PENKES
Keracunan MBG Terus Terjadi, Manggarai Barat Kembali Jadi Korban
JPPI mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026, sementara BBC menyebut lebih tinggi, 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari.
Maumere, GardaFlores – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai investasi masa depan generasi bangsa justru membuka tahun 2026 dengan catatan kelam. Kasus keracunan kembali bermunculan secara masif dan menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa persoalan MBG bukan lagi insiden sporadis, melainkan krisis tata kelola yang sistemik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026. Angka itu bahkan melonjak berdasarkan perhitungan BBC yang menyebut 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari. Kasus terjadi di banyak wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di NTT, insiden terbaru terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Pada Jumat (30/1/2026), sedikitnya 132 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG, sebagaimana disampaikan petugas Puskesmas Golowelu. Pelajar yang keracunan MBG tersebar di sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Kuwus (42), SMKN 1 Kuwus (9), SMPN 2 Kuwus (31), SDI Golowelu 2 (20), dan SDI Golo Bombong (30). Peristiwa ini menambah panjang daftar korban sejak program MBG diluncurkan. Secara kumulatif, jumlah korban sejak 2025 hingga awal 2026 telah mencapai 21.254 orang—angka yang berseberangan tajam dengan target zero defect yang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki 2026.
BGN memang telah menjatuhkan sanksi dengan menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang Januari 2026. Namun langkah tersebut dinilai lebih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Program prioritas nasional yang menyasar jutaan siswa ini terus menyisakan tanda tanya besar soal kualitas pengawasan, transparansi pengelolaan, serta keberanian negara menegakkan standar keamanan pangan.

Anggota polisi dan petugas kesehatan mengevakuasi siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis di SMA 2 Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/01). FOTO: ANTARA
Padahal, sejak Oktober 2025 pemerintah telah memiliki Instruksi Presiden tentang percepatan MBG lengkap dengan petunjuk teknis yang sangat rinci. Mulai dari jam pengolahan bahan makanan, proses memasak, uji makanan, pendinginan, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah-sekolah telah diatur secara ketat untuk mencegah risiko keracunan.
Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen menegaskan bahwa masalah utama MBG bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada absennya pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Menurutnya, BGN seharusnya membangun sistem kontrol berjenjang hingga ke daerah, bukan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dapur kepada mitra atau yayasan tanpa supervisi ketat.
“Kalau terjadi keracunan, berarti ada yang salah dalam rantai keamanan pangan. Sistem HACCP itu ada dan jelas, tapi siapa yang mengontrol penerapannya?” ujar Tan Shot Yen.
Ia juga menyoroti lemahnya akuntabilitas mitra pengelola dapur MBG. Dalam banyak kasus, ketika keracunan terjadi, tanggung jawab menjadi kabur dan negara terkesan berjarak dari korban. Situasi ini semakin rumit setelah terungkap bahwa sebagian dapur MBG dimiliki oleh politisi, aparat TNI-Polri, hingga pejabat daerah—fakta yang diakui Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.
Tan Shot Yen menyebut kondisi tersebut sebagai konflik kepentingan serius. “Ini seperti jeruk makan jeruk. Tidak mungkin pengawasan berjalan objektif jika pengelola dan pengawas berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama,” katanya. Jika dibiarkan, ia memperingatkan krisis kepercayaan publik terhadap MBG akan semakin dalam, terutama di kalangan orang tua siswa.
Persoalan krusial lain adalah rendahnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Dari hampir 19.800 SPPG yang terdaftar, baru sekitar 20–30 persen yang telah mengantongi sertifikasi, padahal SLHS merupakan prasyarat wajib sejak Oktober 2025. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan standar dasar keamanan pangan.

Diduga keracunan MBG, sejumlah siswa dirawat di Puskesmas Montong, Tuban, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). FOTO: SUARA MERDEKA JAWA TIMUR
Tan Shot Yen mendesak BGN untuk menghentikan sementara ekspansi dapur MBG hingga seluruh persoalan mendasar—mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga konflik kepentingan—dibersihkan secara menyeluruh. Ia menilai ekspansi yang terlalu cepat justru memperbesar risiko, terutama di daerah dengan kapasitas pengawasan terbatas seperti NTT.
Selain itu, ia mengkritik arah distribusi dapur MBG yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum menjadi prioritas. “Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah,” tegasnya.
Senada, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rentetan kasus keracunan MBG sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Ia menyebut tingginya jumlah korban menunjukkan program masih dijalankan secara tergesa-gesa tanpa standar keamanan pangan yang benar-benar ditegakkan.
“Ini lonceng bahaya. Program MBG masih ‘kejar tayang’ dan mengorbankan prinsip dasar keselamatan anak,” kata Ubaid, Selasa (13/1/2026). Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi hak dan keselamatan siswa. “Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi anak-anak? Kami menuntut pemerintah menghentikan praktik MBG yang berisiko dan berhenti menjadikan siswa sebagai tumbal proyek ceroboh,” ujarnya.»(*/bert)
PENKES
Hasil Visum Bayudin Sudah Terbit, Dokter Forensik: Hanya Dapat Diserahkan kepada Penyidik
Dokumen yang dapat diberikan kepada keluarga hanya resume medis (keterangan mengenai hasil perawatan pasien).
MAUMERE, GardaFlores — Hasil visum terhadap Bayudin, warga Semparong, telah diterbitkan dan hanya dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian sebagai alat bukti dalam proses hukum.
Hal tersebut disampaikan Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD TC Hillers Maumere, dr. Stefanus Trissanton, Sp.FM, Senin (13/7/2026).
Menurut dr. Stefanus, dokter forensik hanya berwenang membuat dan menerbitkan visum berdasarkan permintaan resmi penyidik. Dokumen tersebut tidak dapat diberikan kepada korban maupun keluarganya.
“Saya hanya sebagai konsulen yang mengeluarkan visum. Hasil visumnya sudah selesai dan sudah diterbitkan sejak minggu lalu. Kalau keluarga meminta, tentu tidak saya berikan. Visum hanya diserahkan kepada penyidik yang datang mengambilnya secara langsung untuk dijadikan alat bukti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, permintaan visum dari penyidik diterima rumah sakit pada 7 Juli 2026, sedangkan pemeriksaan terhadap Bayudin dilakukan pada 9 Juli 2026.
Menurutnya, tidak ada batas waktu yang seragam mengenai penerbitan visum di setiap rumah sakit. Proses penyelesaiannya menyesuaikan kebutuhan penyidikan dan umumnya berlangsung sekitar 20 hingga 30 hari.
“Visum merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Polisi harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu, kemudian penyidik datang sendiri mengambil dokumen tersebut,” katanya.
Dr. Stefanus kembali menegaskan bahwa rumah sakit tidak pernah menyerahkan hasil visum kepada korban ataupun keluarganya. Dokumen yang dapat diberikan kepada keluarga hanya berupa resume medis atau surat keterangan mengenai hasil perawatan pasien.
Satu Warga Tewas, Satu Terluka Berat dalam Dugaan Penikaman di Hewokloang
“Jadi sekali lagi, kami mengeluarkan visum sesuai permintaan penyidik. Hasilnya diserahkan kepada penyidik, bukan kepada keluarga,” tegasnya.
Jelaskan Perbedaan Biaya Pemeriksaan dan Penerbitan Visum
Dalam kesempatan itu, dr. Stefanus juga menanggapi anggapan masyarakat bahwa biaya visum tergolong mahal.
Menurutnya, biaya penerbitan dokumen visum hanya sekitar Rp100.000. Namun, masyarakat kerap menyamakan biaya tersebut dengan biaya pemeriksaan medis yang menjadi dasar penyusunan visum.
