Connect with us

GARDAPLUS

Ungkapan “Orang Tolol Sedunia”, Bukti “Pengemis” Kekuasaan Khianati Rakyat

Published

on

Ilustrasi : Masa mengeluarkan barang milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni dari dalam rumahnya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (30/8/2025). ANTARA/DHEMAS REVIYANTO

Oleh Gabriel Ola        

(Rakyat Kabupaten Sikka, Tinggal di Maumere)              

 

Akhir-akhir ini di jagat medsos ramai membincangkan berita terkait ungkapan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni yang mengatakan “orang tolol sedunia” saat merespon tuntutan pembubaran DPR akibat kenaikan gaji 3 juta per-hari yang dianggap tidak memiliki rasa empati terhadap keadaan ekonomi rakyat yang sedang susah. Kondisi ini telah memantik demonstrasi di berbagai kota di Indonesia seperti  Jakarta, Bandung, Solo, Makasar, Mataram, Kupang.  

Pejabat publik tengah menampilkan degradasi etika komunikasi yang berpotensi melahirkan surutnya kepercayaan rakyat. Ketika pejabat publik mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, sesungguhnya ia sedang menghina orang yang memberi kekuasaan  kepadanya. Kerena dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undan dasar”. Kedaulatan di Indonesia dilaksanakan melalui sistim demokrasi perwakilan (representative democracy) artinya rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan atas nama mereka.              

Kerena amanah yang diberikan kepada Pemerintahan jauh dari harapan maka rakyat geram. Amarah rakyat muncul kerena sang “pengemis” kekuasaan mengingkari mandat yang telah diberikan bahkan menghina rakyat. Janji manis sang “pengemis” sirna ditelan kekuasaan dan harta. Rakyat yang pernah disanjung, dipuja bagaikan ratu dan raja saat Pemilu, kini dicap “orang tolol sedunia”. Sungguh miris. Sang “pengemis” kekuasaan lupa bahwa kekuasaan yang dimiliki diberikan untuk sementara kepadanya dan satu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya.                      

Menelisik benang merah antara kebijakan nasional dan demonstrasi sebagai ungkapan kemarahan rakyat, penulis melihat ada tali temali yang perlu diungkap. Soal efisiensi anggaran misalnya. Ada rencana pengelolaan DAK dari beberapa kementerian bersifat sentralistik. Hal ini berpotensi melemahkan geliat ekonomi di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat rakyat melihat bahwa otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dikebiri sehingga kewenangan daerah semakin sempit, distel secara ketat dari pusat.  

Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, mengakibatkan kurangnya DAU di pemerintah daerah. Oleh kerena itu pemerintah daerah terpaksa mengambil langka untuk menaikan pajak sebagai sumber keuangan untuk membangun daerah. Kebijakan ini justru membebankan rakyat. Di saat rakyat berjibaku dengan beban pajak yang mencekik, anggota DPR menari kegirangan kerena kenaikan gaji dan tunjangan. Rakyat sedih dan marah melihat perilaku anggota DPR yang tidak berempati dengan suasana batin rakyat sehingga mematik demonstrasi.                

Pemerintahan yang ada sebenarnya cukup solid kerena didukung oleh koalisi besar dan kue kekuasaan di eksekutif telah dibagi ke partai-partai politik. Namun mengapa para anggota DPR mesti dininabobokan dengan gaji dan tunjangan yang begitu fantastis sehingga mereka akan secara bulat dan kuat mendukung kebijakan pemerintah saat ini. Hal ini kita lihat menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Kemewahan di atas penderitaan rakyat berpotensi terciptanya malapetaka, kerena jurang pemisah kehidupan ekonomi semakin lebar. Rakyat diminta kencangkan ikat pinggang, sementara DPR berfoya-foya.

Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik saat keputusan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, yakni adakah anggota DPR yang tidak setuju dengan keputusan ini? Menurut penulis ada beberapa kemungkinan yang membuat anggota DPR menerima saja keputusan ini.

Ilustrasi : Masa berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya, Jakarta Jumat (29/8/2025). ANTARA

Pertama, konsekwensi dari koalisi gemuk akan cendrung melahirkan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu diaminkan apalagi untuk kepentingan besar koalisi mereka. Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya kekuatan pengimbang. Inilah sisi lemah dari koalisi gemuk. Tak ada kata perlawanan. Yang ada adalah kor setuju, kompromi di belakang layar. Kompromi seperti ini bisa buyar kalau diintip oleh rakyat. Ada perlawanan  seperti yang terjadi saat ini.     

Kedua, mungkin ada kelompok DPR tertentu mengetahui bahwa kenaikan gaji dan tunjangan ini berpotensi menciptakan amarah rakyat yang menjurus ke demonstrasi namun ada sikap pembiaran. Target kelompok DPR ini diboncengi kepentingan kelompok tertentu. Dengan muncul amarah rakyat sehingga tercipta suasana chaos yang akan menjadi pintu masuk untuk dikelola demi kepentingan politik yang lebih besar.           

Ketiga, biaya politik yang sangat mahal untuk memperoleh kekuasaan memberi kontribusi yang signifikan bagi anggota DPR untuk mengumpulkan harta guna mengembalikan biaya politik. Rakyat yang lemah secara ekonomi telah menjadi lahan subur persemaian politik uang. Kerena itu pendidikan politik kritis bagi masyarakat sangat penting untuk menentukan pilihan politik yang tepat dan berkualitas. Terima uangnya jangan pilih orangnya. Inilah pesan yang sangat baik bagi rakyat yang selalu tergoda oleh rayuan “pengemis” kekuasaan. Kerena memilih DPR yang menggunakan politik uang akan memelihara perilaku hedonisme bahkan perilaku korupsi.          

Mengembalikan posisi sumber kekuasaan negara, Trias Politika yakni eksekutif, legislatif, yudikatif ke jalur yang sesungguhnya adalah sebuah pekerjaan rumah kerena saat ini terkesan adanya kecenderungan saling subordinasi padahal kedudukan mereka adalah setara dalam tata kelola kahidupan berbangsa dan bernegara dengan perannya masing-masing.

Saat ini ada kecenderungan terjadi proses pelemahan di antara  ketiga lembaga ini. Contoh indikasi proses pelemahan yakni adanya banyak jabatan politik di bidang eksekutif dipimpin oleh pimpinan partai politik. Dengan demikian para legislator akan kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan eksekutif. Anggota DPR dan fraksi sebagai perpanjangan tangan partai akan lebih bersikap kompromistis karena pimpinan partainya duduk dalam jajaran eksekutif.                        

Kekuatan civil society saat ini menjadi garda terdepan dalam mewarnai dinamika politik. Ketika lembaga-lembaga tersebut di atas berada pada posisi saling menjaga kepentingan masing masing maka masyarakat sipil menjadi pelopor dalam mendobrak situasi yang merugikan kepentingan rakyat dan kepentingan demi bangsa dan negara.

Demonstrasi dibolehkan dalam sebuah negara, namun diharapkan tidak anarkis. Demonstrasi mesti murni tanpa ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Kondisi saat ini negara mesti hadir untuk melindungi rakyatnya agar tidak menjadi korban, tumbal dalam sebuah pergulatan kepentingan. Jatuhnya korban di pihak rakyat justru menjadi catatan kelam sejarah. Oleh kerena itu kita semua mesti bersatu untuk menenun kembali benang-benang persatuan dan kesatuan yang terurai agar Indonesia tetap berdiri tegak. Berhentilah menyakiti hati rakyat kerena  hanya dengan kata “orang tolol sedunia” dapat mengoyak hati rakyat dan berpotensi membuka konflik politik kepentingan. 

Kepada Ahmad Sahroni, cukup sudah kau sakiti hati rakyat. Kalau kita jumpa lagi di 2029 nanti rakyat akan mengadili engkau disana. Semoga!!!»

