Maumere, GradaFlores – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada Senin, 9 Desember, Kejaksaan Negeri Sikka berencana mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Go Hotel. FGD ini mengangkat tema “Upaya Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Organisasi”.
Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Sikka, Okky Prasetyo Ajie, kepada media Sabtu (7/12/2024) mengatakan, acara ini akan melibatkan narasumber kunci, termasuk Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Henderina Malo; Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera; dan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Petrus Fransiskus de Ornay. Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Allo, akan menjadi keynote speaker melalui daring.
Baca juga:
Kontraktor Pembangunan Gedung Rawat Inap Rumah Sakit Pratama Doreng Ditahan
Dia mengatakan, tema FGD ini merupakan respons serius terhadap pengelolaan organisasi di pemerintahan daerah yang kerap terindikasi berpotensi menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Kehadiran Petrus Fransiskus de Ornay menyoroti permasalahan dalam praktik pengadaan barang dan jasa di Pemkab Sikka yang sering dibayangi oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kejaksaan Negeri Sikka berharap kegiatan ini mampu mendorong diskusi konstruktif mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi, sehingga pengelolaan organisasi pemerintahan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan pula, acara ini memberikan pencerahan tentang pentingnya tata kelola yang baik dalam mencegah praktik korupsi.
Baca juga:
Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur Terjadi di Desa Koting A
Kajari Sikka, Henderina Malo SH, melalui Okky Prasetyo Ajie, menyatakan bahwa FGD ini merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Data menunjukkan bahwa korupsi paling sering terjadi di sektor pengadaan (47,2 persen), diikuti oleh perizinan usaha (16 persen), dan keuangan (10,4 persen). Oleh karena itu, Kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan.
Melalui FGD ini, diharapkan dapat mendukung semangat perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan komitmen para pengelola PBJ di Kabupaten Sikka untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.»
(rel)
