Connect with us

PENKES

Keracunan MBG Terus Terjadi, Manggarai Barat Kembali Jadi Korban

JPPI mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026, sementara BBC menyebut lebih tinggi, 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari.

Published

on

Siswa diduga keracunan MBG dirawat di Puskesmas Golowelu, Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat, NTT, Kamis (29/1/2026). FOTO: IST

Maumere, GardaFlores – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai investasi masa depan generasi bangsa justru membuka tahun 2026 dengan catatan kelam. Kasus keracunan kembali bermunculan secara masif dan menjadi alarm keras bagi pemerintah bahwa persoalan MBG bukan lagi insiden sporadis, melainkan krisis tata kelola yang sistemik.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG sepanjang 1–13 Januari 2026. Angka itu bahkan melonjak berdasarkan perhitungan BBC yang menyebut 1.929 korban hanya dalam satu bulan Januari. Kasus terjadi di banyak wilayah, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di NTT, insiden terbaru terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Pada Jumat (30/1/2026), sedikitnya 132 pelajar dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG, sebagaimana disampaikan petugas Puskesmas Golowelu. Pelajar yang keracunan MBG tersebar di sejumlah sekolah, yakni SMAN 1 Kuwus (42), SMKN 1 Kuwus (9), SMPN 2 Kuwus (31), SDI Golowelu 2 (20), dan SDI Golo Bombong (30). Peristiwa ini menambah panjang daftar korban sejak program MBG diluncurkan. Secara kumulatif, jumlah korban sejak 2025 hingga awal 2026 telah mencapai 21.254 orang—angka yang berseberangan tajam dengan target zero defect yang dicanangkan Badan Gizi Nasional (BGN) memasuki 2026.

BGN memang telah menjatuhkan sanksi dengan menghentikan sementara operasional 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepanjang Januari 2026. Namun langkah tersebut dinilai lebih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan. Program prioritas nasional yang menyasar jutaan siswa ini terus menyisakan tanda tanya besar soal kualitas pengawasan, transparansi pengelolaan, serta keberanian negara menegakkan standar keamanan pangan.

Anggota polisi dan petugas kesehatan mengevakuasi siswa yang diduga keracunan makan bergizi gratis di SMA 2 Kudus, Jawa Tengah, Kamis (29/01). FOTO: ANTARA

Padahal, sejak Oktober 2025 pemerintah telah memiliki Instruksi Presiden tentang percepatan MBG lengkap dengan petunjuk teknis yang sangat rinci. Mulai dari jam pengolahan bahan makanan, proses memasak, uji makanan, pendinginan, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah-sekolah telah diatur secara ketat untuk mencegah risiko keracunan.

Dokter dan ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen menegaskan bahwa masalah utama MBG bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada absennya pengawasan dan evaluasi yang konsisten. Menurutnya, BGN seharusnya membangun sistem kontrol berjenjang hingga ke daerah, bukan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dapur kepada mitra atau yayasan tanpa supervisi ketat.

“Kalau terjadi keracunan, berarti ada yang salah dalam rantai keamanan pangan. Sistem HACCP itu ada dan jelas, tapi siapa yang mengontrol penerapannya?” ujar Tan Shot Yen.

Ia juga menyoroti lemahnya akuntabilitas mitra pengelola dapur MBG. Dalam banyak kasus, ketika keracunan terjadi, tanggung jawab menjadi kabur dan negara terkesan berjarak dari korban. Situasi ini semakin rumit setelah terungkap bahwa sebagian dapur MBG dimiliki oleh politisi, aparat TNI-Polri, hingga pejabat daerah—fakta yang diakui Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Tan Shot Yen menyebut kondisi tersebut sebagai konflik kepentingan serius. “Ini seperti jeruk makan jeruk. Tidak mungkin pengawasan berjalan objektif jika pengelola dan pengawas berada dalam lingkaran kekuasaan yang sama,” katanya. Jika dibiarkan, ia memperingatkan krisis kepercayaan publik terhadap MBG akan semakin dalam, terutama di kalangan orang tua siswa.

Persoalan krusial lain adalah rendahnya kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Dari hampir 19.800 SPPG yang terdaftar, baru sekitar 20–30 persen yang telah mengantongi sertifikasi, padahal SLHS merupakan prasyarat wajib sejak Oktober 2025. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penegakan standar dasar keamanan pangan.