“Orang sering mengatakan visum itu mahal sekali, padahal biaya visumnya hanya Rp100.000. Yang belum dipahami masyarakat adalah biaya pemeriksaannya. Isi visum merupakan hasil pemeriksaan medis yang memerlukan keahlian dan proses pemeriksaan, sehingga ada biaya pemeriksaan yang berbeda dengan biaya penerbitan surat visumnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama bertahun-tahun jasa dokter forensik dinilai belum mendapat penghargaan yang sepadan.
“Dulu jerih payah dokter tidak diperhatikan sehingga hasil visum hanya dihargai Rp100.000. Padahal yang tertuang dalam selembar kertas itu merupakan hasil pemeriksaan yang membutuhkan keahlian medis,” katanya.
Contoh Kesalahpahaman Akibat Belum Terbitnya Visum
Dr. Stefanus kemudian menceritakan pengalaman penanganan kasus pembunuhan seorang remaja perempuan di Kabupaten Sikka yang sempat memunculkan kesalahpahaman di tengah keluarga korban.
Saat itu, keluarga menduga sejumlah bagian tubuh korban, termasuk jari dan rambut, hilang. Namun, hasil autopsi menunjukkan seluruh bagian tubuh korban masih utuh, kecuali sebagian ibu jari yang hilang akibat terkena benda tajam.
Menurutnya, karena hasil visum belum diterima penyidik, aparat kepolisian belum dapat menjelaskan secara rinci temuan medis kepada keluarga sehingga aksi protes sempat terjadi berulang kali.
Kasus tersebut, kata dr. Stefanus, menunjukkan pentingnya visum sebagai alat bukti ilmiah dalam proses penyidikan sekaligus sebagai dasar bagi penyidik menjelaskan fakta medis dalam suatu perkara.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai apakah hasil visum Bayudin telah diambil penyidik maupun perkembangan penanganan perkara tersebut.»(rel)
PENKES
CT Scan RSUD TC Hillers Rusak Berbulan-bulan, Pasien THT Sikka Terpaksa Dirujuk hingga Ende Tanpa Kepastian Diagnosis
Perbaikan membutuhkan penggantian komponen yang harus didatangkan dari China.
MAUMERE, GardaFlores — Kerusakan alat CT Scan di RSUD TC Hillers Maumere berdampak pada layanan kesehatan masyarakat. Seorang pasien THT asal Kabupaten Sikka berinisial A mengaku harus dirujuk ke Kabupaten Ende, mengeluarkan biaya pribadi untuk perjalanan dan penginapan, tetapi tetap tidak memperoleh pemeriksaan maupun kepastian diagnosis karena layanan yang dibutuhkan tidak dapat dilakukan.
Kasus tersebut menyoroti efektivitas sistem rujukan ketika fasilitas diagnostik utama di rumah sakit rujukan daerah tidak berfungsi. Di tengah kondisi itu, pasien harus menanggung tambahan biaya dan waktu, sementara layanan yang dibutuhkan belum juga diperoleh.
Kepada GardaFlores, Senin (6/7/2026), A menceritakan awalnya mengalami gangguan pada hidung. Setelah diperiksa dokter keluarga, ia dirujuk ke RSUD TC Hillers Maumere untuk menjalani pemeriksaan CT Scan sebagai penunjang diagnosis.
Sesampainya di rumah sakit, ia mengetahui alat CT Scan dalam kondisi rusak. Karena layanan tersebut tidak tersedia, A kembali dirujuk ke RSUD Ende.
Rujukan itu membuatnya harus membiayai sendiri perjalanan, konsumsi, dan penginapan selama berada di Ende. Ia mengaku menunggu selama empat hari untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis.
BKN Setujui Manajemen Talenta ASN di Sikka, Pertama di NTT dan Ketiga di Regional X
“Saya menunggu selama empat hari di Ende. Saya berharap bisa menjalani CT Scan sesuai rujukan dari RSUD TC Hillers,” ujarnya.
Namun setelah bertemu dokter, A mendapat penjelasan bahwa pemeriksaan CT Scan belum dapat dilakukan karena tidak tersedia zat kontras yang diperlukan dalam prosedur tersebut.
