EKONOMI
Menteri KKP Akan Tinjau Calon Kampung Nelayan di Sikka
Nangahure Lembah Jadi Fokus Survei.
Maumere, GardaFlores – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/2/2026). Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau langsung calon lokasi pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menteri bersama rombongan akan tiba dari Kupang di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 07.30 WITA, lalu langsung menuju Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat. Lokasi tersebut berada di pesisir pantai, tepat di sebelah barat pangkalan Lanal Maumere, dan menjadi salah satu titik yang diusulkan sebagai kawasan kampung nelayan terpadu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, Rabu (25/2/2026), menjelaskan bahwa kunjungan awalnya dijadwalkan berlangsung hari ini, namun ditunda hingga besok.
Warga Wuring Laut Berharap Wapres Gibran Kunjungi Nelayan dan Mama Lele
“Yang dikunjungi sesuai jadwal adalah calon lokasi kampung nelayan di Kelurahan Wuring,” ujarnya.
Paul, sapaan akrabnya, menyebut kunjungan langsung Menteri menjadi momentum penting bagi Sikka. Biasanya survei lokasi dilakukan oleh tim teknis KKP, namun kali ini Menteri turun langsung melihat kondisi lapangan.
“Kita bersyukur karena jarang kegiatan pendahuluan seperti ini dikunjungi langsung oleh Menteri,” katanya.
DKP Kabupaten Sikka sebelumnya mengusulkan empat lokasi kampung nelayan, yakni Nangahure Lembah di Kelurahan Wuring, Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale. Selain itu, dua lokasi kampung budidaya juga diajukan di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi yang berada di wilayah kepulauan, khusus untuk pengembangan rumput laut.
Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan lahan minimal satu hektare sesuai ketentuan program kampung nelayan. Lahan di Nangahure saat ini hanya sekitar 6.000 meter persegi, sementara lokasi lainnya juga belum memenuhi syarat luas minimal. Tiga titik bahkan memerlukan reklamasi pantai karena keterbatasan lahan kosong milik desa atau kelurahan.
Jika memenuhi kriteria, kawasan kampung nelayan seluas satu hektare itu akan dilengkapi berbagai fasilitas strategis, seperti dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang pendingin (cold storage), pabrik es, bengkel nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sarana pemberdayaan UMKM, hingga perumahan nelayan. Secara teknis, kelayakan lahan di Nangahure akan ditentukan melalui survei tim KKP.
Terkait Kampung Nelayan di Bebeng, Kelurahan Wolomarang, yang sebelumnya pernah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Paul menjelaskan kawasan tersebut masuk dalam konsep kawasan ekonomi perikanan. Proposalnya telah diajukan ke KKP, namun pemerintah pusat masih memprioritaskan penganggaran melalui APBN, termasuk untuk program kampung nelayan.
Selama ini, nelayan dari wilayah kepulauan masih bergantung pada fasilitas di daratan seperti Kota Maumere dan Nangahale untuk pengisian bahan bakar, air bersih, serta kebutuhan melaut lainnya. Kehadiran kampung nelayan terpadu diharapkan memangkas ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi pesisir.
“Di Nangahure banyak kapal nelayan, termasuk nelayan pemancing tuna. Jika kampung nelayan dibangun, tentu akan sangat bermanfaat,” jelas Paul.
Kunjungan Menteri KKP ke Sikka menjadi sinyal kuat bahwa sektor perikanan Flores Utara mulai mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Kini publik menunggu hasil survei dan keputusan final pemerintah pusat: apakah Nangahure akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi nelayan di Kabupaten Sikka.»(rel)
EKONOMI
Kapal Lampara Basaudara Tenggelam di Aimere, Nelayan dan ABK Kehilangan Alat Melaut
KM Lampara Basaudara tenggelam saat berlabuh di perairan depan PPN Aimere, Kabupaten Ngada. Warga dan nelayan kini berupaya mengapungkan kapal secara mandiri.
NGADA, GardaFlores — Kapal Motor Lampara Basaudara, milik nelayan No Bongkar alias No Weki, tenggelam saat berlabuh di perairan depan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Aimere, Desa Aimere Timur, Kabupaten Ngada, Minggu (30/8/2026).
Tenggelamnya kapal dengan tonase sekitar 20 ton itu menghentikan aktivitas melaut No Weki dan sejumlah anak buah kapal (ABK) yang selama ini menggantungkan pekerjaan pada kapal tersebut.
Hingga Minggu sore, KM Lampara Basaudara masih terendam di perairan Laut Sawu. Bagian kapal yang masih terlihat di permukaan hanya tiang dan panel surya.
