JAKARTA, GardaFlores — Gagasan ekoteologi dan diplomasi keagamaan yang dibawa Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pertemuan tokoh lintas agama di Assisi, Italia, mendapat perhatian penyelenggara dan peserta forum internasional. Sejumlah negara, perguruan tinggi di Italia dan Vatikan, serta otoritas Vatikan juga menyampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.

Nasaruddin mengatakan penyelenggara forum berencana menjadikan ekoteologi dan religious diplomacy sebagai tema besar dalam pertemuan berikutnya. Respons tersebut disampaikan setelah ia menghadiri sidang tingkat tinggi pertemuan internasional untuk perdamaian yang diselenggarakan Sant’Egidio di Assisi.

“Jadi, statemen kita tentang ekoteologi dan tentang religious diplomacy itu nanti juga akan dijadikan tema besar yang akan datang,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Sudaryono Ungkap Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG hingga Rp350 Juta, Klaim Efisiensi Rp44 Triliun

Selain kedua gagasan tersebut, peserta forum juga menunjukkan ketertarikan terhadap Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa di tengah keberagaman. Nasaruddin menyebut waktu penyampaian pidato yang semula dialokasikan tujuh menit berkembang menjadi sekitar 30 menit karena peserta meminta penjelasan lebih jauh mengenai pengalaman Indonesia.

“Karena mereka itu tertarik, minta dijelaskan tentang Pancasila. Pancasila itu bisa menjadi bukan hanya nilai-nilai Indonesia, tetapi juga bisa menjadi nilai-nilai universal,” katanya.

Ia menilai perhatian tersebut berkaitan dengan pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan dan mengelola kehidupan masyarakat yang majemuk.

“Pokoknya Indonesia itu sekarang jadi model, ya, terutama moderasi beragama kita,” ujar Nasaruddin.

Respons dari forum Assisi juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah negara. Nasaruddin menyebut perwakilan Inggris, Australia, dan Pakistan menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal.

“Mereka ingin kerja sama dengan Kementerian Agama dan Istiqlal, terutama di Inggris, ya, kemarin Inggris, Australia, dan Pakistan,” katanya.

Peluang kolaborasi juga datang dari dua perguruan tinggi di Italia dan Vatikan yang ingin mempelajari pengalaman Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah perbedaan agama dan budaya.

“Ada dua universitas di Italia dan Vatikan itu mengajak kita kerja sama,” kata Nasaruddin.

Tito Beri Pemda Sepekan Bentuk Satgas MBG, Daerah yang Lalai Terancam Teguran

Salah satu perguruan tinggi tersebut adalah PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica) atau Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam yang berada di bawah Tahta Suci Vatikan.

Nasaruddin menilai kerja sama akademik tersebut dapat menjadi ruang pertukaran pengetahuan. Indonesia memiliki pengalaman dalam mengelola kemajemukan masyarakat, sementara Vatikan memiliki koleksi literatur dan tradisi keilmuan yang dapat menjadi sumber pembelajaran.

“Mereka berkepentingan untuk belajar ke Indonesia. Kita pun juga, saya kira, perlu belajar di Vatikan,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Nasaruddin juga mengunjungi perpustakaan Vatikan dan menemukan sejumlah koleksi literatur Islam, termasuk kitab-kitab yang menurutnya jarang dijumpai di Indonesia maupun negara-negara Timur Tengah.

Selain pertemuan dengan tokoh agama dan perguruan tinggi, Nasaruddin diterima Menteri Luar Negeri Vatikan untuk membahas hubungan Indonesia dan Vatikan, khususnya kerja sama serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sudaryono Akui Pengawasan MBG Belum Memadai, 700 Personel Awasi 27.000 Dapur

Menurut Nasaruddin, salah satu kesamaan pandangan yang menjadi titik temu kedua pihak adalah pembelaan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami penindasan tanpa membedakan latar belakang agama.

“Bahwa siapa pun yang tertindas itu harus dibela, dari kelompok agama mana pun,” katanya.

Sejumlah kerja sama antarumat beragama yang sebelumnya dibangun melalui Masjid Istiqlal juga menjadi pembahasan untuk ditindaklanjuti. Nasaruddin menyebut April 2027 sebagai salah satu momentum untuk melanjutkan pembahasan tersebut.

“Dan itulah, saya kira, connecting yang sangat bagus antara Indonesia dan Vatikan,” ujarnya.

Nasaruddin berharap perhatian dan ketertarikan yang muncul selama pertemuan di Assisi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret, terutama dalam bidang dialog antaragama, pendidikan, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi keagamaan.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap dugaan praktik jual-beli akses titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan nilai mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta. Dalam evaluasi 100 hari kerjanya, ia juga mengklaim telah menghemat anggaran negara hingga Rp44 triliun melalui penataan alokasi anggaran, perubahan biaya operasional dapur, dan penertiban rekening yang disebut fiktif.

Sudaryono menyampaikan kedua persoalan tersebut dalam agenda 100 Hari Kerja Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Ia mengatakan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah didengarnya sebelum menjabat pada 22 Juli 2026 dan kemudian ditemukan dalam pelaksanaan program.

