HUKRIM
Dugaan TPPO, Kekerasan Seksual, dan Pekerja Anak Terjadi Bertahun-tahun di Pub Eltras Sikka
Praktik ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dijadikan komoditas bisnis, sementara hak dan keselamatan mereka diabaikan.
Maumere, GardaFlores — Dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan fisik, eksploitasi seksual, hingga penggunaan pekerja anak diduga berlangsung selama bertahun-tahun di Pub Eltras, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 13 pekerja perempuan asal Jawa Barat melaporkan mengalami praktik eksploitasi sistematis yang menyerupai perbudakan modern di tempat hiburan malam tersebut.
Fakta-fakta ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sikka, Senin (9/2/2026), setelah para korban meminta pendampingan hukum kepada TRUK-F pada Januari 2026.
Randy, perwakilan tim advokasi, menyebut para korban direkrut sejak 2023 hingga 2025 dengan janji gaji Rp8 juta per bulan, mess gratis, serta fasilitas penunjang kerja. Namun, janji tersebut tidak pernah dipenuhi. Sebaliknya, para pekerja justru dikondisikan berada dalam situasi kerja yang penuh kekerasan, intimidasi, dan kontrol ketat.
“Korban direkrut dari luar daerah, dijauhkan dari akses bantuan, lalu dipaksa bertahan dalam kondisi eksploitatif yang nyaris mustahil mereka hindari,” kata Randy.
Kuasa Hukum Andi Wonasoba Bongkar Tekanan Aparat dalam Kasus TPPO
Kekerasan Sistematis dan Upah Nyaris Nol
Para korban mengaku mengalami kekerasan fisik dan psikis secara berulang, mulai dari dijambak, ditampar, diludahi, dicekik, hingga diseret. Mereka juga dipaksa tetap bekerja meski dalam kondisi sakit.
Selain kekerasan, pengelola pub diduga menerapkan sistem denda sewenang-wenang yang memiskinkan korban. Berbagai potongan biaya dikenakan tanpa kejelasan, sehingga upah yang diterima korban hanya berkisar ratusan ribu rupiah per bulan—jauh dari janji awal dan standar kerja layak.
Pekerja Anak dan Dugaan Pemalsuan Identitas
Kasus ini semakin serius setelah terungkap adanya korban anak. Dari 13 korban, setidaknya satu orang diduga masih di bawah usia 18 tahun. Bahkan, menurut keterangan korban dan tim advokasi, terdapat korban yang mulai bekerja sejak usia 15 tahun.
Kasus LC Eltras Disorot, Kuasa Hukum Tegaskan Unsur TPPO Tak Terpenuhi
Untuk meloloskan korban anak, pengelola pub diduga menggunakan dokumen kelahiran palsu serta memaksa korban menandatangani surat persetujuan orang tua dengan isi yang didikte sepihak. Praktik ini dinilai sebagai bentuk manipulasi hukum dan penyalahgunaan posisi rentan.
Eksploitasi Seksual dan Ancaman Finansial
Selain dieksploitasi secara ekonomi, para pekerja perempuan juga diduga dipaksa melayani kebutuhan seksual tamu. Penolakan berujung ancaman denda hingga Rp2,5 juta. Salah satu korban bahkan nyaris mengalami pemerkosaan, namun ketika melawan justru diancam hukuman finansial.
Praktik ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dijadikan komoditas bisnis, sementara hak dan keselamatan mereka diabaikan sepenuhnya.
PMKRI Maumere Kritik Penanganan Dugaan TPPO 13 LC di Pub Eltras
Dugaan Intimidasi dan Penghalangan Proses Hukum
Tekanan terhadap korban tidak berhenti di tempat kerja. Pada 23 Januari 2026, saat memberikan keterangan di kepolisian, para korban mengaku kembali mendapat intimidasi. Mereka diduga dipaksa memberikan kesaksian yang menguntungkan pihak pengelola pub dengan ancaman denda besar.
Tim advokasi menilai situasi ini sebagai dugaan kuat penghalangan proses hukum (obstruction of justice), yang berpotensi melibatkan lebih dari sekadar pengelola usaha.
Indikasi Kuat TPPO dan Pelanggaran HAM Berat
Berdasarkan analisis awal, kasus Pub Eltras diduga memenuhi unsur TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mulai dari perekrutan lintas daerah, penipuan, penampungan, hingga eksploitasi seksual dan ekonomi.
Keterlibatan korban anak memperkuat dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kekerasan fisik yang dialami korban juga berpotensi dijerat pasal penganiayaan dalam KUHP.
Lemahnya Pengawasan dan Tanggung Jawab Negara Dipertanyakan
Kasus ini sekaligus membuka tabir lemahnya pengawasan terhadap usaha hiburan malam di Kabupaten Sikka. Hingga kini, belum terdapat regulasi daerah yang tegas untuk mengontrol praktik bisnis hiburan malam dari perspektif hak asasi manusia.
Jaringan HAM Sikka menilai praktik di Pub Eltras mencerminkan pembiaran sistemik dan kegagalan negara dalam melindungi warga, khususnya perempuan dan anak, dari eksploitasi.
Desakan Penindakan Tegas dan Pemulihan Korban
Dalam RDP, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa mendesak penegakan hukum tanpa kompromi terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak-pihak yang diduga membiarkan praktik ini berlangsung bertahun-tahun.
Mereka juga menuntut pembentukan satuan tugas khusus, audit menyeluruh seluruh tempat hiburan malam di Sikka, serta jaminan perlindungan dan pemulihan bagi 13 korban, termasuk restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Negara tidak boleh tunduk pada bisnis yang hidup dari kekerasan dan penderitaan manusia,” tegas Randy.»(rel)
HUKRIM
Polres Ende Bongkar Kasus Sabu, Dua Tersangka Ditangkap dengan Barang Bukti 2,38 Gram
“Untuk narkoba, kami tegaskan tidak ada ampun. Baik pengedar maupun pengguna.”
ENDE, GardaFlores – Polres Ende berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Ende. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang tersangka beserta barang bukti sabu seberat 2,38 gram.
Pengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Yudhi Franata dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Reskrim Polres Ende, Senin (9/3/2026).
Kapolres menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di wilayah Kota Ende.
“Berdasarkan informasi tersebut, anggota melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial IN alias DOSEN (39) di depan salah satu minimarket di Jalan Kelimutu,” jelas Kapolres.
Penangkapan terhadap tersangka IN terjadi pada Kamis (5/2/2026) sekitar pukul 14.30 WITA di Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah. Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan 10 plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu di saku celana tersangka.
Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi kemudian mengamankan satu tersangka lainnya berinisial DMB alias GIO (26) yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.
Kapolres Ende mengungkapkan bahwa total barang bukti sabu yang diamankan dari kedua tersangka mencapai 2,38 gram.
Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa dua unit alat isap sabu (bong), kaca serum, 10 plastik klip kosong, dua unit telepon genggam merek Redmi 13C dan Oppo A38, serta beberapa alat pendukung lainnya seperti korek gas, gunting, dan pipet plastik.
Hasil pemeriksaan melalui tes urine juga menunjukkan kedua tersangka positif mengonsumsi narkotika.
Menurut Kapolres, sabu tersebut diduga dipesan dari wilayah Surabaya melalui jasa pengiriman ekspedisi pada akhir Januari 2026.
Adapun tersangka IN alias DOSEN diketahui merupakan warga Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, sedangkan tersangka DMB alias GIO merupakan warga Desa Mbobhenga, Kecamatan Nangapenda.
“Kedua tersangka telah kami tahan di sel tahanan Polres Ende sejak tanggal 8 Februari 2026,” ujarnya.
Tolak Tapping Box, Tiga Rumah Makan di Ende Disegel Satpol PP: Penegakan Perbup Pajak Online Memanas
Kapolres menambahkan bahwa berkas perkara kedua tersangka telah dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Februari 2026 untuk proses hukum lebih lanjut.
Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal Rp800 juta.
Kapolres Ende menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya.
“Untuk narkoba, kami tegaskan tidak ada ampun. Baik pengedar maupun pengguna tetap akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Polisi juga mengimbau masyarakat agar menjauhi narkoba serta berperan aktif membantu aparat penegak hukum dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika di lingkungan sekitar.»(elt)
HUKRIM
Kasus Kematian Siswi SMP di Sikka Makin Terkuak: Anak, Ayah, dan Kakek Jadi Tersangka
Penetapan dua tersangka baru terjadi di tengah tekanan publik yang semakin besar.
MAUMERE, GardaFlores – Kepolisian Resor Sikka menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap STN (14), siswi kelas VIII SMP MBC Ohe, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan penetapan tersebut, total tiga orang dari satu keluarga kini berstatus tersangka dalam kasus yang mengguncang publik itu.
Dua tersangka baru yang ditetapkan adalah VS (67) dan SG (44) yang masing-masing merupakan kakek dan ayah dari tersangka anak FRG (16). Penetapan itu diumumkan Wakil Kepala Polres Sikka Kompol Marselus Yugo Amboro dalam konferensi pers di Mapolres Sikka, Kamis (5/3/2026).
“VS merupakan kakek dari tersangka anak, sedangkan SG adalah ayah dari FRG. Sebelumnya pelaku (FRG) sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada 5 Maret 2026,” kata Yugo.
Penetapan dua tersangka baru tersebut menunjukkan bahwa kasus kematian tragis siswi SMP itu tidak berdiri sendiri. Penyidik menemukan adanya dugaan keterlibatan anggota keluarga pelaku dalam upaya menyembunyikan jejak kejahatan.
Polisi mengungkapkan, VS diduga berperan menyembunyikan barang bukti serta memindahkan jenazah korban dari lokasi awal ke lokasi lain, tindakan yang memperkuat dugaan adanya upaya menghilangkan bukti tindak pidana.
Sementara itu, SG diduga berperan menggerakkan VS dan FRG untuk menghilangkan barang bukti serta memindahkan jenazah korban.

