Connect with us

HUMANIORA

Kapolres Sikka Gandeng Tokoh Masyarakat Cari Solusi Bijak Tangani Peredaran Moke

Published

on

Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga menyambangi Alex Longginus dalam upaya mencari solusi penanganan peredaran minuman keras lokal (moke) di Kabupaten Sikka. (IST)

Maumere, GardaFlores — Upaya penanganan peredaran minuman keras lokal (moke) di Kabupaten Sikka kini ditempuh dengan cara yang lebih bijak dan humanis. Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, S.I.K, melalui Kasi Humas Polres Sikka, IPTU Leonardus Tunga, turun langsung menyambangi sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali aspirasi serta mencari solusi terbaik bagi pengendalian moke tanpa mematikan nilai budayanya.

Dialog hangat ini berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2025, di kediaman para tokoh di Maumere dan sekitarnya. Dalam pertemuan itu, Kapolres Bambang ingin menegaskan bahwa langkah Polri bukan semata penegakan hukum, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan perlindungan masyarakat.

“Kami ingin mencari jalan tengah, bagaimana tradisi tetap dihormati, namun dampak negatif dari penyalahgunaan moke bisa diminimalisir,” ujar AKBP Bambang, Kamis(13/11/2025) di Maumere.

Kasi Humas Polres Sikka, IPTU Leonardus Tunga ketika bertemu Sekretaris Uskup Maumere RD. Yakobus Donisius Migo. (IST)

“Misi kami adalah perlindungan masyarakat, bukan mematikan rezeki. Kami dukung sopi atau moke jadi produk budaya unggulan NTT yang berizin dan aman,” tambahnya.

Sejalan dengan Arahan Kapolda NTT

Pernyataan tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., yang menyebut bahwa kehadiran Polri tidak bertujuan mematikan tradisi, melainkan mengawal legalitas dan keamanan produk lokal agar tidak merugikan masyarakat.

“Moke adalah warisan budaya yang patut dijaga, namun peredarannya harus dikendalikan agar tidak menjadi ancaman bagi masa depan anak-anak kita,” tutur Kapolda NTT.

Penyitaan Moke di Maumere, Polisi: Penertiban Sesuai Aturan

Kapolda juga menegaskan lima poin penting kebijakan Polri terhadap moke dan sopi lokal, di antaranya:

Polri tidak melarang budaya, tetapi mengawal proses legalisasi sopi/moke bersama pemerintah daerah.

Penindakan hanya dilakukan terhadap oplosan berbahaya dan peredaran ilegal.

Kepolisian berpihak pada rakyat, memastikan produksi tradisional yang dibina Pemda mendapat perlindungan hukum.

Upaya pengendalian dilakukan untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol.

Polri hadir sebagai penjaga budaya, bukan lawan tradisi.

Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga temui Ketua MUI Sikka Mohammad Ihsan Wahab. (IST)

Suara Para Tokoh: Dukung Penertiban, Tolak Pemutusan Tradisi

Sejumlah tokoh masyarakat yang ditemui Kapolres Sikka antara lain Alexander Longginus, Sekretaris Uskup Maumere RD. Yakobus Donisius Migo, Ketua MUI Sikka Mohammad Ihsan Wahab, serta para tokoh pemuda dan adat.

Mereka sepakat bahwa moke memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi bagian penting dari berbagai upacara adat dan kegiatan sosial masyarakat. Namun, mereka juga mengakui bahwa konsumsi berlebihan dan peredaran ilegal telah menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari kekerasan, kecelakaan lalu lintas, hingga gangguan kesehatan.

“Kami mendukung penertiban terhadap warga yang mengonsumsi moke berlebihan karena berdampak pada keamanan dan ketertiban. Tetapi untuk penertiban hingga ke tempat produksi (kuwu), perlu dipertimbangkan kembali,” ujar salah satu tokoh adat.

Petani Moke Maumere di Persimpangan Identitas dan Regulasi

Para tokoh juga mendorong pemerintah daerah agar segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur pengendalian, distribusi, dan produksi moke secara berkelanjutan, disertai sosialisasi massif kepada masyarakat.

Kasi Humas Polres Sikka IPTU Leonardus Tunga temui beberapa Kepala OPD Kabupaten Sikka. (IST)

Dalam diskusi, Polres Sikka juga mengusulkan berbagai alternatif pemanfaatan moke agar bernilai ekonomi tanpa merusak citra budaya lokal, seperti dijadikan bahan dasar cuka, gula, atau minuman fermentasi rendah alkohol.

Gagasan kolaboratif antara Polri dan para tokoh ini diharapkan menjadi langkah awal menuju solusi bijak dan berkelanjutan dalam mengelola warisan budaya sekaligus menjaga keamanan masyarakat.