“Titik dapur diperjualbelikan. Sebelum saya jadi Kepala BGN, sudah saya sering dengar Rp350 juta, Rp300 juta diperjualbelikan. Kemudian, yayasan calo ternyata banyak. Ini saya temukan setelah saya jadi Kepala BGN,” kata Sudaryono.

Sudaryono Akui Pengawasan MBG Belum Memadai, 700 Personel Awasi 27.000 Dapur

Ia menjelaskan, dalam skema yang seharusnya berjalan, mitra atau investor menyiapkan modal untuk membangun dapur. Untuk dapat menyalurkan program pemerintah, mitra tersebut kemudian membentuk yayasan sebagai bagian dari kerja sama.

“Jadi, kan idealnya dapur itu dibangun oleh mitra, oleh investor. Dia punya uang, dia bangun dapur, kemudian dia untuk bisa menyalurkan bantuan pemerintah, dia harus buat yayasan,” ujarnya.

Namun, menurut Sudaryono, dalam pelaksanaannya terdapat yayasan yang tidak memiliki modal untuk membangun maupun mengoperasikan dapur, tetapi justru memperoleh akses terhadap titik SPPG.

“Yang terjadi adalah banyak oknum di BGN pusat yang lampau itu kemudian dia bikin banyak yayasan, nitip-nitipin titik-titik, tetapi tidak punya uang. Sementara orang yang ingin bangun dapur tidak punya akses untuk bisa dapat titik ke BGN. Ketemu lah ini,” katanya.

Ia juga menyebut sejumlah yayasan hanya menjadi perantara dan meminta bagian dari setiap porsi makanan yang disalurkan, meskipun tidak terlibat langsung dalam pembangunan maupun pengoperasian dapur.

“Ada yayasan-yayasan yang tidak punya peranan apa pun, hanya nitipi, nyalo, kemudian minta potongan per ompreng Rp500, Rp1.000, Rp1.500 setiap omprengnya setiap hari kali sekian ribu kali sekian dapur,” tutur Sudaryono.

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan evaluasi 100 hari kerja, termasuk dugaan jual-beli titik dapur dan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis, di Jakarta, 29 Oktober 2026. FOTO: SUARA MERAUKE

Menurut dia, potongan tersebut berpotensi mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional dapur dan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

Sudaryono mengatakan BGN akan menata kembali perjanjian kerja sama untuk memeriksa peran yayasan dan mitra. Ia menyatakan yayasan yang tidak memiliki kontribusi dalam pelaksanaan program akan diputus kerja samanya.

“Maka di era kita sekarang itu kami bersihkan semua, kami tidak peduli dengan yayasan itu punya siapa, selama yayasan itu tidak ada peranan, kami putus semuanya,” ujarnya.

Ia menegaskan BGN akan memprioritaskan mitra yang benar-benar menginvestasikan dana, membangun fasilitas, dan mendukung operasional dapur.

“Petunjuk Presiden Prabowo Subianto jelas, BGN berada pada sisi mitra yayasan yang keringat, yang berkorban, dia membangun dan mendukung program pemerintah,” kata Sudaryono.

Klaim Efisiensi Anggaran Rp44 Triliun

Selain menyoroti dugaan jual-beli titik dapur, Sudaryono mengklaim BGN telah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp44 triliun dalam 100 hari masa kepemimpinannya.

“Total yang kami efisiensi dari uang rakyat adalah dalam waktu 100 hari ini kami telah mengefisiensi uang rakyat totalnya adalah Rp44 triliun,” ujarnya.

Salah satu langkah yang disebut dilakukan ialah menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG tahun 2026. Dari alokasi awal sebesar Rp268 triliun, Sudaryono mengatakan BGN menilai kebutuhan anggaran cukup sebesar Rp229 triliun.

“Setelah kami hitung kemudian kami hitung, kami rasa kami cukup dengan Rp229 triliun, sehingga ada Rp38 triliun yang kemudian anggarannya kami kembalikan ke kas negara,” kata dia.

BGN Aktifkan 480 SPPG di 16 Provinsi Mulai 2 Oktober

Efisiensi berikutnya dilakukan dengan mengubah insentif yang diterima SPPG menjadi Rp2.000 per porsi dari sebelumnya Rp6 juta. Menurut Sudaryono, perubahan tersebut diperkirakan menghemat anggaran sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.

“Kami kembalikan Rp2.000. Berapa yang dihemat dari situ adalah sekitar Rp2,5-3 triliun sampai dengan akhir tahun, kami selamatkan, kami hemat anggaran negara ini,” ucapnya.

BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 dari sebelumnya rata-rata Rp4.500. Sudaryono memperkirakan perubahan tersebut dapat menghemat sekitar Rp3 triliun hingga akhir tahun.

“Jadi tidak boleh lebih dari Rp3.000. Maka selisihnya dikalikan dengan sisa hari sampai dengan akhir tahun, dikalikan jumlah yang kami kasih makan, maka penghematannya sekitar Rp3 triliun lagi kami bisa hematkan,” katanya.