Diduga keracunan MBG, sejumlah siswa dirawat di Puskesmas Montong, Tuban, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). FOTO: SUARA MERDEKA JAWA TIMUR

Tan Shot Yen mendesak BGN untuk menghentikan sementara ekspansi dapur MBG hingga seluruh persoalan mendasar—mulai dari sertifikasi, pengawasan, hingga konflik kepentingan—dibersihkan secara menyeluruh. Ia menilai ekspansi yang terlalu cepat justru memperbesar risiko, terutama di daerah dengan kapasitas pengawasan terbatas seperti NTT.

Selain itu, ia mengkritik arah distribusi dapur MBG yang cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum menjadi prioritas. “Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah,” tegasnya.

Senada, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rentetan kasus keracunan MBG sebagai peringatan serius bagi pemerintah. Ia menyebut tingginya jumlah korban menunjukkan program masih dijalankan secara tergesa-gesa tanpa standar keamanan pangan yang benar-benar ditegakkan.

“Ini lonceng bahaya. Program MBG masih ‘kejar tayang’ dan mengorbankan prinsip dasar keselamatan anak,” kata Ubaid, Selasa (13/1/2026). Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi hak dan keselamatan siswa. “Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi anak-anak? Kami menuntut pemerintah menghentikan praktik MBG yang berisiko dan berhenti menjadikan siswa sebagai tumbal proyek ceroboh,” ujarnya.»(*/bert)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PENKES

TMMD Kodim 1603/Sikka Bangun Harapan Anak Sikka, PAUD St. Theresia Kini Berwajah Baru

Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman.

Published

on

Paud St Theresia di Desa Werang mulai dipasangi keramik dalam kegiatan TMMD ke-127. FOTO: IST

Maumere, GardaFlores – Komitmen Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membangun masa depan generasi muda kembali terlihat nyata melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Kabupaten Sikka. Satuan Tugas TMMD dari Kodim 1603/Sikka saat ini terus mempercepat renovasi PAUD St. Theresia, Desa Werang, Kecamatan Waiblama, dengan tahapan terbaru berupa pemasangan lantai keramik pada Selasa (17/2/2026).

Pemasangan keramik ini menjadi tonggak penting setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran lantai lama yang rusak dan tidak rata. Dengan lantai baru yang lebih kuat, bersih, dan aman, ruang belajar anak-anak kini disiapkan agar semakin layak dan ramah bagi tumbuh kembang mereka.

Komandan Kodim 1603/Sikka sekaligus Dansatgas TMMD ke-127, Letkol Inf Denny Riesta Permana, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi daerah.

Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu

“Melalui TMMD, kami tidak hanya membangun fisik bangunan, tetapi juga ikut menyiapkan masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Lebih dari sekadar memperindah ruangan, lantai keramik yang baru dipasang juga meningkatkan standar kebersihan dan keselamatan. Anak-anak PAUD kini akan belajar di ruang yang lebih sehat, terang, dan nyaman—sebuah lingkungan yang mendorong semangat belajar sejak usia dini.

Di tengah proses pengerjaan, semangat gotong royong antara prajurit TNI dan warga terus terasa kuat. Kehadiran Satgas TMMD bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dan masyarakat. Diharapkan, dalam waktu dekat, PAUD St. Theresia dapat kembali digunakan secara optimal dan menjadi pusat tumbuhnya harapan baru bagi anak-anak Maumere dan sekitarnya.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Sekolah Roboh Diterjang Cuaca Ekstrem, Waka Polda NTT Turun Langsung ke Gaikiu

Pendidikan Anak Sikka Tidak Boleh Terhenti.

Published

on

Waka Polda NTT, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo: "Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dan masa depan generasi muda." FOTO; IST

Maumere, GardaFlores – Negara kembali diuji saat cuaca ekstrem merobohkan bangunan SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu di Desa Bu Utara, Kecamatan Tana Wawo, Kabupaten Sikka. Di tengah keterpurukan itu, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo, S.I.K., M.H., hadir langsung di lokasi, Senin (16/2/2026), membawa pesan bahwa pendidikan anak-anak Flores tidak boleh dikorbankan oleh bencana.

Sekolah tersebut ambruk setelah digempur hujan deras dan angin kencang pada 22–25 Januari 2026. Runtuhnya bangunan memaksa proses belajar mengajar berjalan dalam situasi darurat dan serba terbatas.

Kunjungan Waka Polda NTT ini dikonfirmasi Kapolres Sikka AKBP Bambang Supeno, S.I.K. melalui Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga. Dalam kunjungan yang berlangsung dari pukul 07.53 hingga 08.46 WITA itu, Brigjen Baskoro didampingi jajaran Polres Sikka dan disambut secara adat dengan sapaan Jiwo Jawo oleh tokoh masyarakat setempat.

Pelaksana Tugas Kepala SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu, Maria Astinoli, S.Pd, menjelaskan bahwa cuaca ekstrem telah menghancurkan ruang belajar dan mengganggu kelangsungan pendidikan para siswa. Anak-anak terpaksa belajar tanpa fasilitas yang memadai, sementara guru berjuang menjaga semangat belajar di tengah keterbatasan.

Menanggapi kondisi itu, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari solusi kemanusiaan dan masa depan generasi muda.

TMMD Ke-127 Menyasar Jantung Ketimpangan Pendidikan: PAUD Werang Dibongkar Total Demi Masa Depan Anak Sikka

“Polri turut merasakan duka atas musibah ini. Kehadiran kami untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan dan memberikan dukungan nyata kepada sekolah,” tegasnya.

Sebagai bentuk kepedulian konkret, Polda NTT menyerahkan bantuan berupa 100 tas berisi buku dan alat tulis, dua unit tenda Polri untuk ruang belajar darurat, empat papan tulis lengkap dengan perlengkapannya, serta 100 unit meja dan kursi yang akan segera menyusul.

Selain menyerahkan bantuan, Waka Polda NTT juga meninjau langsung puing-puing bangunan sekolah untuk melihat tingkat kerusakan secara menyeluruh dan memastikan kebutuhan pemulihan dapat segera dipetakan.

Sebanyak 52 siswa SMP Negeri 48 Sa Ate Gaikiu bersama siswa SDN Gaikiu, unsur pemerintah kecamatan, BPBD Sikka, tokoh masyarakat, dan para guru turut hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran mereka menjadi simbol bahwa pemulihan pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan rehabilitasi sarana pendidikan di wilayah terdampak, sekaligus memastikan anak-anak di pedalaman Sikka tidak kehilangan haknya untuk belajar hanya karena bencana alam.

Usai kegiatan, rombongan Waka Polda NTT melanjutkan perjalanan kembali ke Maumere untuk agenda berikutnya.»(rel)

Continue Reading

PENKES

Tekan AKI dan AKB di Ende, Wabup Domi Mere Dorong Transformasi Layanan Kesehatan dan Penguatan Kompetensi Bidan

Fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.

Published

on

Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, M.Kes, di antara para bidan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) III Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Sabtu (14/2/2026). FOTO: GARDAFLORES/ELTON

Ende, GardaFlores – Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, M.Kes, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ende dalam menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui transformasi layanan kesehatan serta peningkatan kompetensi bidan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) III Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Ende yang digelar di Ruang Garuda, Kantor Bupati Ende, Sabtu (14/2/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Domi Mere itu mengajak seluruh bidan memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ende.

“Di tangan para bidan, harapan keluarga dan masa depan generasi bangsa dipertaruhkan melalui dedikasi dan profesionalisme,” ujarnya.

Ngada Bergerak dari Desa: Menteri PPPA RI Tegaskan Perlindungan Perempuan dan Anak Bukan Sekadar Slogan

Menurutnya, profesi bidan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan kemanusiaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan layanan kesehatan dasar, serta pembenahan sistem rujukan.

Ia juga menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Bidan dituntut tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga responsif terhadap inovasi pelayanan kesehatan yang terus berkembang.

Pemerintah daerah, lanjutnya, terus mendorong sinergi antara organisasi profesi, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi terwujudnya visi “Ende Baru” yang sehat dan sejahtera.

Menteri PPPA di Ngada: Tragedi Pelajar SD Jadi Alarm Nasional, Flores Harus Menjadi Tanah yang Aman, Bermartabat, dan Layak Anak

Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ende, Marieta K.S. Bai, S.Si.T., M.Kes, menyampaikan bahwa Muscab III menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus pemilihan pengurus baru untuk periode mendatang.

Ia menjelaskan, Muscab bertujuan mempertegas arah kebijakan organisasi melalui rekomendasi strategis serta peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat di Kabupaten Ende.

“IBI berkomitmen memperluas akses dan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat serta mewujudkan organisasi IBI yang solid,” ujarnya.

Muscab III IBI Cabang Ende turut dihadiri Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Pengurus IBI Provinsi NTT, Ketua Program Studi Kesehatan Kabupaten Ende, serta pimpinan organisasi kesehatan dan klinik setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menegaskan bahwa penguatan organisasi profesi menjadi bagian integral dalam pembinaan sistem kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Dengan dorongan transformasi layanan kesehatan serta penguatan kompetensi bidan, Pemerintah Kabupaten Ende berharap angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan pada tahun 2026 dan seterusnya.»(elt)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending