MAUMERE, GardaFlores — Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sikka hingga akhir April 2026 baru mencapai 12,59 persen dari target Rp7,95 miliar. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah menetapkan target percepatan 40 persen hingga akhir Juni melalui komitmen kinerja yang mengikat aparat wilayah.

Penandatanganan komitmen dilakukan camat, lurah, dan kepala desa dalam rapat evaluasi di Aula Egon, Kantor Bupati Sikka, Rabu (6/5/2026), dipimpin Wakil Bupati Simon Subandi Supriadi. Aparat wilayah diminta menagih pajak tahun berjalan sekaligus tunggakan, dengan konsekuensi sanksi administratif jika target tidak tercapai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sikka Yoseph Benyamin menyatakan capaian saat ini belum memenuhi target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga diperlukan intensifikasi penagihan dalam waktu terbatas.

Pemkab Sikka Mulai Data Rumah Kos untuk Pajak PBJT, Pemilik Diminta Kooperatif

“Capaian ini masih jauh dari target triwulan II sebesar 40 persen, sehingga perlu percepatan penagihan di seluruh wilayah,” kata Yoseph.

Data Bapenda menunjukkan ketimpangan realisasi antarwilayah. Kecamatan Bola mencatat capaian tertinggi 18,82 persen, diikuti Mapitara (17,60 persen), Nita (16,09 persen), dan Alok (15,50 persen). Sebaliknya, Tanawawo belum mencatat setoran (0 persen), Palue 0,02 persen, dan Nelle 2,25 persen.

Variasi capaian tersebut menunjukkan perbedaan efektivitas penagihan di tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menjadi indikator lemahnya distribusi kinerja pemungutan pajak daerah.

Pemerintah daerah menempatkan peran aparat wilayah sebagai ujung tombak penagihan, dengan penekanan pada peningkatan pengawasan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas setoran.

NTT Larang Kendaraan Tunggak Pajak Isi BBM Bersubsidi di SPBU, Kepatuhan Pajak di Sikka Baru 30 Persen

Secara fiskal, rendahnya realisasi PBB-P2 berpotensi mempengaruhi ruang belanja daerah, mengingat pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan menuju akhir triwulan II, percepatan penagihan difokuskan pada optimalisasi basis data wajib pajak, penagihan langsung ke lapangan, serta pengendalian tunggakan.

Komitmen kinerja telah diberlakukan; aparat wilayah memasuki fase percepatan penagihan untuk mengejar target 40 persen hingga akhir Juni 2026.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Program Farm Field Day Kakao di Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Selasa (5/5/2026), memperkenalkan teknik budidaya dan klon unggul kepada ratusan petani sebagai respons atas penurunan produksi kakao di wilayah tersebut.

Program yang dijalankan PT Indo Agro Nusantara Raya (Inara) bersama mitra industri kakao ini menyasar petani bersertifikasi yang selama ini mendapat pendampingan melalui skema pengembangan berbasis komunitas sejak 2018.

Koordinator Wilayah Flores Inara, Siprianus Karel Siga, mengatakan pendekatan pembelajaran lapangan digunakan untuk memperkuat kapasitas petani dalam menjaga produktivitas dan kualitas kakao secara berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari upaya pengembangan masyarakat sekaligus pendampingan budidaya kakao agar produksi dapat meningkat secara berkelanjutan,” kata Siprianus.

Pelaksanaan di Nita menjadi bagian dari rangkaian rutin yang mempertemukan petani dengan praktisi, pendamping lapangan, dan pelaku industri untuk berbagi praktik terbaik, termasuk teknik peremajaan tanaman.

Dari Pandemi ke Profit: Kades Tilang Sulap Lahan 7,5 Hektare, Hasilkan Puluhan Juta per Musim

Sekitar 700 petani dari sejumlah wilayah di Flores—termasuk Manggarai Timur, Ende, Sikka, dan Flores Timur—terlibat dalam pembelajaran tersebut. Persiapan dilakukan sejak tiga bulan sebelumnya melalui koordinasi lintas tim, dengan dukungan puluhan staf lapangan dari Inara dan mitra.

