Connect with us

EKONOMI

Menteri KKP Akan Tinjau Calon Kampung Nelayan di Sikka

Nangahure Lembah Jadi Fokus Survei.

Published

on

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur (kanan), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (inset kiri). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU, WIKIPEDIA

Maumere, GardaFlores – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (26/2/2026). Agenda utama kunjungan ini adalah meninjau langsung calon lokasi pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menteri bersama rombongan akan tiba dari Kupang di Bandara Frans Seda Maumere sekitar pukul 07.30 WITA, lalu langsung menuju Nangahure Lembah, Kelurahan Wuring, Kecamatan Alok Barat. Lokasi tersebut berada di pesisir pantai, tepat di sebelah barat pangkalan Lanal Maumere, dan menjadi salah satu titik yang diusulkan sebagai kawasan kampung nelayan terpadu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sikka, Paulus Hilarius Bangkur, Rabu (25/2/2026), menjelaskan bahwa kunjungan awalnya dijadwalkan berlangsung hari ini, namun ditunda hingga besok.

Warga Wuring Laut Berharap Wapres Gibran Kunjungi Nelayan dan Mama Lele

“Yang dikunjungi sesuai jadwal adalah calon lokasi kampung nelayan di Kelurahan Wuring,” ujarnya.

Paul, sapaan akrabnya, menyebut kunjungan langsung Menteri menjadi momentum penting bagi Sikka. Biasanya survei lokasi dilakukan oleh tim teknis KKP, namun kali ini Menteri turun langsung melihat kondisi lapangan.

“Kita bersyukur karena jarang kegiatan pendahuluan seperti ini dikunjungi langsung oleh Menteri,” katanya.

DKP Kabupaten Sikka sebelumnya mengusulkan empat lokasi kampung nelayan, yakni Nangahure Lembah di Kelurahan Wuring, Desa Reroroja, Desa Wolomarang, dan Desa Nangahale. Selain itu, dua lokasi kampung budidaya juga diajukan di Desa Parumaan dan Desa Kojadoi yang berada di wilayah kepulauan, khusus untuk pengembangan rumput laut.

Namun, tantangan utama terletak pada ketersediaan lahan minimal satu hektare sesuai ketentuan program kampung nelayan. Lahan di Nangahure saat ini hanya sekitar 6.000 meter persegi, sementara lokasi lainnya juga belum memenuhi syarat luas minimal. Tiga titik bahkan memerlukan reklamasi pantai karena keterbatasan lahan kosong milik desa atau kelurahan.

Ketika Nasi Diuji dengan Angka IQ

Jika memenuhi kriteria, kawasan kampung nelayan seluas satu hektare itu akan dilengkapi berbagai fasilitas strategis, seperti dermaga, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), gudang pendingin (cold storage), pabrik es, bengkel nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), sarana pemberdayaan UMKM, hingga perumahan nelayan. Secara teknis, kelayakan lahan di Nangahure akan ditentukan melalui survei tim KKP.

Terkait Kampung Nelayan di Bebeng, Kelurahan Wolomarang, yang sebelumnya pernah dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Paul menjelaskan kawasan tersebut masuk dalam konsep kawasan ekonomi perikanan. Proposalnya telah diajukan ke KKP, namun pemerintah pusat masih memprioritaskan penganggaran melalui APBN, termasuk untuk program kampung nelayan.

Selama ini, nelayan dari wilayah kepulauan masih bergantung pada fasilitas di daratan seperti Kota Maumere dan Nangahale untuk pengisian bahan bakar, air bersih, serta kebutuhan melaut lainnya. Kehadiran kampung nelayan terpadu diharapkan memangkas ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi pesisir.

“Di Nangahure banyak kapal nelayan, termasuk nelayan pemancing tuna. Jika kampung nelayan dibangun, tentu akan sangat bermanfaat,” jelas Paul.

Kunjungan Menteri KKP ke Sikka menjadi sinyal kuat bahwa sektor perikanan Flores Utara mulai mendapat perhatian serius di tingkat nasional. Kini publik menunggu hasil survei dan keputusan final pemerintah pusat: apakah Nangahure akan menjadi pusat pertumbuhan baru ekonomi nelayan di Kabupaten Sikka.»(rel)

EKONOMI

Mekeng Dorong UU Obligasi Daerah untuk Buka Sumber Pembiayaan Baru bagi Daerah

Penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan adalah aspek yang sama-sama diperlukan.