Wakil Kepala Polres Sikka Kompol Marselus Yugo Amboro dalam konferensi pers di Mapolres Sikka, Kamis (5/3/2026). FOTO: GARDAFLORES/KAREL PANDU
“Peran SG menggerakkan VS dan anaknya untuk menghilangkan barang bukti dan memindahkan jenazah korban,” jelas Yugo.
Kedua tersangka kini ditahan di Polres Sikka dan dijerat Pasal 278 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.
Status Saksi Tak Boleh Jadi Tameng: Usut Tuntas Kematian Pelajar Rubit
Namun penetapan tersangka terhadap SG juga memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, ia sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dan dilepaskan sebelum akhirnya kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.
Kasus yang Mengguncang Publik
Kasus ini bermula ketika STN dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Jumat (20/2/2026). Tiga hari kemudian, Senin (23/2/2026), jasad remaja berusia 14 tahun itu ditemukan di aliran kali di Desa Rubit, Kabupaten Sikka.
Kematian tragis pelajar SMP tersebut memicu duka mendalam sekaligus kemarahan masyarakat. Desakan publik agar aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara menyeluruh pun terus menguat.
Tekanan Publik dan Aksi Mahasiswa
Penetapan dua tersangka baru terjadi di tengah tekanan publik yang semakin besar. Keluarga korban bersama kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi di halaman Mapolres Sikka selama dua hari, 4–5 Maret 2026.

Mereka menuntut aparat kepolisian mengusut kasus tersebut secara transparan, tidak tebang pilih, serta memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
Aksi tersebut sempat memanas ketika massa tidak diizinkan masuk ke halaman Mapolres Sikka. Beberapa peserta aksi bahkan mencoba memanjat pagar kantor polisi sebelum akhirnya dihalau aparat.
Setelah melalui proses negosiasi, sebagian perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak kepolisian.
Dua organisasi mahasiswa, PMKRI Cabang Sikka dan GMNI Cabang Sikka, menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas.
Bagi mereka, kematian STN bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang menuntut keadilan serta penegakan hukum yang tegas dan transparan.»(rel)
HUKRIM
Kejari Sikka Musnahkan Barang Bukti 41 Perkara Inkracht, Narkotika hingga Alat Judi Dihancurkan
Mulai dari pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatan, flashdisk, tiket kapal laut, hingga lampu dan tas.
MAUMERE, GardaFlores — Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka memusnahkan berbagai barang bukti dari 41 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pemusnahan dilakukan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Kabupaten Sikka, Kamis (5/3/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.15 WITA tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Armadha Tangdibali, S.H., M.H., serta dihadiri jajaran kepala seksi Kejari Sikka, perwakilan Pengadilan Negeri Maumere, Satresnarkoba Polres Sikka, dan Pospolair Mobile Sikka.

Dalam kegiatan tersebut, aparat memusnahkan berbagai jenis barang bukti yang sebelumnya digunakan dalam tindak pidana. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata tajam seperti parang dan pisau, narkotika jenis methamphetamine, serta berbagai peralatan perjudian seperti meja bola guling, papan taruhan, kartu remi, dan buku rekapan.
Kejari Sikka Naikkan Status Proyek Watergen Rp2,29 M ke Penyidikan, Dugaan Mark Up Menguat
Selain itu, turut dimusnahkan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana, antara lain pakaian yang digunakan pelaku saat melakukan kejahatan, flashdisk berisi rekaman CCTV dan video kejahatan, tiket kapal dan gelang check-in penumpang, hingga berbagai barang lain seperti lampu, tas, dan kursi plastik rusak yang dalam amar putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
Kejari Sikka memastikan seluruh barang bukti dimusnahkan dengan metode berbeda sesuai jenisnya, mulai dari dibakar, dihancurkan, dipotong, hingga dilarutkan, guna memastikan barang-barang tersebut tidak dapat digunakan kembali.
Pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus menjadi bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara pidana di wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)
-
HUMANIORA9 months agoSemangat Pengabdian Aipda Hironimus T. Werang di Tengah Keterbatasan Fisik
-
HUMANIORA7 months agoTHS-THM cetak 146 Pelatih dalam UKT se-Nusa Tenggara dan Timor Leste
-
HUMANIORA6 months agoTak Banyak yang Peduli, Keluarga Andi Wonasoba Pilih Ulurkan Kasih untuk ODGJ di Maumere
-
HUKRIM7 months agoMasuk Pekarangan Tanpa Izin, Delapan Staf BRI Cabang Maumere Dipolisikan
-
OPINI8 months agoKetika Pengabdian Tak Dihargai: Catatan Kritis atas Pemberhentian Sepihak Pendamping PKH di Sikka
-
HUMANIORA11 months agoPemkab Sikka Ancam Cabut Izin Pangkalan Minyak Tanah yang Langgar Aturan

Pingback: Profesor Otto Gusti Madung: Kasus Pub Eltras Bukan Sekadar Pelanggaran Hukum, tapi Dosa Sosial - Garda Flores %
Pingback: Pengakuan LC di DPRD Sikka: Dugaan Kekerasan Oknum Polisi dan Eksploitasi di Eltras Pub - Garda Flores %