Tito Beri Pemda Sepekan Bentuk Satgas MBG, Daerah yang Lalai Terancam Teguran

Ia menilai biaya operasional yang terlalu besar dapat mengurangi anggaran untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat.

“Ini APBN habis untuk operasional, bukan untuk nasi, bukan untuk menunya. Ini unacceptable, harus dihentikan,” tegasnya.

Langkah lainnya menyangkut penertiban saldo rekening dapur MBG yang disebut fiktif. Sudaryono mengatakan kepemimpinan sebelumnya masih mengisi rekening yang menurutnya tidak didukung keberadaan dapur yang sebenarnya.

“Totalnya adalah sekitar Rp414 miliar atau sekitar kira-kira hampir Rp500 miliar. Jadi total yang kami efisiensi uang rakyat Rp44 triliun,” pungkasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Sudaryono menyebut penataan kerja sama dengan mitra dan yayasan serta pengendalian biaya operasional sebagai bagian dari pembenahan pengelolaan program MBG. Ia mengklaim langkah-langkah itu menjadi dasar efisiensi anggaran selama 100 hari masa kepemimpinannya.»(bert)

JAKARTA, GardaFlores — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi waktu satu pekan kepada pemerintah daerah yang belum membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG). Daerah yang tidak memenuhi tenggat tersebut akan mendapat surat teguran, sedangkan nama daerah yang belum membentuk Satgas dapat diumumkan kepada publik.

Tito menyampaikan instruksi tersebut setelah rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Menurut Tito, hingga saat ini Satgas MBG telah terbentuk di 230 daerah. Pemerintah daerah lainnya diminta segera membentuk satuan tugas tersebut untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

“Saya memberikan waktu 1 minggu untuk daerah-daerah lain yang belum memiliki Satgas MBG, untuk mereka membentuk,” kata Tito.

Sudaryono Akui Pengawasan MBG Belum Memadai, 700 Personel Awasi 27.000 Dapur

Ia mengatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri akan memeriksa pembentukan Satgas di setiap daerah. Jika pemerintah daerah tidak memenuhi tenggat, Kemendagri akan mengirimkan surat teguran dengan tembusan kepada DPRD setempat.

“Kalau nanti ada 1 minggu daerah, enggak apa-apa, sampaikan saja nanti di media, (jika) ada daerah yang 1 minggu tidak membentuk, saya akan mengumumkan daerah mana saja, dan saya akan mengirim surat cinta, surat teguran,” ujarnya.

Tito mengatakan tembusan kepada DPRD dimaksudkan agar lembaga legislatif daerah dapat mempertanyakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam membentuk Satgas MBG.

Selain mengoordinasikan pelaksanaan program, Satgas MBG juga mendapat tugas memeriksa kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang menyiapkan makanan untuk program tersebut.

BGN Aktifkan 480 SPPG di 16 Provinsi Mulai 2 Oktober

Pemeriksaan akan menggunakan sejumlah indikator yang disiapkan BGN. Berdasarkan hasil penilaian, SPPG dapat dinyatakan layak beroperasi, layak dengan perbaikan, atau tidak memenuhi persyaratan.

“Melihat SPPG-SPPG apakah layak atau tidak. Ada list indikator yang disiapkan oleh Kepala BGN. Dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan, ada yang mungkin layak untuk dilanjutkan, ada yang layak dengan perbaikan, ada mungkin yang tidak layak dengan kriteria indikator tersebut,” kata Tito.

Satgas juga diminta mengawasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menerbitkan sertifikat hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi tanpa memeriksa kondisi langsung di lapangan.

BGN: Hentikan MBG Siswa karena Kritik Orang Tua adalah Sikap Arogan

Ia juga meminta keaslian sertifikat diperiksa dan pemalsuan ditindak sesuai hukum.

“Tetap harus prudent dalam mengeluarkan sertifikat tersebut dengan betul-betul melihat ke lapangan. Jangan asal membuat sertifikat saja. Kemudian juga memonitor apakah mungkin ada sertifikat itu asli atau tidak. Kalau ada tidak, ya tindak, bila perlu pidana menurut saya. Itu kan pemalsuan surat itu,” tegasnya.

Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah

Selain memberikan tenggat dan teguran, pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang dinilai aktif dan kreatif dalam mendukung pelaksanaan program MBG.

Tito mengatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun pada 2026. Penilaian dilakukan melalui tiga gelombang yang dibagi dalam enam wilayah atau region.

Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan skema penghargaan serupa untuk 2027. Penilaian akan mencakup dukungan kepala daerah dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG.

“Kalau kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini, tentu akan diberikan penghargaan,” kata Tito.

BGN Ubah Skema Insentif SPPG, Mulai 5 Oktober Dibayar Rp2.000 per Porsi

Insentif diberikan melalui kategori pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Tito menyebut penghargaan untuk peringkat pertama sebesar Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar.

Ia mengatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan anggaran penghargaan tersebut.

Dengan kebijakan itu, pemerintah pusat meminta daerah tidak hanya membentuk Satgas MBG, tetapi juga menjalankan pengawasan terhadap operasional SPPG, kelayakan sanitasi, dan pelaksanaan program di wilayah masing-masing.»(bert)