MAUMERE, GardaFlores – Sengketa pembatalan pertunangan antara VL dan MTR di Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, berpotensi berlanjut ke ranah hukum setelah pihak VL secara resmi menolak Putusan Lembaga Adat Desa Nitakloang Nomor 01/PUT-LAD/V/2026. Penolakan tersebut disampaikan melalui surat keberatan yang diajukan tim kuasa hukum VL tertanggal 14 Juni 2026.

Dalam surat itu, kuasa hukum dari Kantor Yohanes D. Tukan, SH & Associates menyatakan tidak menerima putusan adat sekaligus mempertanyakan proses mediasi yang berlangsung sejak Februari 2026. Mereka menilai sejumlah persoalan yang dianggap menjadi inti konflik tidak memperoleh perhatian dalam proses penyelesaian yang difasilitasi lembaga adat dan pemerintah desa.

Menurut kuasa hukum, klien mereka berulang kali menyampaikan persoalan terkait dugaan utang yang disebut dibebankan kepada VL serta persoalan cincin pertunangan yang diduga telah diambil kembali dan diganti dengan cincin imitasi. Namun isu tersebut, menurut mereka, tidak menjadi fokus pembahasan selama mediasi berlangsung.

“Klien kami berulang kali menjelaskan substansi masalah yang sebenarnya, tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius,” tulis tim kuasa hukum dalam surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Lembaga Adat Desa Nitakloang.

Selain substansi perkara, kuasa hukum juga menyoroti langkah Penjabat Kepala Desa Nitakloang yang melaporkan persoalan tersebut kepada Polsek Nita setelah mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Menurut mereka, ketika mediasi menemui jalan buntu, penyelesaian selanjutnya seharusnya dikembalikan kepada para pihak untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh.

Kuasa hukum turut mempersoalkan berita acara mediasi tertanggal 2 Juni 2026. Mereka mengklaim terdapat tambahan kalimat dalam dokumen tersebut yang tidak pernah dibahas selama mediasi berlangsung. Setelah dilakukan koreksi, dokumen itu disebut tidak pernah diperbaiki maupun dikembalikan untuk ditandatangani para pihak.

Mereka juga mempertanyakan pernyataan Penjabat Kepala Desa Nitakloang yang menyebut berita acara tersebut telah “daluwarsa”. Menurut kuasa hukum, berita acara merupakan dokumen administratif yang tetap memiliki nilai pembuktian dan pencatatan atas suatu peristiwa.

Persoalan lain yang turut disoroti adalah peristiwa penjemputan VL di tempat kerjanya pada 11 Juni 2026. Kuasa hukum menilai tindakan tersebut tidak memiliki dasar kewenangan dan menyatakan akan menempuh langkah administratif dengan melaporkan persoalan itu kepada atasan Penjabat Kepala Desa Nitakloang.

Polisi Dalami Laporan Dugaan Penjemputan Warga oleh Aparat Desa di Nitakloang

Dalam surat keberatan tersebut, kuasa hukum juga membantah kesimpulan bahwa VL tidak ingin melanjutkan hubungan dengan MTR. Menurut mereka, pernyataan tersebut tidak pernah disampaikan secara langsung oleh kliennya baik dalam forum mediasi desa maupun saat memberikan keterangan kepada kepolisian.

Karena itu, pihak VL menilai keputusan yang menyatakan hubungan kedua belah pihak berakhir tidak mencerminkan posisi klien mereka dan diambil tanpa dasar yang memadai.

Sementara itu, MTR mengaku tidak pernah melaporkan VL kepada aparat penegak hukum meskipun perkara tersebut kini berkembang ke ranah kepolisian.

“Saya tidak pernah melaporkan VL ke polisi, itu inisiatif PJ Desa Nitakloang sendiri,” kata MTR kepada GardaFlores.

MTR juga menilai polemik yang berkembang saat ini tidak terlepas dari cara penanganan perkara oleh pemerintah desa setelah persoalan tersebut dibawa ke lembaga adat.