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OPINI

Maumere dan Krisis Budaya Menulis: Ketika Banyak Orang Pandai Berbicara, Sedikit yang Mau Menulis

Published

on

Maumere dan Krisis Budaya Menulis: Ketika Banyak Orang Pandai Berbicara, Sedikit yang Mau Menulis. ILUSTRASI: GARDAFLORES/DON NAVARO BARAN

Oleh: Fransisco Soarez Pari

Maumere sesungguhnya tidak pernah kekurangan orang pintar. Di banyak sudut kota, orang bisa berbicara tentang politik dengan sangat tajam, membaca situasi sosial dengan cukup baik, bahkan mampu menjelaskan berbagai persoalan daerah secara panjang lebar. Warung kopi, teras rumah, lingkungan gereja, hingga media sosial sering menjadi ruang diskusi yang hidup. Hampir semua orang punya pendapat, punya analisis, dan punya cara membaca keadaan.

Namun di tengah budaya berbicara yang begitu kuat, ada satu hal yang masih terasa lemah: budaya menulis.

Tidak banyak orang yang sungguh-sungguh menuangkan gagasan mereka ke dalam tulisan. Akibatnya, muncul jarak antara kelompok yang gemar membaca, kelompok yang suka berbicara, dan kelompok kecil yang mau menulis. Padahal dalam perkembangan intelektual sebuah masyarakat, membaca, berbicara, dan menulis seharusnya tumbuh secara seimbang.

Fenomena ini sebenarnya menarik. Masyarakat Maumere bukan masyarakat yang miskin ide. Sebaliknya, ruang sosial di Flores sangat kaya dengan percakapan, cerita, analisis, humor politik, dan refleksi sosial. Banyak orang memiliki kemampuan membaca situasi dengan sangat baik. Mereka mampu memahami dinamika politik lokal, relasi kekuasaan, konflik sosial, hingga perubahan budaya masyarakat. Tetapi kemampuan itu sering berhenti di ruang percakapan dan tidak berubah menjadi dokumentasi pemikiran yang tertulis.

Akibatnya, banyak gagasan bagus akhirnya hilang bersama waktu. Diskusi yang sebenarnya bernilai hanya hidup sesaat di meja kopi atau percakapan informal. Padahal tulisan memiliki kekuatan berbeda: ia menyimpan ingatan, membangun tradisi berpikir, dan memungkinkan generasi berikutnya membaca kembali cara sebuah masyarakat memahami dirinya sendiri.

Dalam konteks ini, Maumere sebenarnya menghadapi semacam krisis budaya menulis. Krisis ini bukan berarti masyarakat tidak cerdas atau tidak mampu berpikir kritis, tetapi lebih karena tradisi menulis belum tumbuh sekuat tradisi berbicara. Orang lebih nyaman berbicara daripada menyusun ide secara tertulis. Padahal menulis bukan hanya soal kemampuan bahasa, tetapi juga soal keberanian merawat gagasan agar tidak hilang begitu saja.

Fenomena ini bisa dibandingkan dengan cara orang mempelajari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa, ada unsur penting seperti reading, writing, dan speaking. Seseorang tidak dapat dikatakan benar-benar menguasai bahasa jika hanya pandai berbicara tetapi lemah dalam menulis, atau rajin membaca tetapi tidak mampu mengungkapkan pikirannya sendiri secara tertulis.

Kebersihan Lingkungan: Halaman Rumahku, Halaman Rumahmu, Wajah Kota Maumere

Prinsip yang sama sebenarnya berlaku dalam kehidupan intelektual masyarakat. Membaca membentuk pengetahuan. Berbicara melatih keberanian dan kemampuan menyampaikan ide. Tetapi menulis memberi ketahanan pada gagasan. Tulisan membuat pemikiran seseorang bisa bertahan melampaui ruang dan waktu.

Karena itu, budaya menulis seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas eksklusif kaum akademik atau wartawan saja. Menulis adalah bagian dari pembangunan kesadaran masyarakat. Ketika lebih banyak orang mulai menulis—tentang politik lokal, sejarah kampung, budaya, pengalaman sosial, atau kritik pembangunan—maka sebuah daerah mulai membangun memori intelektualnya sendiri.

