Maumere, GardaFlores—Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sikka, Pemerintah Kabupaten Sikka, dan Pemerintah Provinsi NTT atas respons cepat mengatasi krisis tenaga dokter anestesi di RSUD dr. TC Hillers Maumere.
Apresiasi itu disampaikan Ketua DPC GMNI Sikka, Yohanes Maro, dalam konferensi pers di Maumere, Senin (14/4/2025).
“Kembalinya dua dokter spesialis anestesi, dr. Remidazon Riba, Sp.An dan dr. Yosefin Erfleniati Jati, menjadi angin segar bagi masyarakat Sikka yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan kesehatan darurat,” kata Yohanes.
Baca juga:
Mengapa Kita Gagal Mendengarkan Dokter yang Ingin Mengabdi?
GMNI menilai keterlibatan DPRD Sikka dalam penyelesaian krisis sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap aspirasi rakyat. Menurut Yohanes, DPRD telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga legislatif yang responsif dan peduli terhadap hak kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sikka juga dinilai menunjukkan kepemimpinan yang proaktif. Pendekatan persuasif serta komunikasi intensif yang dilakukan untuk membujuk kedua dokter agar kembali bertugas mendapat apresiasi dari GMNI. Pemerintah juga berkomitmen mengevaluasi tata kelola RSUD Maumere dan menyusun skema insentif yang adil dan transparan bagi tenaga medis.
GMNI juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya bekerja dalam mode darurat, tetapi membangun sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Langkah ini penting untuk mencegah terulangnya krisis serupa serta meningkatkan kesejahteraan tenaga medis,” ujar Yohanes.
GMNI Sikka mengucapkan terima kasih kepada dr. Remidazon dan dr. Yosefin yang bersedia kembali mengabdi di Kabupaten Sikka. GMNI menilai keputusan tersebut menunjukkan dedikasi tinggi dan kecintaan terhadap daerah.
Baca juga:
Diduga Akibat Depresi, Lansia di Nita Tewas Gantung Diri
Dalam pernyataannya, GMNI juga mendesak Bupati Sikka untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen RSUD Maumere, termasuk mempertimbangkan pemberhentian Direktur RSUD yang dianggap gagal menjalankan tugas.
“Direktur harus bertanggung jawab atas kelalaian yang berdampak pada kematian pasien. Jika tidak diganti, krisis serupa bisa kembali terjadi,” tegas Yohanes.
GMNI menilai evaluasi harus membongkar akar persoalan sistemik, mulai dari manajemen yang tidak efisien, alokasi sumber daya yang tidak tepat, hingga kebijakan internal yang menghambat kinerja tenaga medis.
Selain itu, GMNI mendorong penyusunan skema insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan untuk tenaga medis, khususnya spesialis seperti anestesi.
Dorongan Audit Independen
GMNI juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi NTT melakukan audit independen terhadap RSUD TC Hiller Maumere. Audit tersebut diharapkan melibatkan lembaga seperti BPK, Kejaksaan, atau auditor independen guna mengungkap penggunaan anggaran kesehatan, termasuk insentif tenaga medis yang kerap dikeluhkan.
Baca juga:
2 Dokter Anestesi Kembali Bertugas di RSUD TC Hillers
“Rakyat berhak tahu ke mana larinya anggaran kesehatan mereka,” kata Yohanes.
Sebagai mitra kritis pemerintah, GMNI Sikka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik demi kepentingan rakyat.
“Kesehatan rakyat adalah harga mati. Kami akan terus memantau realisasi kebijakan Pemkab Sikka dan mendorong reformasi yang berkelanjutan. Jangan biarkan rakyat Sikka terus menjadi korban,” tutup Yohanes.»
(rel)