Dengan adanya penolakan terhadap putusan adat, sengketa antara kedua pihak kini berpotensi berlanjut melalui mekanisme hukum formal. Tim kuasa hukum VL menyatakan tengah menyiapkan langkah hukum pidana dan/atau perdata serta telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Polres Sikka untuk menjamin keamanan klien dan keluarganya.

Hingga berita ini ditulis, Penjabat Kepala Desa Nitakloang dan Lembaga Adat Desa Nitakloang belum memberikan tanggapan resmi terkait substansi keberatan yang diajukan pihak VL.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores — Polsek Nita memeriksa seorang warga Desa Nitakloang, Kecamatan Nita, berinisial VL (27), Sabtu (20/6/2026), terkait laporan dugaan penjemputan yang melibatkan Penjabat Kepala Desa Nitakloang bersama sejumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan seorang ketua RT.

Pemeriksaan dilakukan setelah VL melaporkan peristiwa yang terjadi saat dirinya sedang bekerja di sebuah koperasi. Dalam proses klarifikasi di Polsek Nita, VL didampingi kuasa hukumnya, Maria Febrianti Tukan, SH.

Menurut keterangan yang disampaikan kepada penyelidik, peristiwa tersebut bermula ketika sejumlah anggota Linmas mendatangi rumah keluarga VL untuk meminta kehadirannya dalam pembahasan terkait persoalan pengembalian mahar pertunangan. Karena VL tidak berada di rumah, rombongan kemudian mencari keberadaannya dan mendatangi tempat kerjanya.

Kuasa hukum VL menyatakan kliennya merasa tertekan dan tidak nyaman saat rombongan tersebut tiba di kantor tempat ia bekerja.

“Klien kami telah menyampaikan seluruh kronologi yang diketahuinya kepada penyelidik,” kata Maria usai pemeriksaan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada polisi, seorang ketua RT disebut memasuki area kantor untuk mencari keberadaan VL. Situasi di lokasi kemudian dikendalikan oleh petugas keamanan kantor guna mencegah terjadinya keributan.

Keluarga MTR Tuntut Pengembalian Mahar, Sengketa Pertunangan di Sikka Masuk Tahap Klarifikasi

Selain memeriksa VL, penyelidik juga meminta keterangan dari petugas keamanan dan anggota keluarga yang berada di lokasi saat kejadian untuk mengonfirmasi rangkaian peristiwa tersebut.

Maria menilai tindakan yang dilaporkan kliennya perlu diuji melalui proses hukum karena menurutnya kewenangan untuk melakukan penjemputan terhadap seseorang berada pada aparat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

“PJ Desa Nitakloang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penjemputan paksa terhadap warga. Kewenangan tersebut berada pada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, VL dalam keterangannya kepada penyelidik menyatakan tidak memiliki persoalan pribadi dengan Penjabat Kepala Desa Nitakloang. Ia menyebut persoalan yang sedang dihadapinya berkaitan dengan sengketa pribadi pasca batalnya rencana pernikahan dengan mantan tunangannya.

Hingga berita ini diterbitkan, Penjabat Kepala Desa Nitakloang belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Polsek Nita masih mengumpulkan keterangan dari para pihak dan saksi untuk menentukan fakta serta konstruksi peristiwa yang dilaporkan.»(rel)

MAUMERE, GardaFlores – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sikka mengungkap enam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan BBM penugasan sepanjang April hingga Juni 2026. Dalam rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menemukan praktik pembelian berulang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), penimbunan dalam jeriken dan botol, modifikasi kendaraan, hingga dugaan distribusi BBM ke luar Kabupaten Sikka.

Kasihumas Polres Sikka IPDA Leonardus Tunga menyampaikan, pengungkapan kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan distribusi energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Kasus pertama terungkap pada 28 April 2026 di Desa Waiara, Kecamatan Kewapante. Polisi mengamankan seorang pria berinisial AF alias Ano dan menyita sekitar 484,5 liter Pertalite yang telah dipindahkan ke ratusan botol dan jeriken.

Berdasarkan hasil penyelidikan, BBM tersebut diduga diperoleh melalui pembelian berulang menggunakan barcode kendaraan di SPBU. Setelah disedot dari tangki kendaraan, Pertalite kemudian dikemas ulang dan diduga dikirim ke wilayah Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, menggunakan jasa angkutan antarkota.

Pemkab Sikka Tegaskan Tidak Ada Larangan BBM Eceran

Pada hari yang sama, polisi juga mengamankan seorang pria berinisial YT alias Jon. Dari kendaraan yang digunakannya, penyidik menemukan sekitar 426 liter Pertalite yang telah dikemas dalam botol dan jeriken. Polisi menduga BBM tersebut akan didistribusikan ke Flores Timur dengan pola serupa.

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah ke Kecamatan Waigete. Dari lokasi itu, petugas menyita 245 liter Pertalite yang tersimpan dalam tujuh jeriken berkapasitas 35 liter milik seorang warga berinisial BNJ.

Dalam pemeriksaan, BNJ mengaku membeli BBM secara berulang di SPBU Waiara sebelum menjualnya kembali melalui kios di wilayah Watubala dan Nangatobong. Aktivitas tersebut, menurut pengakuannya kepada penyidik, telah berlangsung sekitar dua tahun.

Kasus berikutnya terungkap di Wolomarang. Polisi menemukan sebuah kendaraan Toyota Hilux yang tangkinya telah dimodifikasi dengan saluran tambahan untuk mempermudah pemindahan BBM. Dari lokasi, petugas menyita sekitar 60 liter Pertalite.

Pemilik kendaraan berinisial H diduga menjual BBM tersebut secara eceran dan disebut telah menjalankan aktivitas serupa selama kurang lebih satu tahun.

Praktik yang hampir sama juga ditemukan di Kota Uneng. Polisi mengamankan seorang pria berinisial M yang diduga menggunakan kendaraan Toyota Avanza yang telah dimodifikasi untuk memindahkan Pertalite dari tangki kendaraan ke botol plastik.

Dalam penindakan tersebut, petugas menyita sekitar 72 liter Pertalite serta puluhan botol kosong yang diduga digunakan sebagai wadah pengemasan sebelum BBM dijual kembali ke sejumlah kios di Kabupaten Sikka.

Selain Pertalite, Satreskrim Polres Sikka juga mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi. Polisi menyita sekitar 400 liter solar yang diduga diperjualbelikan tidak sesuai peruntukan dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal angkutan barang dan penumpang.

Penyidik menduga terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam rantai distribusi solar tersebut, mulai dari proses pembelian menggunakan dokumen rekomendasi hingga penjualan kembali untuk memperoleh keuntungan.

Kapolres Sikka menyatakan seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui enam laporan polisi dan saat ini masih dalam tahap pendalaman. Penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan distribusi BBM ilegal di wilayah Kabupaten Sikka.

Menurut Kapolres, penyalahgunaan BBM subsidi dan BBM penugasan berpotensi mengganggu distribusi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat serta berdampak pada ketersediaan pasokan di tingkat konsumen.

Kuasa Hukum Salma Sebut Laporan Pengeroyokan Berakar dari Sengketa Lahan di Pulau Ananoa

“Karena itu kami akan terus melakukan penindakan terhadap setiap bentuk penyalahgunaan BBM yang merugikan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Polres Sikka membantah informasi yang beredar mengenai adanya permintaan uang kepada keluarga atau pihak terkait untuk menghentikan proses hukum para terduga pelaku.

Kepolisian menyatakan sedang menelusuri pihak-pihak yang diduga mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk meminta sejumlah uang dengan janji dapat memengaruhi penanganan perkara.

Polres mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak mana pun yang menawarkan bantuan penghentian proses hukum dengan imbalan uang serta segera melaporkan apabila menemukan praktik serupa.

Hingga saat ini, seluruh perkara masih dalam tahap penyidikan. Polres Sikka menyatakan akan melanjutkan pengembangan kasus guna mengungkap jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi maupun BBM penugasan di wilayah Kabupaten Sikka.»(rel)