Published

on

Mekeng mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1990-an. Namun hingga kini instrumen tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi investor. FOTO: GARDAFLORES/KAREPL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — Anggota MPR RI Melchias Marcus Mekeng mendorong percepatan pembentukan Undang-Undang Obligasi Daerah sebagai dasar hukum bagi pemerintah daerah memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Mekeng, kebutuhan regulasi tersebut semakin mendesak seiring berkurangnya alokasi anggaran pusat yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah.

Pernyataan itu disampaikan secara virtual dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Program dan Kelembagaan MPR RI yang diselenggarakan Badan Penganggaran MPR RI bekerja sama dengan AMPI Kabupaten Sikka di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Selasa (7/7/2026).

“Hari ini banyak anggaran pusat dipotong sehingga pembangunan daerah tersendat. Kita membutuhkan instrumen pembiayaan baru melalui obligasi daerah,” katanya.

Mekeng mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak dekade 1990-an. Namun hingga kini instrumen tersebut belum dapat diterapkan karena belum memiliki payung hukum yang memberikan kepastian bagi investor.

CT Scan RSUD TC Hillers Rusak Berbulan-bulan, Pasien THT Sikka Terpaksa Dirujuk hingga Ende Tanpa Kepastian Diagnosis

“Investor membutuhkan kepastian hukum. Karena itu saya sedang menyelesaikan naskah Undang-Undang Obligasi Daerah untuk diserahkan kepada DPR RI agar segera diproses,” ujarnya.

Ia menyebut sedikitnya 20 negara telah menerapkan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, di antaranya Amerika Serikat, China, Inggris, dan Kanada.

Selain membahas pembiayaan daerah, Mekeng mengingatkan pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurutnya, penguatan nilai-nilai kebangsaan tetap diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia dan munculnya berbagai kasus intoleransi.

“Kalau kita tidak memahami Pancasila, bangsa ini akan sulit bersatu,” katanya.

BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X

Ia menjelaskan program sosialisasi Empat Pilar kembali diperkuat sejak 2012–2013 setelah pendidikan ideologi Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tidak lagi diterapkan pada awal era reformasi.

Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyoroti pelaksanaan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Menurutnya, anggaran pendidikan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memperhatikan kesejahteraan guru honorer.

Mekeng menilai penguatan ideologi bangsa dan tersedianya instrumen pembiayaan pembangunan merupakan dua aspek yang sama-sama diperlukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

PELNI Naikkan Tarif Angkutan Muatan Mulai 1 Juli, Sejumlah Layanan Logistik Ikut Disesuaikan

Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus.

Published

on

PELNI juga menyatakan pelanggan tetap dapat mengajukan tarif khusus atau potongan harga melalui kantor cabang sesuai ketentuan perusahaan. Pemesanan angkutan muatan tersedia melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang PELNI, dengan jadwal pemesanan dibuka mulai tujuh hari sebelum keberangkatan kapal. FOTO: DOK PELNI

MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) (Persero) mulai memberlakukan penyesuaian tarif angkutan muatan pada kapal penumpang untuk seluruh pemesanan yang dilakukan mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut mencakup beberapa kategori layanan logistik dan dilakukan di tengah meningkatnya biaya operasional perusahaan.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, di Maumere, Selasa (30/6/2026), mengacu pada kebijakan resmi perusahaan. Pelanggan yang telah melakukan pemesanan sebelum 1 Juli 2026 tetap dikenakan tarif lama.

Penyesuaian tarif berlaku untuk layanan Dry Container High Cube, kendaraan Golongan III, General Cargo, serta General Cargo Khusus. Menurut Sekretaris Perusahaan PELNI, Ditto Pappilanda, langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan layanan logistik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Kami berkomitmen menjaga layanan logistik tetap andal, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia,” kata Ditto dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Seiring pemberlakuan tarif baru, PELNI juga memperkenalkan sejumlah penyesuaian layanan. Perusahaan mulai mengoperasikan layanan Dry Container High Cube, yaitu kontainer dengan dimensi lebih tinggi yang memiliki kapasitas angkut lebih besar dibandingkan kontainer standar 20 kaki. Selain itu, klasifikasi kendaraan Golongan IIIA dan IIIB disederhanakan menjadi satu kategori, yakni Golongan III, sehingga keduanya dikenakan tarif yang sama.

PELNI Tambah Kapasitas Penumpang di Maumere, Antisipasi Lonjakan Akibat Libur Sekolah dan Penutupan Bandara

Untuk layanan General Cargo, tarif disesuaikan berdasarkan wilayah operasional. Sementara itu, layanan General Cargo Khusus diperuntukkan bagi pengiriman komoditas hortikultura, seperti buah dan sayuran, menggunakan car deck KM Dobonsolo dan KM Ciremai guna menjaga kualitas barang selama proses pelayaran.

PELNI juga menyatakan pelanggan tetap dapat mengajukan tarif khusus atau potongan harga melalui kantor cabang sesuai ketentuan perusahaan. Pemesanan angkutan muatan tersedia melalui aplikasi MyCargoo! maupun kantor cabang PELNI, dengan jadwal pemesanan dibuka mulai tujuh hari sebelum keberangkatan kapal.

Kebijakan penyesuaian tarif ini muncul ketika transportasi laut masih memegang peran penting dalam distribusi logistik antarpulau, terutama di kawasan Indonesia timur. Di sisi lain, kenaikan tarif berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang bagi pelaku usaha yang mengandalkan kapal penumpang sebagai moda pengangkutan, khususnya pada rute-rute dengan pilihan transportasi yang terbatas.

Hingga kebijakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026, PELNI menyatakan akan terus menerapkan peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari penyesuaian tarif, sementara dampaknya terhadap biaya distribusi diperkirakan akan mulai dirasakan pelaku usaha pada periode pengiriman berikutnya.»(rel)

Continue Reading

EKONOMI

PELNI Tambah Kapasitas Penumpang di Maumere, Antisipasi Lonjakan Akibat Libur Sekolah dan Penutupan Bandara

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket.”

Published

on

Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan seluruh kapal penumpang PELNI memperoleh dispensasi untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas operasional normal sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya akses penerbangan dari dan menuju Maumere. FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU

MAUMERE, GardaFlores — PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Cabang Maumere menambah kapasitas angkut seluruh kapal penumpang untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah yang bertepatan dengan penutupan Bandara Frans Seda Maumere akibat aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi. Di saat yang sama, PELNI mengingatkan masyarakat agar hanya membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari penipuan yang kerap meningkat ketika permintaan perjalanan melonjak.

Kepala Cabang PELNI Maumere, Edwin Kurniansyah, mengatakan seluruh kapal penumpang PELNI memperoleh dispensasi untuk mengangkut penumpang melebihi kapasitas operasional normal sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan kebutuhan transportasi masyarakat tetap terpenuhi di tengah terbatasnya akses penerbangan dari dan menuju Maumere.

“Menjelang libur sekolah, kami sudah mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang. Seluruh kapal penumpang PELNI mendapat dispensasi sehingga ada penambahan kapasitas penumpang yang bisa kami layani,” kata Edwin di Maumere, Senin (29/6/2026).

Penutupan Bandara Frans Seda akibat aktivitas Gunung Lewotobi membuat transportasi laut menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang hendak bepergian ke berbagai daerah. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah penumpang melalui Pelabuhan El Say Maumere selama status operasional bandara belum kembali normal.

Di tengah tingginya permintaan tiket, Edwin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran tiket murah yang beredar melalui Facebook maupun media sosial lainnya. Menurutnya, setiap musim liburan selalu dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjual tiket palsu dengan mengatasnamakan PELNI.

PELNI Beri Diskon Tiket Kapal 30 Persen, Sasar 693 Ribu Penumpang saat Libur Sekolah

Ia menegaskan PELNI hanya melayani penjualan tiket melalui kanal resmi, antara lain aplikasi PELNI Mobile, loket kantor cabang, agen perjalanan resmi, serta mitra penjualan yang telah bekerja sama dengan perusahaan. Tiket juga dapat dibeli melalui layanan perbankan seperti Bank BCA dan Bank Mandiri, termasuk aplikasi Livin’ by Mandiri, serta aplikasi MyTelkomsel. Melalui PELNI Mobile, calon penumpang juga dapat melakukan check-in secara daring sebelum keberangkatan.

“Sudah banyak kanal resmi yang kami sediakan. Masyarakat tidak perlu membeli tiket dari pihak yang tidak jelas karena risikonya sangat besar,” ujarnya.

Edwin menegaskan akun media sosial PELNI hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi dan tidak pernah digunakan untuk transaksi penjualan tiket.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membeli tiket melalui media sosial yang menawarkan penjualan tiket. Jika ragu, datang langsung ke kantor PELNI untuk memastikan informasi yang benar,” katanya.

Hingga Senin (29/6/2026), PELNI memastikan kapasitas kapal yang beroperasi dari Pelabuhan El Say Maumere masih mampu mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang. Perusahaan juga menyatakan akan terus menyesuaikan pelayanan sesuai perkembangan kondisi transportasi dan operasional Bandara Frans Seda selama dampak aktivitas Gunung Lewotobi masih berlangsung.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending