraan waktu tiba. Setelah itu, penerbangan berjalan seperti biasa. Penumpang kembali membaca buku, menonton film, atau memejamkan mata.
Namun pernahkah kita membayangkan perjalanan panjang yang tersembunyi di balik suara itu?
Di balik setiap pengumuman dari ruang kemudi, ada kisah tentang mimpi, perjuangan, kegagalan, kerja keras, dan keyakinan yang bertahan bertahun-tahun.
Demikian pula dengan Kapten Ernestus Don Bosco Laban.
Hari ini ia duduk di kokpit Airbus A320 milik Citilink Indonesia, menerbangkan ratusan penumpang melintasi berbagai kota dan negara. Namun jauh sebelum mengenakan seragam pilot, jauh sebelum menyentuh tuas kendali pesawat modern, Ernes hanyalah seorang anak kecil dari Maumere yang sering memandang langit dengan rasa ingin tahu yang tak pernah habis.
Masa kecilnya tumbuh di Maumere, ketika kehidupan bergerak dengan ritme yang jauh lebih sederhana.
Di Pasar Alok menjadi pusat aktivitas masyarakat. Nelayan datang membawa hasil laut. Petani menjual hasil kebun. Anak-anak bermain hingga matahari mulai tenggelam di ufuk barat.
Di antara kehidupan yang sederhana itu, Ernes menjalani masa kecil yang tak jauh berbeda dengan anak-anak lain.
Ia bermain sepak bola di Lapangan Kota Baru. Mandi dan berenang di sekitar kawasan Pelabuhan Sadang Bui. Menerbangkan layang-layang bersama teman-temannya di halaman SDK III Maumere.
Namun ada satu hal yang selalu membuatnya berhenti sejenak dan menengadah.
Pesawat.
Setiap kali mendengar suara mesin dari kejauhan, matanya akan mencari sumber suara itu di langit. Saat pesawat menurunkan ketinggian menuju Bandara Wai Oti atau perlahan menghilang di balik cakrawala, ia hanya bisa memandang dengan kagum.
Barangkali saat itu ia belum memahami teknologi penerbangan. Belum mengerti apa itu kokpit, navigasi, ataupun Airbus A320.
Tetapi seperti banyak mimpi besar lainnya, semuanya berawal dari sebuah pertanyaan sederhana.
Bagaimana rasanya berada di atas sana?
Mimpi sering kali terlihat indah dari kejauhan. Namun jalan menuju mimpi hampir selalu lebih berat daripada yang dibayangkan.
Menjadi pilot bukanlah cita-cita yang mudah diwujudkan, terlebih bagi seorang anak yang tumbuh jauh dari pusat-pusat pendidikan penerbangan Indonesia.
Dibutuhkan biaya besar. Disiplin yang ketat. Pendidikan yang panjang. Kemampuan teknis yang terus diuji. Dan yang tak kalah penting, kemampuan bertahan ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Dalam perjalanan itu, Ernes belajar bahwa tidak ada jalan pintas menuju kokpit.
Ada proses yang harus dijalani. Ada pengorbanan yang harus diterima. Ada kegagalan yang harus dihadapi tanpa kehilangan arah.
Di situlah nilai-nilai yang ia peroleh dari keluarga menjadi fondasi yang tidak tergantikan: kerja keras, ketekunan, disiplin, dan doa.
Sedikit demi sedikit, langkah-langkah kecil yang dahulu tampak biasa mulai membawanya semakin dekat ke langit yang selama ini hanya ia pandangi dari bawah.
Hari ini, Ernes telah menjadi seorang kapten.
Ia menerbangkan Airbus A320 pada berbagai rute domestik maupun internasional. Dari balik pintu kokpit, ia memikul tanggung jawab yang tidak ringan: memastikan setiap penerbangan berlangsung aman hingga tujuan.
Namun ada hal menarik tentang pencapaian besar.
Semakin tinggi seseorang terbang, semakin jelas ia melihat dari mana dirinya berasal.
Di tengah kesibukan dunia penerbangan modern, Maumere tetap hidup dalam ingatannya. Bandara Wai Oti tetap menjadi bagian dari kisah yang membentuk dirinya. Langit yang dulu ia pandangi sebagai anak kecil kini menjadi ruang kerjanya setiap hari.
Dan mungkin itulah bagian paling penting dari kisah ini.
Bukan tentang menjadi pilot. Bukan tentang Airbus A320. Bukan pula tentang seragam kapten atau ribuan jam terbang.
Melainkan tentang keberanian menjaga mimpi tetap hidup ketika keadaan belum memberi banyak alasan untuk percaya.
Kisah perjalanan tersebut kini sedang dirangkum dalam sebuah buku biografi berjudul:
THIS IS YOUR CAPTAIN SPEAKING: Kisah Ernes Laban, Pilot Asal Maumere Menerbangkan Citilink Airbus A320.
Buku itu bukan sekadar catatan karier seorang penerbang. Ia adalah cerita tentang bagaimana mimpi bertumbuh di tempat yang sederhana, tentang bagaimana ketekunan mengalahkan keterbatasan, dan tentang bagaimana seseorang dapat membawa identitas kampung halamannya terbang jauh melintasi batas-batas geografis.
Sebab pada akhirnya, setiap orang memiliki langitnya sendiri. Tidak semua akan menjadi pilot. Tidak semua akan duduk di kokpit pesawat. Tetapi setiap orang memiliki tujuan yang menunggu untuk dicapai.
Dan seperti kisah Ernes, perjalanan menuju langit itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang berani diambil.
Dari Maumere. Menuju langit yang tak berbatas.»
-
HUMANIORA12 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
NASIONAL8 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA11 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA9 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM10 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI11 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