Warga dan nelayan di sekitar lokasi kemudian melakukan upaya penyelamatan secara mandiri. Ananias Loma, Man Sina, Boni Wele bersama warga setempat berusaha mengapungkan kapal menggunakan drum bekas.
Drum-drum tersebut ditempatkan di sekitar bagian bawah kapal, kemudian diisi udara untuk menghasilkan daya apung dan mengangkat badan kapal secara bertahap.
Namun, proses pengapungan menghadapi kendala akibat kondisi perairan dan gelombang di Laut Sawu. Hingga berita ini diturunkan, upaya mengangkat kapal masih berlangsung.
KM Lampara Basaudara selama ini digunakan No Weki dan para ABK untuk menangkap ikan di perairan selatan Ngada. Hasil tangkapan kemudian dibawa dan dipasarkan melalui PPN Aimere.
Longsor Putus Akses Rokirole–Nitunglea, TNI-Polri Bersihkan Jalan Tanpa Alat Berat
Tenggelamnya kapal membuat kegiatan penangkapan ikan sementara berhenti. Bagi pemilik dan ABK, kapal tersebut merupakan sarana utama untuk menjalankan aktivitas ekonomi di laut.
Warga Aimere Timur berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan dukungan teknis serta peralatan yang dibutuhkan untuk membantu proses evakuasi kapal.
Penyebab tenggelamnya KM Lampara Basaudara belum diketahui. Sementara itu, warga dan nelayan masih berupaya mengapungkan kapal agar dapat kembali dievakuasi dari lokasi kejadian.»(tim/rel)
EKONOMI
Kopi Ngada Terancam Tua, Petani Mulai Peremajaan untuk Pulihkan Produktivitas
Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika.
BAJAWA, GardaFlores — Sejumlah petani kopi di Kabupaten Ngada mulai melakukan peremajaan tanaman untuk meningkatkan kembali produktivitas kebun yang mengalami penurunan akibat banyak tanaman telah berusia tua.
Salah satunya dilakukan Kelompok Tani Cahaya Baru di Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa. Sejak November 2025, kelompok tani tersebut menanam 8.000 pohon kopi Arabika pada lahan seluas dua hektare.
Ketua Kelompok Tani Cahaya Baru, Feliks Kila, mengatakan sebagian tanaman kopi yang sudah melewati usia produktif menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen petani.
“Petani kopi di Ngada harus mengubah mindset dan pola menanam kopi yang baik serta teratur. Banyak tanaman kopi kita sudah tua sehingga produksinya semakin sedikit setiap tahun,” kata Feliks.
Dari 8.000 pohon yang ditanam, sebanyak 4.000 pohon merupakan varietas E88 dan 4.000 pohon lainnya varietas Kartika. Masing-masing varietas ditanam pada lahan seluas satu hektare dengan jarak tanam sekitar 1 x 2,5 meter menggunakan sistem pagar.
Menurut Feliks, varietas tersebut dipilih karena dinilai memiliki potensi produksi lebih cepat. Dengan pemupukan dan perawatan yang baik, tanaman disebut dapat mulai berproduksi sekitar 18 bulan setelah ditanam.
Gempa M7,7 Hantam Ngada: Rumah Roboh, Fasilitas Publik Rusak, Warga Riung Masih Menunggu Bantuan
Peremajaan dilakukan secara bertahap untuk menggantikan tanaman yang sudah tidak produktif sekaligus mempertahankan produksi kebun.
Langkah serupa juga dilakukan petani muda di Ngada. Riko Nono saat ini mengembangkan kebun kopi pada lahan sekitar tiga hektare dengan target mencapai 12.000 pohon.
Penanaman ditargetkan berlangsung pada November dan Desember. Riko juga merencanakan penambahan sekitar 4.000 pohon kopi varietas Ateng untuk pengembangan kebun berikutnya.

Saat ini sekitar 2.000 pohon kopi miliknya telah memasuki tahap siap panen.
Dengan asumsi produksi rata-rata 0,5 kilogram kopi HS kering per pohon, sebanyak 2.000 pohon berpotensi menghasilkan sekitar satu ton kopi. Jika harga berada pada kisaran Rp60.000 per kilogram, nilai produksi kotor diperkirakan mencapai Rp60 juta.
Sementara jika target 12.000 pohon tercapai dengan asumsi produktivitas dan harga yang sama, potensi nilai produksi kotor mencapai sekitar Rp360 juta per panen.
132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan
Riko menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Hasil aktual dipengaruhi produktivitas tanaman, kualitas kopi, biaya produksi dan harga jual di pasar.
“Kalau kita serius mengelola kebun, pertanian bisa menjadi investasi masa depan. Anak muda juga bisa menjadi petani yang hebat dan profesional,” katanya.
Selain jumlah tanaman dan varietas, pengelolaan kebun juga menjadi perhatian. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kabupaten Ngada, Ocha, mengatakan produktivitas kopi juga dipengaruhi kondisi lingkungan kebun, termasuk pengelolaan tanaman naungan.
Ocha merekomendasikan lamtoro PG79 sebagai salah satu tanaman naungan. Menurutnya, tanaman tersebut dapat membantu mengatur kondisi kebun dan daunnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk mendukung pemupukan.
Banggar DPRD Ngada Soroti KUA-PPAS 2027: PAD Naik Rp4 Miliar, Defisit Rp21 Miliar Dipersoalkan
Lamtoro PG79 juga dinilai mampu mempertahankan daun pada musim panas. Jarak tanam yang direkomendasikan sekitar 8–10 meter.
Petani juga diminta mempertimbangkan jenis dan ukuran tanaman naungan. Dadap dan albasia, misalnya, perlu diperhatikan karena ukuran dan kekuatannya dapat berisiko terhadap tanaman kopi apabila tumbang akibat angin atau saat ditebang.
Feliks mengatakan peremajaan tanaman perlu diikuti perubahan dalam pengelolaan kebun.
“Jangan melihat bertani sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Kalau dikelola dengan baik, kopi bisa menjadi investasi masa depan,” ujarnya.
Peremajaan tanaman, pemilihan varietas, pengelolaan kebun dan keterlibatan petani muda menjadi bagian dari pengembangan perkebunan kopi yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Ngada.»(tim/rel)
EKONOMI
APBD Sikka 2027 Defisit Rp58,8 Miliar, Pemda Diminta Selektif Kelola Anggaran
Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 defisit Rp58,868 miliar. Pendapatan Rp1,154 triliun berbanding belanja Rp1,213 triliun, dengan pembiayaan neto dari proyeksi SiLPA 2026.
MAUMERE, GardaFlores — Pemerintah Kabupaten Sikka memproyeksikan APBD 2027 mengalami defisit Rp58,868 miliar. Proyeksi itu muncul karena pendapatan daerah diperkirakan Rp1,154 triliun, sementara belanja mencapai Rp1,213 triliun.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago menyampaikan kerangka awal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Sikka pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal daerah masih terbatas sehingga program dan belanja harus disusun secara selektif.
“Setiap program dan belanja harus dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, manfaat, target kinerja, kemampuan pendanaan, serta kesinambungan fiskal,” kata Juventus dalam pidatonya.
Untuk menutup defisit, pemerintah memproyeksikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp88,268 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp29,400 miliar, terutama untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah yang jatuh tempo.
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto sebesar Rp58,868 miliar digunakan untuk menutup defisit APBD 2027.
Bupati menegaskan angka dalam KUA dan PPAS masih merupakan kerangka awal. Proyeksi pendapatan, kebutuhan belanja dan kemampuan pembiayaan masih dapat disesuaikan dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD 2027.
Pemerintah daerah meminta seluruh perangkat daerah mempertajam program berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja, urgensi, efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Belanja juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah.
BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis
Penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan menjadi bagian dari struktur APBD yang perlu diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyeksi SiLPA sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Selain pembahasan APBD, dalam rapat yang sama Pemerintah Kabupaten Sikka menyampaikan persetujuan dan dukungan terhadap rekomendasi hibah tanah seluas sekitar 4.000 meter persegi kepada Kejaksaan Republik Indonesia untuk pembangunan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Kabupaten Sikka.
Pemerintah menyebut hibah tersebut sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung sarana penegakan hukum dan pelayanan publik. Proses hibah aset daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur administrasi yang berlaku.
KUA dan PPAS merupakan tahapan sebelum penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan membahas rincian program, kegiatan dan anggaran sebelum APBD ditetapkan.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan Rp1,154 triliun dan belanja Rp1,213 triliun, pemerintah Kabupaten Sikka menghadapi selisih anggaran Rp58,868 miliar pada kerangka awal APBD 2027. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan kesinambungan fiskal daerah.»(rel)
-
NASIONAL11 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA1 year agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA12 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM1 year agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI1 year agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka

Pingback: Produksi Perkebunan Sikka Tembus 28 Juta Ton per Tahun, Pemerintah Siapkan Tambahan 6.000 Hektar pada 2026 - Garda Flores %