Materi utama yang diperkenalkan mencakup penggunaan klon kakao unggul seperti MCC 02, BB1, ICCRI 09, S1, dan S2, yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kakao, terutama pada lahan dengan tanaman tua yang selama ini menjadi salah satu penyebab penurunan hasil.

“Inovasi ini penting karena jika pengembangan kakao tidak menggunakan klon sesuai standar industri, maka harga jual akan menurun,” ujarnya.

Selain aspek produksi, program ini juga mengintegrasikan edukasi sosial melalui pendekatan FOCAS (Focus on Community and Social Aspects), yang menekankan perlindungan anak dan perempuan di lingkungan keluarga petani.

Pemerintah Sikka Akui Lamban Lindungi Produk Lokal

Temuan lapangan menunjukkan masih adanya keterlibatan anak dalam aktivitas kebun, terutama saat panen dengan alat tajam. Pendampingan dilakukan untuk mencegah praktik berisiko dan memastikan anak tetap mengakses pendidikan.

Program ini turut melibatkan sekolah di wilayah Nita, Lela, dan Koting, serta bermitra dengan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan untuk memperkuat jangkauan edukasi dan pendampingan masyarakat.

Keterlibatan dari dinas pertanian dan perkebunan serta pemerintah desa dan kecamatan disebut menjadi faktor pendukung dalam implementasi program di lapangan.

Kakao merupakan salah satu komoditas utama di Kabupaten Sikka, namun produktivitasnya menghadapi tantangan regenerasi tanaman dan standar kualitas industri.

Pendampingan petani dan penerapan klon unggul dilanjutkan sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi kakao berkelanjutan di wilayah Sikka.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Kepatuhan terhadap pembayaran royalti musik dinilai menjadi kunci penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Sikka, terutama seiring meningkatnya penggunaan karya musik di sektor usaha, pariwisata, dan layanan publik.

Isu tersebut mengemuka dalam forum edukasi peningkatan pemahaman kepatuhan terhadap hak cipta royalti musik dan lagu di Aula Egon Lantai III, Kantor Bupati Sikka, Selasa (28/4/2026).

Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan perlindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi strategis di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan digitalisasi.

Menurut dia, musik kini tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga bernilai ekonomi karena dimanfaatkan secara luas di hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga platform digital.

“Masih ada pemahaman keliru bahwa akses mudah terhadap karya musik berarti bebas digunakan tanpa izin. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait,” ujarnya.

Ia menilai kepatuhan royalti bukan semata kewajiban hukum, tetapi bagian dari ekosistem usaha yang sehat karena memberi penghargaan ekonomi kepada pencipta lagu dan pemilik hak terkait.

Raih Piala Citra, Yosef Levi Diapresasi Pemkab Sikka

Selain itu, peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) disebut penting dalam menghimpun serta mendistribusikan royalti secara adil, transparan, dan akuntabel.

Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha, tata kelola administrasi, serta persepsi bahwa royalti merupakan beban tambahan.

“Kepatuhan terhadap hak cipta bukanlah beban, melainkan investasi jangka panjang. Ini akan meningkatkan kredibilitas usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas,” katanya.

Kabupaten Sikka dinilai memiliki potensi besar dalam pemanfaatan musik seiring berkembangnya sektor pariwisata, perhotelan, kuliner, dan industri kreatif. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum dinilai perlu berjalan seiring pertumbuhan ekonomi lokal.

Forum tersebut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTT Bawono Ika Sutomo, Asisten I Sekda Sikka Fitrinita Kristiani, Plt Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Hempy J.W. Poyk, serta Komisioner LMKN Pemilik Hak Terkait Sujud Margono secara daring. Pelaku usaha turut mengikuti sebagai peserta utama.

Langkah selanjutnya diarahkan pada peningkatan sosialisasi mekanisme perizinan dan pembayaran royalti agar kepatuhan pelaku usaha semakin luas.»(rel)