Perjalanan yang telah menghabiskan waktu dan biaya itu pun berakhir tanpa hasil. A akhirnya kembali ke Maumere tanpa memperoleh kepastian diagnosis maupun penanganan lanjutan.
Setibanya di RSUD TC Hillers, ia mengaku diminta menunjukkan surat dari RSUD Ende untuk melanjutkan proses pelayanan. Permintaan itu, menurutnya, justru menambah kebingungan karena pemeriksaan di rumah sakit tujuan rujukan sebelumnya tidak terlaksana.
“Saya hanya ingin mendapat pengobatan. Saya sudah bolak-balik, mengeluarkan biaya sendiri, tetapi sampai sekarang belum juga mendapat pelayanan yang saya harapkan,” katanya.
Karena belum memperoleh kepastian penanganan, A berencana menemui Wakil Bupati Sikka, Simon Subandi Supriadi, untuk menyampaikan persoalan yang dialaminya.
“Saya mau bertemu Wakil Bupati supaya ada jalan keluar. Saya ingin mendapatkan pengobatan,” ujarnya.
Direktur RSUD TC Hillers Maumere, dr. Paul Lameng, membenarkan alat CT Scan rumah sakit tersebut sedang mengalami kerusakan.
Menurutnya, perbaikan membutuhkan penggantian komponen yang harus didatangkan dari China sehingga prosesnya diperkirakan memakan waktu sedikitnya tiga bulan.
Terkait penanganan pasien A, dr. Paul tidak memberikan penjelasan dengan alasan kerahasiaan medis.
“Pasien bisa didampingi keluarganya untuk menanyakan langsung kepada dokter yang merawat. Itu merupakan ranah pasien dan dokter,” katanya.
Ia juga meluruskan istilah yang disampaikan pasien mengenai “kontras”. Menurutnya, yang dimaksud adalah zat kontras, yaitu bahan yang digunakan dalam pemeriksaan CT Scan untuk membantu memperjelas hasil pencitraan.
Dr. Paul menambahkan, apabila pemeriksaan tidak dapat dilakukan di RSUD Ende, pasien dapat dirujuk ke rumah sakit lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap.
Hingga berita ini diterbitkan, alat CT Scan RSUD TC Hillers Maumere masih belum beroperasi. Proses perbaikan masih menunggu kedatangan suku cadang, sementara pasien yang membutuhkan layanan tersebut harus mengikuti mekanisme rujukan ke rumah sakit lain.»(rel)
PENKES
Setelah 32 Tahun Belajar di Bangunan Darurat, TK di Sikka Akhirnya Miliki Gedung Baru Berkat Donasi Luna Maya
“Hari ini kita menyaksikan bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang baik bagi anak-anak Watugong.
MAUMERE, GardaFlores — Setelah lebih dari tiga dekade menyelenggarakan kegiatan belajar di bangunan berdinding bambu dan beratap bocor, TK Sinar Watugong di Desa Watugong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, akhirnya memulai pembangunan gedung sekolah permanen. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Luna Maya pada Rabu (1/7/2026) melalui dukungan Yayasan Luna Maya Nawa Sena.
Sekolah yang berdiri sejak 32 tahun lalu itu selama ini menjalankan proses belajar mengajar dalam keterbatasan. Ketika hujan turun, ruang kelas kerap bocor sehingga aktivitas belajar terganggu. Kondisi tersebut membuat pembangunan gedung permanen menjadi kebutuhan yang telah lama dinantikan guru, orang tua, dan masyarakat Watugong.
Proyek pembangunan dipercayakan kepada Johan Paul Konstruksi dengan masa pekerjaan selama 120 hari kalender, terhitung mulai 1 Juli hingga 28 Oktober 2026.
Kepala TK Sinar Watugong, Maria Bonefacia, mengatakan bantuan tersebut menjadi titik balik bagi sekolah yang selama puluhan tahun bertahan dengan fasilitas yang sangat terbatas.