“Kami ingin masyarakat melihat Polri bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga mitra dalam menjaga harmoni sosial dan budaya di NTT,” tutup Kapolres Bambang.»(rel)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HUMANIORA

Donatur Surabaya Kirim 13 Ton Beras, 20 Tandon Air dan Ratusan Sepatu untuk Korban Gempa Flores

Bantuan dari sejumlah donatur di Surabaya tiba di Sikka berupa lebih dari 13 ton beras, 20 tandon air, ratusan pasang sepatu, susu balita, dan kebutuhan lainnya untuk korban gempa Flores.

Published

on

MAUMERE, GardaFlores — Bantuan untuk warga terdampak gempa Flores kembali tiba di Kabupaten Sikka dari Surabaya. Donasi tersebut berupa lebih dari 13 ton beras, 20 tandon air, ratusan pasang sepatu baru, serta berbagai kebutuhan pangan dan perlengkapan lainnya.

Bantuan dihimpun melalui Buddhist Education Centre Surabaya, Meta School, Longevitology, Yayasan Ichlas Bhakti Surabaya, PT WIP Sepatu Trakkers, dan Jaylan Kai Lim Osella.

Koordinator penyaluran bantuan di Kabupaten Sikka, Michael Heryanto Sastero, mengatakan bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak gempa Magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026.

“Bantuan ini kami harapkan bisa tepat sasaran, terutama untuk masyarakat yang benar-benar terdampak gempa,” kata Michael di Maumere, Sabtu (5/9/2026).

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 8.645 Rumah Terdampak Gempa

Untuk kebutuhan pangan, bantuan yang dikirim antara lain lebih dari 13 ton beras, 100 dos mi instan, 500 dos mi Sedaap dan Indomie, 25 dos minyak goreng, 49 dos kopi Fresco, serta 30 kilogram ikan kering.

Donasi untuk anak-anak meliputi lebih dari 1.000 dos susu balita 1+, susu 3+ dan 5+, serta 75 dos susu Dancow UHT.

Bantuan lainnya berupa ratusan pasang sepatu baru merek Trakkers, kaos Osella, pakaian layak pakai, dan perlengkapan warga.

Untuk kebutuhan air, donatur mengirim 20 tandon air merek Profil Tank dengan kapasitas masing-masing 2.300 liter dan 1.800 liter. Tandon tersebut dilengkapi kran dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air warga di lokasi terdampak.

Sejumlah tenda perorangan juga disiapkan untuk kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu bersalin.

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Michael mengatakan bantuan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah terdampak, antara lain Desa Nitunglea dan Dusun Nitung di Kecamatan Palue serta wilayah Mekendetung.

Sebelumnya, sebagian bantuan telah disalurkan ke Biara Suster Maria Imakulata di Habi, Desa Habi. Bantuan tersebut diterima pimpinan komunitas biara, Suster Irene.

Michael berharap bantuan dari para donatur dapat membantu memenuhi kebutuhan warga yang masih terdampak gempa.

“Semoga bantuan ini setidaknya bisa mengurangi penderitaan yang dialami para korban terdampak gempa,” ujarnya.»(rel)

Continue Reading

HUMANIORA

3.645 Warga Sikka Masih Mengungsi, 8.645 Rumah Terdampak Gempa

Sebanyak 3.645 warga Sikka dari 972 KK masih mengungsi hingga 4 September 2026. Posko juga mencatat 8.645 rumah dan 303 fasilitas umum terdampak gempa Magnitudo 7,7.

Published

on

Data posko juga mencatat 8.645 rumah telah masuk pendataan kerusakan serta 303 fasilitas umum terdampak. Proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data kerusakan rumah masih berlangsung.

MAUMERE, GardaFlores — Sebanyak 3.645 warga Kabupaten Sikka masih mengungsi hingga Jumat (4/9/2026), setelah gempa bumi tektonik Magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Data Media Center Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka mencatat para pengungsi tersebut berasal dari 972 kepala keluarga (KK) dan tersebar di tiga kecamatan.

Palue menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 3.340 jiwa dari 892 KK. Selanjutnya Kangae 236 jiwa dari 60 KK dan Nita 65 jiwa dari 20 KK.

Jumlah korban tercatat 54 orang, terdiri dari enam meninggal dunia, 25 luka berat, dan 23 luka ringan.

Sementara itu, sebanyak 8.645 rumah telah masuk dalam pendataan kerusakan melalui dua tahap.

Pendataan tahap pertama mencakup 4.248 rumah yang masih dalam proses verifikasi dan validasi oleh tim enumerator. Rinciannya, 939 rumah rusak berat, 2.457 rusak ringan, dan 852 rusak sedang.

Kementerian UMKM Buka 3 Kanal Pengaduan bagi Pelaku Usaha, dari Izin hingga Bantuan

Tahap kedua mencatat 4.397 rumah yang masih dalam proses pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, 719 rumah rusak berat, 1.122 rusak sedang, dan 2.556 rusak ringan.

Dengan proses verifikasi, validasi, dan pemadanan data yang masih berjalan, angka kerusakan rumah tersebut belum menjadi data final.

Kerusakan juga tercatat pada 303 fasilitas umum. Fasilitas kesehatan menjadi yang terbanyak dengan 93 unit, terdiri dari 62 rusak ringan, lima rusak sedang, dan 26 rusak berat.

Bangunan pemerintah yang terdampak mencapai 75 unit, terdiri dari 35 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 14 rusak berat.

Fasilitas pendidikan tercatat 38 unit, dengan rincian empat rusak ringan, 27 rusak sedang, dan tujuh rusak berat.

Selain itu, delapan ruas jalan mengalami kerusakan dan seluruhnya masuk kategori rusak berat. Sebanyak 10 prasarana juga terdampak, terdiri dari satu rusak ringan, dua rusak sedang, dan tujuh rusak berat.

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Kerusakan rumah ibadah mencapai 79 unit, terdiri dari 38 rusak ringan, 22 rusak sedang, dan 19 rusak berat.

Penanganan dampak gempa juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan organisasi, termasuk instansi pemerintah, TNI-Polri, NGO, LSM, perbankan, koperasi, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan relawan.

Dukungan diberikan dalam bentuk distribusi logistik, dapur umum, layanan kesehatan, obat-obatan, alat kesehatan, evakuasi, pendataan, pengamanan, pencarian korban, trauma healing, serta layanan psikososial.

Sebagian lembaga juga memberikan bantuan keuangan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.

Hingga 4 September 2026, penanganan gempa masih berlangsung, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pengungsi serta verifikasi dan pemadanan data kerusakan rumah.»(rel)

Continue Reading

HUMANIORA

Pekerjaan Pemulihan Pascagempa di Palue Berhenti Lima Hari Selama Ritual Adat Bhije

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari.

Published

on

Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, menyesuaikan pelaksanaan ritual adat Bhije yang berlangsung selama lima hari mulai 5 September 2026.

MAUMERE, GardaFlores Pekerjaan pemulihan infrastruktur pascagempa di Dusun Cawalo, Desa Rokirole, Pulau Palue, Kabupaten Sikka, akan berhenti sementara selama lima hari menyesuaikan pelaksanaan Upacara Adat Pemulihan atau Bhije oleh masyarakat setempat.

Sebelum penyesuaian tersebut, pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlangsung di Ruas Jalan Protokol Nomor 01, RT 06/RW 09, Dusun Cawalo. Salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan bahu jalan yang terdampak gempa bumi.

Monitoring dan pengamanan pekerjaan dilakukan pada Jumat (4/9/2026). Hasil pemantauan menunjukkan situasi di lokasi aman dan tidak ditemukan gangguan yang menghambat pekerjaan. Arus lalu lintas juga berjalan lancar.

Di lokasi tersebut terdapat tembok penahan yang runtuh akibat gempa serta sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan ringan.

9.185 Rumah Rusak, Korban Gempa Sikka Bertambah Menjadi 55 Orang

Pengamanan dilakukan Bripka Yohanes Paulus Benny dan Brigpol I Gusti Ngurah Putra Kencana, S.H. Dari pihak PUPR, monitoring turut dihadiri PPK 4.4 Provinsi NTT, Imanuel Manggi Ang.

Pekerjaan selanjutnya akan menyesuaikan pelaksanaan Bhije yang dimulai Sabtu (5/9/2026) dan berlangsung selama lima hari. Ritual adat tersebut dipimpin Lakimosa Herman Soru.

Bhije merupakan ritual pemulihan adat yang dilaksanakan masyarakat Dusun Cawalo setelah prosesi pemotongan kerbau yang dilakukan sekitar tiga tahun lalu. Selama ritual berlangsung, masyarakat setempat mematuhi ketentuan adat yang membatasi sejumlah aktivitas, termasuk pekerjaan pembangunan dan kegiatan pergi ke kebun.

Ketentuan tersebut menyebabkan pekerjaan pemulihan infrastruktur di wilayah itu ikut dihentikan sementara hingga masa pelaksanaan Bhije selesai.

Aparat juga mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk tetap memperhatikan keselamatan di lokasi. Apabila pekerjaan dilakukan pada malam hari setelah masa adat berakhir, rambu peringatan dan pagar pengaman diminta dipasang untuk mencegah kecelakaan.

Monitoring dan pengamanan akan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi tetap aman hingga pekerjaan dilanjutkan kembali.

Hingga monitoring berakhir sekitar pukul 17.00 WITA, situasi di lokasi pekerjaan di Dusun Cawalo dilaporkan aman dan kondusif.»(rel)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending