MAUMERE, GardaFlores — Sejumlah titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), masih menghadapi persoalan lokasi karena berada dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Pemerintah Kabupaten Sikka sedang mengupayakan peninjauan ulang setelah menerima surat dari Kementerian Kehutanan.

Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyampaikan persoalan itu saat peletakan batu pertama pembangunan KNMP di Nangahure, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat, Selasa (13/10/2026).

“Kita punya delapan titik ini, tetapi ada beberapa titik yang jadi masalah karena masih masuk dalam kawasan TWA. Ada surat dari Kementerian Kehutanan untuk kemudian ditinjau ulang titiknya. Ini yang sedang kita upayakan,” kata Juventus.

Proyek KNMP Wuring Rp3,2 Miliar Terlambat, Tahap Ini Fokus Fondasi

Ia belum merinci jumlah titik yang terdampak, lokasi masing-masing titik, maupun keputusan yang akan diambil setelah peninjauan. Belum ada penjelasan apakah lokasi tersebut akan tetap dipertahankan atau dialihkan.

Sementara persoalan lokasi itu masih ditangani, pembangunan KNMP di Nangahure telah dimulai. Proyek tersebut dikerjakan PT Arum Daya Sentausa dengan nilai anggaran Rp3.214.500.000 dan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026.

Menurut Juventus, pembangunan KNMP diarahkan untuk mendukung usaha nelayan melalui penyediaan fasilitas perikanan, antara lain tambatan perahu, pabrik es, penerangan, serta sarana penanganan dan pemasaran ikan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan off-taker, yakni pihak yang menyerap hasil produksi nelayan.

PLTS Mulai Dibangun di Desa Lidi, Palue

Juventus mengatakan proses menuju pembangunan di Nangahure sempat menghadapi sejumlah kendala dan dinamika di tengah masyarakat. Ia menyebut komunikasi dengan masyarakat setempat turut dibantu oleh sejumlah pihak, termasuk Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh rincian resmi mengenai titik-titik KNMP yang harus ditinjau ulang akibat persoalan kawasan TWA maupun jadwal penyelesaian peninjauan tersebut. Kepastian itu diperlukan untuk mengetahui kelanjutan pembangunan pada titik-titik yang terdampak.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Desa Lidi, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, dimulai Senin (12/10/2026) melalui peletakan batu pertama di Dusun Langaliwu.

Proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat akses listrik masyarakat Palue, termasuk mendukung kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi warga.

Pembangunan PLTS itu dikerjakan PT Arca Energi berdasarkan keputusan pelelangan pekerjaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bhayangkari Papua Salurkan 225 Karung Beras dan Logistik untuk Warga Nitunglea

Peletakan batu pertama berlangsung sekitar pukul 12.00 Wita di wilayah Poro, RT 03/RW 01, Dusun Langaliwu, Desa Lidi. Kegiatan itu dihadiri Camat Palue, Kepala Desa Lidi, perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, personel kepolisian, dan warga setempat.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan instansi terkait memaparkan rencana teknis pembangunan, termasuk kapasitas daya dan cakupan layanan. Namun, laporan yang tersedia belum mencantumkan angka kapasitas PLTS, jumlah rumah atau pelanggan yang akan dilayani, maupun target penyelesaian proyek.

Desa Lidi memiliki 1.325 penduduk yang tercatat dalam 384 kepala keluarga. Data tersebut menggambarkan jumlah penduduk desa, tetapi belum menjelaskan berapa banyak warga yang akan menerima layanan langsung dari PLTS tersebut.

Pemerintah setempat dan masyarakat menyatakan dukungan terhadap pembangunan itu. Rincian mengenai tahapan pekerjaan dan jadwal PLTS mulai beroperasi belum tercantum dalam laporan kegiatan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Persoalan harga pasir di mulut tambang mempertemukan puluhan sopir truk dan pemilik lokasi Galian C berizin dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sikka, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan di Kantor Bapenda Sikka itu membahas harga material, volume pasir yang diangkut setiap truk, serta pajak mineral bukan logam dan batuan yang harus dibayarkan di lokasi penambangan.

Puluhan truk pengangkut pasir dan batu memadati ruas Jalan Negara Trans Flores di sekitar Kantor Bapenda, mulai dari pertigaan hingga depan kantor.

Kepala Bapenda Sikka Yosef Benyamin mengatakan persoalan yang dibahas berkaitan dengan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di mulut tambang, khususnya pasir.

Warga Alok Barat Adu Dayung dan Renang Tradisional di Nangahure

“Pertemuan hari ini pertama ada kaitan dengan pengambilan mineral bukan logam di mulut tambang, teristimewa kaitan dengan pasir,” kata Yosef.

Menurut Yosef, berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur, harga jual pasir di mulut tambang ditetapkan Rp100 ribu per meter kubik dengan pajak sebesar 20 persen.

Ia mencontohkan, tiga meter kubik pasir bernilai Rp300 ribu. Pajak 20 persen dari nilai tersebut mencapai Rp60 ribu dan dipungut di lokasi penambangan.

Persoalan lain muncul pada perbedaan nilai pembayaran yang selama ini diterapkan. Yosef menyebut sebelumnya ada kesepakatan harga satu truk pasir sebesar Rp250 ribu, kemudian ditambah pajak Rp62.500.

Namun, dalam pelaksanaannya, pembayaran di mulut tambang hanya Rp300 ribu per truk, termasuk pajak. Dari kondisi tersebut terdapat selisih Rp12.500.

“Makanya ada selisih sekitar Rp12.500 karena dia mengambilnya kan volumenya lebih dari tiga kubik sehingga bayarnya harus lebih,” ujar Yosef.

Bapenda menilai volume muatan menjadi bagian penting dalam persoalan tersebut karena jumlah material yang diambil berkaitan dengan nilai material dan pajak yang harus dibayarkan.

Pasca Gempa, Alok Barat Libatkan 11 Sekolah dalam Cerdas Cermat dan Badminton

Yosef mengatakan mekanisme pembayaran berdasarkan kesepakatan sebelumnya sempat berjalan selama empat bulan. Namun, dalam dua bulan terakhir, pembayaran di mulut tambang kembali berada pada angka Rp300 ribu per truk termasuk pajak.

“Dalam pelaksanaannya hanya berjalan 4 bulan dan 2 bulan terakhir itu mereka bayar di mulut tambang cuma Rp300 ribu,” katanya.

Pertemuan tersebut kemudian menjadi ruang bagi Bapenda, sopir truk dan pemilik Galian C untuk membicarakan kembali kesesuaian harga material, volume angkutan dan kewajiban pajak di lokasi penambangan.

Puluhan truk yang datang ke Kantor Bapenda Sikka terlihat parkir di sepanjang ruas jalan sekitar kantor selama pertemuan berlangsung.»(rel)