EKONOMI
DPRD Ende Ultimatum PT Novita Karya Taga: Izin Tambang Galian C di Nangapenda Terancam Dicabut
Warga Desa Sanggaroro dan Ndeturea secara terbuka menolak seluruh aktivitas tambang dan AMP.
Ende, GardaFlores – Polemik tambang galian C di Kecamatan Nangapenda memasuki babak krusial. DPRD Kabupaten Ende melontarkan ultimatum keras kepada PT Novita Karya Taga (PT NKT). Jika terbukti terjadi pelanggaran serius, lembaga legislatif itu siap merekomendasikan pencabutan izin usaha pertambangan.
Ultimatum tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ende, Yanus Waro, Senin (23/2/2026). Forum itu menghadirkan unsur fraksi, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, PMKRI Ende, masyarakat Desa Sanggaroro dan Ndeturea, serta perwakilan perusahaan.
“Jika ditemukan pelanggaran serius, maka pemerintah daerah bersama dinas terkait harus mengevaluasi dan bahkan mencabut izin PT NKT sesuai ketentuan perundang-undangan,” tegas Yanus di hadapan peserta rapat.
DPRD juga mendorong pembentukan tim terpadu untuk mengkaji dampak ekologis, sosial, dan budaya akibat aktivitas pertambangan. Langkah ini ditegaskan sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif yang wajib ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Suara penolakan warga menguat. Perwakilan masyarakat, Adrianus Nulangi, menyampaikan dampak langsung yang dirasakan petani akibat aktivitas tambang dan Asphalt Mixing Plant (AMP). “Kami sudah muak. Sungai rusak, tanaman terdampak, hasil panen menurun drastis. Ini menyangkut hidup masyarakat,” ujarnya.
Warga Desa Sanggaroro dan Ndeturea secara terbuka menolak seluruh aktivitas tambang dan AMP. Mereka mendesak Bupati Ende, DPRD, hingga Pemerintah Provinsi NTT menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari penghentian sementara hingga pencabutan izin, serta memproses hukum perusahaan bila terbukti merusak lingkungan.
Jumat Curhat di Lapas Ende: Warga Binaan Soroti KUHP Baru, Kasus Pencabulan dan Modifikasi Kendaraan
Di sisi lain, kuasa hukum PT NKT, Kasmirus Bhara Bheri, menegaskan pencabutan izin bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Menurutnya, izin usaha pertambangan berada di bawah otoritas pemerintah pusat dan provinsi sesuai mekanisme perundang-undangan. “Kami telah mengantongi izin resmi dan membayar pajak galian C sesuai aturan. Kami menghormati setiap keputusan pemerintah dan berharap semua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik,” katanya.
RDP ini menjadi titik awal penentuan arah penyelesaian konflik tambang galian C di Nangapenda. Publik kini menanti, apakah ultimatum DPRD akan berujung pada rekomendasi tegas hingga pencabutan izin, atau berhenti pada kompromi administratif di tengah tekanan penolakan warga.»(elt)
EKONOMI
Mekeng Dorong UU Obligasi Daerah untuk Buka Sumber Pembiayaan Baru bagi Daerah
Penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan adalah aspek yang sama-sama diperlukan.
MAUMERE, GardaFlores — Anggota MPR RI Melchias Marcus Mekeng mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Mekeng, kebutuhan regulasi tersebut semakin mendesak seiring berkurangnya alokasi anggaran pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.
Pernyataan itu disampaikan secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Program dan Kelembagaan MPR RI yang diselenggarakan Badan Penganggaran MPR RI bekerja sama dengan AMPI Kabupaten Sikka di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Selasa (7/7/2026).
“Hari ini banyak anggaran pusat dipotong sehingga pembangunan daerah tersendat. Kita membutuhkan instrumen pembiayaan baru melalui obligasi daerah,” katanya.
Mekeng mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1990-an. Namun hingga kini instrumen tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi investor.
“Investor membutuhkan kepastian hukum. Karena itu saya sedang menyelesaikan naskah Undang-Undang Obligasi Daerah untuk diserahkan kepada DPR RI agar segera diproses,” ujarnya.
Ia menyebut sedikitnya 20 negara telah menerapkan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, di antaranya Amerika Serikat, China, Inggris, dan Kanada.

Selain membahas pembiayaan daerah, Mekeng mengingatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dan munculnya berbagai kasus intoleransi.
“Kalau kita tidak memahami Pancasila, bangsa ini akan sulit bersatu,” katanya.
BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X
Ia menjelaskan program sosialisasi Empat Pilar kembali diperkuat sejak 2012–2013 setelah pendidikan ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak lagi diterapkan pada awal era reformasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyoroti pelaksanaan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, anggaran pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
Mekeng menilai penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan merupakan dua aspek yang sama-sama diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.»(rel)
EKONOMI
PELNI Naikkan Tarif Angkutan Muatan Mulai 1 Juli, Sejumlah Layanan Logistik Ikut Disesuaikan
Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus.
MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (Persero) mulai memberlakukan penyesuaian tarif angkutan muatan pada kapal penumpang untuk seluruh pemesanan yang dilakukan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut mencakup beberapa kategori layanan logistik dan dilakukan di tengah meningkatnya biaya operasional perusahaan.
Informasi tersebut disampaikan Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, di Maumere, Selasa (30/6/2026), mengacu pada kebijakan resmi perusahaan. Pelanggan yang telah melakukan pemesanan sebelum 1 Juli 2026 tetap dikenakan tarif lama.
Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus. Menurut Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
“Kami berkomitmen menjaga layanan logistik tetap andal, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia,” kata Ditto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Seiring pemberlakuan tarif baru, PELNI juga memperkenalkan sejumlah penyesuaian layanan. Perusahaan mulai mengoperasikan layanan Dry Container High Cube, yaitu kontainer dengan dimensi lebih tinggi yang memiliki kapasitas angkut lebih besar dibandingkan kontainer standar 20 kaki. Selain itu, klasifikasi kendaraan Golongan IIIA dan IIIB disederhanakan menjadi satu kategori, yakni Golongan III, sehingga keduanya dikenakan tarif yang sama.
Untuk layanan General Cargo, tarif disesuaikan berdasarkan wilayah operasional. Sementara itu, layanan General Cargo Khusus diperuntukkan bagi pengiriman komoditas hortikultura, seperti buah dan sayuran, menggunakan car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai guna menjaga kualitas barang selama proses pelayaran.
PELNI juga menyatakan pelanggan tetap dapat mengajukan tarif khusus atau potongan harga melalui kantor cabang sesuai ketentuan perusahaan. Pemesanan angkutan muatan tersedia melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang PELNI, dengan jadwal pemesanan dibuka mulai tujuh hari sebelum keberangkatan kapal.
Kebijakan penyesuaian tarif ini muncul ketika transportasi laut masih memegang peran penting dalam distribusi logistik antarpulau, terutama di kawasan Indonesia timur. Di sisi lain, kenaikan tarif berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang bagi pelaku usaha yang mengandalkan kapal penumpang sebagai moda pengangkutan, khususnya pada rute-rute dengan pilihan transportasi yang terbatas.
Hingga kebijakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, PELNI menyatakan akan terus menerapkan peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari penyesuaian tarif, sementara dampaknya terhadap biaya distribusi diperkirakan akan mulai dirasakan pelaku usaha pada periode pengiriman berikutnya.»(rel)
EKONOMI
PELNI Tambah Kapasitas Penumpang di Maumere, Antisipasi Lonjakan Akibat Libur Sekolah dan Penutupan Bandara
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket.”
MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Maumere menambah kapasitas angkut seluruh kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah yang bertepatan dengan penutupan Bandara Frans Seda Maumere akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi. Di saat yang sama, PELNI mengingatkan masyarakat agar hanya membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari penipuan yang kerap meningkat ketika permintaan perjalanan melonjak.
Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan seluruh kapal penumpang PELNI memperoleh dispensasi untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas operasional normal sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya akses penerbangan dari dan menuju Maumere.
“Menjelang libur sekolah, kami sudah mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Seluruh kapal penumpang PELNI mendapat dispensasi sehingga ada penambahan kapasitas penumpang yang bisa kami layani,” kata Edwin di Maumere, Senin (29/6/2026).
Penutupan Bandara Frans Seda akibat aktivitas Gunung Lewotobi membuat transportasi laut menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang hendak bepergian ke berbagai daerah. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah penumpang melalui Pelabuhan El Say Maumere selama status operasional bandara belum kembali normal.
Di tengah tingginya permintaan tiket, Edwin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran tiket murah yang beredar melalui Facebook maupun media sosial lainnya. Menurutnya, setiap musim liburan selalu dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjual tiket palsu dengan mengatasnamakan PELNI.
PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah
Ia menegaskan PELNI hanya melayani penjualan tiket melalui kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, loket kantor cabang, agen perjalanan resmi, serta mitra penjualan yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Tiket juga dapat dibeli melalui layanan perbankan seperti Bank BCA dan Bank Mandiri, termasuk aplikasi Livin’ by Mandiri, serta aplikasi MyTelkomsel. Melalui PELNI Mobile, calon penumpang juga dapat melakukan check-in secara daring sebelum keberangkatan.
“Sudah banyak kanal resmi yang kami sediakan. Masyarakat tidak perlu membeli tiket dari pihak yang tidak jelas karena risikonya sangat besar,” ujarnya.
Edwin menegaskan akun media sosial PELNI hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan tidak pernah digunakan untuk transaksi penjualan tiket.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket. Jika ragu, datang langsung ke kantor PELNI untuk memastikan informasi yang benar,” katanya.
Hingga Senin (29/6/2026), PELNI memastikan kapasitas kapal yang beroperasi dari Pelabuhan El Say Maumere masih mampu mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Perusahaan juga menyatakan akan terus menyesuaikan pelayanan sesuai perkembangan kondisi transportasi dan operasional Bandara Frans Seda selama dampak aktivitas Gunung Lewotobi masih berlangsung.»(rel)
-
NASIONAL9 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA10 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM11 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI12 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: DPRD NTT Tinjau Jalan Rusak Sikka–Nagekeo di Wewaria Ende, Akses Ekonomi Terancam Putus - Garda Flores %
Pingback: Dinilai Melampaui Kewenangan, Desakan DPRD Ende Hentikan Tambang PT NKT Picu Polemik Hukum dan Kepastian Investasi - Garda Flores %