Di Flores, khususnya Maumere, potensi itu sebenarnya sangat besar. Masyarakat memiliki tradisi bertutur yang kuat, kemampuan membaca situasi sosial yang tajam, dan pengalaman sejarah yang kaya. Tinggal bagaimana energi percakapan itu perlahan diubah menjadi tradisi dokumentasi tertulis.

Media sosial sebenarnya membuka peluang baru. Hari ini orang tidak lagi harus menjadi penulis koran untuk membagikan gagasan. Siapa pun bisa menulis opini, catatan sejarah, refleksi sosial, atau kritik kebijakan secara mandiri. Yang dibutuhkan adalah keberanian memulai dan kesadaran bahwa tulisan sekecil apa pun tetap memiliki nilai bagi perkembangan ruang berpikir masyarakat.

Menulis juga penting untuk menciptakan keseimbangan dalam ruang publik. Ketika masyarakat terlalu bergantung pada budaya lisan, maka banyak diskusi menjadi cepat hilang, mudah dipelintir, atau sulit diverifikasi kembali. Sebaliknya, tulisan menciptakan ruang refleksi yang lebih tenang dan lebih bertanggung jawab. Orang dipaksa berpikir lebih runtut sebelum menyampaikan pendapatnya.

Karena itu, budaya membaca, berbicara, dan menulis tidak seharusnya dipisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan dalam membangun masyarakat yang sehat secara intelektual. Membaca memberi isi, berbicara memberi dinamika, dan menulis memberi ketahanan.

Pada akhirnya, sebuah masyarakat tidak hanya dikenang dari apa yang pernah dibicarakannya, tetapi juga dari apa yang berhasil dituliskannya. Sebab percakapan dapat hilang bersama waktu, tetapi tulisan akan tetap tinggal sebagai jejak pemikiran sebuah zaman. Seperti ungkapan Latin yang sangat terkenal: Scripta manent, verba volant — yang tertulis akan tetap tertulia, yang terucap akan hilang terbawa angin.»

Continue Reading

OPINI

Kebersihan Lingkungan: Halaman Rumahku, Halaman Rumahmu, Wajah Kota Maumere

Published

on

Kebersihan Lingkungan: Halaman Rumahku, Halaman Rumahmu, Wajah Kota Maumere. FOTO: IST

Oleh: Stefanus Bajo, S.Sos

Kota Maumere adalah rumah bersama yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat. Keindahan kota ini tidak hanya terlihat dari lautnya yang indah, alamnya yang mempesona, atau budaya masyarakatnya yang kaya, tetapi juga dari kebersihan lingkungannya. Kota yang bersih mencerminkan masyarakat yang sadar, disiplin, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.

Karena itu, gerakan Jumat Bersih yang hingga saat ini terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka merupakan langkah yang sangat penting dan patut didukung oleh seluruh masyarakat. Program ini bukan sekadar kegiatan membersihkan sampah setiap hari Jumat, tetapi merupakan upaya membangun budaya hidup bersih dan menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui Jumat Bersih, masyarakat diajak untuk kembali menyadari bahwa kebersihan lingkungan dimulai dari tempat yang paling dekat dengan kita, yakni halaman rumah sendiri. Halaman rumahku dan halaman rumahmu akan menentukan wajah Kota Maumere secara keseluruhan. Jika setiap warga membersihkan halaman rumahnya, menjaga selokan, dan tidak membuang sampah sembarangan, maka kota ini akan menjadi lebih sehat, nyaman, dan indah.

Selama ini persoalan sampah masih menjadi tantangan di beberapa wilayah Kota Maumere. Sampah plastik di pinggir jalan, saluran air yang tersumbat, hingga limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan masih sering ditemukan. Ketika musim hujan datang, persoalan ini dapat memicu genangan air, bau tidak sedap, bahkan penyakit. Oleh sebab itu, Jumat Bersih harus dipahami bukan hanya sebagai kegiatan rutin, tetapi sebagai gerakan moral dan sosial untuk mengubah pola pikir masyarakat.