“Atas nama keluarga besar TK Sinar Watugong, kami mengucapkan selamat datang kepada Luna Maya beserta tim. Sekolah kami masih sangat sederhana. Dindingnya dari bambu dan atapnya bocor saat hujan. Namun di dalam bangunan yang tidak layak ini ada guru-guru yang tidak pernah berhenti mengasihi dan mendidik anak-anak,” kata Maria.
Cafe Literasi di Pesisir Sikka Mulai Buka Akses Belajar Warga Desa
Menurut dia, para guru tidak pernah menuntut fasilitas yang mewah. Yang dibutuhkan adalah ruang belajar yang aman agar anak-anak dapat mengikuti pendidikan usia dini dengan lebih nyaman.
“Kami tidak meminta sekolah yang mewah. Kami hanya ingin anak-anak memiliki ruang belajar yang aman, tidak kehujanan dan tidak kepanasan agar mereka bisa belajar dengan nyaman dan bermimpi setinggi-tingginya,” ujarnya.
Luna Maya mengaku tersentuh setelah melihat langsung kondisi sekolah yang sebelumnya hanya ia ketahui melalui cerita. Ia mengatakan pengalaman bersekolah di sekolah negeri di Bali membuatnya memahami bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh kemegahan bangunan, melainkan oleh kesempatan belajar yang dimiliki setiap anak.

“Saya sekolah di SD negeri dan TK di desa kecil di Bali. Sekolah saya tidak mewah, tetapi saya masih jauh lebih beruntung dibanding adik-adik di sini karena memiliki ruang kelas, perpustakaan kecil, dan lapangan. Yang membedakan bukan sekolahnya, tetapi semangat untuk belajar,” kata Luna Maya.
Ia juga mengajak para orang tua untuk terus mendampingi pendidikan anak karena proses belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga dimulai dari lingkungan keluarga.
Di hadapan masyarakat Watugong, Luna Maya mengungkapkan pembangunan sekolah tersebut merupakan amanah dari mendiang tantenya, Ineke Erawati, yang meninggal dunia dua pekan lalu di Amerika Serikat.
7.646 Anak di Sikka Tidak Sekolah, Ribuan Masuk Kategori Putus Sekolah dan Belum Pernah Bersekolah
“Sebelum meninggal, tante saya menelepon dan meminta agar sebagian hartanya didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saat itu saya mengatakan sedang berencana membangun sekolah di Maumere. Hari ini saya memenuhi amanah beliau. Saya berharap bantuan ini menjadi langkah awal bagi masa depan anak-anak di sini,” ujarnya.
Ketua Yayasan Sanpukat, Romo Yulius Heribertus, S.Fil., M.Th., yang akrab disapa Romo Okto, menjelaskan perjuangan menghadirkan gedung sekolah permanen berlangsung bertahun-tahun. Menurut dia, TK Sinar Watugong sempat menumpang di SD Katolik Brai, kemudian berpindah ke rumah kepala sekolah karena belum memiliki bangunan sendiri.
Yayasan akhirnya memperoleh sebidang tanah setelah menerima bantuan Rp40 juta dari Uskup Maumere. Namun pembangunan belum dapat dimulai karena keterbatasan dana hingga akhirnya memperoleh dukungan dari Yayasan Luna Maya Nawa Sena.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang baik bagi anak-anak Watugong. Kami percaya kehadiran Luna Maya dan para donatur adalah jawaban atas perjuangan panjang masyarakat untuk menghadirkan sekolah yang layak,” kata Romo Okto.
Pembangunan gedung baru dijadwalkan selesai pada akhir Oktober 2026. Jika berjalan sesuai rencana, puluhan anak yang selama ini belajar di ruang kelas darurat akan menempati bangunan permanen untuk tahun ajaran berikutnya, menandai berakhirnya penantian selama 32 tahun akan ruang belajar yang lebih aman dan layak.»(rel)
-
NASIONAL9 months agoPemerintah Akan Berupaya Tekan Angka Keracunan MBG
-
HUMANIORA1 year agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA12 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA10 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM11 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI12 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
