MAUMERE, GardaFlores — Fraksi Garda Solidaritas DPRD Kabupaten Sikka menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sikka Tahun Anggaran 2027. Persetujuan itu disertai sejumlah catatan mengenai pengelolaan pendapatan, belanja, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sikap tersebut disampaikan Christian B. Gama Putra dalam pendapat akhir Fraksi Garda Solidaritas di ruang sidang utama DPRD Sikka, Kamis, 13 Agustus 2026.

Fraksi meminta Pemerintah Kabupaten Sikka memastikan APBD 2027 tidak hanya memenuhi prosedur penganggaran, tetapi memberikan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat. “APBD bukan sekadar angka-angka dalam dokumen perencanaan. APBD adalah uang rakyat yang harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” demikian sikap fraksi.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Garda Solidaritas meminta pemerintah memperluas basis pendapatan tanpa menambah beban masyarakat. Upaya peningkatan PAD didorong melalui pembenahan sistem pemungutan, digitalisasi pelayanan, penertiban objek pajak dan retribusi serta optimalisasi aset daerah.

Fraksi juga meminta setiap belanja pemerintah memiliki indikator kinerja dan hasil yang jelas. Program yang dinilai tidak produktif perlu dievaluasi, sementara pelayanan dasar dan pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas.

APBD Sikka 2027 Defisit Rp58,8 Miliar, Pemda Diminta Selektif Kelola Anggaran

Di bidang pendidikan, pemerintah diminta memperhatikan pemerataan sarana dan prasarana, dukungan terhadap tenaga pendidik, pendidikan anak usia dini serta kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Untuk sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, fasilitas rumah sakit dan puskesmas, termasuk pelayanan di wilayah terpencil dan kepulauan. Fraksi juga meminta penguatan program pencegahan stunting serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Fraksi Garda Solidaritas turut menyoroti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih dan sanitasi. Pemerintah diminta menetapkan prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan pemerataan wilayah serta memperketat pengawasan kualitas pekerjaan.

Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan usaha kecil juga diminta mendapat dukungan melalui sarana produksi, akses permodalan, penguatan kelembagaan, pengolahan hasil dan perluasan akses pasar.

Dalam penanganan kemiskinan, fraksi meminta pemerintah menggunakan data yang akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Selain bantuan, program pemberdayaan ekonomi dinilai perlu diperkuat agar masyarakat miskin memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Fraksi Perindo Soroti APBD Sikka 2027, Minta Anggaran Fokus pada Kebutuhan Rakyat

Fraksi juga mengingatkan pemerintah agar belanja aparatur tetap efisien sehingga tidak mengurangi ruang fiskal untuk pelayanan publik dan pembangunan. Transparansi, akuntabilitas dan pencegahan korupsi diminta diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan APBD.

Meskipun menyetujui KUA-PPAS APBD Sikka 2027, Fraksi Garda Solidaritas menegaskan persetujuan tersebut bukan cek kosong. Fraksi menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran setelah APBD ditetapkan.

Seluruh masukan fraksi diminta menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD Sikka 2027. Fraksi menilai pelaksanaan anggaran menjadi tahap penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka menyoroti struktur Rancangan KUA dan PPAS APBD Sikka 2027 yang dinilai memiliki ruang fiskal terbatas. Fraksi meminta pemerintah memastikan belanja daerah tidak hanya mengejar serapan, tetapi menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Pandangan Fraksi Perindo disampaikan Marthen Luter Adji dalam rapat DPRD Sikka, Kamis malam, 13 Agustus 2026. Fraksi mencatat pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027 masing-masing sekitar Rp1,15 triliun.

Dalam rancangan tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp123,44 miliar. Sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp677,80 miliar dan belanja modal sekitar Rp40,87 miliar.

“Yang kita minta bukan sekadar tertib administrasi anggaran, tetapi kejujuran dalam merencanakan uang rakyat,” kata Marthen.

Fraksi Perindo mempertanyakan sejumlah alokasi anggaran di tengah keterbatasan fiskal, salah satunya rencana renovasi Gelora Samador senilai sekitar Rp12 miliar. Fraksi menyatakan mendukung keberadaan fasilitas olahraga tersebut, tetapi meminta pemerintah mempertimbangkan kembali skala dan tahapan renovasinya.

Menurut fraksi, renovasi dapat dilakukan bertahap dengan memprioritaskan bagian yang paling mendesak. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, penguatan PAD dan pelayanan publik.

PDI Perjuangan Soroti APBD Sikka 2027, Minta Anggaran Fokus pada Ekonomi Rakyat

Fraksi Perindo juga meminta pemerintah mengoptimalkan aset daerah untuk meningkatkan PAD. Sejumlah aset, termasuk pabrik es yang rusak serta fasilitas SPBU yang tidak beroperasi, disebut perlu dipetakan berdasarkan kondisi, status, nilai ekonomi, biaya pemulihan dan potensi penerimaannya.

Selain aset, Fraksi Perindo meminta pembenahan sistem pajak dan retribusi, pengelolaan parkir dan pasar, serta pembaruan basis data pajak. Menurut fraksi, peningkatan PAD harus didukung data yang akurat dan sistem penagihan yang efektif.

Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06 persen, tingkat kemiskinan 10,76 persen, Indeks Pembangunan Manusia 73,73, tingkat pengangguran terbuka 2,47 persen, dan Gini Ratio 0,323.

Fraksi Perindo meminta target tersebut diterjemahkan ke dalam program yang memperkuat sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, hilirisasi produk lokal dan digitalisasi ekonomi.

Fraksi juga menyoroti besarnya belanja pegawai. Pemenuhan hak ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu disebut tetap harus sesuai ketentuan, tetapi perlu diikuti produktivitas dan peningkatan pelayanan publik.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Pemerintah diminta memetakan tugas, fungsi, kompetensi dan beban kerja aparatur. Penugasan aparatur dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan peningkatan PAD, termasuk pendataan serta penagihan pajak, pengelolaan parkir, pelayanan administrasi, pendampingan UMKM dan koperasi, serta sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, Fraksi Perindo meminta pemerintah memperbaiki kualitas pelayanan rumah sakit. Fraksi juga mendorong optimalisasi fasilitas yang tersedia, penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien dari wilayah jauh, serta peningkatan perhatian terhadap pelayanan kesehatan jiwa.

Fraksi Perindo selanjutnya mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Fraksi meminta tidak ada rekayasa kebutuhan, penggelembungan anggaran, kegiatan yang tidak prioritas, maupun belanja tanpa dasar kebutuhan yang jelas.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi Perindo menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan KUA dan PPAS APBD Sikka 2027 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi meminta pemerintah mempertajam prioritas anggaran, meningkatkan PAD, mengoptimalkan aset daerah, memperbaiki pelayanan publik, menata aparatur, memperkuat ekonomi lokal, dan memperketat penyusunan RKA.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sikka menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027. Namun, persetujuan itu disertai sejumlah catatan mengenai arah belanja daerah dan kemandirian fiskal.

Pandangan akhir fraksi tersebut disampaikan anggota DPRD Sikka Darius Evensius pada Kamis, 13 Agustus 2026. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan anggaran 2027 tidak hanya terserap secara administratif, tetapi diarahkan pada program yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

“APBD bukan semata-mata kumpulan angka pendapatan dan belanja. APBD adalah instrumen politik pembangunan,” demikian bunyi pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan dalam rapat.

Salah satu perhatian fraksi adalah masih terbatasnya kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka. Ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dinilai membuat ruang fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjadikan peningkatan kemandirian fiskal sebagai agenda pembangunan jangka menengah. Namun, peningkatan PAD dinilai tidak semestinya ditempuh dengan membebani masyarakat melalui kenaikan pajak dan retribusi.

Menurut fraksi, peningkatan PAD perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta mengarahkan belanja pada sektor yang memiliki daya ungkit ekonomi, terutama pertanian, perikanan, dan UMKM.

132 UMKM Ikuti Sosialisasi KUR di Ngada, Bank NTT Diminta Pastikan Akses Kredit Transparan

Dalam rancangan PPAS 2027, belanja modal Kabupaten Sikka dialokasikan sebesar Rp40.867.720.907,20. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menyeleksi penggunaan anggaran tersebut berdasarkan manfaat program dan kebutuhan masyarakat.

Fraksi mendorong belanja modal diarahkan antara lain untuk pembangunan dan peningkatan jalan strategis serta jalan produksi, irigasi, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur pertanian dan perikanan, serta sarana pendukung UMKM.

Menurut fraksi, penentuan prioritas tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi.

Persoalan akses transportasi juga menjadi bagian dari sorotan Fraksi PDI Perjuangan. Sejumlah ruas jalan yang dinilai memiliki fungsi penting bagi distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat disebut dalam pandangan akhir fraksi.

Ruas Kisa Gera–Magepanda, Magepanda–Ladubewa, Ndete–Tanah Merah, Patiahu–Bola, Bola–Hale, serta Wukur menuju Sikka menjadi sejumlah jalur yang diminta mendapat perhatian pemerintah.

Fraksi menilai kondisi jalan berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Akses yang buruk dapat meningkatkan biaya angkutan dan menghambat distribusi hasil pertanian maupun komoditas lainnya.

BULOG Bantah Harga Beras Premium di Sikka Tembus Rp16 Ribu, Stok Lokal Menipis

Selain pembangunan jalan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah mulai menyiapkan pembangunan terminal bongkar muat dan peti kemas serta jembatan timbang. Fasilitas tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari penguatan sistem logistik sekaligus membuka peluang sumber PAD baru bagi daerah.

Fraksi juga meminta pemerintah memperhatikan rencana pembangunan jalan lingkar luar arah timur. Salah satu yang disoroti adalah kebutuhan penganggaran pembebasan lahan, setidaknya hingga wilayah Habi–Watuliwung.

Menurut fraksi, pembebasan lahan untuk jalan lingkar luar perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Pembangunan jalur tersebut dinilai berkaitan dengan pembukaan akses baru, pengurangan beban lalu lintas, serta pengembangan kawasan ekonomi.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan itu disertai permintaan agar pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara konsisten, tepat waktu, efektif, dan akuntabel.

Fraksi PDI Perjuangan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai ukuran utama pelaksanaan APBD 2027. Dengan demikian, keberhasilan anggaran tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi dari manfaat program dan pembangunan yang diterima masyarakat Kabupaten Sikka.»(rel)