Hardiknas di Bola Soroti Literasi, Akurasi Data Pendidikan, dan Perlindungan Siswa

Gerakan Jumat Bersih juga menghidupkan kembali budaya gotong royong yang sejak dahulu menjadi kekuatan masyarakat Kabupaten Sikka. Dahulu masyarakat terbiasa bekerja bersama membersihkan kampung, memperbaiki jalan, dan menjaga fasilitas umum tanpa harus menunggu perintah. Nilai kebersamaan seperti inilah yang perlu terus dirawat di tengah kehidupan modern yang semakin individualistis.

Pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri. Petugas kebersihan memiliki keterbatasan, sementara luas wilayah dan jumlah penduduk terus bertambah. Karena itu, keberhasilan menjaga kebersihan kota sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Sekolah, kantor, pasar, rumah ibadah, komunitas pemuda, dan seluruh warga perlu mengambil bagian dalam gerakan ini.

Kebersihan lingkungan juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Lingkungan yang bersih membantu mencegah penyakit seperti demam berdarah, diare, dan berbagai infeksi lainnya. Selain itu, kota yang bersih juga memberi kenyamanan bagi masyarakat serta menciptakan citra positif bagi Maumere sebagai kota yang ramah dan layak dikunjungi.

Sikka Percepat Pembangunan Pesisir, Kepastian Lahan Dikonsolidasikan dengan KSDA

Anak-anak pun perlu dilibatkan dalam budaya Jumat Bersih. Dari kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman sekolah, dan menjaga tanaman, mereka belajar tentang tanggung jawab terhadap lingkungan. Pendidikan kebersihan sejak dini akan melahirkan generasi yang lebih peduli terhadap masa depan daerahnya.

Jumat Bersih sesungguhnya bukan hanya soal memegang sapu dan mengangkat sampah. Jumat Bersih adalah gerakan membangun kesadaran bahwa lingkungan adalah milik bersama. Apa yang kita lakukan di depan rumah sendiri akan berdampak pada seluruh kota.

Mari mendukung gerakan Jumat Bersih bukan karena takut ditegur atau sekadar mengikuti aturan, tetapi karena kesadaran bahwa kebersihan adalah kebutuhan bersama. Kota yang bersih lahir dari masyarakat yang peduli.

Halaman rumahku, halaman rumahmu, adalah wajah Kota Maumere dan tanggung jawab kita bersama.»

Continue Reading

OPINI

Hardiknas dan Krisis Literasi: Menyelamatkan Masa Depan Pendidikan di Sikka

Published

on

Hardiknas dan Krisis Literasi: Menyelamatkan Masa Depan Pendidikan di Sikka. ILUSTRASI: GARDAFLORES/DON NAVARO BARAN

Oleh Stefanus Bajo, S.Sos

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukan sekadar seremoni tahunan yang dipenuhi upacara dan slogan. Ia adalah momen refleksi, ruang untuk melihat dengan jujur wajah pendidikan kita hari ini. Di tengah semangat memperingati jasa Ki Hajar Dewantara, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu nyaman: rendahnya kemampuan literasi dan numerasi masih menjadi persoalan serius, khususnya di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Pesan yang beredar dan diperkuat oleh berbagai data pendidikan menunjukkan satu hal yang tak bisa diabaikan—kemampuan membaca, memahami, dan mengolah informasi di kalangan peserta didik masih jauh dari harapan. Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari masa depan yang sedang dipertaruhkan.

Literasi yang Tertinggal, Masa Depan yang Terancam

Literasi bukan hanya kemampuan membaca teks, tetapi juga kemampuan memahami makna, berpikir kritis, dan mengambil keputusan. Demikian pula numerasi, yang bukan sekadar berhitung, tetapi kemampuan menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dua fondasi ini lemah, maka seluruh bangunan pendidikan menjadi rapuh.

Di Sikka, persoalan ini memiliki wajah yang konkret: keterbatasan akses buku, minimnya budaya membaca di rumah, serta metode pembelajaran yang masih berpusat pada hafalan. Anak-anak hadir di sekolah, tetapi belum tentu benar-benar belajar dalam arti yang sesungguhnya.

Hardiknas seharusnya menjadi alarm kolektif. Jika kita terus menunda perbaikan, maka kita sedang membiarkan generasi muda berjalan tanpa bekal yang cukup di tengah dunia yang semakin kompleks.

Antara Sistem dan Realitas Lapangan

Pemerintah melalui berbagai kebijakan telah berupaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Kurikulum diperbarui, pelatihan guru dilakukan, dan program literasi digalakkan. Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan desain kebijakan.

Guru masih dibebani administrasi yang berat, sementara ruang untuk inovasi pembelajaran menjadi sempit. Di sisi lain, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung gerakan literasi. Buku masih terbatas, perpustakaan belum optimal, dan akses digital belum merata.

Di titik ini, Hardiknas mengajak kita untuk jujur: persoalan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama—guru, orang tua, gereja, dan masyarakat.

Peran Keluarga dan Budaya Membaca

Salah satu akar persoalan literasi justru berada di rumah. Anak-anak yang tidak terbiasa melihat orang tuanya membaca akan sulit tumbuh menjadi pembaca yang baik. Literasi bukan hanya diajarkan, tetapi diteladankan.

Di banyak keluarga, terutama di daerah, buku belum menjadi kebutuhan utama. Telepon genggam lebih dominan daripada buku bacaan. Ini bukan semata kesalahan, tetapi tantangan zaman yang harus dihadapi dengan bijak.

Maka, gerakan literasi harus dimulai dari hal sederhana: membacakan cerita kepada anak, menyediakan buku di rumah, dan menciptakan ruang dialog. Pendidikan tidak berhenti di sekolah; ia hidup dalam keseharian keluarga.

Guru sebagai Ujung Tombak

Tidak ada perubahan pendidikan tanpa peran guru. Guru bukan hanya pengajar, tetapi pembentuk cara berpikir. Dalam konteks krisis literasi, guru dituntut untuk lebih kreatif—menghidupkan kelas, membangun diskusi, dan mendorong siswa untuk bertanya.

Namun, tuntutan ini harus diimbangi dengan dukungan. Guru perlu diberi ruang untuk berkembang, bukan sekadar dibebani target administratif. Hardiknas harus menjadi momentum untuk mengembalikan martabat guru sebagai agen perubahan, bukan sekadar pelaksana kurikulum.

Dari Seremoni ke Aksi Nyata

Setiap tahun, Hardiknas dirayakan dengan tema-tema besar. Namun, tanpa aksi nyata, semua itu hanya menjadi retorika. Kita membutuhkan gerakan bersama yang konkret: memperbanyak akses buku, menghidupkan perpustakaan sekolah, membangun komunitas membaca, dan melibatkan semua elemen masyarakat.

Kabupaten Sikka memiliki potensi besar. Budaya lokal yang kaya, nilai kebersamaan yang kuat, serta peran gereja yang signifikan dapat menjadi kekuatan untuk membangun gerakan literasi yang berbasis komunitas.

Harapan yang Harus Diperjuangkan

Hardiknas adalah panggilan untuk bertindak. Rendahnya literasi dan numerasi bukan takdir, tetapi masalah yang bisa diatasi jika ada kemauan bersama. Pendidikan adalah investasi jangka panjang—hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya menentukan arah masa depan.

Jika kita ingin melihat Sikka yang maju, maka kita harus mulai dari hal paling mendasar: memastikan setiap anak mampu membaca dengan baik, memahami dunia, dan berpikir secara kritis.

Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang sekolah—tetapi tentang bagaimana kita menyiapkan manusia untuk hidup, berpikir, dan memberi makna bagi sesamanya.»

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending